tag:theconversation.com,2011:/institutions/akatiga-3600/articlesAkatiga2021-07-01T06:57:19Ztag:theconversation.com,2011:article/1605352021-07-01T06:57:19Z2021-07-01T06:57:19ZRiset: ini dua cara mengubah pemukiman kumuh menjadi layak huni di Yogyakarta<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/406366/original/file-20210615-3839-14be42p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C6%2C4135%2C3082&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Kondisi pedestrian di kelurahan Suryatmajan, Yogyakarta, yang sudah tertata rapi. </span> <span class="attribution"><span class="source">Mulyana</span>, <span class="license">Author provided</span></span></figcaption></figure><p>Untuk mengatasi pemukiman kumuh di kawasan perkotaan yang <a href="https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/augment-connect-target-realizing-indonesias-urban-potential#:%7E:text=A%20rapidly%20urbanizing%20Indonesia&text=Today%2C%20about%20151%20million%20people,the%20population%20%E2%80%93%20will%20be%20urban.">terus meningkat</a> akibat urbanisasi, biasanya pemerintah <a href="https://www.citiesalliance.org/some-myths-and-realities-about-slum-upgrading">menggusur</a>, merelokasi (pemindahan penduduk ke daerah lain), dan memperbaiki lingkungan. </p>
<p>Namun, studi dari <em><a href="https://www.citiesalliance.org">Cities Allience</a></em>, sebuah kemitraan global untuk mengatasi kemiskinan urban dan mendukung pembangunan kota berkelanjutan, <a href="https://www.citiesalliance.org/some-myths-and-realities-about-slum-upgrading">menyimpulkan</a> bahwa penggusuran dan relokasi tidak menyelesaikan masalah pemukiman kumuh di kawasan perkotaan; perbaikan lingkungan adalah upaya yang lebih baik. </p>
<p>Tim peneliti Akatiga, pusat analisis sosial, telah menerbitkan <a href="http://kotaku.pu.go.id/view/8317/l---%20aporan-akhir-asesmen-cepat-implementasi-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-perkotaan-periode-perpanjangan">laporan akhir</a> terkait keberhasilan warga kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta, mengubah pemukiman kumuh perkotaan menjadi kawasan layak huni di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM Perkotaan).</p>
<p>Kami menemukan dua kunci utama dari keberhasilan ini, yaitu membuat program yang melibatkan masyarakat setempat dan memperkuat institusi lokal.</p>
<h2>1. Mendukung dan melibatkan masyarakat</h2>
<p>Tim kami meneliti enam kelurahan penerima program PNPM Perkotaan, salah satunya adalah Kelurahan Suryatmajan di Yogyakarta, selama kurang lebih enam bulan. </p>
<p>Kriteria pemilihan kelurahan meliputi proporsi rumah tangga miskin, ragam infrastruktur yang dibangun, dan tipe intervensi PNPM Perkotaan. </p>
<p>Program ini menyediakan tenaga fasilitator kelurahan untuk merencanakan desain perkampungan bersama masyarakat dan para ahli. </p>
<p>Kami menemukan bahwa para fasilitator telah melibatkan dan berkonsultasi dengan warga setempat secara langsung. </p>
<p>Mereka akan mengirimkan desain lingkungan dan rumah kepada warga yang dapat mengakses melalui komputer atau telepon genggam. </p>
<p>Sebaliknya, warga juga berperan aktif memberikan masukan atas rencana tersebut. </p>
<p>Dengan demikian, proses perencanaan berjalan dua arah. </p>
<p>Faktor penting lainnya adalah para fasilitator bisa memberikan contoh yang relevan dengan konteks lokal, yaitu kesuksesan penataan bantaran Kali Code di Yogyakarta.</p>
<p>Pada 1984, seorang arsitek dan rohaniwan Katolik, <a href="https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/ada-sosok-romo-mangunwijaya-di-kawasan-kali-code/">Y.B. Mangunwijaya</a>, atau lebih dikenal dengan Romo Mangun, berhasil menata kawasan kumuh di Kali Code, yang terletak di tengah-tengah kota Yogyakarta. </p>
<p>Romo Mangun berhasil mengubah Kelurahan Code di bantaran Kali Code, menjadi kawasan tertata rapi sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung.</p>
<p><div data-react-class="Tweet" data-react-props="{"tweetId":"1117767724610965504"}"></div></p>
<p>Hal ini menginspirasi warga Kelurahan Suryatmajan untuk melakukan hal yang sama dengan dukungan dari proogram PNPM Perkotaan. </p>
<p>Mereka memperbaiki jalan inspeksi antara sungai dan permukiman, merehabilitasi rumah, membuat saluran air hujan, membangun saluran dan pengolahan limbah, membangun pagar dan tanggul sungai, membuat ruang terbuka hijau (RTH), serta memasang aksesoris jalan lain. </p>
<p>Kami menemukan bahwa para fasilitator berkonsultasi tentang desain dengan komunitas arsitek, yang merupakan penerus dari Romo Mangun, untuk program PNPM yang mengubah kawasan kumuh menjadi layak huni. </p>
<p>Hasilnya, program ini bisa <a href="http://kotaku.pu.go.id/view/8317/laporan-akhir-asesmen-cepat-implementasi-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-perkotaan-periode-perpanjangan">memberikan dampak positif</a> secara fisik, sosial, dan ekonomi. </p>
<p>Dari segi fisik, masyarakat dan fasilitator bekerja sama memperbaiki infrastruktur sanitasi, akses jalan, drainase, hingga rumah-rumah yang tidak layak huni. </p>
<p>Dari segi sosial, kami menemukan bahwa masyarakat mulai merasakan bangga dan tidak malu dengan kawasan tinggal mereka karena perubahan tampilan dan terhubung dengan kawasan perkotaan lainnya. </p>
<p>Dari segi ekonomi, kawasan tersebut berubah menjadi salah satu destinasi wisata di Yogyakarta sehingga menjadi sumber mata pencaharian baru bagi warga. </p>
<p>Meski demikian, penelitian kami juga menyebutkan masih ada tantangan lanjutan dari perubahan positif tersebut. Misalnya, ada masalah terkait dengan kepastian kepemilikan lahan, dan potensi peminggiran warga lokal dan warga termiskin akibat pindahnya warga dari wilayah lain ke area yang telah diperbaiki.</p>
<h2>2) Institusi lokal yang kuat</h2>
<p>Hal berikutnya yang mendukung kesuksesan program pembangunan ini adalah memilih lokasi yang memiliki institusi warga yang kuat, seperti yang ada di Kelurahan Suryatmajan, Yogyakarta. </p>
<p>Studi kami menemukan bahwa masyarakat di lokasi PNPM Perkotaan berpartipasi aktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga perawatan infrastruktur dan lingkungan. </p>
<p>Sebagai contoh, sebagian warga bersedia terlibat dalam pekerjaan dengan bayaran yang lebih rendah dari biasanya atau bersedia secara kolektif menyiapkan konsumsi untuk warga yang bekerja. </p>
<p>Selain itu, para kepala lingkungan dan warga juga berinisiatif untuk membuat kesepakatan bersama, seperti tidak mengendarai sepeda motor, membuang sampah sembarangan, dan menjemur pakaian di jalur pejalan kaki. </p>
<p>Hal ini bertujuan agar seluruh warga bisa memanfaatkan jalur pedestrian yang sudah diperbaiki secara nyaman dan aman. </p>
<p>Kesepakatan lainnya adalah mengadakan bazar makanan rutin di sepanjang area pedestrian yang menjadi daya tarik wisata dan memberikan pendapatan alternatif bagi warga setempat. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/406083/original/file-20210614-23-sij65m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/406083/original/file-20210614-23-sij65m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=1048&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/406083/original/file-20210614-23-sij65m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=1048&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/406083/original/file-20210614-23-sij65m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=1048&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/406083/original/file-20210614-23-sij65m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=1316&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/406083/original/file-20210614-23-sij65m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=1316&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/406083/original/file-20210614-23-sij65m.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=1316&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Warga menggunakan pedestrian yang sudah tertata rapi untuk kegiatan bersama.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Yulia Indri Sari</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Legalisasi tanah sebagai tantangan keberlanjutan</h2>
