Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Ada banyak hal yang membuat orang Papua takut dan menentang rencana pemekaran. Bila pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mereka, tentu masalah yang ada akan terus berlarut-larut.
Jika pemerintah konsisten pada peraturan, mengedepankan pemberdayaan dan keberpihakan pada rakyat Papua, kemungkinan pemekaran bisa menjawab sebagian masalah Papua.
Menteri Pertahanan yang baru perlu segera memperbaiki pengelolaan anggaran pertahanan, mempercepat pembangunan kekuatan pokok TNI, dan memperkuat industri pertahanan.
Dinasti politik memang dimungkinkan dalam sistem dan peraturan yang ada di Indonesia. Masyarakat sebagai pemilih dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu dinasti politik.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali menegaskan arah pemerintahan berbasis investasi pada term kedua. Hal ini bukan tanpa tantangan, terutama bagi lingkungan hidup,
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Ada lima hal baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang berdampak bagi secara langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai warga negara.
Dari aspek psikologis, pendekatan represif ini tidak efektif karena alih-alih menghentikan aksi demonstrasi, penggunaan kekerasan justru akan mendorong aksi kolektif tersebut semakin berkelanjutan.
Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.
Rencana peletakan urusan pemuda di bawah Kementerian Pendidikan dapat menyebabkan tidak optimalnya pembangunan pemuda karena kompleksnya masalah kepemudaan.
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada