tag:theconversation.com,2011:/fr/topics/kartu-prakerja-85909/articlesKartu Prakerja – The Conversation2020-08-06T23:08:44Ztag:theconversation.com,2011:article/1429982020-08-06T23:08:44Z2020-08-06T23:08:44ZTiga sebab mengapa Kartu Prakerja tidak efektif atasi pengangguran dan solusinya<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/351493/original/file-20200806-22-b3uv2n.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Pekerja di pabrik garmen.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/iloasiapacific/23540017642/in/photolist-BS9K89-dkF7Cr-dyYMjJ-dkF7b8-dkF9WE-dkF73F-dkFboj-dkF8SW-dkF6pc-dkF7VU-dyYLsw-dkF8FW-dkF7qB-dkF7gP-qnzAv8-dkF8WF-dkF9EC-dkF6UK-dkFaBQ-dkFbBC-dkFbXS-dkF87f-dkF9sb-fKgtK3-dkFcvo-294jPSx-dkF92u-dkF98P-dkF8S4-dkFbjj-dkFbto-qDRx9n-dyYMgL-dkFbNo-dvi32Y-dkF6tP-dkF67g-UqhUXd-dyTjgH-qnAXaR-dkFaRS-dkF95D-dkFaqq-fKgA2y-wHqM98-qLdrBG-wGDxKG-wqJYnE-wHRygF-wGDtYd">iloasiapacific/flickr</a></span></figcaption></figure><p>Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program <a href="https://www.prakerja.go.id/">Kartu Prakerja</a> sebagai implementasi janji kampanye Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pengangguran, terutama akibat keahlian pekerja yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.</p>
<p>Pengangguran di Indonesia sendiri sudah <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html">mencapai 6,88 juta orang</a> pada Februari lalu, naik 60 ribu orang dibanding tahun sebelumnya.</p>
<p>Program ini sendiri menargetkan <a href="https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200416105153-37-152318/ternyata-kartu-pra-kerja-rp-20-t-bergeser-dari-konsep-awal">5,6 Juta orang</a> warga negara Indonesia berusia 18 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan formal atau pencari kerja muda. </p>
<p>Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar <a href="https://www.prakerja.go.id/tentang-kami">Rp 20 triliun</a> untuk program ini dengan jatah sebesar Rp 3,55 juta untuk setiap peserta.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/351531/original/file-20200806-14-1qd77ls.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/351531/original/file-20200806-14-1qd77ls.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=398&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/351531/original/file-20200806-14-1qd77ls.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=398&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/351531/original/file-20200806-14-1qd77ls.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=398&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/351531/original/file-20200806-14-1qd77ls.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=500&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/351531/original/file-20200806-14-1qd77ls.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=500&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/351531/original/file-20200806-14-1qd77ls.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=500&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pekerja di pabrik garmen.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/iloasiapacific/18951978380/in/photolist-uSHQTW-wGEZu5-2hKurjp-2hKybvH-JwH1Bs-ngg3Hq-dyYM1b-K38bny-r3LVVR-Kmk1Rt-B5eBmW-BUsKfe-BS9Jwj-dyYLzC-WKFdj7-dyYLTu-dkF9Ra-KqnASm-BtemRF-dyYM6w-UAXvDA-JwGSRY-wZkZ7F-KiQEid-pyyTFP-K38zR7-JwLA8Z-dyYLvJ-21C9BRp-p4siHd-28Z2a2L-w3jMd1-wYArZo-w3thiD-v7ZMjb-uSSjHB-uSG9y7-G9LL96-FQvmhW-FkgLdM-Fk6431-uSRv4t-GdeXwE-uSRFJg-udsEoi-FQqsoJ-Fkmsek-udsM9H-udsZgD-Gfx1gR">iloasiapacific/flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Tiga kelemahan Kartu Prakerja</h2>
<p>Terlepas dari besarnya anggaran yang telah disediakan pemerintah, ada beberapa aspek yang menjadi catatan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. </p>
<ol>
<li><p>Peserta tidak diarahkan ke industri unggulan.</p>
<p>Sebelum menawarkan pelatihan, pemerintah tidak mengumumkan industri spesifik apa yang menjadi unggulan Indonesia, dalam jangka pendek dan jangka panjang, apakah itu sektor manufaktur, perdagangan, atau jasa.</p>
<p>Hal ini menyebabkan peserta menentukan sendiri program pelatihan yang ingin diikuti, tanpa mengetahui industri apa yang akan dikembangkan dan keahlian apa yang diperlukan oleh industri tersebut. </p>
<p>Sebagai contoh, “pelatihan ojek online” menempati <a href="https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/45301">permintaan tertinggi</a> pelatihan per April 2020 dengan total pembelian sebanyak 15.735. </p>
<p>Padahal pasar ini mulai kelebihan tenaga kerja. Selain itu, program pelatihan tersebut tidak menambah keahlian baru. Ketrampilan mengemudikan sepeda motor dan menggunakan ponsel adalah keahlian dasar yang mayoritas sudah dimiliki pekerja muda.</p></li>
<li><p>Tidak memberikan informasi kepada peserta mengenai keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri potensial. </p>
<p>Pemerintah memberikan kebebasan kepada peserta Kartu Prakerja untuk memilih pelatihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan informasi yang dimiliki pekerja. </p>
<p>Padahal, perkembangan teknologi telah mengubah jenis <a href="https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019">keterampilan yang diharapkan</a> di pasar tenaga kerja. </p>
<p>Dengan kebebasan yang diberikan, bisa saja pelatihan yang diinginkan oleh peserta bukanlah jenis keterampilan yang dicari di pasar tenaga kerja, sehingga peserta tetap mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. </p></li>
<li><p>Desain dan konten pelatihan belum memastikan terpenuhinya ketrampilan yang dibutuhkan. </p>
<p>Dilihat dari judul-judul pelatihan yang banyak dibeli dan desain pelatihan yang memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih, sangat mungkin peserta memilih keahlian yang sebenarnya sudah dikuasai sebelumnya. </p>
<p>Apabila peserta memilih pelatihan yang sudah dikuasai, maka tujuan program untuk mendapatkan keahlian baru, meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni, atau beralih bidang yang baru akan sulit dicapai. </p></li>
</ol>
<h2>Apa yang bisa dilakukan</h2>
<p>Dengan berbagai permasalahan di atas, kemampuan Program Kartu Prakerja dalam membekali pekerja dengan keahlian yang relevan untuk meningkatkan keahliannya dipertanyakan. </p>
<p>Berikut ini adalah beberapa strategi yang perlu pemerintah lakukan dalam mendesain dan melaksanakan Program Kartu Prakerja ke depan: </p>
<ol>
<li><p>Memastikan program yang ditawarkan relevan dengan kebutuhan industri</p>
<p>Pemerintah perlu menetapkan <a href="https://www.oecd.org/indonesia/45592999.pdf">industri dan sektor</a> mana saja yang memiliki potensi sebagai pemberi kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang.</p>
<p>Setelah kebijakan industri ditetapkan, maka pelatihan calon pekerja bisa fokus terhadap kebutuhan industri tersebut. </p>
<p>Tanpa mengetahui industri unggulan yang ditetapkan, pelatihan tidak dapat membantu banyak dalam meningkatkan keahlian pencari kerja dan mengurangi jumlah pengangguran muda. </p></li>
<li><p>Pemerintah perlu memetakan keahlian yang dibutuhkan</p>
<p>Untuk mengurangi ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja dengan apa yang diharapkan perusahaan, pemerintah perlu memetakan keahlian-keahlian apa yang dibutuhkan dan mendorong calon pekerja menguasai keahlian tersebut. </p>
<p>Pelatihan harus memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. </p>
<p>Menentukan keahlian yang dibutuhkan perusahaan bukan pekerjaan yang mudah. Perlu adanya keterlibatan pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, dan lembaga pendidikan dan pelatihan.</p></li>
<li><p>Pemilihan materi dan metode pelatihan yang lebih ketat</p>
<p>Untuk memastikan peserta mendapatkan keahlian baru, pemerintah perlu melakukan penyeleksian terhadap materi, metode, dan desain pemilihan pelatihan yang lebih ketat. </p>
<p>Untuk memastikan desain dan materi program pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja, pemerintah harus memilah materi pelatihan terbaik. </p>
<p>Ketimbang menawarkan ribuan jenis pelatihan, lebih baik menawarkan pelatihan dengan materi yang benar-benar dibutuhkan di pasar kerja. </p>
<p>Selain materi pelatihan, pemerintah perlu memastikan bahwa metode yang digunakan oleh penyelenggara pelatihan tepat dan efektif sehingga membuat peserta mampu menguasai ketrampilan dengan baik. Materi pelatihan yang berbeda membutuhkan metode pelatihan yang juga berbeda. </p></li>
<li><p>Pemerintah perlu membuat profil peserta</p>
<p>Saat ini calon peserta hanya menyertakan biodata singkat dan tidak ada detail tentang keahlian apa yang sudah dimiliki.</p>
<p>Untuk itu pemerintah perlu menyediakan fitur untuk membuat profil peserta lengkap dengan keahlian yang sudah mereka miliki sehingga mereka tidak dapat memilih materi pelatihan yang sudah dikuasainya. </p>
<p>Pemerintah akan mengumpulkan profil-profil dalam data base untuk melakukan pelacakan pengembangan keahlian-keahlian dari para peserta program kartu Prakerja.</p></li>
<li><p>Pemerintah harus memiliki mekanisme pengukuran efektivitas pelatihan </p>
<p>Harus ada mekanisme untuk mengukur efektivitas program Kartu Prakerja dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. </p>
<p>Efektivitas sebuah program tidak akan diketahui jika tidak ada pengawasan terhadap program tersebut. </p></li>
</ol>
<p><a href="https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BJ4QCmvP5rcC&oi=fnd&pg=PR9&dq=kirkpatrick+evaluating+training+programs&ots=Mn04c5sY6Y&sig=2oGlIs23JzP6Q_46Yxk1mz8zPQE&redir_esc=y#v=onepage&q=kirkpatrick%20evaluating%20training%20programs&f=false">Ahli manajemen asal Amerika Serikat Donald L. Kirkpatrick</a> menentukan empat indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas program pelatihan, yaitu: sejauh mana reaksi peserta, pembelajaran yang didapatkan peserta, perubahan perilaku peserta, dan hasil akhir dari pelatihan. </p>
<p>Peningkatan keterampilan tenaga kerja adalah bidang yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah mengingat semakin tingginya peran mereka dalam menarik investasi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/142998/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kartu Prakerja berpotensi mubazir karena tidak memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan mendasar.Riani Rachmawati, Lecturer in Industrial Relations and Human Resources Management, Universitas IndonesiaAs Syahidah Al Haq, Peneliti di Lembaga Lem, Australian National UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1384252020-05-15T03:20:04Z2020-05-15T03:20:04ZTiga alasan mengapa Kartu Prakerja hanya memihak pada masyarakat perkotaan dan solusinya<p>Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran, pemerintah Indonesia <a href="https://theconversation.com/ini-daftar-5-hal-baru-dalam-apbn-2020-yang-berdampak-pada-masyarakat-124438">memasukkan</a> Program Kartu Prakerja dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang disahkan tahun lalu. </p>
<p>Kartu Prakerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk memperoleh pendidikan kejuruan atau sertifikasi kompetensi kerja yang memudahkan mereka mencari kerja. Jumlah anggaran yang ditetapkan waktu itu mencapai <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/08/16/anggaran-kartu-pra-kerja-rp-10-triliun-untuk-gaji-2-juta-pengangguran">Rp10 triliun untuk sekitar 2 juta peserta</a>.</p>
<p>Namun, ketika pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan melumpuhkan beberapa industri, pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah kartu menjadi <a href="https://insight.kontan.co.id/news/kartu-pra-kerja-menyasar-56-juta-penerima-di-2020">5,6 juta</a> dan mengemasnya menjadi “bantuan sosial” untuk <a href="https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/anggaran-kartu-prakerja-naik-jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp-35-juta">pengangguran dan karyawan yang mengalami putus hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi</a>. </p>
<p>Terlepas dari niat baik pemerintah, kami melihat program ini sangat memihak pada kelompok masyarakat ekonomi menengah yang tinggal di perkotaan. </p>
<p>Berikut tiga alasannya:</p>
<p><strong>1. Distribusi kuota penerima terpusat di Pulau Jawa</strong></p>
<p>Selama wabah COVID-19, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pegawai yang di-PHK dan dirumahkan mendekati angka <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5009421/data-kemnaker-pekerja-terdampak-covid-19-capai-sekitar-3-juta-orang">3 juta orang</a> di seluruh Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah orang yang setengah menganggur (8,1 juta) dan pekerja paruh waktu (28,1 juta).</p>
<p>Namun, data <a href="https://www.ekon.go.id/">Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</a> menunjukkan jumlah kuota penerima <a href="https://www.prakerja.go.id/tentang-kami">Kartu Prakerja</a> lebih banyak di Pulau Jawa, yaitu mencapai 70%. Artinya dari 5,6 juta kartu yang dibagi, hampir 4 juta akan didistribusikan di Pulau Jawa. </p>
<p>Dari jumlah itu, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kuota paling besar, sekitar <a href="https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01365774/kuota-penerima-kartu-prakerja-di-jawa-barat-sebanyak-937511-orang">1,6 juta penerima</a> disusul oleh Jawa Barat sekitar 930 ribu penerima.</p>
<p>Besarnya kuota yang diberikan kepada para peserta di kota-kota di Pulau Jawa mungkin mengingat statusnya sebagai pusat perekonomian Indonesia dan kondisi beberapa kota di Pulau Jawa yang menjadi zona merah COVID-19. </p>
<p>Namun, perlu juga diingat bahwa persoalan pengangguran baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19 ini juga terjadi di luar Pulau Jawa. Bahkan kota-kota di luar Jawa mungkin lebih membutuhkan karena kondisi mereka yang lebih buruk dengan <a href="https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1263/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota-2015---2019.html">indeks kemiskinan yang tinggi</a> dan minimnya infrastruktur dan lapangan pekerjaan. </p>
<p><strong>2. Materi yang hanya bisa diakses oleh kelas menengah</strong></p>
<p>Berdasarkan observasi yang kami lakukan, sebanyak 99% dari sekitar 1.900 materi yang disajikan oleh delapan penyedia jasa pelatihan lebih
berorientasi pada masyarakat perkotaan dibandingkan pedesaan. </p>
<p>Bentuk pelatihan seperti pelatihan pembuatan konten <em>game</em>, <em>digital marketing</em>, pelatihan konten YouTube, fotografi, desain grafis, dan lainnya hanya cocok untuk masyarakat perkotaan dibanding pedesaan. Bukan masalah akses terhadap industrinya saja, tapi alat dan infrastruktur yang memadai untuk jenis pelatihan tersebut hanya tersedia di perkotaan. </p>
<p>Kemudian ada juga latihan pelayanan ojek online yang saat ini operasinya hanya menjangkau 31% kota di seluruh Indonesia. Jenis pelatihan ini juga hanya melayani orang-orang yang tinggal di kota-kota tersebut. </p>
<p>Berdasarkan pantauan kami, hanya tiga paket materi yang berbicara tentang <a href="https://pintaria.com/">pertanian </a> dan satu paket materi tentang <a href="https://www.tokopedia.com/discovery/kartu-prakerja">perikanan </a> dari ribuan materi yang disediakan oleh Kartu Prakerja. </p>
<p>Hal ini berarti hampir seluruh materi-materi dalam program Kartu Prakerja tidak memiliki orientasi terhadap aktivitas pemberdayaan pemanfaatan potensi desa atau pun terintegrasi dengan pengembangan ekonomi pedesaan. </p>
<p>Tidak hanya itu, metode penyampaian materi secara online juga sangat memihak masyarakat perkotaan. </p>
<p>Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 menunjukkan dari 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia, baru terdapat <a href="https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/12/31/1715/banyaknya-desa-kelurahan-yang-memiliki-menara-bts-menurut-provinsi-klasifikasi-daerah-dan-penerimaan-sinyal-telepon-selular-2011-2014-dan-2018.html">66% yang memiliki sinyal telepon seluler kuat, sedangkan sisanya berkategori sinyal lemah, bahkan tidak ada sinyal sama sekali</a>. </p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=424&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=424&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=424&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=533&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=533&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/335017/original/file-20200514-77230-19fytkp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=533&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Peta sebaran persentase penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah perkotaan dan perdesaan yang pernah mengakses internet tahun 2018.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Diolah oleh penulis</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Sudah barang tentu, kondisi ini akan semakin mempersulit para angkatan kerja di wilayah pedesaan.</p>
<p><strong>3. Akses yang terbatas hanya untuk masyarakat perkotaan</strong></p>
<p>Sistem transaksi Kartu Prakerja melalui perbankan dan layanan pembayaran digital seperti <a href="https://www.prakerja.go.id/"><em>LinkAja</em>, OVO dan Gopay </a> juga kurang adaptif dengan kultur keuangan masyarakat pedesaan. </p>
<p>Terbatasnya jumlah kantor cabang pembantu (KCP) bank dan anjungan tunai mandiri (ATM) di desa, lalu jarak tempuh antara rumah dan jaringan KCP dan ATM yang jauh serta akses jaringan internet yang tidak memadai akan menyulitkan masyarakat pedesaan untuk mengakses program pelatihan Kartu Prakerja. </p>
<p>Ketersediaan akses perbankan dan layanan jasa keuangan wilayah Indonesia tengah dan timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai <a href="https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/494">76,19%</a>. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan dalam akses keuangan yang tidak diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. </p>
<h2>Alternatif solusi</h2>
<p>Berangkat dari masalah di atas, pemerintah perlu mengevaluasi program Kartu Prakerja yang masih bias kota. </p>
<p>Solusi alternatif yang bisa dilakukan adalah menggunakan <a href="https://money.kompas.com/read/2020/04/25/103234626/pendiri-ruangguru-beberkan-aliran-dana-rp-56-triliun-kartu-prakerja?page=all">segala dana pelatihan yang bersifat online </a> yang jumlah totalnya menjadi Rp6,44 triliun untuk menambah 2,6 juta kuota penerima Kartu Prakerja baru. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/334991/original/file-20200514-77255-51mmmf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/334991/original/file-20200514-77255-51mmmf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=337&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/334991/original/file-20200514-77255-51mmmf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=337&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/334991/original/file-20200514-77255-51mmmf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=337&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/334991/original/file-20200514-77255-51mmmf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/334991/original/file-20200514-77255-51mmmf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/334991/original/file-20200514-77255-51mmmf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pemandangan sawah di daerah Temanggung, Jawa Tengah.</span>
<span class="attribution"><span class="source">www.shutterstock.com</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Kartu Prakerja juga harus mempertimbangkan asas pemerataan desa-kota. Pemberian insentif juga harus menyesuaikan prinsip inklusi keuangan dengan mempertimbangkan beberapa kondisi geografis dan aspek sosial-ekonomi di tingkat lokal. </p>
<p>Skema dan pembiayaan pelatihan kerja di desa bisa didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) dan Dana Desa sehingga tujuan pelatihan dapat terintegrasi dengan peningkatan potensi sumber daya alam dan infrastruktur setempat. </p>
<p>Ini sesuai dengan <a href="http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14984">Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 tahun 2019</a> bahwa pemberian pelatihan kerja merupakan salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Tujuannya untuk memastikan agar pelatihan kerja yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang relevan dengan daerah setempat, seperti yang telah lama <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181119203209-532-347790/pemda-diminta-sisihkan-anggaran-untuk-pelatihan-tenaga-kerja">didengungkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI</a>. </p>
<p>Dengan begitu, maka wabah COVID-19 yang tengah melanda Indonesia seakan menjadi berkah yang tersamar dan menjadi sebuah momentum baru untuk melihat masa depan angkatan kerja baik di desa-desa maupun di kota yang lebih baik.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/138425/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Terlepas dari niat baik pemerintah, ada tiga alasan mengapa Kartu Prakerja sangat memihak pada kelompok masyarakat ekonomi menengah yang tinggal di perkotaan.Dwiyanti Kusumaningrum, Researcher, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)Fachri Aidulsyah, Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)Ruth Meilianna, Peneliti, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1370212020-04-30T03:36:03Z2020-04-30T03:36:03ZKartu Prakerja: ketika kelompok kepentingan terlibat dalam ‘solusi’ krisis COVID-19<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/329882/original/file-20200422-47820-19almye.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=302215&picture=online-meeting">PublicDomainPictures</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p><em>Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian tulisan untuk memperingati Hari Buruh pada 1 Mei.</em></p>
<p>Peluncuran program Kartu Prakerja sebagai solusi untuk mengatasi dampak ekonomi COVID-19 adalah contoh bagaimana pemerintah mengakomodasi keinginan kelompok kepentingan – dalam hal ini kelompok perusahaan teknologi – di masa krisis. </p>
<p>Program Kartu Pekerja adalah salah satu janji kampanye Presiden Joko"Jokowi" Widodo pada pemilihan presiden tahun lalu untuk mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi tenaga lewat pelatihan gratis. </p>
<p>Program ini kemudian dirancang kembali oleh pemerintah dalam <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020">dokumen perencanaan tahun 2020-2024</a> untuk meningkatkan kompetensi kerja, bukan untuk membantu masyarakat mengatasi dampak guncangan ekonomi <a href="https://www.unicef.org/socialpolicy/files/How_economic_shocks_affect_final.pdf">(<em>economic shock</em>)</a> akibat pandemi. </p>
<p>Sekilas program ini mirip bantuan sosial bersyarat.</p>
<p>Namun, jika <a href="https://tirto.id/cara-mendapatkan-bansos-sembako-pkh-padat-karya-tunai-prakerja-eNrV">bantuan sosial lain</a> diberikan berdasarkan indikator kesejahteraan (misalnya konsumsi listrik tiga bulan terakhir atau jumlah penghasilan), Kartu Prakerja menjadikan pelatihan <em>online</em> yang disediakan oleh perusahaan teknologi seperti Sekolahmu, Ruang Guru, dan Pintaria sebagai <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-pemerintah-soal-keikutsertaan-8-platform-digital-di-kartu-prakerja?page=all">prasyarat bantuan</a>. </p>
<p>Berdasarkan situs resmi <a href="https://www.prakerja.go.id/">Kartu Prakerja</a>, penerima berhak atas paket pelatihan <em>online</em> (daring) dari mitra resmi senilai Rp 1 juta. </p>
<p>Namun untuk mendapatkannya, peserta harus mengikuti pelatihan selama empat bulan serta mengisi kuesioner evaluasi untuk mendapatkan ‘uang bantuan’ sebesar Rp 600,000 per bulan selama pelatihan, yang disalurkan melalui platform digital privat yang ditunjuk.</p>
<p>Jika dalam bantuan sosial lain ada pilihan PT Pos yang bisa menjangkau seluruh Indonesia sebagai media pembayaran bantuan, dalam Kartu Prakerja ditunjuk beberapa perusahaan pembayaran digital antara lain GoPay, LinkAja dan OVO. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/jokowi-tunjuk-nadiem-makarim-jadi-mendikbud-pentingnya-libatkan-pendiri-gojek-untuk-urai-birokrasi-pendidikan-125729">Jokowi tunjuk Nadiem Makarim jadi Mendikbud: pentingnya libatkan pendiri Gojek untuk urai birokrasi pendidikan</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Kartu Prakerja dalam kerangka kebijakan</h2>
<p>Mengapa kelompok kepentingan bisa mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi? </p>
<p>Konsep proses pembuatan kebijakan oleh profesor ilmu politik John Kingdon bisa menjelaskan mengapa Kartu Prakerja didorong sebagai kebijakan menghadapi pandemi. </p>
<p>Ia <a href="https://books.google.com/books/about/Agendas_Alternatives_and_Public_Policies.html?id=OXsdSgAACAAJ">menggambarkan</a> proses pembentukan kebijakan sebagai <em>pertemuan</em> antara masalah, solusi, <em>dan</em> keinginan politik. </p>