<p>Dari hasil penelitian, tim kami menilai bahwa ada dampak positif saat kita memperbaiki atau meningkatkan kualitas dari pemukiman kumuh perkotaan. </p>
<p>Namun, hal ini juga bisa menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti jika warga lain jadi tertarik pindah ke wilayah itu dan berujung meminggirkan warga lokal dan warga miskin di situ. </p>
<p>Perbaikan lingkungan akan memicu kenaikan harga lahan, harga sewa, hingga biaya hidup, dan justru mendorong warga paling miskin keluar dari area yang sudah layak tinggal tersebut. </p>
<p>Pemukiman kumuh biasanya berlokasi pada lahan yang tidak jelas kepemilikannya atau lahan mangkrak. Kebanyakan warga pemukiman kumuh tidak memiliki legalitas atas lahan yang mereka tempati. </p>
<p>Konsekuensinya, warga sangat rentan terhadap peminggiran ketika ada kelompok yang memiliki kuasa atau uang untuk mengklaim area tersebut. </p>
<p>Bagi tim kami, program perbaikan permukiman kumuh perlu menggabungkan upaya perbaikan lingkungan dengan penanganan isu legalitas tanah. </p>
<p>Legalisasi tanah untuk warga merupakan instrumen terkuat untuk menjamin keamanan tempat tinggal warga, meski tidak harus hak milik individu. </p>
<p>Alternatif lain adalah <a href="https://publications.iadb.org/en/publication/11896/evaluation-slum-upgrading-programs-literature-review-and-methodological">memastikan keamanan kepemilikan</a>, contohnya lewat kepemilikan kolektif, sewa jangka pendek yang tidak bisa dipindahtangankan, dan perlindungan dari penggusuran jika berlokasi pada lahan mangkrak. </p>
<p>Dalam menangani permukiman kumuh, pemerintah harus berani melihat gambaran lebih besar dari program mengatasi tantangan keberlanjutan ini. </p>
<p>Butuh kebijakan dan strategi yang jelas dalam melindungi hak tempat tinggal yang layak dengan infrastruktur dasar yang terjamin bagi warga miskin perkotaan, sekaligus kepastian status tanah.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/160535/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Penelitian ini dibiayai oleh Bank Dunia di 3 daerah yaitu Yogyakarta, Bima, dan Banjarmasin pada tahun 2019</span></em></p>Program PNPM Perkotaan dapat berhasil apabila sesuai dengan kebutuhan masyarkat dan memperkuat institusi lokal.Hilda Arum Nurbayyanti, Peneliti, AkatigaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1411362020-08-03T09:25:44Z2020-08-03T09:25:44ZUMKM Indonesia tahan banting pada krisis 1998 dan 2008, tapi tidak saat pandemi<p>Pandemi COVID-19 menghantam keras Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.</p>
<p>Beda dengan dua krisis sebelumnya pada tahun 1998 dan 2008, UMKM tidak dapat bertahan kali ini.</p>
<p>Data terakhir menunjukkan sebanyak <a href="https://news.detik.com/kolom/d-5060170/agar-umkm-tak-mati-karena-pandemi">98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19</a> akibat lesunya ekonomi dan menurunnya permintaan masyarakat karena pembatasan sosial.</p>
<p>Hal ini berbeda dengan temuan kami pada krisis 1998 dan 2008 yang menunjukkan justru <a href="https://katalog.akatiga.org/index.php?p=show_detail&id=4003&keywords=dampak+krisis">UMKM dapat bertahan</a>. </p>
<h2>Mengapa tantangan saat ini lebih berat bagi UMKM</h2>
<p><a href="https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-19971998">Pada 1998</a>, saat krisis keuangan terjadi karena anjloknya nilai tukar rupiah serta hilangnya kepercayaan pasar dan publik, <a href="https://www.akatiga.org/language/en/">AKATIGA</a> melakukan studi dampak krisis ekonomi yang melakukan survei 800 pelaku UMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. </p>
<p><a href="https://katalog.akatiga.org/index.php?p=show_detail&id=4003&keywords=dampak+krisis">Penelitian ini menemukan bahwa UMKM yang berorientasi pasar ekspor dan bahan baku bersumber dari lokal justru kenaikan keuntungan</a>. </p>
<p>Pada tahun 2008 kami memang tidak melakukan penelitian tentang UMKM, namun pada <a href="https://www.britannica.com/event/financial-crisis-of-2007-2008">krisis keuangan global pada 2008</a> yang dipicu runtuhnya pasar properti di Amerika Serikat (AS). Kami juga menemukan UMKM relatif tidak terdampak. Ini karena terbatasnya keterkaitan UMKM dengan pasar global, tidak adanya hutang luar negeri yang diambil oleh UMKM, dan orientasi UMKM kepada pasar lokal. Hanya UMKM yang terkait dengan pasar ekspor yang relatif terdampak.</p>
<p>Berbeda dengan dua krisis sebelumnya di mana para UMKM masih relatif bisa beroperasi secara normal, <a href="https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar">Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)</a> yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi persebaran coronavirus telah mempersempit kesempatan pelaku UMKM untuk beroperasi.</p>
<p>Berdasarkan data dari <a href="https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-07-25_ID_Mobility_Report_en.pdf">Google COVID-19 Community Mobility Report</a> yang melacak pergerakan manusia berdasarkan jejak lokasi yang terekam, secara rata-rata nasional pada akhir Juli pergerakan manusia ke tempat ritel dan rekreasi menurun 18%. Transportasi umum seperti bus dan kereta juga menurun 33%.</p>
<p>Pembatasan pergerakan orang ini membatasi pelaku UMKM dan juga para konsumennya. </p>
<p>Survei oleh <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/bisnis-umkm-olahan-makanan-paling-terdampak-corona">Smesco Indonesia</a>, sebuah lembaga layanan pemasaran koperasi dan UMKM di bawah Kementerian Koperasi dan UKM terhadap 722 responden UMKM pada 31 Maret - 20 April menunjukkan 35,6% pelaku UMKM sektor olahan makanan mengalami omset yang turun drastis. </p>
<p>Disusul sektor kerajinan 13,8%, fesyen sebesar 16% serta sisanya adalah sektor lain seperti rumah makan, jasa, manufaktur, pertanian, warung kopi, kue kering, perdagangan, dan lainnya.</p>
<p>Pemasaran secara daring diharapkan mampu mengurangi dampak pembatasan aktivitas ini, namun celakanya hanya <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1344223/menteri-teten-baru-13-persen-umkm-beralih-ke-pasar-digital">8 juta UMKM atau setara 13% dari seluruh UMKM</a> telah memasarkan produk dan jasanya secara daring. </p>
<p>Salah satu faktornya adalah <a href="https://industri.kontan.co.id/news/umkm-indonesia-yang-go-digital-masih-minim-karena-pendampingan-kurang">minimnya pendampingan dari pemerintah</a> untuk mendorong pemain UMKM untuk berjualan secara daring.</p>
<p>Kondisi yang membatasi ruang gerak individu juga membuat para pengangguran baru tidak memiliki pilihan untuk membuka usaha sebagaimana dilakukan para pengangguran baru pada krisis 1998.</p>
<p>Selama pandemi, jumlah pengangguraan diperkirakan akan bertambah di antara <a href="https://money.kompas.com/read/2020/04/15/183720826/skenario-berat-bakal-ada-935-juta-pengangguran-di-ri">3.4 juta orang sampai sekitar sembilan juta orang</a>. </p>
<h2>Langkah yang telah dilakukan pemerintah</h2>
<p>Sebagaimana halnya pada tahun 1998 dan 2008, pemerintah juga meluncurkan sejumlah program untuk membantu UMKM. <a href="http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-dan-ukm-siap-terapkan-program-mitigasi-dampak-covid-19-bagi-umkm">Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengeluarkan 4 program untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap koperasi dan UMKM</a>. </p>
<p>Keempat program tersebut meliputi:</p>
<ol>
<li><p>Restrukturisasi kredit atau pengaturan ulang utang. Utang UMKM bisa dilonggarkan dalam hal angsuran atau besaran bunga.</p></li>
<li><p>Penyediaan skema baru pembiayaan investasi dan modal kerja yang pengajuannya lebih mudah dengan jangkauan terutama bagi daerah-daerah yang terdampak</p></li>
<li><p>Memasukkan pelaku usaha mikro ke dalam skema bantuan sosial, khususnya yang berkaitan dengan paket sembilan bahan pokok.</p></li>
<li><p>Memberikan kesempatan bagi UMKM di sektor pertanian, industri rumah tangga, atau warung tradisional untuk tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat </p></li>
</ol>
<p>Kementerian UMKM dan Koperasi juga menambahkan <a href="http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-dan-ukm-siap-terapkan-program-mitigasi-dampak-covid-19-bagi-umkm">beberapa program</a> seperti program restrukturisasi dan subsidi bunga kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat. </p>
<p>Berbagai program ini merupakan langkah awal yang baik.</p>
<p>Restrukturisasi dan subsidi bunga kredit misalnya dapat meringankan <a href="https://keuangan.kontan.co.id/news/hing-pertengahan-april-bri-telah-restrukturisasi-kur-senilai-rp-19-triliun">125 ribu nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR)</a>. Bantuan pangan dan non-pangan tunai, jika tepat sasaran, dapat membantu mengurangi <a href="https://katadata.co.id/telaah/2020/05/31/keraguan-kucuran-aneka-bansos-bisa-meredam-laju-kemiskinan">kerentanan pelaku UMKM yang kehilangan penghasilan meskipun sangat sementara</a>. </p>
<p>Namun patut diingat bahwa mayoritas UMKM kita berada di sektor informal. Mereka tidak mengakses kredit dari bank dan tidak membayar pajak, sehingga kecil kemungkinan bahwa keringanan kredit dan pajak dapat dinikmati mayoritas pelaku UMKM. </p>
<p>Tapi pelaku UMKM ini bukannya tanpa beban pinjaman. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa hanya <a href="https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/duniasiana/Documents/World%20Bank%20Report%20-%20Improving%20Access%20to%20Financial%20Services%20in%20Indonesia.pdf">13% warga Indonesia yang mempunyai pinjaman dari institusi keuangan formal</a>. UMKM cenderung memanfaatkan pinjaman dari sumber informal. </p>
<p>Bagi pelaku UMKM yang tidak mengakses kredit formal namun mempunyai pinjaman usaha, pemerintah dapat meningkatkan jumlah bantuan tunai bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan membayar pinjaman atau sewa tempat.<br>
Pemerintah pun dapat memberikan insentif dalam bentuk penyertaan modal bagi pihak-pihak yang mempunyai inisiatif bisnis yang inovatif dan dapat menyerap tenaga kerja. </p>
<p>Terakhir, pasar lokal masih menjadi tumpuan paling besar bagi UMKM.</p>
<p>Saat ini hanya <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/11/07/ekspor-produk-umkm-baru-14-menteri-koperasi-kaji-gaet-e-commerce?">14% UMKM yang melakukan ekspor</a> sehingga pasar lokal masih menjadi tumpuan paling besar bagi memasarkan produk-produk UMKM.</p>
<p>Di masa pandemi, diperlukan upaya-upaya untuk menghubungkan UMKM dengan calon pembeli. Penjualan melalui sistem daring memerlukan akses dan literasi pelaku UMKM terhadap teknologi, sementara tidak semua pelaku UMKM memilikinya kedua hal tersebut. </p>
<p>Pemerintah harus lebih berperan dalam hal tersebut, khususnya sosialisasi atau pelatihan terhadap UMKM mengenai mekanisme penjualan daring.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/141136/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Nurul Widyaningrum tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pembatasan kegiatan dan mobilitas orang membuat pandemi COVID-19 lebih berat bagi UMKM dibandingkan krisis 1998 dan 2008.Nurul Widyaningrum, Direktur Eksekutif, AkatigaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.