Perempuan yang dihadirkan sejak proses penyusunan hingga evaluasi kebijakan diharapkan dapat mengubah arah kebijakan menjadi lebih ramah gender dan mengangkat harkat kelompok rentan.
L’expertise universitaire, l’exigence journalistique
Articles sur Legislatif
Ensemble des articles
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Pemenuhan kuota 30% harus terus didorong dan kualitas anggota legislatif perempuan diperbaiki.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Inilah yang harus Anda ketahui tentang pemilu dan pilpres di Indonesia dan apa yang dipertaruhkan.
Kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.
Les contributeurs les plus fréquents
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science and International Relations, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Senior Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Dosen Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Associate lecturer on law and public policy, President University
-
Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia
-
Dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Australian National University
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Lecturer, Universitas Gadjah Mada
