tag:theconversation.com,2011:/institutions/australia-indonesia-centre-4687/articlesAustralia-Indonesia Centre2023-01-24T04:31:40Ztag:theconversation.com,2011:article/1976272023-01-24T04:31:40Z2023-01-24T04:31:40ZRiset kami di kota pesisir Makassar tunjukkan SMK bisa jadi kunci mengembangkan kapasitas digital pekerja muda pelabuhan<p>Perekonomian Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tumbuh pesat dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2019 sebelum pandemi, pertumbuhan provinsi ini <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/connectivity/overview-south-sulawesis-economy/">mencapai 6,9%</a> – lebih tinggi dari rata-rata nasional 5% – dengan pengembangan infrastruktur yang cepat, khususnya di industri maritim.</p>
<p>Seiring bertumbuh, industri wilayah ini pun mengalami digitalisasi. <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2022/11/YPS5-1-EN-ONLINE.pdf">Studi yang kami lakukan</a> pada tahun ini bersama program riset bilateral Australia-Indonesia Centre (AIC), menemukan adanya celah signifikan dalam hal literasi dan kemampuan digital antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri di Sulawesi Selatan.</p>
<p>Tim kami membuat instrumen yang mengukur kompetensi digital individu lewat sembilan dimensi – termasuk pemikiran komputasional, komunikasi digital, dan kompetensi digital terkait rantai pasok. Kami kemudian melakukan campuran antara wawancara, survei, dan <em>focus-group discussion</em> (FGD) yang melibatkan pekerja muda di pelabuhan, manajemen pelabuhan, serta siswa dan kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</p>
<p>Kajian ini menemukan bahwa pekerja pelabuhan meraih skor tinggi dalam aspek-aspek seperti identitas dan keamanan digital (4,3 dari 5) dan pengoperasian teknologi secara umum (4,2). Namun, mereka lemah dalam lima dari sembilan indikator, dan juga sangat tertinggal dalam aspek pemikiran komputasional (2,36) dan kompetensi digital terkait rantai pasok (2,34).</p>
<p>Literatur menunjukkan bahwa kedua kompetensi ini penting dalam meningkatkan efektivitas operasi pelabuhan.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=366&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=366&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=366&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=460&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=460&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=460&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Pekerja di Pelabuhan Makassar lemah dalam banyak indikator kemampuan digital.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(Australia-Indonesia Centre)</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p><a href="https://comskills.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work.pdf">Pemikiran komputasional</a>, misalnya, mempengaruhi sebaik apa operator bisa merencanakan pemuatan dan pembongkaran peti kemas di pelabuhan. Sementara, <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213624X1830350X">kemampuan digital dalam manajemen rantai pasok</a> sangat penting dalam pengoperasian program dan platform logistik.</p>
<p>Riset kami menunjukkan celah kompetensi ini ada karena beberapa alasan. Ini termasuk ketersediaan program pelatihan bagi pekerja muda yang masih terbatas, serta kurikulum sekolah dan guru yang belum berhasil membekali lulusan dengan kompetensi digital yang cukup.</p>
<p>Untuk menjawabnya, kami memandang pendidikan vokasi punya peran besar menutup kekurangan kemampuan digital ini. Kami juga memetakan beberapa peluang untuk memperbaiki tawaran program yang ada saat ini di berbagai SMK dan institusi vokasi lainnya di Makassar.</p>
<p><a href="https://www.ditjenvokasi.id/perencanaan/renstra">Pendidikan vokasi</a> di Indonesia, misalnya, dari SMK hingga politeknik, sebagian bertujuan untuk memajukan kapasitas digital para murid. Struktur kurikulumnya berbasis permintaan pasar kerja saat ini, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri.</p>
<p>Memperbaiki institusi pendidikan vokasi ini – sekaligus menutup celah kompetensi yang ada – bisa membantu pekerja muda untuk benar-benar meraup manfaat dari ekonomi maritim yang tengah berkembang seperti di Makassar.</p>
<h2>Memajukan pendidikan vokasi, menutup celah literasi</h2>
<p>Untuk mengukur seberapa baik program pendidikan yang saat ini ditawarkan sekolah vokasi bisa berkontribusi menutup celah literasi digital di antara pekerja muda di pelabuhan, kami melakukan serangkaian wawancara dan survei dengan 198 murid dan tujuh kepala sekolah di Makassar.</p>
<p>Kami menemukan para siswa SMK ini punya skor yang sedikit lebih rendah dari para pekerja muda pelabuhan dalam kebanyakan aspek. Seperti mereka pula, para siswa ini juga masih lemah dalam aspek pemikiran komputasional (3,2) dan kompetensi digital terkait rantai pasok (2,4).</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=372&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=372&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=372&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=468&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=468&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=468&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Murid sekolah vokasi di Makassar meraih skor lebih tinggi dari pekerja pelabuhan dalam hal pemikiran komputasional dan kompetensi digital terkait rantai pasok.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(Australia-Indonesia Centre)</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Tapi, skor para siswa dalam kedua aspek ini masih lebih tinggi dari para senior mereka di industri pelabuhan. </p>
<p>Ini menunjukkan bahwa sekolah vokasi sudah punya fondasi yang kuat dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan sedikit perbaikan – seperti dalam hal kurikulum dan pengajaran – para SMK dan politeknik bisa menjadi mitra ideal bagi industri maritim Makassar untuk pelatihan maupun produksi talenta yang unggul dalam literasi digital.</p>
<p>Meski demikian, kami juga mengidentifikasi adanya keterbatasan pemahaman terkait aplikasi-aplikasi bisnis di antara para siswa. Sekitar 52,5% mendemonstrasikan kompetensi yang rendah dalam memakai perangkat lunak terkait manajemen rantai pasok.</p>
<p>Untuk menutup kekurangan ini, tim kami menyarankan sejumlah ranah perbaikan bagi sekolah vokasi di Makassar:</p>
<p><strong>1. Kembangkan dan desain ulang kurikulum untuk mengembangkan kompetensi digital yang relevan dengan industri</strong></p>
<p>Dalam <a href="https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/Struktur_SMK_2018.pdf">kurikulum SMK saat ini</a> di Indonesia, topik seperti identitas dan keamanan digital, kompetensi terkait manajemen rantai pasok, serta konsep dan operasi teknologi adalah tiga kemampuan digital utama yang belum dipertimbangkan.</p>
<p>Akibatnya, kurikulum SMK belum selaras dengan kebutuhan industri maritim Makassar.</p>
<p>Sekolah vokasi perlu mempertimbangkan untuk melakukan serangkaian lokakarya pengembangan atau perancangan ulang kurikulum yang melibatkan pemegang kepentingan dari industri, termasuk Pelabuhan Makassar, serta akademisi dan konsultan yang ahli dalam bidang literasi digital.</p>
<p>Kerangka literasi digital yang sudah kami buat pun bisa menjadi panduan dalam pengembangan ulang ini.</p>
<p>SMK lokal juga bisa membangun kemitraan dengan perguruan tinggi unggulan di Indonesia maupun negara tetangga untuk mendukung upaya perbaikan kemampuan digital dan kompetensi manajemen rantai pasok para murid dan pekerja muda.</p>
<p><strong>2. Tingkatkan kompetensi mengajar para guru</strong></p>
<p>Sekolah vokasi di Makassar perlu mengidentifikasi staf pengajar yang belum punya sertifikat kompetensi digital.</p>
<p>Dalam peraturan pendidikan di Indonesia, guru <a href="https://sma.kemdikbud.go.id/direktorat/data/files/Permendikbud%20Nomor%2045%20Tahun%202015%20Tentang%20Perubahan%20Atas%20Permendikbud%20No%2045%20Tahun%202015.pdf">memerlukan sertifikasi tertentu</a> – yang dalam hal ini dikelola Kementerian Pendidikan (Kemdikbudristek) – untuk mengajar subjek-subjek seperti teknologi informasi dan komunikasi, manajemen informasi, rekayasa perangkat lunak, rekayasa komputer dan jaringan, dan multimedia.</p>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2022/11/YPS5-1-EN-ONLINE.pdf">Data kami</a>, sayangnya, menunjukkan bahwa lebih dari setengah staf pengajar di dua SMK di Makassar belum tersertifikasi. Proporsi mereka yang tersertifikasi hanya 10% dan 23,6% di masing-masing sekolah tersebut.</p>
<p><strong>3. Perkuat kemitraan antara sekolah vokasi lokal dan dunia industri</strong></p>
<p>Kemdikbudristek telah <a href="https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/inilah-empat-program-kemitraan-dan-penyelarasan-untuk-meningkatkan-potensi-unggul-smk">menetapkan sejumlah kebijakan</a> untuk membangun koneksi yang lebih kuat antara SMK dan industri. Tapi implementasi berbagai kemitraan ini, termasuk yang melibatkan Pelabuhan Makassar, masih minim.</p>
<p>Selain memastikan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri – termasuk melalui program magang dan penyelarasan kurikulum – kemitraan pendidikan-industri juga bisa secara bersamaan mengemban biaya pendidikan sehingga para siswa lebih siap memasuki dunia kerja.</p>
<p>Kita perlu membangun hubungan yang lebih kuat antara para pemegang kepentingan termasuk, misalnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pelabuhan Makassar, dan para SMK dan politeknik di daerah ini.</p>
<hr>
<p><em>Penelitian ini didanai oleh pemerintah Australia melalui <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org">program PAIR</a> yang difasilitasi oleh Australia-Indonesia Centre (AIC).</em></p>
<p><em>Australia-Indonesia Centre (AIC) mendukung The Conversation Indonesia (TCID) dalam penerbitan artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/197627/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sherah Kurnia menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Achmad Nizar Hidayanto menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Agus Wicaksana menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Armin Lawi menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Dr Rod Dilnutt menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Hafizh Rafizal Adnan menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Rizky Utami menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Sri Astuti Thamrin menerima dana dari Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown adalah anggota Dewan Bisnis Australia Indonesia (AIBC). Dia adalah Managing Director Bisnis Asia yang menerima dana pemerintah Australia untuk penelitian investasi asing bekerja sama dengan CIPS Indonesia. Dia bekerja untuk Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh pemerintah Australia.</span></em></p>Memperbaiki sekolah vokasi, sekaligus menutup celah kompetensi digital, bisa membantu pekerja muda untuk benar-benar meraup manfaat dari ekonomi maritim yang tengah berkembang.Sherah Kurnia, Associate Professor at the School of Computing and Information Systems, The University of MelbourneAchmad Nizar Hidayanto, Vice Dean for Resource, Venture, and General Administration, Faculty of Computer Science, Universitas IndonesiaAgus Wicaksana, PhD Candidate in Operations and Supply Chain Management, The University of MelbourneArmin Lawi, Associate Professor (Lektor Kepala) of Computer Science, Universitas HasanuddinDr Rod Dilnutt, Industry Fellow, The University of MelbourneHafizh Rafizal Adnan, PhD Student in Information Systems and Analytics, National University of SingaporeRizky Utami, Lecturer, Universitas HasanuddinSri Astuti Thamrin, Ph.D/ Dosen Universitas Hasanuddin, Universitas HasanuddinLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1967332023-01-24T04:30:42Z2023-01-24T04:30:42ZYoung port workers in the maritime city of Makassar lack digital skills. Vocational schools can be the solution<p>The city of Makassar in South Sulawesi, Indonesia has seen fast economic growth in the past few years. In 2019, the province’s growth <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/connectivity/overview-south-sulawesis-economy/">reached 6.9%</a> – higher than the 5% national rate – with rapid infrastructure development, particularly in the maritime industry.</p>
<p>As the region’s industry grows, it is experiencing rapid digitalisation. <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2022/11/YPS5-1-EN-ONLINE.pdf">Our study</a> with the bilateral research initiative Australia-Indonesia Centre (AIC) this year found significant gaps in digital literacy and skills between the education system and industrial needs in South Sulawesi.</p>
<p>Our team built an instrument that measured individuals’ digital competencies in nine dimensions – including computational thinking, digital communication, and supply chain-related digital skills. We then conducted a combination of interviews, focus-group discussions and surveys. These involved young port workers, port management, students from vocational education or VET, and school leaders.</p>
<p>The study found port employees have high scores in aspects such as digital identity and security (4.3 out of 5) and general technology operation (4.2). However, they fall short in five out of nine indicators, and significantly lack in computational thinking (2.36) and supply chain management-related digital skills (2.34).</p>
<p>Research has shown how these two competencies are critical in increasing the effectiveness of port operations.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=366&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=366&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=366&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=460&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=460&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/501481/original/file-20221216-14-9lvdt7.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=460&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Makassar Port employees fall short in most digital skill indicators.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(Australia-Indonesia Centre)</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p><a href="https://comskills.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work.pdf">Computational thinking</a>, for instance, affects how well operators can plan the loading and unloading of containers in ports. Similarly, <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213624X1830350X">digital skills in supply chain management</a> are vital in operating logistical programs and platforms.</p>
<p>Our research suggests these gaps exist for a number of reasons. This includes the limited availability of training programs for young employees, and also school curricula and teachers who fail to equip graduates with sufficient digital competencies.</p>
<p>Here, we view vocational education as key in closing this digital skills shortage and identify opportunities to improve existing program offerings at local VET schools in Makassar.</p>
<p>In Indonesia, for instance, <a href="https://www.ditjenvokasi.id/perencanaan/renstra">VET schools</a> from secondary (known as “<em>SMK</em>”) to higher education (known as “<em>politeknik</em>”) in part aim to advance students’ digital skills. Their curricula are structured based on current job market demands, and are designed to meed the needs of workplaces.</p>
<p>Improving these schools – and consequently closing the competency gap – could help young workers fully reap the economic benefits of bustling maritime economies such as Makassar.</p>
<h2>Improving vocational education to close the digital literacy gap</h2>
<p>To assess how well current education programs offered by local VET school address the digital literacy gap among young port workers, we conducted interviews and surveys with 198 students and seven school leaders in Makassar.</p>
<p>We found these VET school students score slightly lower than the young port workers in most aspects, and like them, also significantly lack computational thinking (3.2) and supply chain management-related digital skills (2.4).</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=372&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=372&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=372&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=468&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=468&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/501489/original/file-20221216-17-g5wq30.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=468&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">VET school students in Makassar score higher than port employees in computational thinking and supply chain management-related digital skills.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(Australia-Indonesia Centre)</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>However, VET students’ scores in these two aspects are still higher than their seniors in the port industry. </p>
<p>This shows VET schools already have a strong foundation in producing talented young graduates. With some improvement – such as in curricula and teaching – VET schools can become ideal partners for Makassar’s maritime industry for digital training and sourcing digitally literate talent.</p>
<p>However, we also identify limited understanding of enterprise applications among VET students. In total, about 52.5% of students demonstrated low competence using software related to supply chain management.</p>
<p>To address these gaps, our teams suggest a number areas to improve within VET schools in Makassar:</p>
<p><strong>1. Develop and redesign curricula to develop digital skills relevant to businesses</strong></p>
<p>In the current version of <a href="https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/Struktur_SMK_2018.pdf">Indonesia’s curriculum for VET schools</a>, digital identity and security, supply chain management-related competencies and technology concepts and operations are three main digital competencies that have not been addressed. </p>
<p>Therefore the curricula at VET schools are not aligned with the needs of the Makassar’s maritime industry.</p>
<p>VET schools should consider conducting a series of curriculum development or redesign workshops involving stakeholders from the industry including the Makassar Port, and academics and consultants focusing in digital literacy.</p>
<p>Our proposed digital literacy framework can guide this curriculum redevelopment.</p>
<p>Local VET schools can also establish partnerships with leading universities in Indonesia and neighbouring countries to support the development of young people’s digital skills and supply chain management competencies. </p>
<p><strong>2. Enhance teaching staff competencies</strong></p>
<p>Makassar VET schools also need to identify teaching staff who do not have digital competency certificates.</p>
<p>By law, teachers require <a href="https://sma.kemdikbud.go.id/direktorat/data/files/Permendikbud%20Nomor%2045%20Tahun%202015%20Tentang%20Perubahan%20Atas%20Permendikbud%20No%2045%20Tahun%202015.pdf">certain certifications</a> – administered by the Ministry of Education – to teach subjects such as information and communication technology, information management, software engineering, computer and network engineering, and multimedia. </p>
<p>However <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2022/11/YPS5-1-EN-ONLINE.pdf">our data</a> show more than half of the teaching staff at two VET Schools in Makassar have not been certified. The level of certification in these VET schools are only 10% and 23.6%, respectively.</p>
<p><strong>3. Strengthen partnerships between local VET schools and industry</strong></p>
<p>The Ministry of Education has <a href="https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/inilah-empat-program-kemitraan-dan-penyelarasan-untuk-meningkatkan-potensi-unggul-smk">established policies</a> to build a strong connection between VET schools and industry. However, these partnerships, including those involving the Makassar Port, have not been established.</p>
<p>Apart from ensuring the relevance of vocational education to industrial needs – such as through internships and curricula alignment – education-industry partnerships can also jointly bear the cost of education so students are ready to enter the workplace.</p>
<p>We need to forge a stronger relationship between important stakeholders, including the South Sulawesi Provincial Education Office, the Makassar Port, and local VET schools.</p>
<hr>
<p><em>This research is funded by the Australian government through <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org">the PAIR program</a> facilitated by the Australia-Indonesia Centre (AIC).</em></p>
<p><em>The Australia-Indonesia Centre (AIC) supports The Conversation Indonesia (TCID) in the publication of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/196733/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sherah Kurnia received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Achmad Nizar Hidayanto received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Agus Wicaksana received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Armin Lawi received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Dr Rod Dilnutt received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Hafizh Rafizal Adnan received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Rizky Utami received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Sri Astuti Thamrin received funding from the Australia-Indonesia Centre (AIC).</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). She is the Managing Director of Bisnis Asia which received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for the Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian government.</span></em></p>Our research in the port city of Makassar, Indonesia has found vocational schools can be the key to training young workers’ digital skills.Sherah Kurnia, Associate Professor at the School of Computing and Information Systems, The University of MelbourneAchmad Nizar Hidayanto, Vice Dean for Resource, Venture, and General Administration, Faculty of Computer Science, Universitas IndonesiaAgus Wicaksana, PhD Candidate in Operations and Supply Chain Management, The University of MelbourneArmin Lawi, Associate Professor (Lektor Kepala) of Computer Science, Universitas HasanuddinDr Rod Dilnutt, Industry Fellow, The University of MelbourneHafizh Rafizal Adnan, PhD Student in Information Systems and Analytics, National University of SingaporeRizky Utami, Lecturer, Universitas HasanuddinSri Astuti Thamrin, Ph.D/ Dosen Universitas Hasanuddin, Universitas HasanuddinLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1751082022-09-01T02:41:12Z2022-09-01T02:41:12ZHealth or economy? Making the best impossible decision in the face of COVID-19<p>When Indonesia, Southeast Asia’s largest economy, first began grappling with COVID in 2020, its government was widely criticised for <a href="https://theconversation.com/amid-covid-19-indonesia-should-stop-prioritising-the-economy-lessons-from-other-countries-138546">choosing to save the economy</a> over people’s lives in its COVID-19 policies.</p>
<p>Initially, the government shut down businesses – including restaurants, malls, transportation and tourism – when the pandemic started in March 2020. However, under its <a href="https://indonesia.go.id/kategori/culinary/1859/president-announces-new-normal-policy-to-coexist-with-the-coronavirus?lang=2">“new normal” policy</a>, the Indonesian government allowed businesses to resume operation, putting people’s lives at stake, relatively early in the pandemic in mid-2020. </p>
<p>Yet the result was still disappointing for the economy. Indonesia’s economy contracted by <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html">2%</a> in 2020, the highest shrinkage <a href="https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID">since 1998</a>.</p>
<p>The country also <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210101081932-20-588397/tutup-2020-positif-covid-19-di-ri-743198-meninggal-22138">lost 22,000 lives</a> during the year. Due to the Delta variant outbreak, fatalities soared to around 144,000 <a href="https://www.statista.com/statistics/1103816/indonesia-covid-19-number-of-deaths/">by the end of 2021</a>, putting Indonesia among the countries with <a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/">the highest mortality rates</a>.</p>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/health-or-economy-in-indonesia-making-the-best-impossible-decision-during-covid-19">Our recent research</a> offers an answer to this health-versus-economy dilemma. We show that a middle-of-the-road policy that saves both business and people’s lives is possible. </p>
<p>By combining two models calculating the impacts of the pandemic on economic activities and on public health, we found a scenario in which the Indonesian government can still grow the economy without risking too many lives. </p>
<p>Under the scenario, the government could have reduced the number of deaths close to 2,000, but at the cost of only around 5% of gross domestic product (GDP, a measure of economic performance) in the same span of time.</p>
<p>But how?</p>
<h2>Building the right approaches</h2>
<p>We combined <a href="https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-sir-model-for-spread-of-disease-the-differential-equation-model">health</a> and <a href="https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/input-output-analysis/">economic</a> models to generate six possible scenarios connecting health and economic policies. </p>
<p>Both models represent the evolution over time and multiple regions of either an infected population or economic output. </p>
<p>The study links two government interventions: border restrictions and public health policy - both are expected to curb transmission but negatively affect the economy. </p>
<p>We first consider simple scenarios in which all borders are open or closed during the entire time horizon or there are three levels of public health policies being implemented: none, light and medium.</p>
<p>“None” means a complete absence of restrictions to contain the transmission of the virus. This policy exhibits the highest infection rate but with no changes to economic demand or production levels. </p>
<p>A “light” health policy would restricts the services, trade and hotel sectors, thus reducing the transmission rate. </p>
<p>Finally, “medium” represents a harsher but more effective health policy. It places restrictions on construction, manufacturing, transport and communication, and increases the severity of restrictions on services, trade and hotels.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=446&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=446&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=446&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=560&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=560&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/456296/original/file-20220405-20-vycgoq.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=560&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption"></span>
</figcaption>
</figure>
<p>By closing the border and maintaining restriction only to service and tourism sectors, the government could reduce the number of deaths close to 2,000. This will cost only around 5% GDP in the same span of time.</p>
<p>Under the loosest plan (open border with health policy set to “none”), the total number of fatalities is projected to be 17,558. At the same time, the economic shortfall is relatively small. The economic cost is non-zero because of workers’ absenteeism exposed to COVID-19. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/441399/original/file-20220118-19-xox60p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/441399/original/file-20220118-19-xox60p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=183&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/441399/original/file-20220118-19-xox60p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=183&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/441399/original/file-20220118-19-xox60p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=183&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/441399/original/file-20220118-19-xox60p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=230&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/441399/original/file-20220118-19-xox60p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=230&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/441399/original/file-20220118-19-xox60p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=230&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Health and economic objective values under different scenarios, where all intervention policies and border restrictions are fixed in each scenario as an input. The first number in each cell shows the value of the health objective (total number of deceased), and the second number shows the value of the economic objective (in trillion rupiah).</span>
</figcaption>
</figure>
<p>On the other hand, under the strictest plan (closed border with medium policy), the model estimates that 16,767 lives could be saved. This plan imposes a massive cost to the economy: around 10% of GDP over a year. </p>
<h2>What these mean?</h2>
<p>These numbers give a range in which the model’s health and economic objectives can change. </p>
<p>The study used the combined model to propose plans that save lives but with lower costs for the economy and evaluate the various possible trade-offs between these two goals.</p>
<p>The table also suggests that closing borders incurs a considerable cost to the economy, regardless of imposed health policies. </p>
<p>Keeping borders open and setting the light policy is almost as effective as closing borders but imposing no policy in saving lives. </p>
<p>However, the former imposes a significantly smaller cost on the economy. This shows the significance of assessing public health policies in regions on the number of deceased individuals. </p>
<p>Similarly, when the medium policy is imposed in all areas, the effectiveness of closing borders in saving lives is almost the same as keeping them open, but the economic cost is roughly halved.</p>
<p>The study also evaluates that heavy governmental intervention – a closed border and medium policy – can save around 35,000 lives in a year, but that in the worst case it would incur a substantial decline in the economy (around 10% of the GDP in our model).</p>
<p>The model also reveals that many other solutions involving more parsimonious public health measures offer different trade-offs, leading to more lives being saved.</p>
<p>Border closure and the medium policy are policy options that are likely to be implemented. However, this policy must be supported by ensuring activities – especially in services, trade, hotel sector and food security – comply with health protocols. </p>
<p>At the same time, the government should provide a social safety net for individuals and businesses that are negatively affected.</p>
<p>One can argue that the pandemic has subdued, with relatively mild Omicron variant symptoms and widespread booster vaccines. But it is never too late to learn and prepare the best scenario for what is yet to come. This study shows that that we can provide alternatives to health-economy dilemma related to COVID-19.</p>
<p><em>This research was funded by the Australian Government through the Australia-Indonesia Centre under the <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">PAIR program</a>.</em></p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre supports The Conversation Indonesia in the production of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/175108/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sri Astuti Thamrin is the head of Statistics Laboratory, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Hasanuddin and the Deputy Chair of Indonesian Statistical Society Forum (called FMS). She led several studies supported either by Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR), Australia-Indonesia Centre (AIC) or by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Indonesia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Andreas Ernst is the deputy director of MAXIMA, the Monash Academy for Cross and Interdisciplinary Mathematical Applications. Ernst is a senior fellow at the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Pierre Le Bodic is a senior lecturer in the department of Data Science and Artificial Intelligence at Monash University. He has received funding from the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Salman Samir is a researcher of Local Governance (LOGOV) Celebes based in Makassar. He lead several studies funded by LOGOV Celebes
</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Sudirman Nasir ia the head of Centre of Excellence for Interdisciplinary and Sustainability Sciences and a senior fellow at Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR), Australia-Indonesia Centre (AIC). He leads several studies supported by PAIR, funded by Australian government. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). She is the Managing Director of Bisnis Asia which received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for the Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p>Research shows that the Indonesian government can mull several options to adjust its policies without going to the extremes.Sri Astuti Thamrin, Ph.D/ Dosen Universitas Hasanuddin, Universitas HasanuddinAndreas Ernst, Professor of Mathematics, Monash UniversityPierre Le Bodic, Senior Lecturer, Monash UniversitySalman Samir, Lecturer in Department of Economics, Universitas HasanuddinSudirman Nasir, Associate professor, Universitas HasanuddinLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1856142022-09-01T02:39:11Z2022-09-01T02:39:11ZKesehatan atau ekonomi dulu? Mencari keputusan terbaik dalam menghadapi pandemi<p>Pemerintah Indonesia menjadi target kritik karena dianggap memilih <a href="https://theconversation.com/amid-covid-19-indonesia-should-stop-prioritising-the-economy-lessons-from-other-countries-138546">menyelamatkan perekonomian alih-alih masyarakat</a> dalam manajemen COVID-19 yang dilakukannya. Hal ini mengakibatkan banyak korban jatuh. </p>
<p>Begitu kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada Maret 2020, pemerintah langsung menghentikan berbagai kegiatan bisnis – termasuk di antaranya adalah bisnis tempat makan, pusat perbelanjaan, transportasi, dan pariwisata. Di bawah bendera <a href="https://indonesia.go.id/kategori/culinary/1859/president-announces-new-normal-policy-to-coexist-with-the-coronavirus?lang=2"><em>new normal</em> atau “kenormalan baru”</a>, pemerintah Indonesia mengizinkan bisnis untuk melanjutkan operasinya pada pertengahan 2020, yang sebenarnya membahayakan masyarakat di tengah penyebaran virus yang mengganas.</p>
<p>Namun, pilihan yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi ini berakhir mengecewakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html">2%</a> selama tahun 2020, penurunan terbesar yang terjadi <a href="https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=ID">semenjak krisis ekonomi 1998</a>.</p>
<p>Tidak hanya itu, Indonesia harus menekan pil pahit <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210101081932-20-588397/tutup-2020-positif-covid-19-di-ri-743198-meninggal-22138">kehilangan 22.000</a> populasinya akibat COVID-19 sepanjang tahun tersebut. Akibat mewabahnya varian Delta <a href="https://www.statista.com/statistics/1103816/indonesia-covid-19-number-of-deaths/">pada akhir 2021</a>, angka kematian melonjak hingga 144.000, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan <a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/">tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19</a>.</p>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/respons-covid-19/kesehatan-atau-ekonomi-membuat-keputusan-mustahil-terbaik-di-indonesia-selama-covid-19/?lang=id">Penelitian terbaru kami</a> menawarkan jawaban terhadap dilema kesehatan versus ekonomi ini. Kami menunjukkan bahwa terdapat jalan tengah yang, jika memungkinkan, dapat menyelamatkan tidak hanya ekonomi tapi juga nyawa masyarakat.</p>
<p>Dengan menggabungkan dua model yang menghitung dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi dan kesehatan publik, kami menemukan skenario bagaimana pemerintah dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan banyak orang.</p>
<p>Melalui skenario ini, pemerintah dapat mengurangi angka kematian di kisaran 2000, dengan mengorbankan hanya 5% dari pendapatan domestik bruto (PDB atau takaran kinerja ekonomi) selama periode yang sama.</p>
<p>Berikut caranya.</p>
<h2>Membangun pendekatan yang tepat</h2>
<p>Kami menggabungkan model <a href="https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-sir-model-for-spread-of-disease-the-differential-equation-model">kesehatan</a> dan <a href="https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/input-output-analysis/">ekonomi</a> dan menghasilkan enam skenario yang memungkinkan untuk menghubungkan kebijakan mengenai dua sektor tersebut.</p>
<p>Kedua model merepresentasikan evolusi dari waktu ke waktu dan juga berbagai wilayah dengan populasi yang terinfeksi maupun keluaran ekonominya.</p>
<p>Penelitian ini menghubungkan dua intervensi pemerintah: pembatasan perbatasan dan kebijakan ekonomi publik. Keduanya diharapkan dapat membendung penyebaran virus namun memiliki pengaruh negatif bagi perekonomian.</p>
<p>Intervensi pembatasan mempertimbangkan faktor dibuka atau ditutupnya perbatasan antar wilayah. Selain itu, kami juga mempertimbangkan tiga skenario pemberlakuan kebijakan kesehatan publik: tidak ada, ringan, dan menengah.</p>
<p>“Tidak ada” merujuk pada absennya kebijakan larangan dalam rangka mencegah transmisi virus. Kebijakan ini menunjukkan risiko infeksi yang tinggi tanpa adanya perubahan permintaan ekonomi atau tingkat produksi.</p>
<p>Kebijakan kesehatan publik yang “ringan” memberlakukan pembatasan operasi bagi bisnis di sektor jasa, perdagangan, dan perhotelan sehingga mengurangi tingkat penyebaran virus.</p>
<p>Sementara, kebijakan “menengah” merepresentasikan langkah yang lebih tegas namun efektif dalam upaya pengurangan penyebaran virus. Kebijakan ini membatasi aktivitas di sektor konstruksi, manufaktur, transportasi, dan komunikasi – serta lebih jauh meningkatkan tingkat pembatasan di sektor jasa, perdagangan, dan perhotelan.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/470236/original/file-20220622-23-b8plzt.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/470236/original/file-20220622-23-b8plzt.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=446&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/470236/original/file-20220622-23-b8plzt.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=446&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/470236/original/file-20220622-23-b8plzt.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=446&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/470236/original/file-20220622-23-b8plzt.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=560&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/470236/original/file-20220622-23-b8plzt.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=560&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/470236/original/file-20220622-23-b8plzt.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=560&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia (Maret 2020-Maret 2022)</span>
</figcaption>
</figure>
<p>Dengan menutup perbatasan dan menjaga pembatasan operasi hanya pada sektor jasa dan pariwisata, pemerintah dapat mengurangi tingkat kematian hanya di kisaran 2000 orang. Langkah ini hanya akan berdampak 5% pada PDB selama rentang waktu pelaksanaan.</p>
<p>Dalam skenario yang paling longgar (perbatasan dibiarkan terbuka dan tanpa kebijakan kesehatan publik), jumlah kematian diperkirakan menyentuh angka 17.558 orang. Pada saat yang sama, guncangan ekonomi yang terjadi akan relatif kecil. Walaupun demikian, akan tetap terdapat biaya ekonomi yang harus dibayarkan mengingat potensi absennya pekerja akibat terdampak wabah.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/470239/original/file-20220622-26-53gy3s.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/470239/original/file-20220622-26-53gy3s.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=107&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/470239/original/file-20220622-26-53gy3s.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=107&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/470239/original/file-20220622-26-53gy3s.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=107&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/470239/original/file-20220622-26-53gy3s.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=135&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/470239/original/file-20220622-26-53gy3s.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=135&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/470239/original/file-20220622-26-53gy3s.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=135&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Tujuan ekonomi dan kesehatan dalam berbagai skenario. Kebijakan intervensi dan pembatasan perbatasan merupakan variabel tetap di tiap skenario. Angka pertama menununjukkan tujuan kesehatan dalam bentuk tingkat kematian, sementara angka kedua menunjukkan tujuan ekonomi dalam triliun rupiah.</span>
</figcaption>
</figure>
<p>Di sisi lain, dalam skenario yang paling ketat (penutupan perbatasan dengan kebijakan menengah), sekitar 16.767 nyawa dapat diselamatkan. Skenario ini akan memberikan beban berat bagi perekonomian, yakni sekitar pengurangan 10% PDB selama setahun.</p>
<h2>Bagaimana hal ini diterjemahkan?</h2>
<p>Angka-angka ini menunjukkan kisaran yang dapat diubah dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan kesehatan, berdasarkan permodelan yang kami lakukan.</p>
<p>Penelitian kami menggunakan kombinasi model tersebut untuk menawarkan skenario yang dapat menyelamatkan nyawa banyak orang dengan biaya ekonomi yang rendah.</p>
<p>Tabel di atas juga menunjukkan bahwa menutup perbatasan berimbas pada ongkos ekonomi yang besar, terlepas dari kebijakan kesehatan yang diterapkan.</p>
<p>Menjaga perbatasan tetap terbuka sembari memberlakukan kebijakan ringan hampir sama efektifnya dengan menutup perbatasan tanpa menerapkan kebijakan apapun untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Namun, skenario pertama membebankan biaya yang jauh lebih kecil pada perekonomian. Hal ini menunjukkan pentingnya penilaian kebijakan kesehatan masyarakat di daerah dengan tingkat kematian tinggi.</p>
<p>Demikian pula, ketika kebijakan “menengah” diberlakukan di semua area, efektivitas penutupan perbatasan dalam menyelamatkan nyawa hampir sama dengan membiarkan perbatasan tetap terbuka, namun dengan biaya ekonomi yang hanya setengahnya.</p>
<p>Studi kami juga mengevaluasi bahwa intervensi pemerintah yang berat – yaitu penutupan perbatasan dan kebijakan menengah - dapat menyelamatkan sekitar 35.000 jiwa dalam setahun namun menimbulkan penurunan ekonomi yang besar (sekitar 10% dari PDB di model kami).</p>
<p>Model tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak solusi lain yang melibatkan tindakan kesehatan masyarakat yang lebih hemat, yang dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.</p>
<p>Penutupan perbatasan dan kebijakan “menengah” merupakan opsi kebijakan yang kemungkinan besar akan dilaksanakan. Namun kebijakan tersebut harus didukung dengan memastikan kegiatan – terutama di bidang jasa, perdagangan, perhotelan, dan ketahanan pangan – mematuhi protokol kesehatan.</p>
<p>Pada saat yang sama, pemerintah harus menyediakan jaring pengaman sosial bagi individu dan bisnis yang terkena dampak negatif.</p>
<p>Penelitian kami menunjukkan bahwa kita dapat memilih alternatif untuk menyelesaikan dilema antara kesehatan-ekonomi ketika dihadapkan pada COVID-19. Pandemi bisa saja sudah mereda, dengan gejala varian Omicron yang relatif ringan dan vaksin penguat yang tersebar luas. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mempersiapkan skenario terbaik untuk menghadapi krisis serupa di masa yang akan datang.</p>
<p><em>Penelitian ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di bawah program PAIR.</em></p>
<p><em>Australia Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam pembuatan artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/185614/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sri Astuti Thamrin adalah Kepala Laboratorium Statistika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin dan Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik Indonesia (FMS). Dia memimpin beberapa penelitian yang didukung baik oleh Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR), Australia-Indonesia Centre (AIC) atau oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Indonesia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Andreas Ernst adalah wakil direktur MAXIMA, Monash Academy for Cross and Interdisciplinary Mathematical Applications. Ernst adalah senior fellow di Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Pierre Le Bodic adalah dosen senior di departemen Data Science and Artificial Intelligence di Monash University, Australia. Dia menerima dana dari Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Salman Samir adalah peneliti dari Local Governance (LOGOV) Celebes yang berbasis di Makassar. Dia memimpin beberapa studi yang didanai LOGOV Celebes</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Sudirman Nasir adalah kepala Pusat Keunggulan untuk Ilmu Interdisipliner dan Keberlanjutan dan rekan senior di Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR), Australia-Indonesia Centre (AIC). Dia memimpin beberapa studi yang didukung oleh PAIR, yang didanai oleh pemerintah Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown adalah anggota Dewan Bisnis Australia Indonesia (AIBC). Dia adalah Managing Director Bisnis Asia yang menerima dana pemerintah Australia untuk penelitian investasi asing bekerja sama dengan CIPS Indonesia. Dia bekerja untuk Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh pemerintah Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott bekerja untuk The Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh Pemerintah Australia.</span></em></p>Penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan pandemi, Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi tanpa mengorbankan nyawa orang banyak.Sri Astuti Thamrin, Ph.D/ Dosen Universitas Hasanuddin, Universitas HasanuddinAndreas Ernst, Professor of Mathematics, Monash UniversityPierre Le Bodic, Senior Lecturer, Monash UniversitySalman Samir, Lecturer in Department of Economics, Universitas HasanuddinSudirman Nasir, Associate professor, Universitas HasanuddinLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1606312022-06-07T03:18:32Z2022-06-07T03:18:32ZBagaimana kinerja perusahaan Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19?<p>Ketika kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, para pimpinan daerah seperti Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah, menutup gedung perkantoran pemerintah, dan mendorong perusahaan menerapkan pembatasan sosial dan kerja jarak jauh.</p>
<p>Hingga Mei 2022, virus di udara yang menyebabkan COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 529 juta orang di seluruh dunia, dengan lebih dari 6,29 juta kematian. Di Indonesia, virus tersebut telah menginfeksi lebih dari 6,5 juta orang dan menewaskan lebih dari 157.000 orang.</p>
<p>Empat bulan setelah pandemi di Indonesia, pada Mei 2020, Kementerian Kesehatan Indonesia merilis <a href="https://covid19.go.id/p/protokol/panduan-pencegahan-dan-pengendalian-%20corona-virus-disease-2019-covid-19-di-tempat-kerja-perkantoran-dan-industri-dalam-mendukung-keberlangsungan-keberlangsungan-usaha-pada-situasi-pandemi">pedoman kesehatan dan protokol COVID-19 untuk perusahaan-perusahaan</a>.</p>
<p>Protokol tersebut bertujuan untuk memandu transisi pekerja (yang telah diisolasi) kembali ke tempat kerja mereka sambil tetap mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19.</p>
<p>Penelitian kami, dilakukan antara Oktober dan November 2020, <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/respons-covid-19/implementasi-pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19-di-tempat-kerja-dalam-berbagai-industri-di-indonesia/?lang=id">memeriksa</a> seberapa baik perusahaan-perusahaan telah menerapkan protokol ini.</p>
<p>Kami menemukan perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerapkan pedoman ini. Masalah yang dihadapi termasuk panduan yang saling bertentangan dan berubah dengan cepat, sumber daya yang terbatas dan “kelelahan terhadap COVID-19” di antara pekerja.</p>
<h2>Tantangan dalam implementasi</h2>
<p>Kami mewawancarai 12 perusahaan, dengan fokus pada pertanian, logistik dan transportasi barang, konstruksi dan manufaktur. Ini adalah industri utama yang dianggap memiliki dampak ekonomi yang signifikan.</p>
<p>Kami juga mewawancarai pemangku kepentingan utama dalam pengembangan kebijakan. Mereka termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Indonesia, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Satuan Tugas COVID-19 negara.</p>
<p>Menurut panduan yang ada, perusahaan direkomendasikan untuk membentuk satuan tugas, menerapkan penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sosial, serta melacak, dan menguji untuk memantau dan menahan penularan COVID-19. Panduan yang ada juga merekomendasikan kebijakan bekerja dari rumah serta pendidikan dan pemantauan pekerja.</p>
<p>Kami menemukan jenis bisnis, struktur dan ukuran perusahaan, sumber daya keuangan dan lokasi geografis mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan kebijakan ini dengan baik. </p>
<p>Perusahaan besar yang mapan dengan sistem manajemen komprehensif tampaknya lebih mampu menerapkan kebijakan dan prosedur COVID-19 dengan cepat dan efektif.</p>
<p>Beberapa perusahaan menerapkan pengujian cepat terhadap semua karyawan dan pengunjung, melengkapinya dengan pengujian PCR. Namun ada juga beberapa perusahaan tidak melakukan pengujian sama sekali.</p>
<p>Sebagian besar perusahaan juga melaporkan bahwa mereka hanya menguji orang-orang berisiko tinggi (pekerja yang memiliki banyak interaksi dengan klien atau orang di luar perusahaan) atau melakukan pengujian secara acak sebelum menguji semua pekerja. Perusahaan yang tidak banyak melakukan pengujian biasanya akibat keterbatasan biaya.</p>
<p>Perusahaan menyatakan bahwa mereka mengikuti protokol kesehatan karena beberapa alasan: untuk mematuhi arahan pemerintah, untuk memastikan kelangsungan bisnis dengan menjaga kesehatan pekerja di tempat kerja, untuk mengikuti komitmen manajemen puncak, atau dalam kasus organisasi anak perusahaan, sebagai tanggapan terhadap perusahaan induk. </p>
<p>Mereka juga memberitahukan bahwa arahan yang tidak jelas dari lembaga pemerintah, termasuk perbedaan arahan dari berbagai tingkat pemerintahan dan lintas wilayah dan sektor, dan pemberitahuan singkat tentang perubahan arahan yang cepat menyulitkan perusahaan yang beroperasi di tingkat nasional untuk menerapkan protokol kesehatan ini.</p>
<p>Perusahaan juga mengungkap adanya kesadaran dan kepatuhan pekerja yang buruk. Mereka melaporkan “kelelahan terhadap COVID-19” di antara pekerja, sehingga sulit untuk terus waspada. Mereka juga menemui masalah dalam membuat pekerja mematuhi protokol kesehatan.</p>
<p>Dan, akhirnya, mereka melaporkan harus memberantas disinformasi yang diperoleh dari media sosial dan sumber lain, yang menyebar di kalangan pekerja.</p>
<p>Perusahaan juga menyebutkan sumber daya yang terbatas untuk mengimplementasikan tindakan yang diinginkan atau diperlukan. Misalnya, beberapa memiliki ruang lantai yang terbatas untuk menerapkan jarak sosial, dana terbatas untuk menyediakan pengujian cepat, masker, tempat cuci tangan dan termometer, dan sedikit waktu untuk melakukan pengujian, pendidikan atau pelatihan, dan dokumen.</p>
<p>Pekerja juga masih menggunakan transportasi umum untuk pergi bekerja dan bepergian untuk bertemu klien, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya, sehingga mereka berisiko terkena infeksi.</p>
<h2>Dampak finansial</h2>
<p>Beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan, tetapi tidak semua.</p>
<p>Sektor konstruksi dan manufaktur melaporkan kerugian pendapatan karena permintaan yang lebih rendah untuk layanan atau produk mereka. Sebaliknya, peserta sektor pertanian melaporkan tidak ada dampak ekonomi atau peningkatan permintaan akan layanan mereka.</p>
<p>Tiga perusahaan logistik melaporkan bahwa pandemi berdampak pada produktivitas mereka, dalam beberapa kasus sangat parah. Tapi semua telah beralih ke pasar baru dan yang sedang berkembang pesat, seperti <em>e-commerce</em>, yang mengarah pada penggunaan layanan kurir yang lebih besar. Ini membuat perusahaan-perusahaan logistik berhasil mempertahankan bisnis mereka dan bertahan secara finansial.</p>
<p>Mayoritas perusahaan yang berpartisipasi mencatat pandemi mengharuskan mereka memanfaatkan teknologi baru. Banyak yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi baru meningkatkan produktivitas mereka.</p>
<h2>Apa yang dapat kita pelajari?</h2>
<p>Meskipun pendekatan multi-lembaga memiliki keuntungan dalam mendapatkan dukungan dari semua pemain kunci, hal itu berkontribusi pada kurangnya kejelasan dalam panduan yang ada. Dalam mengkomunikasikan langkah-langkah untuk menahan penularan COVID-19, lembaga-lembaga utama harus berkoordinasi dan mengintegrasikan upaya mereka untuk memastikan pengiriman pesan yang lebih konsisten.</p>
<p>Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan skema tambahan untuk menyediakan dana dan sumber daya lain untuk membantu organisasi (terutama usaha kecil dan menengah) mematuhi protokol kesehatan.</p>
<p>Pembuat kebijakan juga harus memfasilitasi pendidikan berkelanjutan dari masyarakat pekerja umum. Secara khusus, harus ada fokus untuk mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengatasi kelelahan akibat COVID-19.</p>
<hr>
<p>_Penelitian ini didanai oleh pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di bawah <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">program PAIR</a> _</p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam penerbitan artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/160631/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Helen Brown adalah anggota Dewan Bisnis Australia Indonesia (AIBC). Dia adalah Managing Director Bisnis Asia yang menerima dana pemerintah Australia untuk penelitian investasi asing bekerja sama dengan CIPS Indonesia. Dia bekerja untuk Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh pemerintah Australia.
</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Margaret Cook tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Perusahaan menghadapi tantangan yang signifikan dalam menerapkan pedoman dari pemerintah karena saran yang saling bertentangan dan berubah dengan cepat, sumber daya yang terbatas, dan “kelelahan COVID” di antara para pekerja.Margaret Cook, Associate Professor in Occupational Health and Safety Science, The University of QueenslandLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1592852022-06-07T03:17:24Z2022-06-07T03:17:24ZHow did Indonesian companies fare in implementing COVID-19 health protocols?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/398893/original/file-20210505-15-103uxl3.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=17%2C0%2C3976%2C2646&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Logistics companies were affected by the COVID-19 pandemic. </span> <span class="attribution"><span class="source">ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.</span></span></figcaption></figure><p>When COVID-19 cases were first found in Indonesia, regional leaders such as Jakarta’s governor set up social distancing and work-from-home policies, closed government office buildings and encouraged companies to implement social distancing and remote working. </p>
<p>As of May 2022, the airborne virus that causes COVID-19 has infected more than 529 million people globally, with more than 6.29 million deaths. In Indonesia, the virus has infected more than 6.5 million people and killed more than 157,000 people. </p>
<p>Four months into the pandemic in Indonesia, in May 2020, the Indonesian Health Ministry released <a href="https://covid19.go.id/p/protokol/panduan-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019-covid-19-di-tempat-kerja-perkantoran-dan-industri-dalam-mendukung-keberlangsungan-usaha-pada-situasi-pandemi">COVID-19 guideline health protocols for organisations</a>. </p>
<p>The protocols aim to guide the transitions of workers (who had been in lockdown) back into their workplaces while still adopting measures to prevent the transmission of COVID-19. </p>
<p>Our research, carried out between October and November 2020, <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/implementation-within-selected-industries-of-indonesias-covid-19-prevention-and-control-guidelines-for-workplaces/">examined</a> how well companies implemented these protocols.</p>
<p>We found organisations faced significant challenges in implementing these guidelines. Problems included conflicting and rapidly changing advice, limited resources and “COVID fatigue” among workers. </p>
<h2>Challenges in implementation</h2>
<p>We interviewed 12 companies, focusing on agriculture, logistics and goods transportation, construction and manufacturing. These are key industries deemed to have a significant economic impact. </p>
<p>We also interviewed key stakeholders in policy development. They included the Ministry of Labour, the Ministry of Health, the Indonesian Safety and Health Council, the International Labour Organisation (ILO) and the country’s COVID-19 Task Force.</p>
<p>The guidelines recommended organisations set up a task force, implement mask use, hand-washing and social distancing, and trace, track and test to monitor and contain COVID-19 transmission. The guidelines also recommend work-from-home policies and worker education and monitoring. </p>
<p>We found the nature of a business, organisational structure and size, financial resources and geographic location contributed to whether a company could implement these policies better than others.</p>
<p>Well-established large organisations with comprehensive management systems appeared to have been better able to rapidly and effectively implement COVID policies and procedures.</p>
<p>Some organisations implemented rapid testing of all employees and visitors, complementing these with PCR testing. Some organisations did no testing at all. </p>
<p>Most organisations reported they only tested high-risk people (workers who have lots of interactions with clients or people outside the organisation) or carried out tests randomly before testing all workers. Organisations not heavily involved in testing usually reported being limited by the cost.</p>
<p>The companies stated they follow the health protocols for several reasons: to comply with the government’s directive, to ensure business continuity by keeping workers healthy at work, to follow top management’s commitment, or in the case of subsidiary organisations, as a response to the parent company. </p>
<p>They also shared that unclear directions from government agencies, including differences in directives from varying levels of government and across regions and sectors, and short notice of rapid changes in directives made it difficult for organisations that operated at a national level to implement these health protocols. </p>
<p>Organisations also cited poor worker awareness and compliance. They reported “COVID fatigue” among workers, making it challenging to continue being vigilant. They also encountered problems in getting workers to comply with health protocols. </p>
<p>And, finally, they reported having to combat misinformation, obtained from social media and other sources, spreading among workers.</p>
<p>Companies also mentioned limited resources to implement desired or required actions. For example, some have limited floor space to implement social distancing, limited funds to provide rapid testing, masks, hand-washing stations and thermometers, and little time to carry out testing, education or training and paperwork. </p>
<p>Workers also still use public transport to get to work and to travel to meet clients, family and other members of the community, exposing them to risks of infection. </p>
<h2>Financial impacts</h2>
<p>Some companies experienced reduced income, but not all. </p>
<p>The construction and manufacturing sectors reported income losses due to lower demand for their services or products. In contrast, the agricultural sector participants reported either no economic impacts or increased demand for their services. </p>
<p>Three logistics companies reported that the pandemic impacted their productivity, in some cases very severely. But all had pivoted to new and emerging markets, such as e-commerce, leading to greater use of courier services. They have sustained their businesses and are surviving financially. </p>
<p>The majority of participating organisations noted the pandemic had required them to harness new technology. Many pointed out that the use of new technology improved their productivity.</p>
<h2>What can we learn from this?</h2>
<p>Although the multi-agency approach has advantages in securing support from all key players, it contributes to a lack of clarity. In communicating measures to contain COVID-19 transmission, key agencies should co-ordinate and integrate their efforts to ensure more consistent messaging. </p>
<p>Policymakers should consider additional schemes to provide funding and other resources to help organisations (particularly SMEs) comply with the health protocols. </p>
<p>Policymakers should also facilitate the ongoing education of the general working public. In particular, there should be a focus on exploring new ways to counteract COVID fatigue.</p>
<hr>
<p><em>This research was funded by the Australian government through the Australia-Indonesia Centre under the <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">PAIR program</a></em></p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre supports The Conversation Indonesia in the production of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/159285/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Helen Brown adalah anggota Dewan Bisnis Australia Indonesia (AIBC). Dia adalah Managing Director Bisnis Asia yang menerima dana pemerintah Australia untuk penelitian investasi asing bekerja sama dengan CIPS Indonesia. Dia bekerja untuk Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh pemerintah Australia.
