Apa yang mendorong kesetiaan berlebih atau fanatisme politik ini dan bagaimana kita bisa menghindari diri dari hal tersebut?
Disiplin ilmiah, gaya jurnalistik
Artikel-artikel mengenai Pemilu 2024
Menampilkan 1 - 20 dari 133 artikel
PDI-Perjuangan khawatir dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 akan terjadi lagi pada Pilkada tahun ini. Seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi?
Benarkah Jokowi tidak ikut berkampanye atau berpihak ke kandidat manapun selama Pemilu 2024?
Klaim Prabowo soal rendahnya ‘tax ratio’ Indonesia perlu dicermati dari berbagai sisi. Permasalahannya bisa jadi bukan cuma soal besaran pajak.
Airlangga Hartarto membantah bahwa rencana program makan siang gratis akan membuat anggaran negara semakin minus. Benarkah?
Prabowo klaim demokrasi Indonesia melelahkan, berantakan dan mahal. Pakar jabarkan penyebab-penyebabnya.
Perubahan ambang batas parlemen perlu dilakukan untuk menjaga proporsionalitas keterwakilan masyarakat dan memenuhi prinsip keadilan wakil rakyat.
Prabowo mengklaim program makan siang gratis bisa membuat pertukmbuhan ekonomi moncer. Tepatkah pernyataan Prabowo ini?
Cak Imin menyinggung strategi lumbung pangan pemerintah yang mengulang kegagalan Orde Baru. Seperti apa sebetulnya realisasi program ‘food estate’ ini?
Di bawah pemerintahan Prabowo nanti, bagaimana Indonesia akan menyeimbangkan hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina di tengah pertikaian kedua negara tersebut?
Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
Film Dirty Vote sempat diprediksi akan menjatuhkan perolehan suara paslon 02. Tapi ternyata realitasnya tidak demikian. Mengapa?
Pekerja migran, termasuk pekerja rumah tangga, turut meramaikan rangkaian Pemilu 2024. Keterlibatan mereka tak terbatas hak pilih, namun juga mobilisasi politik dan transfer ide.
Kelompok berpendidikan tinggi pernah menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan karena kesadaran politik mereka. Tapi belakangan, kesadaran ini semakin berkurang. Mengapa?
Hadirnya komedian seperti Komeng telah menggeser citra politik dari yang serius menjadi lebih relaks, dan ini bisa mendorong partisipasi publik dalam politik praktis.
Guru swasta yang diangkat jadi PPPK otomatis berubah status menjadi guru negeri dan tidak bisa lagi mengajar di sekolah asalnya. Benarkah demikian?
Krisis iklim dan kerusakan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan joget, atau lenyap seusai ‘trending’ di media sosial.
Tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Namun, kemenangannya tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran HAM.
Penerimaan publik terhadap dinasti politik, terutama di kalangan Muslim, didorong oleh para pengkhotbah Islam dan keyakinan mereka tentang apa yang membentuk seorang pemimpin yang baik.
Tidak ada calon presiden yang sepenuhnya sensitif terhadap isu disabilitas.
Kontributor teratas
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Intelligence Unit Lead and Sustainable Growth Lab, Think Policy
-
Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman
-
Pengajar di Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta
-
Stai Miftahul ' Ula Nganjuk
-
Lecturer, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
-
Swiss German University
-
Direktur Eksekutif, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
-
Leiden University
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Dosen, Universitas Kristen Satya Wacana
-
Lecturer, Universitas Andalas
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
