tag:theconversation.com,2011:/id/topics/yerusalem-47684/articlesYerusalem – The Conversation2021-05-20T06:48:33Ztag:theconversation.com,2011:article/1612752021-05-20T06:48:33Z2021-05-20T06:48:33ZHal-hal yang penting kita ketahui tentang politik Israel dan masalah Palestina<p>Dengan terus <a href="https://theconversation.com/many-questions-few-answers-as-conflict-deepens-between-israelis-and-palestinians-160921">bertambahnya warga sipil yang menjadi korban</a> di Gaza, politikus Israel dari berbagai faksi harus menghadapi kenyataan sesungguhnya: konflik Palestina-Israel tidak dapat dikelola, namun harus diselesaikan.</p>
<p>Hubungan antara warga Palestina dan Israel, dan antara warga Israel keturunan Yahudi dan Palestina telah mencapai momen berbahaya yang baru.</p>
<p>Anggapan bahwa konflik ini bukan isu utama dalam dunia politik Israel telah dihancurkan oleh adanya <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/16/how-did-it-happen-that-israels-jews-and-arabs-rose-up-against-each-other">perselisihan penuh kekerasan antar komunitas</a> di Yerusalem, Haifa, Lod, Jaffa dan kota-kota lain.</p>
<p>Kejadian-kejadian ini menguak kebobrokan politikus Israel yang telah bertarung dalam <a href="https://theconversation.com/stark-choice-for-israel-as-voters-head-to-polls-for-fourth-time-in-two-years-157437">empat pemilihan umum (pemilu) dalam dua tahun</a>, yang menganggap konflik terjadi jauh dari mereka.</p>
<p>Selama bertahun-tahun dalam jabatannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menganggap konflik ini sebagai masalah administrasi belaka; ia mencoba menyembunyikan keributan namun tidak pernah menanggapi aspirasi politik warga Palestina.</p>
<p>Keberhasilan Netanyahu yang luar biasa ini bertumpu pada kemampuan dia membujuk lawan-lawan politik - dan sebagian dunia Arab - untuk melakukan hal yang sama. Bahkan pemimpin Muslim Israel Mansour Abbas, yang kini menjadi <a href="https://theconversation.com/israeli-election-mansour-abbas-emerges-as-possible-first-arab-kingmaker-in-nations-history-158155">tokoh kunci dalam setiap pembentukan pemerintahan Israel</a>, mengacuhkan konflik ini dalam pidato penting pada publik Israel setelah pemilu akhir-akhir ini.</p>
<p>Pemicu krisis terbaru adalah <a href="https://theconversation.com/jerusalem-the-politics-behind-the-latest-explosion-of-violence-in-the-holy-city-160647">kejadian-kejadian di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki</a>.</p>
<p>Upaya untuk mengusir keluarga-keluarga Palestina dari rumah mereka di daerah pinggiran Sheik Jarrah di Yerusalem Timur dan tindakan aparat keamanan yang provokatif selama Ramadan di Gerbang Damaskus dan Mesjid al-Aqsa berdampak pada warga Palestina di kedua sisi “<a href="https://www.haaretz.com/misc/tags/TAG-green-line-1.5599076">garis hijau</a>” – yang membatasi Israel dari wilayah-wilayah pendudukan dan juga membelah Yerusalem.</p>
<p>Kelompok sayap kanan jauh, terdorong oleh kesuksesan <a href="https://www.theguardian.com/world/2021/mar/24/israel-election-netanyahu-looks-to-far-right-as-early-count-deadlocked">memenangkan enam kursi parlemen pada Maret</a>, menyulut situasi dengan unjuk rasa di jalanan Yerusalem Timur dengan slogan semacam “Mati orang Arab!”. Saat konflik antarkomunitas menyebar ke seluruh Israel, Hamas mulai meluncurkan roket-roket. </p>
<p>Dengan latar belakang semacam ini, upaya untuk membentuk pemerintahan secara diam-diam terus berjalan secara diam-diam.</p>
<p>Netanyahu gagal melakukan tugas itu dan Presiden Israel <a href="https://www.jewishvirtuallibrary.org/reuven-rivlin">Reuven Rivlin</a> berpaling pada pemimpin Partai Yest Atid, Yair Lapid, yang bersiap <a href="https://www.timesofisrael.com/president-tasks-lapid-with-forming-new-government-after-netanyahu-fails/">mencoba membentuk koalisi</a> dengan partai-partai tengah, sayap kiri dan sayap kanan – sebuah kelompok yang disatukan hanya oleh niat menjadi oposisi bagi Netanyahu.</p>
<p>Tokoh kunci upaya ini adalah <a href="https://www.france24.com/en/middle-east/20210325-naftali-bennett-the-israeli-nationalist-politician-who-could-determine-netanyahu-s-future">Naftali Bennett</a>, pemimpin partai sayap kanan kecil Yaminia; ia rival lama Netanyahu dan sudah lama ingin menjadi perdana menteri.</p>
<p>Lapid <a href="https://www.timesofisrael.com/lapid-bennett-said-to-reach-breakthrough-on-rotation-deal-for-joint-government/">menawarkan Bennet sebuah kesepakatan</a> mereka akan bergantian menjadi perdana menteri, pertama Bennet, lalu Lapid. Terlepas dari sikap politik Bennet, Yesh Atid yang kelompok tengah, dan partai Buruh dan Meretz yang kiri tampaknya bersedia mendukung kesepakatan itu.</p>
<p>Hingga 9 Mei, negosiasi berjalan baik dan ada spekulasi bahwa pemerintahan baru akan terbentuk dalam satu minggu. </p>
<p>Namun keesokan harinya, Hamas dan pejuang jihad Islam mulai menembakkan serangan roket ke Israel. </p>
<p>Dalam hitungan hari, Bennet mengumumkan bahwa situasi keamanan yang ada membuat negosiasi tidak bisa dilakukan. Kesepakatan usulan Lapid hampir pasti gagal. </p>
<h2>Tidak ada niat ke arah damai</h2>
<p>Pemerintahan alternatif bentukan Lapid akan sangat mungkin melanjutkan kebijakan pengelolaan konflik ala Netanyahu. Ini telah menjadi kebijakan sebagian besar pemerintahan Israel selama 25 tahun.</p>
<p>Kecuali pada suatu masa singkat dalam kepemimpinan Ehud Olmert dari Partai Kadima antara 2006-2009, pemimpin Israel selalu mengklaim tidak ada mitra untuk pembicaraan damai dari pihak Palestina, dan oleh karena itu negosiasi tidak bisa dilakukan.</p>
<p>Ehud Barak dari Partai Buruh mengklaim bahwa dia hanya pergi ke pembicaraan Kamp David yang diadakan Amerika Serikat (AS) pada 2000 untuk menyingkap Yasser Arafat sebagai teroris. Ariel Sharon, penerus Barak, menggunakan intifada kedua (serangan Palestina pada 2000-2005) sebagai bukti bahwa negosiasi mustahil dilakukan.</p>
<p>Sharon secara sepihak lalu melepaskan diri dari Gaza pada 2005 namun menolak melakukan negosiasi serah terima dengan baik pada Otoritas Palestina. Hasilnya adalah keuntungan bagi Hamas, yang mengklaim bahwa Israel telah pergi akibat serangan (dari mereka). Ini lalu berlanjut menjadi kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif Palestina di tahun berikutnya.</p>
<p>Olmert melakukan negosiasi intensif dengan presiden otoritas Palestina Mahmoud Abbas, namun tampaknya Abbas <a href="https://www.timesofisrael.com/abbas-admits-he-rejected-2008-peace-offer-from-olmert/">meninggalkan pembicaraan</a>.</p>
<p>Sementara itu, Netanyahu tidak pernah memiliki niat serius untuk menindaklanjuti masalah. Pada masa jabatan pertama sebagai perdana menteri 1996-1998, ia melihat bahwa ia memiliki tugas untuk mengacaukan <a href="https://interactive.aljazeera.com/aje/palestineremix/the-price-of-oslo.html#/14">Perjanjian Oslo 1993-1995</a> dengan merendahkan harapan warga Palestina untuk dapat memiliki negara merdeka. </p>
<p>Sejak 2009, tidak ada negosiasi namun ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat dan <a href="https://www.theguardian.com/world/2019/sep/10/netanyahu-vows-annex-large-parts-occupied-west-bank-trump">ancaman sesekali</a> untuk mengurangi sebagian wilayah kependudukan terus berlanjut. </p>
<p>Perdamaian bagi Netanyahu hanya karena tidak ada konflik bersenjata dan aksi terorisme – bukan berarti penyelesaian konflik, sebagaimana direncanakan dalam Perjanjian Oslo.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/indonesia-semestinya-mencari-keuntungan-lebih-atas-upaya-perdamaian-dan-bantuan-luar-negerinya-156755">Indonesia semestinya mencari keuntungan lebih atas upaya perdamaian dan bantuan luar negerinya</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Hancur berantakan</h2>
<p>Harga yang harus dibayar akibat keengganan bertindak dalam masalah Palestina ini sekarang tampak dalam bagaimana mozaik masyarakat Israel yang rapuh <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/14/the-guardian-view-on-intercommunal-violence-in-israel-a-dangerous-development-with-deep-roots">mulai terkoyak dalam kelompok etnis yang saling berselisih</a>.</p>
<p>Konflik atas masa depan wilayah-wilayah pendudukan sebagai masa depan Israel itu sendiri bersifat politis, tidak strategis.</p>
<p>Bagi Netanyahu, ini berarti mempertahankan keunggulan militer dan menangani ancaman teroris ketimbang mengakui adanya kebutuhan akomodasi politis antara dua pergerakan nasional. Warga Palestina dan Israel berbagi lingkungan yang sama, terikat pada tanah dan sama-sama ingin menegakkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.</p>
<p>Walau Netanyahu akan melakukan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, dia tidak akan melakukan pembicaraan politik dengan Palestina. Namun, kebijakan mengelola konflik seperti ini hingga saat ini terbukti hanya memperdalam konflik. </p>
<p>Setiap ronde pertikaian selesai, selalu ada lebih banyak korban tewas, lebih banyak keluarga yang berduka, dan lebih banyak kebencian. Ketegangan antara warga Yahudi dan Arab di Israel akan membekas pada masyarakat Israel untuk waktu yang lama.</p>
<p>Selama 25 tahun terakhir, sedikit politikus Israel yang punya keberanian untuk menghadapi akar konflik.</p>
<p>Saat Yitzhak Rabin, perdana menteri Israel ketika itu, menandatangani Perjanjian Oslo pada September 1993, ia menengok pada pihak Israel dan Palestina dan berkata: “<a href="https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-09-14-mn-34993-story.html#:%7E:text=%E2%80%9CWe%20who%20have%20fought%20against,emotion%2Dladen%2C%20hourlong%20ceremony.">Sudah cukup darah dan air mata</a>”.</p>
<p>Warga Gaza, Tepi Barat dan Israel pasti menantikan kapan waktu itu akan tiba.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/161275/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>John Strawson tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Para perdana menteri Israel, termasuk Benjamin Netanyahu saat ini, tidak pernah menanggapi gagasan kemerdekaan Palestina.John Strawson, Honorary Professor of Law and Co-director of the Centre on Human Rights in Conflict, University of East LondonLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1091542018-12-21T05:56:26Z2018-12-21T05:56:26ZAustralia urung pindahkan kedutaan ke Yerusalem, akankah hubungan Australia-Indonesia membaik?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/251720/original/file-20181220-45397-1sk1u82.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">original</span> </figcaption></figure><p>Menyusul protes pemerintah Indonesia atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan bahwa mereka <a href="https://theconversation.com/government-hopes-jerusalem-compromise-will-smooth-indonesian-trade-deal-108880">tidak jadi melaksanakan rencana tersebut</a>.</p>
<p>Morrison menyatakan bahwa Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Namun, mereka memilih menunggu perkembangan perjanjian damai antara Israel dan Palestina sebelum melanjutkan wacana pemindahan kedutaan besar.</p>
<p>Hal ini diharapkan mengurangi tensi hubungan Australia dan Indonesia, negara dengan penganut Islam terbesar di dunia sekaligus pendukung kemerdekaan Palestina.</p>
<p>Australia adalah mitra strategis penting bagi Indonesia. Bahkan, kedua negara telah sepakat untuk mengesahkan sebuah perjanjian dagang bilateral. Namun, rencana ini masih tertunda, salah satu alasan terindikasi adalah sikap keberatan Indonesia atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka di Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Australia Marisa Payne bahwa rencana pemindahan tersebut adalah <a href="https://www.smh.com.au/politics/federal/indonesian-anger-over-jerusalem-revealed-in-whatsapp-exchange-20181017-p50a6y.html">“sebuah tamparan di wajah Indonesia pada kasus Palestina.”</a></p>
<h2>Mengapa Indonesia merasa keberatan</h2>
<p>Hubungan Indonesia dan Australia selalu diwarnai kondisi yang fluktuatif. Kasus pemindahan kedutaan besar ini cukup mengusik keduanya mengingat pengakuan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Pengakuan ini adalah salah satu fitur kunci dari hubungan luar negeri Indonesia. Landasan akan hal ini dapat ditelusuri kembali <a href="https://en.antaranews.com/news/119688/news-focus--indonesia-will-always-fight-for-and-be-with-palestine">hingga pada 1962</a>, ketika Presiden Sukarno menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung kemerdekaan Palestina dengan tidak mengakui Israel.</p>
<p>Di sisi lain, kedutaan besar sebuah negara tak hanya memegang peran fungsional, tapi juga simbolis. Sehingga, pemindahan Kedutaan Besar Australia ke Yerusalem dapat dimaknai sebagai dukungan untuk Israel sebagai satu-satunya otoritas yang berhak atas kepemilikan Yerusalem. </p>
<p>Saat ini, baik Israel maupun Palestina sama-sama mengakui Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Berdasarkan Rencana Pembagian 1947, kota tersebut direncanakan oleh Perserikat Bangsa-Bangsa sebagai “<a href="https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-take-note-how-jerusalem-went-from-hosting-16-embassies-to-zero-1.5627682">corpus separatum</a>” (entitas terpisah) yang tidak untuk dikuasai oleh negara mana pun. </p>
<p>Komunitas internasional cukup berhati-hati dalam menghadapi isu Yerusalem. Negara-negara yang mengakui Israel sebagian besar menempatkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv, kota terbesar di Israel. Menempatkan kedutaan di Yerusalem pun dianggap sebagai tindakan kurang bijak.</p>
<p>Saat ini, hanya ada dua negara yang menempatkan kedutaan mereka di Yerusalem: Amerika Serikat dan Guatemala. </p>
<p>Kedua negara tersebut memindahkan perwakilan mereka pada Mei silam, <a href="https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-guatemala/guatemala-opens-embassy-in-jerusalem-two-days-after-u-s-move-idUSKCN1IH0Q7">memantik kecaman dari sejumlah negara lain</a> yang menilai bahwa hal itu menghambat proses perdamaian Israel dan Palestina.</p>
<h2>Akankah isu ini berdampak pada pilpres 2019?</h2>
<p>Saat ini, Indonesia tengah bersiap menghadapi pemilihan presiden pada April 2019 nantu. Isu apa pun seakan dapat dimanfaatkan, baik untuk meningkatkan maupun menjatuhkan elektabilitas masing-masing calon presiden. Sehubungan dengan isu pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem, kedua calon presiden memiliki pendapat yang sedikit berbeda.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/jokowi-versus-prabowo-siapa-yang-bakal-menang-108673">Jokowi versus Prabowo, siapa yang bakal menang?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Joko “Jokowi” Widodo, calon petahana yang berjuang untuk periode kedua pemerintahannya, memegang posisi idealis terhadap isu ini. Jokowi <a href="http://setkab.go.id/en/statement-by-president-of-the-republic-of-indonesia-h-e-joko-widodo-at-the-opening-of-the-5th-extraordinary-organisation-of-islamic-cooperation-oic-summit-on-palestine-and-al-quds-al-sharif-jak/">menegaskan</a> bahwa kemerdekaan Palestina adalah prioritas bagi Indonesia. Presiden Indonesia ini pun diberitakan telah <a href="https://kumparan.com/@kumparannews/australia-akan-geser-kedubes-ke-yerusalem-jokowi-telepon-pm-morrison-1539683665122089606">menghubungi</a> Morrison, menyatakan keberatannya atas wacana Australia memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem. Jokowi, yang berupaya meraih simpati kalangan Islam konservatif, akan melihat isu ini sebagai momentum untuk menggalang dukungan dari kelompok tersebut.</p>
<p>Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang juga mencalonkan diri untuk kali kedua setelah kekalahannya pada 2014, menyoroti pentingnya menghormati keputusan Australia. Walau mengakui bahwa Indonesia merupakan <a href="https://en.tempo.co/read/923692/jk-responds-to-prabowos-statement-on-australian-embassy/full&view=ok">pendukung</a> kemerdekaan Palestina, Prabowo tetap beranggapan bahwa Australia adalah <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/11/25/on-ozs-jerusalem-debate-prabowo-says-why-not-maruf-says-no.html">negara berdaulat</a> yang segala keputusannya perlu dihormati. </p>
<p>Saat ini, publik masih menanti bagaimana perkembangan insiden tersebut dapat mempengaruhi kampanye kedua calon presiden. Walau begitu, rasanya sulit untuk mengabaikan isu ini dari perdebatan. Pada <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2014/06/28/new-president-should-prioritize-palestine-alwi.html">debat pemilihan presiden 2014 silam</a> pun, kemerdekaan Palestina masuk ke dalam salah satu topik yang cukup sentral untuk diangkat.</p>
<h2>Tahapan berikutnya bagi kedua negara</h2>
<p>November silam, Australia dan Indonesia direncanakan menandatangani perjanjian perdagangan bebas di East Asian Summit di Singapura. Perjanjian tersebut ditujukan sebagai puncak dari proses negosiasi mengenai <em>Comprehensive Economic Partnership Agreement</em> (CEPA) yang telah berjalan sejak 2010. Bila terlaksana, perjanjian ini akan meliputi <a href="https://www.abc.net.au/news/2018-08-31/australia-and-indonesia-pledge-closer-ties/10189458">pelatihan keterampilan serta akses bebas untuk perdagangan sapi, susu, maupun produk-produk pertanian</a>. Namun, penandatanganan tersebut akhirnya harus tertunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan.</p>
<p>Simon Birmingham, Menteri Perdagangan Australia, mengklaim bahwa penundaan tersebut lebih karena masalah penerjemahan. Di lain pihak, <a href="https://www.sbs.com.au/news/translation-issues-not-embassy-move-behind-delay-in-trade-deal-with-indonesia">SBS melansir</a> bahwa sejumlah pejabat Indonesia menginginkan kesepakatan ditunda hingga terdapat kejelasan mengenai wacana Australia memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem.</p>
<p>Keputusan Australia mengurungkan pemindahan kedutaan besar mereka ini pun mengembalikan kondisi pada status quo. Meski begitu, ketegangan tetap berpotensi ada menyusul pernyataan Morrison yang masih mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Merespons kondisi yang tak menentu, Australia mengeluarkan <a href="https://www.straitstimes.com/asia/australianz/australia-warns-citizens-ahead-of-expected-jerusalem-move">peringatan</a> bagi warga mereka yang berada di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan.</p>