</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Margaret Cook tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>We found that organisations face significant challenges in implementing these guidelines due to conflicting and rapidly changing advice, limited resources and “COVID fatigue” amongst workers.Margaret Cook, Associate Professor in Occupational Health and Safety Science, The University of QueenslandLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1832302022-05-21T07:38:31Z2022-05-21T07:38:31ZRiset: Warga Jakarta lebih percaya pemerintah dibanding warga di Sulawesi selama COVID-19, hal ini pengaruhi pelaksanaan protokol kesehatan<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/463880/original/file-20220518-17-g0kvdo.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=4%2C0%2C694%2C449&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Mural protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.antarafoto.com/olahraga/v1602401704/mural-protokol-kesehatan-pencegahan-penyebaran-covid-19">Arif Firmansyah/Antara Foto</a></span></figcaption></figure><p>Seperti yang dilakukan banyak negara di seluruh penjuru dunia, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan guna menekan angka penyebaran virus corona, termasuk pembatasan sosial, kewajiban memakai masker, isolasi diri, rajin mencuci tangan dan memakai <em>hand sanitizer</em>, serta menghimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.</p>
<p>Namun, di <a href="https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population">Indonesia</a>, negara kepulauan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tidak semua penduduk bisa mengikuti protokol kesehatan tersebut karena mereka hidup di lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki tingkat pemahaman akan kesehatan (<em>health literacy</em>) yang berbeda pula.</p>
<p>Pada Juli 2021, kami para peneliti kesehatan masyarakat dan perilaku kesehatan melakukan <a href="https://docs.google.com/document/d/1qL5WlXytiMbgMh_y13Gq__uv6o1Mizq9uFPcX_w40iI/edit">survei</a> terhadap 602 orang responden yang berasal dari dua provinsi besar di Indonesia, yakni DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.</p>
<p>Hasil survei kami menunjukkan bahwa warga di DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap penerapan kebijakan protokol pencegahan COVID-19. Survei juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan, sikap, tingkat pengetahuan, serta kepercayaan kepada pemerintah.</p>
<p>Dibandingkan dengan di Sulawesi Selatan, di Jakarta ada lebih banyak orang yang mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan perilaku yang dapat melindungi dirinya dari penyebaran virus. Mereka juga cenderung memiliki keyakinan berbasis sains yang benar dibanding masyarakat di Sulawesi Selatan.</p>
<p>Perbedaan-perbedaan tersebut, menurut survei kami, ternyata dipengaruhi oleh tingkat literasi kesehatan dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.</p>
<p>Survei menunjukkan bahwa lebih banyak masyarakat di Jakarta yang menggunakan masker saat bertemu orang lain, menjaga jarak sosial dan rutin mencuci tangan, dibanding masyarakat di Sulawesi Selatan. Jumlah responden di Jakarta yang bersedia divaksin juga lebih banyak.</p>
<p>Sementara itu, di Sulawesi Selatan, cenderung lebih banyak warga yang bepergian keluar rumah untuk jalan-jalan maupun mengunjungi teman atau sanak saudara yang tinggal di tempat yang jauh. Mereka juga cenderung menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi terkait perilaku yang dianggap berisiko untuk penularan COVID-19.</p>
<h2>Semakin tinggi <em>health literacy</em>, semakin tinggi tingkat kepatuhan</h2>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/respons-covid-19/dampak-pengetahuan-pribadi-dan-persepsi-risiko-terhadap-efektivitas-intervensi-perubahan-perilaku-tentang-covid-19-di-jakarta-dan-sulawesi-selatan/?lang=id">Temuan kami</a> menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih akurat dan lebih mematuhi protokol kesehatan.</p>
<p>Di Jakarta, jumlah responden yang memiliki <em>health literacy</em> yang lebih tinggi lebih banyak daripada responden di Sulawesi Selatan.</p>
<p><a href="https://www.cdc.gov/healthliteracy/learn/index.html"><em>Health literacy</em></a> adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dan layanan kesehatan dalam mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Tingginya <em>health literacy</em> biasanya ditopang oleh tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi – seperti yang terlihat pada responden kami dari Jakarta.</p>
<p>Semakin tinggi <em>health literacy</em>, maka semakin akurat pemahaman individu terkait COVID-19.</p>
<p>Temuan-temuan kami tersebut selaras dengan <a href="https://www.phrp.com.au/issues/december-2020-volume-30-issue-4%20/health-literacy-and-disparities-in-covid-19-related-knowledge-attitudes-beliefs-and-behaviours-in-australia/">hasil studi yang dilakukan oleh pakar kesehatan masyarakat Kirsten J. McCaffery dan rekan-rekannya</a> yang menunjukkan bahwa individu dengan <em>health literacy</em> yang lebih rendah cenderung tidak menganggap menjaga jarak sosial sebagai hal yang penting dalam pencegahan penularan COVID-19, lebih cenderung mempercayai pemahaman dan informasi yang salah tentang COVID-19 dan kurang mendukung program vaksinasi, bila dibandingkan dengan mereka yang memiliki <em>health literacy</em> yang lebih memadai. </p>
<p>Temuan kami juga sejalan dengan <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34069438/">penelitian yang dilakukan oleh Maria Joao Silva dan Paulo Santos</a> pada tahun 2021 yang menemukan <em>health literacy</em> yang lebih baik berkorelasi dengan perilaku pencegahan yang lebih baik.</p>
<h2>Di Sulawesi Selatan, lebih sedikit masyarakat yang percaya pemerintah</h2>
<p>Hasil survei kami menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah memengaruhi persepsi mereka terkait risiko COVID-19 dan tingkat kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan.</p>
<p>Responden di Jakarta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada pemerintah dan persepsi negatif yang lebih rendah terhadap kebijakan pemerintah. Mereka percaya bahwa protokol kesehatan pemerintah bekerja efektif untuk menekan penyebaran COVID-19.</p>
<p>Sementara itu, responden di Sulawesi Selatan menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Ketika menggali lebih dalam, kami menemukan bahwa kepercayaan yang rendah tersebut dipicu oleh ketidakstabilan politik dan kompleksitas yang terjadi pada struktur pemerintahan daerah.</p>
<p><a href="https://www.jstor.org/stable/27035523">Studi yang dilakukan Haryanto pada tahun 2021</a> menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, merupakan yang terendah dibandingkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.</p>
<p>Hal tersebut cukup menjelaskan mengapa masyarakat di provinsi itu enggan mengikuti kebijakan pemerintah terkait langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan tidak pula melakukan banyak upaya untuk melindungi diri, meskipun mereka sadar akan risiko penularan.</p>
<h2>Tantangan untuk pemerintah pusat</h2>
<p>Pastinya bukan hal yang mudah semua pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan warganya dapat menerapkan perilaku-perilaku baru secara sekaligus, dan untuk periode yang tidak pasti. Hal ini sangat bisa dimengerti. Memulai pola hidup baru tidak pernah mudah.</p>
<p>Apa yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa upaya komunikasi kesehatan masyarakat mungkin akan lebih efektif jika beralih dari yang tadinya hanya fokus pada risiko, kekhawatiran, dan bahaya yang dihadapi, menjadi lebih fokus ke pengalaman pribadi.</p>
<p>Umumnya, masyarakat cenderung menerapkan tindakan perlindungan diri berdasarkan cara berpikir mereka dan sejauh mana kemungkinan mereka terinfeksi. Persepsi terhadap risiko sangat terkait dengan keyakinan terhadap penyakit itu sendiri.</p>
<p>Ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap suatu penyakit, mereka akan memikirkan penyebab, konsekuensi, tingkat keparahan penyakit itu, serta bagaimana penyakit itu dapat disembuhkan atau dikendalikan.</p>
<p>Terlepas semua itu, komunikasi kesehatan yang efektif sangat penting dalam hal kesehatan masyarakat selama pandemi. Pesan yang ideal adalah yang akurat, konsisten, dan berdasarkan bukti. Pesan tersebut harus dapat menjangkau sejumlah besar masyarakat yang memiliki kepercayaan pada sumber informasi guna mengubah perilaku mereka.</p>
<p>Tata kelola yang efektif dan konsisten di saat krisis juga sangat penting. Negara perlu memastikan bahwa kegiatan komunikasi dirancang untuk membangun kepercayaan sebagai tujuan utama.</p>
<hr>
<p><em>Penelitian ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di bawah <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/.">program PAIR</a></em></p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam produksi artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/183230/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Rendahnya kepercayaan warga Sulawesi Selatan kepada pemerintah menjelaskan mengapa masyarakat di sana tidak melakukan banyak upaya untuk mematuhi protokół kesehatan.Simon Reid, Associate Professor, Communicable Disease Control, The University of QueenslandAlexandra Robbins-Hill, The University of QueenslandAnsariadi, Vice Dean on Academic, Research and Innovation School of Public Health, Universitas HasanuddinSheleigh Lawler, Associate Professor, School of Public Health, The University of QueenslandLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1814242022-05-21T07:32:53Z2022-05-21T07:32:53ZJakartans trust the government more compared to people in South Sulawesi, and that influenced COVID-19 prevention compliance<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/462185/original/file-20220510-17-ha74yl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=4%2C1%2C694%2C448&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">A mural of health protocol against COVID-19 spread in Indonesia.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.antarafoto.com/olahraga/v1602401704/mural-protokol-kesehatan-pencegahan-penyebaran-covid-19">Arif Firmansyah/Antara Foto</a></span></figcaption></figure><p>Just like many countries, the Indonesian government imposed control measures to reduce the spread of the coronavirus, including social distancing, mandatory mask wearing, self-isolation, handwashing, using hand sanitiser, cleaning surfaces, and being vaccinated.</p>
<p>But for many people in <a href="https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population">Indonesia</a>, a densely populated island country, these measures might be difficult to follow as people have different living situations and health literacy.</p>
<p>We are researchers in public health and health behaviour. In July 2021, we conducted <a href="https://docs.google.com/document/d/1qL5WlXytiMbgMh_y13Gq__uv6o1Mizq9uFPcX_w40iI/edit">a survey</a> of 602 people from two provinces in Indonesia – the capital city of Jakarta and the South Sulawesi province.</p>
<p>We found different levels in adherence to COVID-19 measures between residents of Jakarta and South Sulawesi. We also found different levels of knowledge, attitudes and practice, and trust in government towards COVID-19 policies. </p>
<p>We found more people in Jakarta complied with government control measures by practising “safe” protective behaviours, and have correct science-based beliefs than people in South Sulawesi.</p>
<p>The difference, according to the study, was apparently affected by their levels of health literacy and trust towards the government.</p>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/the-impacts-of-personal-knowledge-and-risk-perception-on-the-effectiveness-of-behavioural-change-interventions-for-covid-19-in-jakarta-and-south-sulawesi/">Our study</a> found that a higher proportion of people living in Jakarta reported wearing masks when meeting people, maintaining social distancing, wiping or sanitise surface, and washing hands frequently than than those living in South Sulawesi.</p>
<p>There were also more respondents living in Jakarta planning to get vaccinated, compared with respondents in South Sulawesi.</p>
<p>In South Sulawesi, meanwhile, we found a higher proportion of people reported leaving their house to travel and visit friends that lived far away. They also reported higher rates of participation in behaviours deemed risky for the transmission of COVID-19.</p>
<h2>Higher compliance due to higher health literacy</h2>
<p>Our findings indicate that individuals with higher levels of literacy and education who display more accurate beliefs are more likely to comply with COVID-19 protective behaviours.</p>
<p>Our study found that respondents living in Jakarta reported higher levels of health literacy, compared to respondents in South Sulawesi. </p>
<p><a href="https://www.cdc.gov/healthliteracy/learn/index.html">Health literacy</a> is how people access, understand, and use health information and services to make decisions for themselves and for others. It is often supported by higher levels of education and income – which was seen in our respondents from Jakarta when compared with those living in South Sulawesi.</p>
<p>For people living in Jakarta, higher levels of health literacy led to more accurate beliefs about COVID-19.</p>
<p>Our findings in Jakarta and South Sulawesi resonated with <a href="https://www.phrp.com.au/issues/december-2020-volume-30-issue-4/health-literacy-and-disparities-in-covid-19-related-knowledge-attitudes-beliefs-and-behaviours-in-australia/">a study conducted by public health expert Kirsten J McCaffery and her colleagues</a> that showed that people with lower health literacy were less likely to report social distancing as important in preventing COVID-19 transmission and were more likely to endorse misinformed beliefs about COVID-19 and vaccinations when compared with those with adequate health literacy. Our findings are also inline with <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34069438/">a 2021 research conducted by Maria Joao Silva and Paulo Santos</a> that found a better health literacy was associated with better attitudes towards preventive measures against COVID-19. </p>
<h2>In South Sulawesi, less people trust the government</h2>
<p>Our study also showed that people’s trust in government influences their perception in regards to risks and compliance with public health directives. </p>
<p>Participants in Jakarta reported higher levels of trust in government and lower levels of negative responses towards the government’s control. They believed that the government’s health protocol worked effectively to curb the spread of COVID-19.</p>
<p>Meanwhile, participants from South Sulawesi reported low trust in central government. Digging deeper, we found that the low trust was triggered by political instability and the inherent complexity of the local government structures.</p>
<p><a href="https://www.jstor.org/stable/27035523">A study by Haryanto in 2021</a> showed that the public confidence towards the regional government among people living in Makassar, the capital of South Sulawesi, was the lowest compared to other regions in Indonesia.</p>
<p>The low trust in the province explains why people were reluctant to follow government’s policies on COVID-19 safety measures and did not make a lot of effort to protect themselves, despite feeling that they were at risk from COVID-19. </p>
<h2>Challenges for central government</h2>
<p>It is not an easy task for all governments worldwide to ensure that citizens practice multiple new behaviours all at once, often for an uncertain period. It’s understandable. Starting a new diet is never easy.</p>
<p>What happened in Indonesia shows that public health communication efforts may be more effective if they move from a focus on risk, fear, and harm to more personal and familiar experiences with the disease. </p>
<p>In general, people take protective action based on how they think and feel about how likely they are to get infected. This risk perception is strongly linked with illness beliefs. When someone forms beliefs about an illness they think about the cause, the consequences, severity of illness and how it can be cured or controlled. </p>
<p>Above all, effective health communication is essential in public health response to the pandemic. Ideal messages should be accurate, consistent, and based on evidence. They need to reach large numbers of people who have trust in the source of the information in order to change their behaviour. </p>
<p>Our findings also highlight how important effective and consistent governance is in times of crisis. The country needs to ensure that communication activities are designed to build trust as a primary goal.</p>
<hr>
<p><em>This research was funded by the Australian Government through the Australia-Indonesia Centre under the PAIR program</em></p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre supports The Conversation Indonesia in the production of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/181424/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Helen Brown adalah anggota Dewan Bisnis Australia Indonesia (AIBC). Dia adalah Managing Director Bisnis Asia yang menerima dana pemerintah Australia untuk penelitian investasi asing bekerja sama dengan CIPS Indonesia. Dia bekerja untuk Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh pemerintah Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Alexandra Robbins-Hill, Ansariadi, Marlene Millott, Sheleigh Lawler, dan Simon Reid tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>South Sulawesi residents’ low trust in government explains why people there did not take much efforts to protect themselves, despite feelings that they were at risk from COVID-19.Simon Reid, Associate Professor, Communicable Disease Control, The University of QueenslandAlexandra Robbins-Hill, The University of QueenslandAnsariadi, Vice Dean on Academic, Research and Innovation School of Public Health, Universitas HasanuddinSheleigh Lawler, Associate Professor, School of Public Health, The University of QueenslandLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1829562022-05-13T03:18:38Z2022-05-13T03:18:38ZSudah waktunya bos mendengarkan karyawan garis depan untuk memaksimalkan adaptasi digital selama pandemi<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/462884/original/file-20220512-16-797kox.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=49%2C8%2C5472%2C3628&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Perusahaan perlu menyesuaikan operasi mereka dalam menghadapi dampak pandemi.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.pexels.com/photo/marketing-strategy-6229/">Kaboompics.com/Pexels</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>Indeks Harga Saham Gabungan <a href="https://idx.co.id/media/9969/2020.pdf">ambruk ke kisaran 3.900</a> pada Maret 2020, ketika kasus COVID-19 pertama terdeteksi di Indonesia. Angka ini jauh di bawah angka pembukaan pasar modal pada awal tahun yang berada pada level 6.300.</p>
<p>Walaupun indeks berangsur membaik, kondisi ekonomi Indonesia terpukul oleh pandemi dan perusahaan harus menemukan cara untuk beradaptasi dan mengubah cara mereka berbisnis.</p>
<p>Pandemi COVID-19 menghadirkan bentuk krisis keuangan yang berbeda dibanding krisis-krisis sebelumnya, seperti krisis finansial global tahun 2008 dan gelembung teknologi tahun 2001. Kondisi ini menguji kemampuan perusahaan-perusahaan di dunia untuk berinovasi. Hal ini mengingat perusahaan harus terus berinteraksi dengan konsumen di tengah mobilitas yang terbatas, akibat keharusan menjaga jarak demi mengurangi potensi penyebaran virus.</p>
<p>Menghadapi hal ini, perusahaan mulai meningkatkan penggunaan <em>e-commerce</em>, platform digital, proses pelacakan, serta mencari solusi alternatif terhadap pertemuan tatap muka dengan konsumen demi menjaga penjualan.</p>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/covid-19-and-digital-innovation-how-indonesias-listed-companies-have-responded-to-the-global-pandemic/">Riset kami</a>, didanai oleh <em>Australia Indonesia Centre</em>, menunjukkan bahwa masukan internal dari karyawan garis depan dan manajer menengah penting untuk menerapkan adaptasi digital sebagai respons terhadap pandemi.</p>
<h2>Mencari nasihat dari dalam</h2>
<p>Kami melakukan survei terhadap tim manajemen senior yang bekerja untuk 30% dari total 668 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>
<p>Tujuan penelitian kami adalah untuk mempelajari strategi mereka dalam mencari masukan mengenai inovasi digital, serta respons adaptasi mereka terhadap pandemi secara umum. Kami mengamati dua kategori masukan - eksternal dan internal.</p>
<p>Untuk masukan ekstenal, kami mengkaji masukan dari konsultan dan konsumen. Sementara, untuk masukan internal, kami berfokus pada input yang diberikan oleh manajer menengah – mereka yang berada langsung di bawah pembuat keputusan senior – dan dari karyawan garis depan.</p>
<p>Penelitian kami menunjukkan bahwa sumber internal menawarkan lebih banyak masukan yang dapat diterapkan untuk solusi digital ketimbang konsultan eksternal. Hal ini dikarenakan karyawan garis depan memiliki pengalaman berinteraksi langsung dengan konsumen.</p>
<p>Sebagai contoh, karyawan garis depan dapat meraba dan mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan penjualan, mengingat mereka harus berhadapan dengan dampak dari pembatasan sosial dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pengetahuan ini kerap lolos dari pengamatan atasan mereka.</p>
<p>Dengan pengetahuan mereka yang berharga dan mendalam mengenai bagaimana perusahaan beroperasi dan bagaimana berinteraksi dengan konsumen secara efektif, karyawan garis depan bisa memberikan masukan terbaik yang diperlukan untuk meningkatkan inovasi digital selama masa krisis.</p>
<p>Sejumlah 40% perusahaan yang memiliki skor tinggi dalam inovasi digital menunjukkan fokus yang kuat terhadap tim manajemen senior dan karyawan garis depan dalam merespons dampak pandemi. Hanya 17% dari perusahaan yang memiliki skor inovasi digital yang rendah yang memiliki fokus serupa.</p>
<p>Sebagai tambahan, kami menemukan 48% perusahaan dengan inovasi digital yang tinggi memiliki perhatian terhadap bagaimana manajemen senior berhubungan dengan manajer menengah untuk memperoleh nasihat mengenai permasalahan strategis dan operasional.</p>
<p>Sebaliknya, hanya 30% perusahaan dengan skor rendah dalam inovasi digital memiliki kebijakan aktif yang memungkinkan hubungan reguler antara manajer senior dan manajer menengah. </p>
<p>Manajer menengah memiliki posisi strategis untuk mempengaruhi adanya inovasi digital. Ini mengingat mereka dapat menginformasikan aktivitas dan kebijakan yang dapat membantu penjualan ketika dihadapkan pada pembatasan sosial. Selain itu, mereka dapat memberikan nuansa lokal terhadap arahan manajer senior yang diterapkan di seluruh perusahaan.</p>
<p>Masukan internal dari manajer menengah dan karyawan garis depan penting dalam adaptasi solusi inovasi digital. Saran mereka membantu menjaga interaksi perusahaan dengan konsumen dan karenanya memberikan pengaruh besar pada respons adaptif terhadap dampak pandemi.</p>
<h2>Signifikansi masukan eksternal</h2>
<p>Temuan kami menunjukkan bahwa masukan eksternal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap inovasi digital. Akan tetapi, masukan eksternal tetap berpengaruh pada respons adaptif terhadap pandemi secara keseluruhan. Hal ini melingkupi, misalnya, perubahan produk dan layanan dalam kapasitas non-digital, proses produksi, serta penugasan karyawan dalam perusahaan. </p>
<p>Kami menemukan bahwa 23% perusahaan dengan respons adaptif yang tinggi terhadap pandemi mencari masukan dari konsultan eksternal. Sebaliknya, hanya 6% perusahaan dengan respons adaptif rendah melakukan hal ini. </p>
<iframe title="Masukan dari konsultan" aria-label="Column Chart" id="datawrapper-chart-VcdDX" src="https://datawrapper.dwcdn.net/VcdDX/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>Serupa, 24% perusahaan dengan dengan respons adaptif tinggi meminta input dari konsumen, dibanding dengan 8% perusahaan yang memiliki tingkat adaptasi rendah.</p>
<iframe title="Masukan dari konsumen" aria-label="Column Chart" id="datawrapper-chart-sVxkw" src="https://datawrapper.dwcdn.net/sVxkw/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>Singkatnya, masukan eksternal berguna untuk respons adaptif secara keseluruhan, namun tidak bagi inovasi digital. Kemungkinan alasannya adalah digitalisasi harus mengikuti secara saksama pola kerja internal perusahaan. Saran dari luar bisa saja tidak sesuai dengan proses kerja perusahaan yang khas dan berbeda-beda.</p>
<h2>Momentum untuk memprioritaskan karyawan garis depan</h2>
<p>Situasi yang muncul akibat pandemi memberikan peran unik bagi karyawan garis depan. </p>
<p>Perubahan transformatif adalah ranah tim manajemen senior, dengan asupan saran dari manajer menengah. Karyawan garis depan umumnya diabaikan dalam dialog strategis yang memicu perubahan transformatif. </p>
<p>Akan tetapi, tingkat urgensi selama pandemi dan dampak substansial terhadap operasi perusahaan membuat masukan dari karyawan garis depan menjadi penting.</p>
<p>Hal ini mengingat karyawan garis depan mendapatkan informasi yang sesuai konteks dan <em>real-time</em>, yang merefleksikan kecenderungan dan keinginan konsumen. </p>
<p>Fakta bahwa tim manajemen senior perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia menjangkau karyawan garis depan untuk meminta saran menunjukkan adanya fenomena unik.</p>
<p>Pertama, hal ini menunjukkan parahnya dampak krisis yang membelenggu perusahaan.</p>
<p>Kedua, ini menggambarkan fleksibilitas luar biasa dari tim manajemen senior. </p>
<p>Masyarakat Indonesia pada dasarnya mempraktikkan hierarki: terdapat jarak kekuatan yang besar antara manajer senior dengan tenaga kerja umum. Meminta saran dari karyawan garis depan bukanlah praktik yang biasa terjadi sehari-hari. Perubahan ini mungkin merupakan salah satu sisi positif dari pandemi. </p>
<p>Studi kami menunjukkan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerapkan dan mempertahankan tren ini.</p>
<p>Perusahaan dapat menambahkan karyawan garis depan dalam tim multi-fungsi yang secara erat bekerja dengan tim manajemen senior. Pilihan lainnya, perusahaan bisa membentuk prosedur masukan yang bersifat bawah ke atas (<em>bottom-up</em>) dan mengadakan pertemuan bulanan atau per kuartal. </p>
<p>Terakhir, perusahaan dapat melakukan uji coba saran dari karyawan garis depan terhadap sistem dan strategi inovasi yang mereka kerjakan sehari-hari. Perusahaan dapat melakukan ini dengan mengalokasikan waktu bagi mereka (misalnya 5-10% dari jam kerja) untuk berkontribusi dalam inovasi interaksi perusahaan dengan konsumen.</p>
<p><em>Penelitian ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre di bawah <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">program PAIR</a>.</em></p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam produksi artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/182956/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sebastiaan van Doorn menerima dana dari The University of Western Australia. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Ami Fitri Utami terafiliasi dengan Bina Nusantara University. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Arnold Japutra terafiliasi dengan The University of Western Australia dan Australia-Indonesia Centre. Arnold Japutra, Senior Lecturer, University of Western Australia. Arnold Japutra, Industry Fellow - Digital Economy, Australia-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span> Helen Brown adalah anggota Dewan Bisnis Australia Indonesia (AIBC). Dia adalah Managing Director Bisnis Asia yang menerima dana pemerintah Australia untuk penelitian investasi asing bekerja sama dengan CIPS Indonesia. Dia bekerja untuk Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh pemerintah Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott bekerja untu Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh Pemerintah Australia.</span></em></p>Karyawan garis depan bisa saja memiliki solusi efektif untuk digitalisasi bisnis.Sebastiaan van Doorn, Senior Lecturer, The University of Western AustraliaAmi Fitri Utami, Lecture, Binus UniversityArnold Japutra, Senior lecturer, The University of Western AustraliaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1807072022-05-13T03:15:40Z2022-05-13T03:15:40ZBosses listened to their workers about how e-commerce should work during the pandemic. That should continue.<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/456587/original/file-20220406-18-wxkqri.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C8%2C5472%2C3628&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.pexels.com/photo/marketing-strategy-6229/">kaboompics.com/pexels</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">CC BY-NC</a></span></figcaption></figure><p>The Jakarta Composite Index slumped to <a href="https://idx.co.id/media/9969/2020.pdf">around 3,900 in March 2020</a> – when the first COVID-19 cases were detected in Indonesia – compared to 6,300 at the beginning of the year. </p>
<p>Although the index managed to rebound, Indonesia has been hard hit by the global pandemic and firms have had to drastically reinvent how they conduct their business.</p>
<p>The pandemic has been different from other financial crises, such as the 2008 global financial crisis and the 2001 tech bubble. </p>
<p>It has tried and tested the innovative capabilities of firms around the globe as it required firms to interact with consumers with limited mobility. </p>
<p>So firms have increasingly been using e-commerce, digital platforms, track-and-trace procedures and iterations of traditionally face-to-face product lines to maintain sales. </p>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/covid-19-and-digital-innovation-how-indonesias-listed-companies-have-responded-to-the-global-pandemic/">Our study</a>, funded by the Australia Indonesia Centre, showed internal advice from front-line employees and middle managers was crucial for devising these digital adaptive responses.</p>
<h2>Seeking advice from the inside</h2>
<p>Our research surveyed top management teams from about 30% of the 668 firms listed on the Indonesia stock exchange.</p>
<p>Our aim was to study their strategies on seeking advice on digital innovation and their broader adaptive response to the pandemic. We observed two categories of advice – internal and external.</p>
<p>For external advisers, we considered advice from consultants and consumers. For internal advice we focused on insights from middle managers (those immediately below the senior decision makers) and advice from front-line employees.</p>
<p>Our research showed that internal sources, such as front-line employees, may offer more actionable advice on digital solutions than external consultants due to their first-hand experience interacting directly with consumers. </p>
<p>For instance, front-line employees would be well placed to grasp and outline immediate requirements for continued trading as they deal with the impact of restrictions on a daily basis – insights those higher up in the organisational ranks find difficult to observe. </p>
<p>With their valuable and deep knowledge on how the company operates and how to interact with consumers effectively, front-line employees may give the best advice to improve digital innovation needed during the crisis. </p>
<p>A total of 40% of firms scoring high on digital innovation displayed a strong focus on their top management team and front-line employees in their response to COVID-19 compared to only 17% of firms scoring low on digital innovation.</p>
<p>In addition, we found around 48% of firms with a high digital innovation focus strongly on how top management liaises with middle managers for advice on strategic and operational issues. </p>
<p>Only 30% of firms scoring low on digital innovation have active policies to allow regular liaison between the senior suite and middle managers. </p>
<p>Middle managers were especially well-positioned to influence digital innovation as they informed top managers about activities and policies that could potentially aid continued trading in the face of lockdowns and social distancing. In addition, they were able to add local nuances to top managers’ directives implemented across the firm. </p>
<p>Internal advice from middle managers and front-liners was of great importance in swiftly devising innovative digital solutions. It helped sustain companies’ interaction with customers and thereby greatly impacted the overall adaptive response to COVID-19. </p>
<h2>The importance of external advice</h2>
<p>External advice was found not to have a direct influence on digital innovation. However it did impact the overall adaptive response to COVID-19. This included for instance, changes to products and services in a non-digital capacity, production processes, as well as reassigning staff in the company. </p>
<p>We found 23% of firms with a high overall adaptive response to COVID-19 sought advice from external consultants compared to only 6% of firms with a low adaptive profile. </p>
<iframe title="Advice from consultants" aria-label="Column Chart" id="datawrapper-chart-FT4v0" src="https://datawrapper.dwcdn.net/FT4v0/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>Similarly, 24% of firms with a high overall adaptive response to COVID-19 asked consumers for their input compared with only 8% of firms with low adaptive reactions.</p>
<iframe title="Advice from consumers" aria-label="Column Chart" id="datawrapper-chart-MTDqS" src="https://datawrapper.dwcdn.net/MTDqS/2/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="400" width="100%"></iframe>
<p>External advice is helpful for the overall adaptive response but not specifically for digital innovation. A potential reason is that the digital part should follow the intricate inner workings of the firm closely. Suggestions from outside may not fit the distinctive processes of the firm. </p>
<h2>Moving forward with front-line employees</h2>
<p>The situation that emerged during the pandemic gave a unique role to front-line employees. </p>
<p>Transformative change is usually the domain of top management teams, with notable input from middle managerial ranks; front-liners are largely left out of the strategic dialogue that precedes transformative change. </p>
<p>However, the level of urgency during the COVID-19 pandemic and the substantial impact on operations made front-line employees’ input more prominent.</p>
<p>This occurs as front-line employees obtain more context-specific and real-time information reflecting customers’ tendencies and desires. </p>
<p>The fact that top management teams of Indonesian listed firms have reached out to their front-line employees is telling. </p>
<p>First, it underlines the severity of the crisis firms found themselves in.</p>
<p>Second, it shows the remarkable flexibility of top management teams. </p>
<p>Indonesia is predominantly a hierarchical society with power differences between senior managers and the general workforce. Looking to input from front-line employees isn’t the usual way of doing business. It may be one of the positive takeaways from the pandemic. </p>
<p>Our finding suggests now is the time to reinforce and retain this trend.</p>
<p>Companies can add front-liners to existing multi-functional teams working closely with the top management teams. Alternatively, firms can formalise bottom-up advice procedures and allow monthly or quarterly liaison meetings. </p>
<p>Finally, firms can experiment with input from front-line employees to innovative systems and strategies they work with daily. Companies can achieve this by allocating them a fixed amount of time (for example, 5-10% of their working hours) to contribute to innovating how the firm should face customers.</p>
<p><em>This research was funded by the Australian Government through the Australia-Indonesia Centre under the <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">PAIR program</a>.</em></p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre supports The Conversation Indonesia in the production of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/180707/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sebastiaan van Doorn menerima dana dari The University of Western Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Ami Fitri Utami terafiliasi dengan Bina Nusantara University</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Arnold Japutra terafiliasi dengan University of Western Australia dan Australia-Indonesia Centre.
