Big tech semakin memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Banyak pertanyaan kini timbul tentang bagaimana legitimasi, hak-hak dan demokrasi di era digital.
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai Hak-hak sipil
Menampilkan 1 - 20 dari 31 artikel
Kampanye digital mendukung keberhasilan kampanye keadilan sosial luring. Ia membuat para aktivis rentan terhadap serangan, tetapi ada langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka sendiri.
Pembungkaman atas isu LGBT di kampus sudah berlangsung lama - paling tidak sejak era Orde Baru - dan sayangnya terus terjadi hingga kini. Namun, perlawanan tidak berhenti.
Di satu sisi, teknologi telah membantu publik menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, teknologi juga membantu penguasa membungkam kritik.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Polisi virtual seharusnya mengambil peran penting dalam edukasi literasi digital dan tidak menjadi instrumen represi baru.
Dua hal penting tentang dengan ujaran kebencian yang perlu dipertimbangkan guna memperbaiki UU ITE: jenis-jenis ujaran kebencian yang bisa dipidana dan faktor-faktor dalam menjatuhkan hukuman.
Komunitas gay Indonesia menggunakan media sosial untuk meruntuhkan sigma lewat empat strategi.
Isu-isu terkait hak-hak sipil, kesenjangan, korupsi, dan politik praktis menjadi sorotan utama bagi para pakar dan peneliti.
Kami ngobrol dengan Usman Hamid, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya.
Pernyataan Jokowi meminta kritik meragukan mengingat adanya ancaman pasal karet terhadap pengkritik.
Ceramah-ceramah penuh kebencian dan hasutan kekerasan terus berulang karena nyaris tidak ada penegakan hukum yang berefek jera terhadap para pelaku. Kenapa demikian?
Batasan definisi ujaran kebencian di Indonesia terlalu luas. Ada pula asumsi unggahan seseorang di medsos pribadi bisa berdampak sangat besar.
Dengan keterbatasan terhadap informasi yang akurat, media di Papua tidak dapat memproduksi berita dengan kualitas yang terbaik.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Ancaman penggalian data warga tanpa kesepakatan dan pengawasan atas warga tanpa alasan yang jelas perlu ditangani dalam UU baru.
Ketentuan hukum soal penggunaan kekerasan oleh kepolisian di Indonesia belum kuat.
Diskriminasi beragama Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia Islam. Tingkat legislasi agama dan diskriminasi sosial memburuk pasca-Soeharto.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
Bagaimanakah seharusnya penangkapan dilakukan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku?
Kontributor teratas
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Associate professor, Universitas Padjadjaran
-
Dosen Fakultas Hukum dan Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Lecturer at Department of Communication Science; Researcher at Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada
-
Chair of Doctoral Program in Social Sciences, Universitas Diponegoro
-
Lecturer, University of Sydney
-
Lecturer at Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Adjunct Lecturer in Gender and Sexuality, Universitas Airlangga
-
Associate professor, Department of Media and Communication, Erasmus University Rotterdam
-
Lecturer at Department of International Relations, Researcher at Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer, Researcher, Universitas Indonesia
-
Researcher, Setara Institute
-
Research and Advocacy Associate (Social Inclusion and Protection), PUSKAPA
-
MSc (Candidate) Science and Technology in Society, The University of Edinburgh
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro
