Sekitar 1,2 juta SDM kesehatan telah mengikuti pembelajaran digital lewat Plataran Sehat yang diluncurkan pada akhir pemerintahan Jokowi. Bagaimana nasib aplikasi ini ini di era Prabowo?
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai #PantauPrabowo
Menampilkan semua artikel
Keanekaragaman hayati di ambang kritis. Ini menjadi PR besar bagi pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk menyusun strategi konservasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Era Jokowi hampir habis. Sebelum diambil alih Prabowo, kebijakan apa saja yang bisa dipertahankan dan bagaimana cara mengembangkannya?
Dana pendidikan perlu lebih banyak berinvestasi pada universitas dalam negeri. Mengapa?
Tindakan DPR mengebut pembahasan undang-undang bukan hanya mencurigakan, tetapi juga menunjukkan adanya pola legislatif yang buruk dengan mengabaikan kepentingan masyarakat.
CC BY65,5 MB (download)
Penambahan jumlah kementerian dapat menyebabkan kekuasaan yang tidak terbatas, potensi tumpang-tindih kebijakan, pembengkakan anggaran, dan makin terbukanya ruang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Program makan bergizi gratis digadang-gadang pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai solusi untuk mengatasi stunting. Bagaimana cara agar penyelenggaraan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran?
Prabowo jangan mengulang kesalahan Jokowi yang menjalankan reforma agraria palsu. Prabowo dapat mengakui kearifan pengelolaan lahan di tingkat lokal, sekaligus mengembalikan ruang hidup masyarakat yang terlanjur dipatok menjadi kawasan hutan negara.
Prabowo kemungkinan akan memiliki koalisi gemuk pendukung pemerintah. Ini akan membawa dampak mengerikan bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia serta menyuburkan praktik korupsi.
Satu dekade rezim Joko “Jokowi” Widodo mencatatkan rapor merah reformasi hukum dan peradilan pidana yang menjadi pekerjaan rumah Prabowo Subianto sebagai pemimpin berikutnya.
Politisi yang menerima donasi atau kompensasi dari perusahaan memanfaatkan dana tersebut untuk kampanye dan memperkuat organisasi mereka, termasuk memastikan kekuasaannya bisa diwariskan.
Di era kecerdasan artifisial, Indonesia harus segera membangun tata kelola data kesehatan yang terintegrasi. Mengapa ini sangat penting?
Prabowo ingin menggenjot swasembada energi bersih. Namun, tanpa pengawasan pertambangan, “just energy transition” atau transisi energi berkeadilan hanyalah istilah glamor untuk sebuah upaya yang tidak efektif.
Kontributor teratas
-
Associate Proffesor, Monash University
-
Lecturer in School of Economics, Finance, and Accounting, Coventry University, Coventry University
-
Associate Professor in Digital Strategy and Data Science, Monash University
-
PhD Candidate in Mineral Security and Sustainability, The University of Queensland
-
Senior Strategist, PUSKAPA
-
PhD Student, Australian National University
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Peneliti Forest and Society Research Group (FSRG) dan Dosen Agraria dan Kehutanan, Universitas Hasanuddin
-
Dosen, Universitas Sulawesi Barat
-
Early Career Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Dr.Gigih Saputra, S.Kom.I, M.Ag (Dosen dan Sekretaris LPPM di STIAMAK Barunawati), Sekolah TInggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) Barunawati Surabaya
-
Ph.D. Candidate, Chinese University of Hong Kong
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
