Our recent study shows that the creation of local smoke-free areas has faced numerous challenges due to the complexities involved in translating national laws into local laws.
L’expertise universitaire, l’exigence journalistique
Articles sur Rokok
Affichage de 1 à 20 de 41 articles
Film ini menyebarkan aura positif industri rokok dan mengekspor adiksi rokok lintas negara via streaming, yang minim regulasi.
Riset kami menjawab kelangkaan kajian yang menguak kandungan rokok berperasa di Indonesia secara komprehensif.
Kami menemukan sebagian besar video (98%) menggambarkan rokok elektrik secara positif. Lebih dari seperempat video jelas melanggar kebijakan konten TikTok dan mempromosikan produk vape untuk dibeli.
Meski meningkatkan pemantauan dan pengawasan itu penting, mengurangi ukuran pasar gelap mana pun bisa dibilang merupakan respons terkuat terhadap ancaman yang dituduhkan.
Kondisi ekonomi bukan satu-satunya alasan pekerja sektor informal mau membayar iuran JKN secara mandiri.
Rencana revisi PP 109/2012 perlu dijadikan batu pijakan untuk langkah yang lebih besar pada masa mendatang, yakni menaikkan pengaturan mengenai pengendalian tembakau ke level undang-undang.
Generasi bebas asap rokok akan membantu mengatasi kesenjangan prevalensi merokok dan mengurangi kesenjangan (ketidakadilan) kesehatan yang diakibatkan dari merokok.
Indonesia butuh kebijakan pengendalian tembakau yang komprehensif. Itu bisa terwujud jika Indonesia meratifikasi FCTC dan mengadopsinya dalam undang-undang nasional.
Tempat penjualan di 42 negara mayoritas berpenghasilan rendah dan menengah menampilkan iklan rokok setinggi mata anak-anak.
Berhenti merokok mengarah pada kesehatan keseluruhan yang lebih baik pada usia berapa pun, dan terutama kesehatan jantung.
Akibat regulasi iklan rokok yang masih lemah di platform besutan Meta, para pengguna muda menjadi sasaran empuk para produsen untuk promosi rokok elektrik mereka.
Rokok elektrik merupakan masalah kesehatan masyarakat global, termasuk di Indonesia yang masih belum memiliki pengendalian tembakau yang komprehensif.
Sudah saatnya kebijakan kesehatan dilindungi oleh aturan. Salah satunya adalah dengan membuat pedoman penanganan benturan dengan industri tembakau di lingkungan pemerintahan.
Perilaku merokok pada perempuan bukan lagi tentang kebebasan berekpresi dan perlawanan terhadap penindasan jika mereka selama ini menjadi obyek eksploitasi perusahaan rokok untuk meraup keuntungan.
Bagaimanapun, pelanggar HAM tidak pantas dipuji atau mendapat tempat di hati masyarakat.
Untuk ibu-ibu hamil, SHS berhubungan (korelasi) dengan kelahiran yang “berkualitas rendah”.
Pada episode SuarAkademia kali ini, kami ngobrol dengan Putu Ayu Swandewi, peneliti kesehatan publik di Universitas Udayana, Bali tentang maraknya iklan dan penjualan rokok di lingkungan sekolah.
Dari sudut pengetahuan dan kebijakan, Indeks 2020 mengkonfirmasi adanya pembentukan opini dan sekaligus manipulasi informasi di seputar konsumsi rokok sebagai suatu kegiatan yang normal.
Seharusnya pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) agar memiliki landasan hukum yang kokoh dan komprehensif untuk mengendalikan tembakau.
Les contributeurs les plus fréquents
-
Lecturer in Department of Economics,, Universitas Indonesia
-
Lecturer in Global Health, City, University of London
-
Postdoctoral Fellow at the Institute for Global Tobacco Control, Johns Hopkins University
-
Senior lecturer, Universitas Udayana
-
Associate Professor, School of Public Health, University of Sydney
-
Pengajar dan Peneliti Kebijakan Media di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Professor of Public Health/Director, Tobacco Control Research Group, University of Bath
-
Professor of Public Health, University of Otago
-
Policy Researcher, National Institute of Health Research and Development (NIHRD), Ministry of Health Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro
-
Researcher, Center for Political Studies, Department of Political Science, Universitas Indonesia
-
Peneliti Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, Jawa Barat
-
Peneliti Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Postdoctoral Research Fellow, Department of Health, University of Bath
