Covid-19: mengapa herd immunity sungguh bisa membahayakan jiwa masyarakat

Petugas pemakaman di Pondok Rangon Jakarta melintasi makam-makam baru dari orang yang meninggal diduga karena COVID-19. Risa Krisadhi/Pacific Press/Sipa USA/AAP

Sebagai kebijakan resmi, hanya pemerintah Swedia yang secara terbuka menerapkan kebijakan mendorong kekebalan alamiah di masyarakat (herd immunity) untuk menghadapi ganasnya daya tular virus corona.

Namun, sampai akhir Mei lalu, sebuah riset menyatakan ternyata hanya 7,3% orang Swedia yang punya antibodi untuk melawan virus corona.

Padahal herd immunity di suatu wilayah akan tercapai jika 60-80% penduduk telah mempunyai kekebalan, apakah itu kekebalan yang didapat melalui program imunisasi atau infeksi secara alamiah.

Sampai ditemukan vaksin dan kemudian dilakukan vaksinasi massal untuk mencegah COVID-19, sebenarnya diakui secara terus terang atau tidak, kebijakan banyak negara dengan mengendurkan lockdown atau Indonesia dengan pelonggaran pembatasan sosial skala besar (PSBB) dengan alasan ekonomi akan berdampak terhadap munculnya kekebalan alamiah di masyarakat.

Kita perlu belajar dari sejarah wabah penyakit seperti cacar dan polio yang butuh ratusan tahun untuk membasminya setelah dilakukan vaksinasi mayoritas penduduk dunia.

Risiko kematian besar

Istilah “herd immunity” atau “kekebalan komunitas” pertama kali di sampaikan pada 1923 oleh ahli mikrobiologi William Topley dan Graham Selby Wilson.

Kedua ilmuwan ini menggambarkan masalah penyebaran infeksi bakteri di suatu wilayah komunitas yang berdampak timbulnya kekebalan terhadap penyakit infeksi dan membawa perlindungan bagi yang belum terinfeksi.

Dengan angka case fatality rate (CFR) atau angka kematian akibat infeksi Covid 19 di Indonesia adalah 5,7% per 10 Juni 2020, dari jumlah konfirmasi positif 34.316, maka yang meninggal adalah 1.959 orang.

Untuk terjadinya herd immunity, 60-80% masyarakat suatu wilayah harus terinfeksi virus Covid 19 tersebut. Jika penduduk Indonesia saat ini 268 juta, maka untuk mencapai herd immunity alamiah sekitar 160–215 juta penduduk harus terinfeksi. Sisanya yang tidak terinfeksi akan terlindungi.

Dari penduduk yang terinfeksi tersebut kemungkinan yang akan meninggal dengan CFR 5,7% adalah 9,1 juta hingga 12,2 juta penduduk. Namun untuk mencapai herd immunity itu belum ada prediksi berapa lama waktu yang diperlukan.

Memang angka tersebut hanya prediksi dari suatu teori herd immunity, tapi tetap saja sangat mengkhawatirkan. Apalagi kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda ada penurunan signifikan kasus harian.

Herd Immunity karena vaksinasi

Herd Immunity dalam konotasi yang positif adalah terlindunginya sebagian besar individu dalam kelompok tersebut (menjadi kebal) terhadap penyakit infeksi yang disebabkan karena intervensi program imunisasi nasional.

Secara tidak langsung individu yang belum mendapat imunisasi akan terlindungi dari penyakit infeksi.

Beberapa dampak herd immunity karena adanya program imunisasi massal, misalnya terjadi pada penyakit cacar (smallpox) yang ditemukan pada wabah cacar abad ke-4 di Cina dan baru pada 1977 jarang ditemukan.. Lebih dari 15 abad penyakit ini bertahan hingga ditemukan vaksinnya.

Begitu pula dengan penyakit polio yang ditemukan saat wabah polio pertama kali pada 1894 di Amerika dan baru pada satu abad kemudian (1994) mulai jarang ditemukan di dunia.

Kemudian, penyakit pertusis yang pertama kali wabah pada 1578 di Paris dan berkurang setelah tahun 1933. Artinya butuh ratusan tahun untuk benar-benar menghanguskan virus.

Di Indonesia, penyakit cacar baru habis pada 1980 dan polio pada 2014.

Bagaimana terjadi herd immunity tanpa vaksinasi?

Membiarkan kekebalan alamiah muncul sendiri di masyarakat dalam kondisi pandemi tanpa adanya vaksinasi massal sama dengan membiarkan setiap orang menghadapi ancaman kematian massal.

Herd immunity dengan cara seperti ini menjadikannya berkonotasi negatif, karena proses timbulnya herd immunity setelah terjadi infeksi secara alami dan menyebar secara cepat dan menimbulkan kematian yang tidak sedikit.

Pada 1918 terjadi pandemi flu Spanyol yang menginfeksi hampir setengah miliar penduduk dunia dan menyebabkan kematian hampir 50 juta orang (10%). Sebuah literatur menyebutkan 1-2 % yang meninggal penduduk dunia akibat pandemi flu Spanyol.

Pada tahun yang sama ketika terjadi pandemi flu Spanyol, penyakit tersebut juga mewabah di Indonesia, dengan kematian sebanyak 1,5 juta. Angka ini jauh lebih kecil dibanding sebuah estimasi kematian di Indonesia akibat pandemi flu Spanyol yang mencapai 4 juta lebih.

Kasus flu Spanyol ini menunjukkan dengan tidak adanya ketersedian vaksin dan obat–obatan pada saat itu, sebagian penduduk dunia yang terinfeksi bisa selamat. Ini menunjukkan adanya kemampuan tubuh dalam melawan penyakit.

Wabah flu Spanyol baru berakhir pada 1919, bukan karena vaksin atau obat-obatan, tapi karena di masyarakat telah timbul herd immunity secara alami.

Jika kebijakan gagal menekan virus

Walau banyak menuai kritik, pemerintah sudah memulai kebijakan “normal baru” di sejumlah kota yang tadinya memberlakukan pembatasan sosial berskala besar.

Selain itu, pemerintah juga menyerukan masyarakat agar hidup “berdamai” dengan virus tersebut untuk menggerakan roda ekonomi.

Bagaimana jika upaya-upaya tersebut gagal dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dalam waktu dekat? Ditinjau dari sisi kesehatan, maka kekebalan kelompok (herd immunity) secara alami bisa saja terjadi di Indonesia.

Namun, konsekuensi menciptakan herd immunity tanpa vaksin bisa memakan banyak kematian akibat terinfeksi Covid 19 dan membutuhkan waktu panjang.

Virus ini merupakan virus jenis baru yang belum pernah menyebar sebelumnya, sehingga setiap orang berisiko terinfeksi. Penyebaran infeksi ini berdampak kematian penduduk yang terinfeksi dalam jumlah besar.

Secara geografis, penduduk Indonesia terutama di pedesaan dan luar Jawa tinggal berjauhan sehingga sukar terinfeksi. Ini mungkin membantu menekan penyebaran infeksi.

Namun bagaimana yang tinggal di perkotaan yang padat seperti Jakarta, Surabaya dan kota–kota lainnya? Membiarkan penyebaran virus menyebabkan orang sakit, dan menambah beban rumah sakit yang mungkin tidak akan sanggup jika mengobati orang sakit dalam waktu bersamaan.

Saatnya pemerintah dan masyarakat kompak

Terlepas dari pro dan kontra dalam pelaksanaan strategi menghentikan COVID-19, upaya pencegahan untuk memotong penularan baru Covid 19 di Indonesia harus tetap ditingkatkan, walau beberapa kota seperti Jakarta melonggarkan pembatasan sosial skala besar.

Pemerintah harus tetap merujuk pada strategi yang direkomendasikan WHO yakni meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga kesehatan, menemukan kasus Covid 19 melalui pengujian laboratorium, meningkatkan fasilitas perawatan, dan karantina yang terinfeksi.

Dalam konteks ini, pembatasan jarak fisik, pemakaian masker dan mencuci tangan serta hidup bersih dan sehat tetap menjadi cara intervensi di level personal, sepanjang belum ditemukan vaksin.

Keberhasilan mengendalikan virus ini tergantung dari kecepatan pemerintah menekan kasus baru, juga dukungan, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat.

Secara etis dan hukum, membiarkan herd immunity secara alamiah bukan keputusan yang tepat. Negara dibentuk dan presiden dipilih untuk meningkat kesehatan rakyatnya, bukan membiarkan rakyatnya bertaruh nyawa sendirian melawan virus yang bisa mematikan.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 110,900 academics and researchers from 3,639 institutions.

Register now