Sistem transportasi Jakarta adalah salah satu bagian kota yang bisa ditingkatkan menggunakan teknologi Smart City, tapi apa harga yang harus dibayar? Vasenka Photography/Flickr

Tiga skenario menunjukkan dalam merancang ‘smart cities’ kita perlu pertimbangan etis

Banyak pemerintah menggunakan Big Data dalam merancang perbaikan kota. Namun pertimbangan etis harus ada agar tidak membahayakan privasi warga atau memperparah ketimpangan sosial.
Banyak kota di dunia bergelut dengan masalah urbanisasi, di sisi lain ada beberapa kota yang penduduknya justru menyusut. Shutterstock

Urbanisasi

Banyak kota di dunia ‘menyusut’ dan menghadapi masalah yang sungguh-sungguh baru

Masalah urbanisasi masih jadi perhatian banyak negara, tapi yang sebaliknya sudah dialami kota lainya: deurbanisasi. Bagaimana kota-kota yang ditinggalkan penduduknya mengelola dirinya yang menyusut?
Ketimpangan pendapatan menciptakan segregasi spasial dan sosial di dalam kota. Beawiharta Beawiharta/Reuters

Tata kota

Mengatasi ketimpangan dengan kekuatan perencanaan perkotaan

D tengah meningkatnya ketimpangan, dua instrumen perencanaan kota bertujuan mengatasi masalah tersebut di Indonesia. Namun, agar efektif aturan-aturan ini betul-betul harus diterapkan.
Mahkamah Agung telah memerintahkan Jakarta untuk menghentikan privatisasi. Tetapi langkah-langkah yang sejauh ini diambil mungkin tidak akan membuat sektor air kembali ke publik sepenuhnya. Shutterstock

Akses air

Rencana Jakarta mengambil alih pengelolaan air dari perusahaan Prancis mungkin tidak akan berhasil

Jakarta diperintahkan Mahkamah Agung untuk memulai proses mengembalikan sektor air bersih ke tangan publik. Tapi langkah-langkahnya sejauh ini belum menyeluruh. Mungkin saja gagal.
Kepadatan lalu lintas dari arah gerbang tol Jakarta menuju BSD, Tangerang Selatan, di jam sibuk sore. Foto diambil 2014. Rendy Diningrat

Penduduk kota ‘baru’ berjibaku ke Jakarta setiap hari: mengapa?

Penduduk kota baru—seperti BSD City, Bumi Parahyangan, Bukit Semarang Baru—setiap hari tetap menglaju ke kota induknya. Padahal kota baru dirancang agar mengurangi beban kota induknya.
Penggusuran di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, April 2016. Proses pengadaan lahan di Indonesia kerap membuat warga terdampak kehilangan nafkah dan terpinggirkan. Beawiharta/Reuters

Tata kota

Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif

Pemerintah menargetkan banyak proyek pembangunan infrastruktur. Namun warga yang direlokasi demi pembangunan proyek-proyek ini tidak memiliki banyak daya memastikan penghidupan mereka di masa depan.
Sao Paulo, Brazil, 2013. Kereta bawah tanah penuh dengan partikel-partikel halus yang dihasilkan oleh rem atau kereta. Diego Torres Silvestre/Flickr,

Transportasi

Komuter dengan kereta bawah tanah? Anda perlu mengetahui kualitas udara di sekitar kereta

Banyak komponen kereta bawah tanah yang bergerak seperti roda dan bantalan rem, jalur baja dan komponen sumber daya listrik, menjadikan partikelnya secara dominan mengandung besi.
Pembangunan simpang susun Semanggi di Jakarta Pusat menggunakan uang pengembang sehingga bisa dengan cepat diwujudkan. www.shutterstock.com

Birokrasi

Kebijakan kilat, pemimpin inovatif, dan nasib demokrasi Indonesia

Banyak pemimpin lokal berinovasi untuk menyiasati birokrasi yang lamban dan berbelit, menerabas aturan agar program bisa cepat terwujud. Namun kepentingan warga kadang terabaikan.
Jam macet di Jakarta, 13 Juni 2017. Jika bukan karena subsidi BBM, kemacetan bisa lebih parah lagi. Reuters/Beawiharta

Energi

Pemotongan subsidi BBM di Indonesia mencegah macet yang lebih parah

Kepadatan lalu lintas terus bertambah, tapi lebih lambat dibandingkan angka perkiraan kami jika subsidi BBM tak dilakukan.
Warga Kemijen di pesisir Semarang membuat sendiri tembok penahan, biasa disebut talud, agar luapan Kalibanger tidak membanjiri perkampungan. Tim Dokumentasi Kolektif Hysteria

Daerah pesisir

Hidup dan bertahan di Semarang yang terus ambles

Pesisir Semarang ambles dan warga di sana semakin miskin akibat bencana. Mereka tidak tinggal diam menghadapi banjir rob yang menghampiri sehari dua kali ke rumah-rumah mereka.
Imigran dari Myanmar di rumah detensi imigrasi di Medan, 5 April 2013. Banyak pejabat pemerintah mengakui bahwa rumah detensi imigrasi seharusnya tidak digunakan untuk menampung pengungsi dan pencari suaka. Selain terlalu penuh, tempat detensi didirikan bukan untuk tujuan itu. Reuters/Roni Bintang

Tata kota

Kota dan kabupaten mungkin diminta menampung pengungsi—maukah mereka?

Pemerintah daerah bisa saja diminta menyediakan penampungan bagi pencari suaka dan pengungsi menurut peraturan presiden tentang pengungsi. Ini mungkin akan menemui tantangan dalam pelaksanaannya.

In English

Pilihan Editor