<p>Di atas kertas, <a href="http://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647">siklus kebijakan</a> di Indonesia dimulai dengan proses evaluasi, kemudian legitimasi, dan diakhiri dengan implementasi. </p>
<p>Namun, di dunia nyata proses pembuatan kebijakan tidak sesederhana dan serasional itu. </p>
<p>Menurut Kingdon, dalam menentukan suatu kebijakan, kesediaan dan kemampuan para pembuat kebijakan dipengaruhi keyakinan mereka, persepsi tentang keadaan nasional, dan masukan yang mereka terima dari <a href="https://www.taylorfrancis.com/books/9781315663937">kelompok kepentingan</a>. Kelompok kepentingan adalah individu-individu yang terorganisir untuk mempengaruhi pemerintah-misalnya asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, dan partai politik. </p>
<p>Dalam kasus Kartu Prakerja, pemerintah berpacu dengan waktu untuk mengintervensi dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat. </p>
<p>Dalam proses pembuatan kebijakan, pejabat pembuat kebijakan di tingkat atas mendelegasikan proses pencarian solusi kepada beberapa birokrat yang kemudian berkonsultasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. </p>
<p>Konsultasi biasanya dilakukan pemerintah untuk mempertimbangkan gagasan dan menghasilkan solusi. Di Indonesia, pelaksanaan forum konsultasi ini diatur dalam <a href="https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn/">UU</a> tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini menyatakan bahwa sebuah kebijakan harus melewati proses forum musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat. </p>
<p>Dalam kebijakan Kartu Prakerja tidak ada informasi kepada publik apakah proses konsultasi dengan masyarakat dilakukan, bagaimana prosesnya, dan siapa yang diundang.</p>
<p>Menurut Kingdon, dalam masa krisis, kelompok-kelompok kepentingan bisa sangat efektif mengangkat kepentingan mereka dalam agenda pemerintah. </p>
<p>Kelompok-kelompok ini mungkin telah lama memperjuangkan ‘solusi’ mereka untuk mendapatkan perhatian atau dukungan dari pemerintah. Pada kesempatan ini mereka akan berupaya mendapatkan dukungan dari para pejabat pembuat kebijakan.</p>
<p>Kelompok kepentingan mendorong kepentingan mereka melalui lobi dengan <a href="https://theconversation.com/lobbying-101-how-interest-groups-influence-politicians-and-the-public-to-get-what-they-want-60569">berbagai cara</a>. Mulai dari memberikan donasi, mengatur imbalan tidak langsung <a href="https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/12/04/kapan-quid-pro-quo-menjadi-fraud/">(<em>quid pro quo</em>)</a> misalnya memberikan jabatan bagi pejabat yang ‘ramah’, hingga <a href="https://www.adamsmith.org/blog/thinkpieces/the-impact-of-interest-groups-on-public-policy-2">membantu penyusunan regulasi </a> untuk kebijakan terkait.</p>
<p>Karena sifatnya yang cenderung bertentangan dengan prinsip <a href="https://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf">tata kelola pemerintahan</a> yang baik, lobi tidak dilakukan secara terang-terangan. </p>
<p>Lobi selalu dilakukan dibalik kegiatan investasi yang taktis. Misalnya beberapa perusahaan pembayaran berbasis teknologi seperti GoPay, Link Aja, dan OVO, gencar memberikan <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/09/24/transaksinya-murah-gopay-hingga-linkaja-berpeluang-tingkatkan-bansos">pernyataan melalui media</a> bahwa bisnis mereka akan dapat meningkatkan efektifitas bantuan sosial, jauh sebelum Kartu Prakerja muncul. </p>
<p>Atau ketika Ruang Guru ‘membeli’ kredibilitas dengan menggelar konferensi pendidikan <a href="https://blog.ruangguru.com/hadir-di-learning-innovation-summit-2018-menteri-keuangan-sri-mulyani-dukung-siswa-memperoleh-alternatif-belajar-di-luar-sekolah">Learning Innovation Summit</a> pada Maret 2018 dengan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para pejabat kementerian dan dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.</p>
<p>Kartu Prakerja menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan dibuat di tengah krisis di Indonesia.</p>
<p>Program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang muncul dari pertemuan antara masalah, solusi, dan keinginan politik - dan masing-masing datang dari waktu dan tempat yang berbeda.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/yang-bisa-dipelajari-dari-kasus-belva-ruangguru-dan-andi-taufan-amartha-136393">Yang bisa dipelajari dari kasus Belva Ruangguru dan Andi Taufan Amartha</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Modifikasi Kartu Prakerja di tengah pandemi</h2>
<p>Sebagai sebuah kebijakan, Kartu Prakerja bukanlah solusi yang mengakar pada masalah publik. Kartu Prakerja adalah solusi yang dimodifikasi untuk mengakomodir kepentingan kelompok.</p>
<p>Dari sisi manajemen hingga pelaksanaan, Kartu Prakerja tidak memperlihatkan kesesuaian dengan rencana pemerintah. </p>
<p>Dalam dokumen <a href="https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-kerja-pemerintah-rkp-tahun-2020/">Rencana Kerja Pemerintah 2020</a>, pemerintah menargetkan pembentukan sebuah lembaga pengelola Kartu Prakerja yang profesional. Lembaga ini perlu dijalankan oleh orang-orang yang punya keahlian di bidang pelatihan dan ketenagakerjaan. </p>
<p>Saat ini, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja diisi oleh pejabat dari di Kantor Staf Presiden (KSP), sebuah <a href="http://ksp.go.id/">pusat kendali pemerintahan dan pengendalian prioritas nasional</a>, yang tidak memiliki latar belakang yang selaras dengan kebutuhan lembaga. Misalnya, posisi <a href="https://feb.ugm.ac.id/en/profile/lecturers/2317-denni-puspa-purbasari">direktur eksekutif</a> diisi seorang ekonom; sedangkan posisi <a href="https://lkyspp.nus.edu.sg/news-events/news/details/from-private-sector-to-public-service">direktur komunikasi</a> diisi orang yang sebelumnya memegang jabatan Government Relation di Gojek dan Treasury Director di Visa.</p>
<p>Kartu Prakerja tidak mendorong pelatihan yang terkait industri 4.0 seperti yang dicanangkan dalam <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020">(RPJMN) 2020-2024</a> maupun oleh Kementerian Perindustrian. Berdasarkan peta jalan <a href="https://www.kemenperin.go.id/download/18384">“Making Indonesia 4.0”</a>, Kementerian Perindustrian menetapkan lima sektor manufaktur prioritas: industri makanan dan minuman; tekstil dan pakaian; otomotif; elektronik; dan kimia.</p>
<p>Dalam laman resmi Kartu Prakerja, tidak ada pelatihan terkait kelima industri diatas. Beberapa contoh pelatihan yang ditawarkan lewat program ini adalah tentang <a href="https://skillacademy.com/bundle-course/BUNDLE-YEYOKRBE">berjualan <em>online</em></a>, <a href="https://www.luarsekolah.com/kelas/online/belajar-menjadi-perias-profesional2">tata rias</a>, dan <a href="https://www.tokopedia.com/kartu-prakerja/partner/sekolah-desain/1969/">fotografi</a>. </p>
<p>Pelatihan yang diberikan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip vokasi. Berdasarkan <a href="http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional">UU tentang Sistem Pendidikan Nasional</a>, pendidikan vokasi bertujuan meningkatkan penguasaan keahlian terapan tertentu. Maka, pendidikan vokasi perlu mendorong lebih banyak praktek daripada teori. </p>
<p>Pelatihan yang ditawarkan Kartu Prakerja seluruhnya adalah teori; praktek diserahkan sepenuhnya pada peserta. </p>
<p>Jelas bahwa Kartu Prakerja yang saat ini ditawarkan bukanlah solusi untuk masalah publik, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kartu Prakerja merupakan solusi untuk kelompok kepentingan yang dibungkus sebagai solusi untuk masalah publik. </p>
<hr>
<p>Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di <a href="http://theconversation.com/id/newsletters/catatan-mingguan-65">sini</a>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/137021/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Resya Kania tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kartu Prakerja yang saat ini ditawarkan bukanlah solusi untuk masalah publik, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kartu Prakerja adalah kepentingan yang dibungkus sebagai solusi publik.Resya Kania, PhD Candidate in Social Policy, University of BirminghamLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.