Menu Close

Articles on Korupsi

Displaying 1 - 20 of 56 articles

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin (kiri) memberikan keterangan kepada media usai Inaugurasi ‘Menuju Ansor Masa Depan’ di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). PBNU melantik kepengurusan Pimpinan Pusat GP Ansor masa khidmah 2024-2029 dengan Ketua Umum Addin Jauharudin. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Apakah ormas keagamaan punya kapasitas untuk menambang?

Pemerintah menerbitkan kebijakan \yang membolehkan ormas keagamaan mengelola konsensi tambang. Pertanyaannya, mampukah ormas mengelola industri padat modal dan menjauhan diri dari lingkaran korupsi?
Penumpang menunggu kereta di depan iklan imbauan antipolitik uang yang ditayangkan di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis 14 Desember 2023. Uyu Septiyati Liman/Antara Foto

Menekan oligarki: 2 hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemilu dan pembiayaan kampanye

Akar masalah utama sistem politik adalah ekspansi modal dan pemodal dalam ranah politik. Untuk mereduksinya, sistem pemilunya dan mekanisme pembiayaan politik dan kampanye harus dibenahi.
KPK menetapkan Rektor Unila dan beberapa pejabat kampus tersebut sebagai tersangka kasus suap dalam penerimaan calon mahasiswa baru 2022. (ANTARA Foto/Sigid Kurniawan)

Kasus suap Rektor Unila: korupsi penerimaan mahasiswa baru semakin subur di tengah kapitalisme akademik

Korupsi rekrutmen mahasiswa baru, yang harusnya berbasis merit dan keadilan, kini makin gencar di tengah kapitalisme akademik. Perlu perubahan sistemik demi menjaga marwah perguruan tinggi.
Pembatasan membuat perempuan sulit mencari nafkah, terutama mereka yang di sektor informal. Fransisco Carolio/Antara Foto

PPKM membuat perempuan kepala keluarga kian terjepit

Perempuan kepala keluarga berada di dalam posisi terjepit. Mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga, tapi mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan upah.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta. Rivan Awal Lingga/Antara Foto

KPK korban matinya kontrol lembaga peradilan terhadap kesewenangan pembentuk peraturan

Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.

Top contributors

More