<p>Kini, kita pun perlu menanti apakah kompromi Australia dapat meredakan ketegangan hubungan Indonesia-Australia, sehingga kesepakatan dagang yang tertunda akhirnya mampu tercapai.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/109154/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ario Bimo Utomo tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Bagaimanakah hubungan Australia-Indonesia setelah pembatalan wacana pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem?Ario Bimo Utomo, Lecturer in International Relations, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/890452017-12-15T09:23:01Z2017-12-15T09:23:01ZMempertanyakan rasionalitas klaim Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/199188/original/file-20171214-27572-tcc0hc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Sikap politik Donald Trump menyangkut Israel adalah upayanya membuat senang pemilihnya.</span> <span class="attribution"><span class="source">Shutterstock</span></span></figcaption></figure><p>Pada 6 Desember 2017 Presiden Amerika Serikat Donald Trump <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yk596vBap7c">membuat pernyataan kontroversial</a> bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Yang menarik adalah pernyataan ini sebenarnya lebih didasari populisme Trump dalam usaha menyenangkan basis pendukungnya dan bukan merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang dipikirkan secara matang. </p>
<p>Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan segera memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Meski dalam konteks legal pernyataan ini sama sekali tidak memiliki konsekuensi mengikat bagi siapa pun tapi pernyataan ini mengandung makna politik yang sangat kuat. Terlebih lagi, berbagai <a href="https://www.theguardian.com/world/2017/dec/05/trump-israel-us-embassy-jerusalem-palestinians-muslim-world">konsensus global</a> menyepakati bahwa status Yerusalem harus ditentukan melalui perundingan dan disepakati oleh Israel dan Palestina.</p>
<h2>Memahami motivasi Donald Trump</h2>
<p>Walau pernyataan ini sangat mengejutkan bagi dunia dan menuai berbagai <a href="https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21732093-campaign-promise-kept-problem-aggravated-world-reacts-donald-trumps">respons negatif</a> dari berbagai pemimpin dunia, sebenarnya tidak sulit membayangkan Trump akan melakukan ini terlebih jika mengingat bagaimana ia bertindak sejak dilantik menjadi Presiden Amerika. </p>
<p>Kebijakan-kebijakan yang dibuat Trump cenderung berusaha menyenangkan basis massa pendukungnya dan memenuhi janji kampanyenya tanpa memperhitungkan konsekuensi ekonomi dan politik dari kebijakannya. Kasus perusahaan pendingin ruangan Carrier misalnya. Demi menunjukkan citra bahwa ia menyelamatkan lapangan pekerjaan di Amerika yang akan dipindahkan ke Meksiko, Trump memberikan <a href="https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-utc-idUSKBN13Q55W">pemotongan pajak AS$7 juta</a> kepada pabrik Carrier, kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi dan ternyata <a href="https://www.americanprogress.org/issues/economy/news/2017/11/06/442297/corporate-tax-cuts-dont-create-jobs-just-ask-carrier-workers/">gagal mempertahankan lapangan pekerjaan.</a></p>
<p>Hal yang sama terlihat saat Trump membuat pernyataan kontroversial tentang Yerusalem. Motivasi utama Trump membuat pernyataan ini lebih merupakan usaha memenuhi janji kampanyenya untuk membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan warga AS di atas segalanya yang dikenal dengan kebijakan <a href="https://www.whitehouse.gov/america-first-foreign-policy">“America First”</a>. </p>
<p>Memang sekilas klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini terkesan tidak relevan dengan politik luar negeri “America First” mengingat bahwa kepentingan Israel bukanlah kepentingan Amerika Serikat. Namun perlu diingat bahwa sejak awal, slogan “America First” memiliki konotasi yang sangat populis dengan memposisikan warga kulit putih Amerika di satu sisi yang perlu diafirmasi, sementara imigran Hispanik serta Timur Tengah di sisi yang berlawanan. </p>
<p>Trump memenangkan pemilu dengan memanfaatkan stigma <a href="https://www.vox.com/2016/9/12/12882796/trump-supporters-racist-deplorables">xenophobia dan muslimphobia</a> yang ada di masyarakat rural kulit putih yang menyalahkan imigran berkulit non-putih atas kesulitan ekonomi dan serangan-serangan teroris yang terjadi di AS. </p>
<p>Pada titik inilah konflik antara Israel, yang merupakan representasi kulit putih dan sekutu dekat Amerika, dengan Palestina, sebagai representasi Timur Tengah, menjadi sebuah simbolisasi sempurna bagi Trump untuk mengambil hati pemilihnya. Sebab, selain lebih mudah bagi pendukung Trump untuk bersimpati kepada warga Israel yang sebagian besar Yahudi yang dianggap berkulit putih, kuatnya xenophobia dan muslimphobia juga membuat mereka lebih mudah bersikap antagonistik terhadap Palestina yang sebagian besar penduduknya muslim. </p>
<p>Yang menarik, <a href="https://www.theguardian.com/world/2017/dec/06/trumps-jerusalem-declaration-draws-mixed-reactions-from-jewish-americans">warga Yahudi AS sendiri sebenarnya terpecah</a> dalam menanggapi klaim Trump ini. Sebagian—terutama warga Yahudi yang terafiliasi dengan Partai Republik—menyambut hangat klaim Trump ini, sementara sebagian yang lain menyesalkannya. </p>
<p>Audiens utama pernyataan kontroversial ini sebenarnya bukan warga Yahudi namun <a href="https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/05/a-match-made-in-heaven/521409/">kelompok evangelis AS</a> yang percaya bahwa Israel adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Kelompok ini merupakan salah satu pendukung terkuat Trump; ini yang membuat Trump <a href="https://www.economist.com/news/middle-east-%20and-africa/21732093-%20campaign-promise-%20kept-%20problem-aggravated-%20world-reacts-%20donald-trumps">menjanjikan keberpihakannya</a> kepada Israel saat berpidato di depan kelompok lobi Yahudi di AS saat berkampanye sebagai calon presiden. </p>
<p>Kebijakan luar negeri yang rasional semestinya dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Namun hal ini tampaknya kurang diperhatikan dalam kebijakan ini. Tidak begitu jelas tujuan apa yang ingin dicapai Trump dalam politik luar negeri AS dengan membuat pernyataan ini apalagi mengingat pernyataan tersebut tidak memiliki ikatan hukum. </p>
<p>Alih-alih membuat AS mampu memenuhi kepentingannya di Timur Tengah, pernyataan Trump ini justru memperburuk reputasi AS dan menuai berbagai kecaman, bahkan dari sekutu dekat seperti <a href="https://www.timesofisrael.com/may-to-call-trump-as-britain-voices-concern-over-jerusalem-plan/">Inggris</a> dan <a href="https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel-france/frances-macron-regrets-trumps-unilateral-jerusalem-decision-idUSKBN1E02PN">Prancis</a>. </p>
<p>Kebijakan ini kemudian tidak lebih merupakan kebijakan populis yang berusaha menyenangkan kelompok sayap kanan di AS tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Sebagai seseorang yang mendapatkan ketenaran melalui (salah satunya) dunia pertunjukan, tidak mengherankan Trump sangat mementingkan pencitraan yang bagus.</p>
<h2>Konsekuensinya bagi perdamaian</h2>
<p>Salah satu dampak langsung pernyataan unilateral Trump adalah terhambatnya inisiatif perundingan antara Israel dan Palestina yang dimediasi oleh AS. Bereaksi terhadap pernyataan Trump, Presiden Palestina Mahmoud Abbas <a href="https://www.theguardian.com/world/2017/dec/10/jerusalem-capital-israel-donald-trump-nikki-haley-defend">menolak bertemu</a> Wakil Presiden AS Mike Pence ketika berkunjung ke Palestina. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan Trump membuat AS <a href="http://edition.cnn.com/2017/12/06/politics/jerusalem-peace-process-white-house/index.html">“terdiskualifikasi”</a> sebagai mediator dan mengancam akan memutuskan ikatan diplomatik dengan AS yang telah berjalan puluhan tahun dan dicapai dengan susah payah. </p>
<p>Hal ini cukup ironis mengingat bahwa ketika kampanye Trump mengagungkan diri sebagai seseorang yang piawai dalam membuat kesepakatan, namun ternyata kini ia merusak proses panjang diplomasi menuju perdamaian. Jika Trump tidak menarik pernyataannya dan melunakkan sikapnya mengenai status Yerusalem, akan sulit bagi Abbas untuk bersedia memulai kembali proses negosiasi. </p>
<p>Status Yerusalem merupakan salah satu poin krusial yang akan dibicarakan dalam perundingan sehingga pernyataan sepihak dari Trump merupakan sebuah “tusukan dari belakang” yang tidak hanya memperlambat perundingan namun juga merusak kepercayaan pihak Palestina. </p>
<p>Selain itu, pernyataan ini juga dapat memprovokasi reaksi yang keras dari populasi muslim di seluruh dunia. Dalam beberapa menit setelah pernyataan Trump, Kedutaan AS di Turki, Yordania, Jerman, dan Inggris mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga AS agar berhati-hati. </p>
<p>Selain protes dari warga sipil, pernyataan Trump ini ditakutkan juga akan mengundang reaksi keras dari organisasi bersenjata maupun organisasi teroris. Lebih buruk lagi, pernyataan Trump ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi teroris untuk merekrut anggota baru dengan memanfaatkan kemarahan mereka dan ketidakpercayaan terhadap hegemoni AS dalam menciptakan perdamaian.</p>
<h2>Dampak ke Indonesia</h2>
<p>Bagi Indonesia sendiri, konsekuensi langsung dari pernyataan ini akan sangat minimal. Konsekuensi yang paling perlu diwaspadai adalah pemanfaatan kemarahan populasi muslim untuk radikalisasi kelompok-kelompok ekstremis. </p>
<p>Namun, secara politik Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan tidak boleh berhenti pada mengecam saja. Indonesia perlu bersikap aktif dalam memberi dukungan pada perdamaian Israel-Palestina dan menolak klaim sepihak AS. Hal ini juga akan membawa pengaruh positif dalam hubungan Indonesia dengan warganya yang sebagian besar muslim. </p>
<p>Salah satu hal yang dapat dilakukan Indonesia adalah berperan aktif agar Konferensi Tingkat Tinggi <a href="https://www.oic-oci.org">Organisasi Kerjasama Islam (OKI)</a> yang akan digelar di Istanbul pada bulan ini mampu menghasilkan langkah-langkah nyata—dan tidak sekadar normatif—dalam melanjutkan proses perdamaian Israel-Palestina yang kini terhambat akibat pernyataan Trump.</p>
<hr>
<p><em><a href="https://theconversation.com/profiles/hestutomo-restu-kuncoro-429069">Hestutomo Restu Kuncoro</a> menuliskan artikel ini bersama Atin Prabandari.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/89045/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Atin Prabandari tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pernyataan kontroversial Donald Trump berkait ibu kota Israel sebenarnya bukan suatu kebijakan luar negeri AS yang dipikirkan matang.Atin Prabandari, Lecturer at the Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.