Pakistan, Iran, dan Arab Saudi menghukum penista agama secara keras. Hukum semacam itu memiliki motif politik dan agama: hukum tersebut adalah alat untuk menghancurkan perbedaan pendapat
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai Demokrasi
Menampilkan 61 - 80 dari 101 artikel
‘Mereka bisa jadi tukang bohong, tapi paling tidak mereka jujur.’
Media baru memfasilitasi gerakan sosial di banyak negara. Apa yang terjadi setelah gerakan-gerakan ini berakhir?
Narasi perang melawan radikalisme merupakan strategi pemerintah untuk melegitimasi upaya penyempitan ruang demokrasi.
Penambahan periode jabatan presiden dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-praktik oligarki bahkan otoritarianisme.
Sejak awal-awal demokrasi, para pemikir telah memperingatkan bahwa kekuasaan oleh rakyat dapat berakhir buruk.
Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Politik bukan monopolii sarjana politik, analis kebijakan, maupun politikus. Kehadiran politikus amatir bisa memperkaya proses demokrasi.
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.
Memasang teknologi pengenalan wajah di CCTV akan melanggar privasi, mencederai demokrasi, dan melanggengkan diskriminasi.
Bravo mahasiswa 2019!
Dengan menutup akses media sosial dan internet, pemerintah tidak hanya melukai kebebasan masyarakat Papua tapi seluruh rakyat Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah , komunitas dan platform media sosial sangatlah penting dalam menentukan kesuksesan gerakan literasi digital nasional
Menyajikan analisis empiris pertama tentang kinerja MK terhadap kasus-kasus penting antara tahun 2004 dan 2016, penelitian kami menunjukan bahwa MK tetap independen.
Mengapa peserta aksi protes menjadi sedemikian agresif? Dan apakah respons yang tepat untuk menghadapi massa yang agresif ini? Artikel ini berusaha memberi penjelasan.
Hubungan antara toleransi dan demokrasi perlu kita pikirkan ulang
Gerakan voluntarisme politik kini menjadi tren berpolitik jalan tengah anak muda yang tidak biasa dengan hierarki dan institusi.
Kedua pasangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun yang jelas kualitas debat kali ini terlihat menurun.
Kontributor teratas
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Chair of Cognitive Psychology, University of Bristol
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Lecturer at the Faculty of Education, Universitas Mataram
-
Lecturer in Political Science and International Relations, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Lecturer in Asian and Indonesian Studies, The University of Melbourne
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Senior Lecturer, International Studies, University of South Australia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