Arnold Japutra, Senior Lecturer, University of Western Australia.
Arnold Japutra, Industry Fellow - Digital Economy, Australia-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). She is the Managing Director of Bisnis Asia which received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for the Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p>Front-line employees might have effective solutions in digitalising businesses.Sebastiaan van Doorn, Senior Lecturer, The University of Western AustraliaAmi Fitri Utami, Lecture, Binus UniversityArnold Japutra, Senior lecturer, The University of Western AustraliaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1693722021-10-14T06:09:27Z2021-10-14T06:09:27ZNew research highlights how people with disability in South Sulawesi survived the pandemic<p>The COVID-19 pandemic has had uneven economic, social, psychological and health impacts. It has magnified existing inequalities, including those experienced by people with disability.</p>
<p><a href="https://aipj.or.id/pages/publication/dampak-negatif-yang-dialami-difabel-selama-pandemi-covid-19">A 2020 national rapid assessment</a> of the impact of the pandemic on people with disability in 32 provinces in Indonesia showed nearly 90% of the 1,683 respondents experienced an income drop of a staggering 80%. Many were at a higher risk for certain diseases.</p>
<p>That assessment also demonstrated how the government has been less active in involving people with disability in mitigating the impacts of the COVID-19 pandemic.</p>
<p>Despite the dangers and the limited facilities provided by the government, our most recent research, funded by the Australia-Indonesia Centre, <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/berita/mengatasi-pandemi-bayangan-covid-19-dan-dampaknya-pada-penyandang-disabilitas/?lang=id">finds</a> that some people with disability and their organisations in South Sulawesi implemented innovative coping strategies to survive during the pandemic.</p>
<h2>Coping strategies</h2>
<p>From November 2020 to January 2021, we conducted this research in three distinct areas of South Sulawesi – urban (Makassar), peri-urban (Gowa) and rural (Bulukumba).</p>
<p>We chose South Sulawesi because the province recorded <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/03/sulawesi-selatan-punya-kasus-covid-19-terbanyak-di-pulau-sulawesi">the most COVID-19 cases</a> in Sulawesi island during 2020 to early 2021.</p>
<p>Our research shows many people with disability were creative and resilient in the absence of more substantial government support. They devised their own coping strategies to face the challenges of the pandemic. </p>
<p>We spoke with 86 people, including men and women with disability, alongside stakeholders, a mixture of community leaders (formal and informal), government officers involved with disability services and policymakers. The Indonesian Disability Movement for Equality, PerDIK (<a href="https://ekspedisidifabel.wordpress.com/">Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan</a>), and its members and networks provided expertise in inclusive design and data collection.</p>
<p>We identified at least two coping methods in South Sulawesi.</p>
<p><strong>1. Creative communication</strong></p>
<p>Many women and men living with disability in South Sulawesi developed innovative disability-specific strategies for overcoming communication barriers.</p>
<p>Information about COVID-19 was not consistently provided in accessible formats. Television broadcasts often lacked sign language interpreters and subtitles. Communication between people also became more difficult. As Fadhlan (not a real name) explained: </p>
<blockquote>
<p>“During the pandemic, we are obliged to wear a mask. It is such a constraint to me because it hinders me in reading lip movements and communicating […]. They have difficulty in understanding my needs and not everybody wants to take off their masks when speaking to me.”</p>
</blockquote>
<p>Those like Fadhlan who rely on lip-reading responded to mask wearing by cultivating other communication methods. Often they used mobile phones in novel ways such as through text messaging, transcription applications or web captioners. </p>
<p><strong>2. Community support</strong></p>
<p>The second strategy was to ask for and accept help from extended family members, employers and the community. This help took the form of daily assistance, food, financial and communication support. </p>
<p>Several people with disability mentioned they supported other people living with disability during COVID-19. Support was often targeted, with people in a disability community helping address the particular challenges that community faces. One of them is Nurul, who said:</p>
<blockquote>
<p>“There was a child who had leprosy (my neighbour). I took medicine for the child at the health centre. There was also a person in X street who asked me for help. She has graduated from high school, but doesn’t have a vehicle, so we […] help her to the healthcare centre […]”</p>
</blockquote>
<p>The resilience and active participation of people with disability in community development during the pandemic was a core finding of our report.</p>
<h2>Our research contribution</h2>
<p>Our findings show how the pandemic has worsened the living standards of women and men with disability. They also show how the restrictions imposed during the pandemic – which created a sense of isolation – impacted participants’ mental health.</p>
<p>Our research attempts to build on prior studies through its choice of methodology and theory.</p>
<p>Our research utilises a <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2020.1783533">social model approach</a>, which takes a rights-based view of people with disability. The social model considers disability not as biological “abnormality” or “deficiency” that must be fixed or treated, but as the result of the oppressive ways in which society is organised and operates. </p>
<p>This model also positions people with disability as citizens who have basic rights and are worthy of respect. This approach values people with disability in their relations with the wider community and various institutions including state institutions. In this way, people with disability are viewed as active and agentic, in contrast to common misconceptions of people with disability as passive and burdensome.</p>
<p>A gender perspective also allowed us to better understand how women with disability were disproportionately affected. The women we spoke to reported that COVID introduced new physical and financial obstacles to accessing basic necessities, including education and health services. </p>
<p>Worldwide, we know that the COVID-19 pandemic has <a href="https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/dspd/covid-19-disability.html">magnified systemic barriers to equality and inclusion</a> for women and girls with disability. </p>
<p>Our qualitative approach, the social model and a broad gender perspective allowed our research to capture the concerns of people with disabilities in a more dynamic manner. This highlighted the various impacts of social interactions, including oppression and marginalisation.</p>
<h2>So, what’s next?</h2>
<p>Despite the dynamic coping strategies used by people with disability, the stories of many of our respondents suggest government support is still relatively limited.</p>
<p>Many people, particularly women with disability, did not receive direct cash support during the pandemic.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">A person with a disability gets an injection of the COVID-19 vaccine at the Bina Daksa Wirajaya Social Institution Makassar, South Sulawesi.</span>
<span class="attribution"><span class="source">ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/wsj.</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Government support for people with a disability in South Sulawesi during the pandemic was inconsistent and inadequate. There was poor communication about what support was available. People often only found out about it through third parties. </p>
<p>Disability-specific data collection is also inadequate in South Sulawesi. This made it unclear what needs people with disability may have, and how many people might require assistance.</p>
<p>To overcome this, our research provides several recommendations to government to ensure people with disability have access to basic necessities and have their rights upheld during the pandemic:</p>
<ol>
<li><p>improve communication methods so the delivery of critical information on health and safety includes the needs of those with speech, hearing or sight impairments</p></li>
<li><p>expand government subsidy schemes to ensure people with disability have access to basic services such as water, electricity and communications</p></li>
<li><p>collect comprehensive data to better target the distribution of aid and organisational support</p></li>
<li><p>liaise with disabled people’s organisations that are bearing the load and underpin their efforts with funding and training.</p></li>
</ol>
<p>The government can strengthen policies and programs to ensure the COVID-19 pandemic and future emergencies do not disproportionately impact people with disability – especially women with disability.</p>
<hr>
<p><em>PerDIK’s associates, particularly Dr Ishak Salim and Syarif Ramadhan, as well as all interviewers and informants, played a critical role in the research</em>.</p>
<p><em>Rafika Ramli, Ulil Ahsan, Amanda Pricella and Betrin Natasya, early-career researchers at Hasanuddin University’s Graduate School’s Center of Excellence for Interdisciplinary and Sustainability Studies (CEISS), assisted with the translation and first analysis of the interview data.</em></p>
<p><em>The Australian government supported this study through the Australia-Indonesia Centre’s PAIR initiative.</em></p>
<p><em>The Conversation Indonesia is supported in publishing this article by the Australia-Indonesia Centre.</em></p>
<hr>
<p><em>Rachel Noorajavi translated this article from Indonesian.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/169372/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sudirman Nasir receives funding from The Australia Indonesia Centre</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Becky Batagol receives funding from Australian Department of Foreign Affairs and Trade and the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Claire Spivakovsky receives funding from The Australian-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Muhammad JUNAID receives funding from The Australia-Indonesia Centre </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Raffaella Cresciani receives funding from The Australia-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which is funded by the Australian Government.
</span></em></p>Our latest research shows that women and men with a disability in South Sulawesi use dynamic and creative strategies to help overcome inequalities during the pandemic.Sudirman Nasir, Senior lecturer and researcher at the Faculty of Public Health, Universitas HasanuddinBecky Batagol, Associate Professor of Law, Monash Sustainable Development Institute, Monash UniversityClaire Spivakovsky, Senior Lecturer in Criminology, The University of MelbourneMuhammad JUNAID, Dr/Periset dan pengajar, Universitas HasanuddinRaffaella Cresciani, PhD Candidate in Criminology, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1683882021-10-14T06:08:05Z2021-10-14T06:08:05ZStrategi penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan berjuang melawan pandemi<p>COVID-19 jelas memberi aneka dampak ekonomi, sosial, psikologis dan kesehatan lebih berat pada kalangan rentan termasuk penyandang disabilitas (difabel). Penyandang disabilitas memang sudah memiliki banyak kerentanan bahkan sebelum pandemi terjadi. </p>
<p>Sebuah kajian cepat (<em>rapid assessment</em>) dampak COVID-19 pada kelompok difabel yang dilakukan di 32 provinsi di Indonesia tahun lalu <a href="https://aipj.or.id/pages/publication/dampak-negatif-yang-dialami-difabel-selama-pandemi-covid-19">menemukan</a> bahwa hampir 90% dari 1.683 responden yang bekerja mengalami penurunan tingkat penghasilan hingga 80%. Banyak dari mereka yang menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. </p>
<p>Studi tersebut juga menunjukkan bagaimana pemerintah juga kurang melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam proses penanganan pandemi COVID-19 dan juga pencegahannya. </p>
<p>Namun, di tengah risiko dan keterbatasan ruang yang disediakan pemerintah, riset terbaru kami yang didukung oleh <em>Australia-Indonesia Centre</em> <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/berita/mengatasi-pandemi-bayangan-covid-19-dan-dampaknya-pada-penyandang-disabilitas/?lang=id">menunjukkan</a> bahwa kelompok penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan memiliki beberapa strategi yang membantu mereka berjuang selama pandemi.</p>
<h2>Strategi bertahan</h2>
<p>Kami melaksanakan riset di tiga daerah berbeda di Sulawesi Selatan yang merepresentasikan kondisi masyarakat di konteks perkotaan (Makassar), sub-perkotaan (Gowa), dan perdesaan (Bulukumba) pada November 2020 sampai Januari 2021. </p>
<p>Kami memilih Sulawesi Selatan karena statusnya yang memiliki <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/03/sulawesi-selatan-punya-kasus-covid-19-terbanyak-di-pulau-sulawesi">kasus COVID-19 tertinggi</a> di Pulau Sulawesi pada 2020 sampai awal 2021. </p>
<p>Temuan kami menunjukkan kalangan disabilitas tidak bersikap pasif dalam menghadapi COVID-19. Tidak sedikit penyandang disabilitas menunjukkan kreativitas dan daya juang yang tinggi dalam masa pandemi ini. Banyak informan secara rinci menunjukkan aneka upaya bertahan lewat bermacam-macam strategi dalam menghadapi dampak-dampak COVID-19.</p>
<p>Riset ini mewawancarai 86 responden dari berbagai kalangan, tidak hanya dari kelompok penyandang disabilitas tapi juga pemangku kepentingan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga pejabat lokal yang mewakili lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan pemberian layanan pada kalangan difabel. PerDIK (<a href="https://ekspedisidifabel.wordpress.com/">Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan</a>) beserta anggota dan jaringannya juga berperan sangat penting dalam proses persiapan dan pengumpulan data studi ini.</p>
<p>Kami mengidentifikasi setidaknya dua strategi bertahan yang penyandang difabilitas di Sulawesi Selatan tunjukkan:</p>
<p><strong>1. Strategi komunikasi</strong></p>
<p>Banyak perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan mengembangkan beberapa strategi untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. </p>
<p>Selama pandemi, penyandang disabilitas memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan informasi tentang pandemi COVID-19, baik dari sumber resmi atau dari lingkungan sekitar. Hal ini karena banyak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam menerima informasi yang disampaikan. </p>
<p>Banyak penyandang tuli yang tidak bisa menangkap informasi karena pemakaian masker menghalangi mereka untuk membaca bibir lawan bicara.
Salah satunya adalah Fadhlan (bukan nama sebenarnya).</p>
<p>“Selama pandemi, kita wajib memakai masker. Itu sangat menghambat kami membaca bibir dan berkomunikasi […]. Mereka sulit memahami keinginan saya dan tidak semua orang mau melepaskan masker mereka ketika berbicara dengan saya,” ujar Fadhlan. </p>
<p>Beberapa penyandang disabilitas seperti Fadhlan akhirnya berusaha memanfaatkan telepon genggam mereka ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang menggunakan ponsel mereka untuk mengetik teks tentang apa yang ingin mereka komunikasikan. Ada juga yang menggunakan aplikasi khusus yang bisa membantu mencatat apa sedang dibicarakan.</p>
<p><strong>2. Dukungan dari lingkungan terdekat</strong></p>
<p>Strategi yang kedua melibatkan dukungan dari lingkungan sekitar, bisa saja keluarga, tetangga, kerabat, dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang berkomitmen pada kalangan difabel. Mereka menerima bantuan atau solidaritas berupa penyedian aneka bahan makanan maupun dukungan psikologis dari lingkungan terdekat. </p>
<p>Namun banyak pula para penyandang disabilitas yang kami wawancarai kemudian menjadi relawan yang membantu sesamanya selama pandemi ini. Salah satunya adalah Nurul (bukan nama sebenarnya), mantan penyandang kusta, yang memberi dukungan pada beberapa orang yang juga penyandang kusta.</p>
<p>“Ada tetangga saya yang menjadi penyandang kusta. Saya membantunya mengambilkan obat di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) … Ada juga yang baru lulus SMA tapi tidak punya kendaraan…sebagai mantan penyandang kusta, saya merasa kasihan. Dia cantik dan kustanya sebenarnya tidak terlihat,” ujar Nurul. </p>
<p>Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak bersikap pasif dalam menghadapi pandemi. Aneka strategi bertahan yang mereka lakukan termasuk bukan hanya menerima bantuan tapi juga bahkan ikut memberi dukungan pada sesama di komunitas difabel. </p>
<p>Studi ini mendukung studi-studi sebelumnya yang menemukan bahwa kalangan difabel memiliki potensi dan berdaya. Studi ini turut membantah stereotip yang sering muncul bahwa kalangan difabel bersifat pasif, apatis, dan melulu dalam posisi menerima bantuan.</p>
<h2>Sumbangan riset kami</h2>
<p>Penelitian kami pada dasarnya menunjukkan beberapa temuan serupa dengan riset sebelumnya, seperti bagaimana pandemi berdampak parah pada pendapatan penyandang difabel, lalu bagaimana pembatasan yang dilakukan selama pandemi juga memperburuk kesehatan mental mereka karena merasa terisolasi. </p>
<p>Namun, secara metodologis dan kerangka pikir, riset kami berusaha melengkapi kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya. </p>
<p>Studi kami dengan sengaja memakai <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2020.1783533">pendekatan model sosial </a> yaitu cara pandang yang melihat disabilitas secara lebih berimbang, dengan tidak melulu melihat disabilitas sebagai kekurangan yang harus diperbaiki atau disembuhkan. </p>
<p>Model sosial ini juga memungkinkan kami melihat lebih jelas bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak-hak dasar yang semestinya terpenuhi. Pendekatan ini melihat penyandang disabilitas yang tidak melulu pasif dan membuat masalah disabilitas dilihat dalam kaitannya yang dinamis dengan masyarakat luas maupun aneka lembaga termasuk lembaga negara.</p>
<p>Melalui pendekatan kualitatif dan perspektif gender, kami mengamati pula pengalaman sehari-hari, dan strategi bertahan penyandang disabilitas (laki-laki maupun perempuan) selama pandemi. </p>
<p>Pendekatan kualitatif, model sosial dan perspektif gender lebih memungkinkan melihat masalah disabilitas secara dinamis dan menekankan pengaruh interaksi sosial termasuk opresi dan peminggiran sosial terhadap kalangan rentan ini. </p>
<p>Pendekatan ini sekaligus memungkinkan kita melihat lebih jelas strategi kalangan difabel untuk bertahan dalam kondisi sulit ini, termasuk bagaimana kalangan perempuan penyandang disabilitas seringkali terdampak lebih parah. </p>
<p>Pandemi <a href="https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/dspd/covid-19-disability.html">memperburuk akses perempuan </a> untuk mendapatkan layanan dasar terkait kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. </p>
<h2>Lalu apa selanjutnya?</h2>
<p>Namun terlepas dari kemampuan para penyandang disabilitas untuk bertahan, banyak responden kami yang menemukan aneka pengalaman kalangan difabel yang menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah masih sangat minim. </p>
<p>Banyak misalnya yang belum menerima bantuan langsung tunai ketika pandemi, termasuk kalangan perempuan penyandang disabilitas.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/424865/original/file-20211005-19-16i9ls1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Seorang penyandang disabilitas mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, Sulawesi Selatan.</span>
<span class="attribution"><span class="source">ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/wsj.</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Salah satu masalahnya bersumber pada pesan yang disampaikan terkait bantuan dana ini tidak ramah pada penyandang disabilitas sehingga tidak sampai ke mereka. </p>
<p>Cara pemerintah mendistribusikan bantuan juga dinilai kurang efektif karena banyak melibatkan pihak ketiga. Selain itu, data penyandang disabilitas juga masih tidak lengkap. </p>
<p>Untuk mengatasi hal ini, riset kami juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah guna memastikan para penyandang difabel tetap mendapatkan hak-hak dasarnya selama pandemi:</p>
<ol>
<li>Memastikan menggunakan metode berkomunikasi yang memungkinkan pesan juga bisa diterima oleh penyandang disabilitas.</li>
<li>Memperluas skema bantuan untuk memastikan orang dengan disabilitas terus mendapatkan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka.</li>
<li>Memperbaiki sistem pendataan penyandang disabilitas. </li>
<li>Berkolaborasi lebih erat dengan organisasi-organisasi yang peduli terhadap isu disabilitas.<br></li>
</ol>
<p>Dengan melaksanakan rekomendasi di atas, pemerintah bisa mendukung upaya pemberdayaan para penyandang disabilitas dengan lebih maksimal selama pandemi.</p>
<p><em>Sahabat-sahabat PerDIK, khususnya Dr. Ishak Salim dan Syarif Ramadhan, dan seluruh pewawancara dan informan berperan penting dalam pelaksanaan riset ini</em>.</p>
<p><em>Para peneliti muda di Center of Excellence for Interdisciplinary and Sustaibality Studies (CEISS),Sekolah Pascsarjana, Universitas Hasanuddin, yaitu Rafika Ramli, Ulil Ahsan, Amanda Priscella, Betrin Natasya membantu menerjemahkan hasil wawancara informan ke dalam Bahasa Inggris dan analisis awal hasil wawancara tersebut.</em> </p>
<p><em>Riset ini didanai oleh pemerintah Australia melalui program PAIR program dari Australia-Indonesia Centre.</em></p>
<p><em>Australia-Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam penerbitan artikel ini</em>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/168388/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Sudirman Nasir menerima dana dari Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Becky Batagol menerima dana dari the Australian Department of Foreign Affairs and Trade and the Australia-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Claire Spivakovsky menerima dana dari Australia-Indonesia Centre</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Muhammad JUNAID menerima dana dari Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Raffaella Cresciani menerima dana dari Australia-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which is funded by the Australian Government.
</span></em></p>Riset terbaru kami menunjukkan bahwa kelompok penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan memiliki beberapa strategi untuk membantu mereka berjuang selama pandemi.Sudirman Nasir, Senior lecturer and researcher at the Faculty of Public Health, Universitas HasanuddinBecky Batagol, Associate Professor of Law, Monash Sustainable Development Institute, Monash UniversityClaire Spivakovsky, Senior Lecturer in Criminology, The University of MelbourneMuhammad JUNAID, Dr/Periset dan pengajar, Universitas HasanuddinRaffaella Cresciani, PhD Candidate in Criminology, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1674452021-09-30T01:34:55Z2021-09-30T01:34:55Z‘Ada masalah yang lebih besar dari pandemi’: riset ungkap pengalaman unik perempuan Tambak Lorok Semarang<p>Indonesia adalah episentrum COVID-19 di Asia Tenggara, dengan lebih dari <a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/">4 juta kasus</a> dan mencatat tingkat kematian tertinggi di dunia.</p>
<p>Namun, bagi perempuan di Tambak Lorok, sebuah desa nelayan kecil di Jawa Tengah, mereka memiliki masalah yang lebih besar daripada pandemi.</p>
<p>Perempuan-perempuan Tambak Lorok memiliki akses air dan akses kebersihan yang terbatas dan menghadapi kebiasaan buang air besar sembarangan yang masih dipraktikkan sebagian masyarakat.</p>
<p>Pandemi mungkin telah mengubah hidup mereka, tetapi tantangan terbesar, menurut mereka, justru adalah banjir rutin yang datang ke daerah pesisir (rob) dan membawa tidak hanya air, bangkai, tapi juga kotoran manusia ke dalam rumah mereka.</p>
<p>Sebuah <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/respons-covid-19/dampak-covid-19-pada-akses-perempuan-terhadap-air-sanitasi-dan-kebersihan-di-masyarakat-pesisir-pelajaran-dari-tambak-lorok-jawa-tengah/?lang=id">proyek penelitian yang didanai oleh The Australia-Indonesia Centre</a> telah mewawancarai perempuan di Tambak Lorok untuk mengetahui kehidupan mereka selama pandemi.</p>
<h2>Apa yang diungkapkan pada penelitian ini?</h2>
<p>November lalu, tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, dan Monash University, Australia, mewawancarai 25 perempuan dari Tambak Lorok untuk mengetahui lebih banyak pengalaman mereka selama pandemi COVID-19.</p>
<p>Kami memilih Tambak Lorok karena kami ingin memahami respons dari warga yang telah bertahun-tahun hidup dengan sulitnya akses air bersih dan sanitasi akibat banjir pesisir selama pandemi.</p>
<p>Tambak Lorok adalah sebuah desa di dekat pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah. Pada awal hingga pertengahan Agustus, provinsi ini <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/18/jawa-tengah-jadi-provinsi-dengan-kenaikan-kasus-%20covid-19-tertinggi-dalam-sepekan-terakhir">menyumbang kasus COVID-19 terbanyak</a>, lebih dari 5.000 kasus aktif sehari, atau hampir seperenam dari total kasus nasional ketika Indonesia sedang menghadapi gelombang kedua COVID-19 yang mematikan.</p>
<p>Terlepas dari pandemi, sebagian besar perempuan mengatakan tantangan terbesar dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah rob: banjir pantai harian yang membawa air ke rumah mereka dan menyebarkan tinja karena adanya kebiasaan buang air besar sembarangan dan sistem selokan yang tidak memadai di desa. <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917301529">Ini semua mengakibatkan banyak penyakit infeksi.</a></p>
<p>Banjir pesisir merupakan masalah di Tambak Lorok selama bertahun-tahun.</p>
<p>Pemerintah <a href="https://pipeline.gihub.org/Project/ProjectDetails/511">berencana</a> mengembangkan jalan tol yang akan berfungsi sebagai tanggul. Pemerintah juga <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2013/12/12/semarang-build-polder-tackle-floods.html">menerapkan sistem polder</a>, yang mengontrol air laut untuk masuk ke <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832015002318?via%3Dihub">dataran yang lebih rendah, melalui serangkaian tanggul atau bendungan</a>.</p>
<p>Mereka juga telah mengembangkan <a href="https://issuu.com/mtnashrullah/docs/rtplp_tambaklorok_issu">rencana ramah lingkungan</a> untuk mengatasi banjir.</p>
<p>Ada pula rencana untuk melaksanakan program nasional yang disebut <a href="http://stbm.kemkes.go.id/">Sanitasi Total Masyarakat</a> untuk menghentikan orang buang air besar di tempat terbuka.</p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/o5j99wkMmsQ?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</figure>
<p>Namun banjir tetap tak terbendung.</p>
<p>“Banjir datang dengan kotoran, limbah dan lumpur […] kadang-kadang juga tinja […] Apakah Anda bisa bayangkan hidup dengan kotoran orang lain yang mengambang di dalam rumah kita?” ujar Nila (bukan nama sebenarnya) dalam sebuah wawancara.</p>
<h2>Kemudian pandemi datang</h2>
<p>Untuk beberapa hal, dampak banjir di Tambak Lorok diperparah oleh pandemi.</p>
<p>Pandemi menyebabkan sebagian besar perempuan Tambak Lorok kehilangan pendapatan.</p>
<p>Banyak dari mereka merupakan istri nelayan, atau menjalankan bisnis yang berhubungan dengan penangkapan ikan. Sedangkan di seluruh dunia, industri perikanan telah terkena dampak besar oleh pembatasan transportasi yang disebabkan oleh pandemi. Akses terhadap pasar juga terbatas dan permintaan juga turun akibat kebijakan <em>lockdown</em>.</p>
<p>Banyak keluarga di Tambak Lorok membeli air minum dan membayar air sumur bor untuk mandi, mencuci, dan bebersih. Pandemi membuat banyak orang harus mencari air minum yang lebih murah atau beralih ke cara lain yaitu merebus air sumur mereka.</p>
<p>Beberapa perempuan memilih untuk mengambil pekerjaan sambilan karena suami mereka kehilangan pendapatan selama pandemi.</p>
<p>Hal ini berpotensi menambah beban perempuan yang biasanya bertanggung jawab atas penyediaan air bersin di rumah, membersihkan rumah, dan mendidik orang sekitar tentang pentingnya kebersihan.</p>
<p>Bagi para perempuan yang kami wawancarai, merawat dan melindungi keluarga mereka dari COVID-19 adalah peran utama yang harus mereka lakukan.</p>
<p>Di sebagian besar keluarga, perempuanlah yang bertanggung jawab untuk membuat atau membeli dan mencuci masker. Mereka juga memelihara tempat cuci tangan, mencuci pakaian ekstra sehingga setiap orang memiliki pakaian bersih ketika mereka kembali ke rumah, menjaga anak-anak di rumah, dan mengingatkan anggota keluarga untuk memakai masker dan mencuci tangan.</p>
<p>Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian lain yang menunjukkan bagaimana perempuan memikul beban terberat di rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan melakukan <a href="https://data.unwomen.org/publications/whose-%20perawatan-waktu-perawatan-tidak-dibayar-dan-pekerjaan-domestik-selama-covid-19">pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar</a></p>
<p>Laporan kami menemukan bahwa pandemi memiliki beberapa dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat pada air, sanitasi, dan kebersihan.</p>
<p>Hal tersebut termasuk pembuatan tempat cuci tangan di luar rumah dan pemberian bantuan dan kebutuhan dasar oleh pemerintah dan lembaga masyarakat selama pandemi.</p>
<h2>Perlu lebih banyak upaya untuk mengendalikan rob</h2>
<p>Sudah ada beberapa upaya dari berbagai lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil untuk menanggapi pandemi di Tambak Lorok.</p>
<p>Distribusi paket bantuan sosial berupa bahan baku pokok, cairan pembersih tangan, dan bantuan tunai diberikan ke 16 kabupaten di Kota Semarang, khususnya Semarang Utara (tempat Tambak Lorok berada). Sekitar 20% rumah tangga berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta (US$70,60) per bulan mendapatkan bantuan ini.</p>
<p>Namun, warga Tambak Lorok sudah menunggu lama aksi dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir di pesisir pantai.</p>
<p>Mereka hanya berharap besarnya upaya yang telah dikerahkan untuk menghadapi pandemi ini juga dapat diterapkan pada rob sehingga mereka tidak lagi harus bangun hanya untuk melihat kotoran orang lain yang mengambang di rumah mereka.</p>
<hr>
<p><em>Penelitian ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui program PAIR yang difasilitasi oleh Australia-Indonesia Centre (AIC).</em></p>
<p><em>Australia-Indonesia Centre (AIC) mendukung The Conversation Indonesia (TCID) dalam penerbitan artikel ini.</em></p>
<hr>
<p><em>Rachel Noorajavi menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/167445/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wigke Capri menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Anastasia Imelda Cahyaningrum Anastasia Imelda Cahyaningrum menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Dias Prasongko menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Krisanti Dinda menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Naomi Francis menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which is funded by the Australian Government.</span></em></p>Perempuan Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah menunjukkan reaksi yang unik dalam hadapi pandemi.Wigke Capri, Staf Pengajar dan Peneliti , Universitas Gadjah Mada Anastasia Imelda Cahyaningrum, Researcher, Universitas Gadjah Mada Dias Prasongko, Researcher for Research Centre for Politics and Government (PolGov), Universitas Gadjah Mada Krisanti Dinda, Researcher and Program Manager for APMA Global Campus of Human Rights (Indonesia Representative), Universitas Gadjah Mada Naomi Francis, Research Fellow in WASH, gender and social inclusion, Monash UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1670442021-09-30T01:34:23Z2021-09-30T01:34:23ZStaying afloat: research discovers women’s unique views of COVID-19 in an Indonesian fishing village<p>Indonesia is the epicentre of COVID-19 in Southeast Asia, recording more than <a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/">4 million cases</a> with among the highest fatality rates in the world. </p>
<p>But for female residents in Tambak Lorok, a small Indonesian fishing village in Central Java where access to water and hygiene is difficult and open defecation is common, they have a bigger problem than the pandemic.</p>
<p>The pandemic may have changed their lives but their greatest challenge, they argue, is still the daily coastal flooding, locally called rob, which brings water, detritus and human faeces into their homes.</p>
<p>A research project funded by The Australia-Indonesia Centre <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/the-impact-of-covid-19-on-womens-access-to-water-sanitation-and-hygiene-in-coastal-communities-lessons-from-tambak-lorok-central-java/">has gathered</a> the perspectives of female residents in Tambak Lorok on dealing with the pandemic.</p>
<h2>What did the research reveal?</h2>
<p>Last November, a research team from the University of Gadjah Mada, Indonesia, and Monash University, Australia, interviewed 25 women from Tambak Lorok to learn more about their experiences of the COVID-19 pandemic. </p>
<p>We chose Tambak Lorok because we would like to understand the pandemic response of residents who have for years been living with difficult access to clear water and sanitation due to coastal flooding. </p>
<p>Tambak Lorok is a village near Tanjung Emas harbour, Central Java. In early to mid August, the province <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/18/jawa-tengah-jadi-provinsi-dengan-kenaikan-kasus-covid-19-tertinggi-dalam-sepekan-terakhir">contributed the most COVID-19 cases</a>, more than 5,000 active cases a day, or almost a sixth of the national total, when the country was facing the deadly second wave of COVID-19.</p>
<p>Despite the pandemic, most of the women said the greatest challenge to their daily lives was still rob: the daily coastal flooding that brings water into their houses and spreads faeces as a result of open defecation and inadequate sewage in the village. This all leads to <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917301529">infections</a>. </p>
<p>Coastal flooding is a long-term issue in Tambak Lorok. </p>
<p>The government <a href="https://pipeline.gihub.org/Project/ProjectDetails/511">plans</a> to develop a toll road that will serve as a tidal embankment. It has also <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2013/12/12/semarang-build-polder-tackle-floods.html">applied a polder system</a>, which controls sea water entering the <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832015002318?via%3Dihub">low-lying land area through a series of dykes or embankments</a>.</p>
<p>It has also developed an <a href="https://issuu.com/mtnashrullah/docs/rtplp_tambaklorok_issu">environmental action plan</a> to address the flooding. </p>
<p>There are plans, too, to implement a national program called <a href="http://stbm.kemkes.go.id/">Community-based Total Sanition</a> to stop people from defecating outdoors.</p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/o5j99wkMmsQ?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</figure>
<p>Yet the flooding remains unstoppable. </p>
<p>“The flooding comes with dirt, waste and mud […] sometimes with poo […] Can you imagine having someone else’s poop floating in your house?” said Nila (not a real name) in an interview.</p>
<h2>Then the pandemic came</h2>
<p>In some ways, the impacts of the flooding in Tambak Lorok were made worse by the pandemic.</p>
<p>The main impact of the pandemic for the families of the women in Tambak Lorok was a loss of income. </p>
<p>Many are fishermen’s wives or run businesses associated with fishing. This industry has been impacted worldwide by transport restrictions, reduced access to markets and lower demand from restaurants due to lockdowns. </p>
<p>Many families in Tambak Lorok buy their drinking water and pay for piped artesian well water for bathing, washing and cleaning. The pandemic has meant many have had to source cheaper drinking water or switch to boiling their well water instead. </p>
<p>Several women reported taking on extra paid work to make up for their husband’s loss of income during the pandemic.</p>
<p>This potentially places an extra burden on women who are normally responsible for their family’s access to water, cleaning the home and reminding everyone about good hygiene.</p>
<p>For the women we spoke to, caring for and protecting their family from COVID-19 is a central role. </p>
<p>In most families, it is women who are responsible for making or buying and washing masks, maintaining handwashing stations, doing extra laundry so everyone has clean clothes when they return home, keeping children at home and reminding family members to wear a mask and wash their hands. </p>
<p>The findings are in line with various other studies that show how women carry the heaviest burden at home to reduce the spread of COVID-19 by carrying out <a href="https://data.unwomen.org/publications/whose-time-care-unpaid-care-and-domestic-work-during-covid-19">unpaid household chores</a></p>
<p>Our report has found the pandemic has had some positive impacts on access to water, sanitation and hygiene. </p>
<p>This includes the creation of handwashing stations outside homes and the provision of aid and basic necessities by government and community institutions during the pandemic.</p>
<h2>More efforts need to control rob</h2>
<p>There have been several efforts to respond to the pandemic by different levels of government responsible for Tambak Lorok, as well as civil society organisations. </p>
<p>Social relief packages of food, sanitiser and cash transfers were provided to all 16 districts of Semarang City, in particular to North Semarang (where Tambak Lorok is located) where about 20% of households earn less than Rp 1 million (US$70.60) per month. </p>
<p>However, the residents of Tambak Lorok have been waiting a long time for the government to take effective action on the issue of coastal flooding. </p>
<p>They just hope the scale of effort applied to the pandemic can also be applied to rob so they no longer have to wake up to other people’s faeces floating through their homes.</p>
<hr>
<p><em>This research is funded by the Australian Government through the PAIR program facilitated by the Australia-Indonesia Centre (AIC).</em></p>
<p><em>The Australia-Indonesia Centre (AIC) supports The Conversation Indonesia (TCID) in the publication of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/167044/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wigke Capri menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Anastasia Imelda Cahyaningrum menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Dias Prasongko menerima dana dari The Australia-Indonesia Centre dan DFAT Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Krisanti Dinda menerima dana dari Australia Indonesia Centre (AIC) dan DFAT Australia</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Naomi Francis menerima dana dari Australia Indonesia Council and DFAT</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which is funded by the Australian Government.</span></em></p>Female residents of Indonesian fishing village Tambak Lorok show a unique response in dealing with the pandemic.Wigke Capri, Staf Pengajar dan Peneliti , Universitas Gadjah Mada Anastasia Imelda Cahyaningrum, Researcher, Universitas Gadjah Mada Dias Prasongko, Researcher for Research Centre for Politics and Government (PolGov), Universitas Gadjah Mada Krisanti Dinda, Researcher and Program Manager for APMA Global Campus of Human Rights (Indonesia Representative), Universitas Gadjah Mada Naomi Francis, Research Fellow in WASH, gender and social inclusion, Monash UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1674412021-09-08T05:02:34Z2021-09-08T05:02:34ZTanpa turis di Indonesia; perempuan, pemuda, dan pekerja berpendidikan rendah kehilangan pekerjaan besar-besaran<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/419727/original/file-20210907-25-8g1ijl.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C1%2C700%2C464&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Industri pariwisata Bali sangat terdampak pandemi COVID-19.</span> <span class="attribution"><span class="source">ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj</span></span></figcaption></figure><p>Pandemi COVID-19 telah menghentikan berbagai aktivitas di dunia. Industri pariwisata merugi, terdampak pembatasan perjalanan dan pengendalian mobilitas perbatasan antardaerah yang dirancang untuk mengurangi kontak antar manusia. </p>
<p>Pariwisata Indonesia secara khusus sangat terpukul. Pada 2020, jumlah pengunjung mancanegara turun sebanyak <a href="https://www.bps.go.id/publication/2021/06/30/ddea1823bc9cd63789d51b05/international-visitor-arrival-statistics-2020.htm">75%</a> dan perjalanan domestik turun setengahnya. Bisnis pariwisata akhirnya tidak memiliki pilihan lain, selain mengurangi jam kerja, memberhentikan karyawan, dan menerapkan pemotongan gaji.</p>
<p>Kami <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/respons-covid-19/jalan-menuju-pemulihan-menilai-risiko-pekerjaan-dan-dampaknya-terhadap-pariwisata-industri-yang-paling-terpukul-pandemi-di-indonesia/?lang=id">mempelajari</a> dampak COVID-19 terhadap pekerja dan bisnis di industri pariwisata Indonesia. Kami menemukan keruntuhan industri pariwisata, sektor penting dalam ekonomi di Asia Tenggara, sangat berdampak pada perempuan, pemuda, dan pekerja berpendidikan rendah.</p>
<h2>Siapa yang paling berisiko?</h2>
<p>Sebelum COVID-19 melanda, bisnis pariwisata menyumbang 5,7% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.</p>
<p>Dengan adanya COVID-19, dalam rentang Januari hingga September 2020, kerugian industri pariwisata diperkirakan berjumlah Rp 202 triliun (US$ 14 miliar). Saat ini anjloknya sektor pariwisata telah membuat Indonesia kehilangan 1,7% PDB, sebesar Rp 272,9 triliun. </p>
<p>Ini mengancam 3,4 juta pekerjaan (2,6% dari tenaga kerja nasional).</p>
<p>Bali mengalami pukulan terberat, kehilangan 32% pekerjaan, atau sama halnya dengan satu dari setiap tiga pekerjaan yang ada. Ini berarti sekitar 820.000 orang memiliki risiko tinggi kehilangan pekerjaan.</p>
<p>Kepulauan Riau dan Yogyakarta masing-masing kehilangan 11% pekerjaan, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat (8%).</p>
<p>Sekitar 1,63 juta perempuan, 755.000 pekerja muda berusia 15-27 tahun, 1,12 juta orang berpendidikan rendah, dan 541.000 orang dengan pendapatan kurang dari Rp 1 juta per bulan termasuk yang terkena dampak di seluruh Indonesia. Ini setara dengan 3,1% adalah pekerja perempuan, 2,7% pekerja muda, 3,1% adalah pekerja berpendidikan rendah, dan 2,3% adalah pekerja berpenghasilan rendah.</p>
<p>Banyak perempuan yang bekerja sebagai wirausahawan di bidang pariwisata. Mereka terlibat dalam usaha kecil dan informal seperti membuka restoran, penjual oleh-oleh, dan pemandu wisata.</p>
<p>Pekerjaan pariwisata yang dilakukan oleh pemuda, pekerja berpendidikan rendah, atau berpenghasilan rendah termasuk jasa foto di tempat, tukang ojek, pramusaji, pemandu wisata, penyedia penyewaan peralatan pariwisata, dan petugas kebersihan.</p>
<p>Masing-masing kelompok dan wilayah yang terkena dampak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh kemampuan pekerja mempertahankan pekerjaannya, dan jika tidak mampu, apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru dengan cepat demi mempertahankan pendapatan yang stabil.</p>
<p>Dalam situasi seperti ini, daerah dengan fokus pariwisata yang kuat sebelum COVID-19, seperti Bali dan Yogyakarta, akan kesulitan menyediakan lapangan kerja baru.</p>
<p>Demikian pula, orang-orang yang memiliki pekerjaan di sektor-sektor yang menghadapi pengangguran tinggi (seperti perhotelan, ritel, dan transportasi) akan sulit menemukan pekerjaan baru karena persaingan yang ketat di antara orang-orang dengan keahlian yang sama.</p>
<p>Akibat hilangnya pekerjaan pariwisata pada 2020, pekerja perempuan di Yogyakarta dan Bali, pekerja usia muda di Bali, karyawan berpenghasilan rendah di Kepulauan Riau dan Jakarta, serta pekerja berpendidikan rendah di Nusa Tenggara Barat menghadapi tingkat pengangguran lebih dari 10%.</p>
<p>Pola pekerjaan pariwisata seperti ini menunjukkan pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung pekerja perempuan dan pengembangan pemuda di provinsi yang memiliki pertumbuhan pariwisata yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyediakan pekerjaan bagi pekerja berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah di daerah miskin.</p>
<p>Pandemi telah menghancurkan banyak peluang bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial tidak seberapa.</p>
<h2>Apa selanjutnya?</h2>
<p>Bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Kementerian Keuangan Indonesia, kami melakukan penelitian ini untuk memberikan bukti kepada pemerintah untuk mengembangkan paket stimulus.</p>
<p>Ini penting karena, bahkan dengan vaksin, dampak finansial dari pandemi akan terus berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.</p>
<p>Untuk memutus lingkaran setan ini, pemerintah perlu menyalurkan langkah-langkah mitigasi yang cepat dan signifikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.</p>
<p>Kami merekomendasikan agar pemerintah pusat mengarahkan pendanaan pusat ke daerah untuk membantu kompensasi upah, pelatihan keterampilan, atau relokasi pekerjaan. Tindakan tersebut juga perlu didukung dengan pemberian pinjaman berbunga rendah dan keringanan pajak untuk usaha pariwisata kecil dan menengah di provinsi-provinsi yang paling terkena dampak.</p>
<p>Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk mempromosikan strategi mendorong perjalanan domestik untuk mengisi kamar-kamar hotel dan kursi-kursi pesawat yang kosong di destinasi yang semula mengandalkan pasar internasional.</p>
<p>Bagi individu yang memiliki dana untuk dibelanjakan, dukungan terbaik untuk pemulihan kerugian ini adalah dengan mulai berwisata kembali saat kondisi sudah terbilang aman, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.</p>
<p>Mengunjungi destinasi lokal dan membelanjakan uang di usaha pariwisata kecil dan menengah akan membantu membangun kembali pekerjaan bagi kaum muda, perempuan, dan pekerja berpendidikan rendah.</p>
<hr>
<p><em>Penelitian ini didanai oleh pemerintah Australia melalui program PAIR yang difasilitasi oleh Australia-Indonesia Centre (AIC).</em></p>
<p><em>Australia-Indonesia Centre (AIC) mendukung The Conversation Indonesia (TCID) dalam penerbitan artikel ini.</em></p>
<hr>
<p><em>Rachel Noorajavi menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/167441/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Penulis menyatakan bahwa penelitian ini didanai oleh Australia-Indonesia Centre, Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) - Small and Rapid Research Grants.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Penulis menyatakan bahwa pelitian ini didanai oleh AICPAIR 2020</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Penulis menyatakan bahwa penelitian ini didanai oleh the Australia-Indonesia Centre melalui program Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) - Small Rapid Research Grant.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Penulis menyatakan bahwa penelitian ini didanai oleh the Australia-Indonesia Centre, Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) - Small and Rapid Research Grants.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Penulis menyatakan bahwa penelitian ini didanai oleh SRR grants - AICPAIR Project in 2020</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown terafiliasi dengan the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Start-upnya, Bisnis Asia, menerima dana pemerintah Australia untuk penelitian investasi asing yang bekerja sama dengan CIPS Indonesia. Dia bekerja untuk The Australia-Indonesia Centre, yang didanai oleh Pemerintah Australia.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott terafiliasi dengan The Australia-Indonesia Centre. Ia menerima dana dari Pemerintah Australia. </span></em></p>Pandemi COVID-19 telah menghancurkan banyak peluang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial.Ya-Yen Sun, Senior Lecturer, The University of QueenslandFutu Faturay, Policy analyst, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RIIlmiawan Auwalin, Associate lecturer, Universitas AirlanggaJie Wang, Senior Lecturer, The University of QueenslandLintje Sie, Data Analyst, The University of QueenslandLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1657582021-09-08T05:02:08Z2021-09-08T05:02:08ZWomen, youth and low-education workers bear the worst job losses in Indonesia when there are no tourists<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/419213/original/file-20210903-24052-8giz01.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=1%2C0%2C697%2C465&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Bali's tourism industry is one of the hardest hit by COVID-19 travel restrictions. </span> <span class="attribution"><span class="source">ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj</span></span></figcaption></figure><p>The COVID-19 pandemic has brought the world to a standstill, hurting the tourism industry due to travel restrictions and border control measures designed to reduce contact between people. </p>
<p>Indonesia has been hit particularly hard. In 2020, the number of international visitors dropped by <a href="https://www.bps.go.id/publication/2021/06/30/ddea1823bc9cd63789d51b05/international-visitor-arrival-statistics-2020.htm">75%</a> and domestic trips were halved. Tourism businesses have had no choice but to reduce business hours, lay off employees and implement pay cuts.</p>
<p>We <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/road-to-recovery-assessing-job-risk-and-the-impact-on-the-most-vulnerable-in-indonesias-pandemic-hit-tourism-industry/">studied</a> the impact of COVID-19 on workers and businesses in the tourism industry in Indonesia. We found the collapse of the industry, a key sector in Southeast Asia’s largest economy, disproportionately affected women, youth and low-education workers. </p>
<h2>Who is most at risk?</h2>
<p>Before COVID, tourism accounted for 5.7% of Indonesia’s GDP. </p>
<p>With COVID-19, the tourism industry’s revenue loss is estimated at Rp 202 trillion (US$14 billion) from January to September 2020. In this time the contraction of tourism has cost the country Rp 272.9 trillion in lost GDP (1.7%).</p>
<p>This placed 3.4 million jobs at risk (2.6% of the national loss of workforce). </p>
<p>Bali suffered the hardest blow, losing 32% of jobs, or one in every three jobs. This translates to around 820,000 workers at high job risk. </p>
<p>Riau Islands and Yogyakarta each lost 11% of jobs, followed by Nusa Tenggara Barat (8%).</p>
<p>Around 1.63 million women, 755,000 youth employees (aged 15-27), 1.12 million people with low education, and 541,000 people with income less than Rp 1 million per month are among those affected across Indonesia. This translates to 3.1% of female workers, 2.7% of youth employees, 3.1% of low-education workers and 2.3% of low-income workers. </p>
<p>Many women are tourism entrepreneurs. They are involved in small and informal businesses such as running shops, restaurants, massage parlours and tourism guides. Related tourism jobs performed by youth, low-education or low-income workers include photographers (on the spot), motorcycle taxi drivers, waiters, tour guides, tourism equipment rental providers and cleaners. </p>
<p>The vulnerability of each group and the areas that are impacted vary. It’s influenced by whether workers can keep their jobs and, if not, whether they can secure a new position quickly to maintain a stable inflow of income. </p>
<p>In the current situation, regions with a strong focus on tourism before COVID-19, such as Bali and Yogyakarta, would struggle to provide new employment opportunities. </p>
<p>Similarly, people who have jobs in sectors that face high unemployment (such as hospitality, retail and transport) would find it difficult to find new occupations due to fierce competition among people with similar skill sets. </p>
<p>As a result of tourism losses in 2020, female workers in Yogyakarta and Bali, youth staff in Bali, low-income employees in Riau Island and Jakarta, as well as low-education workers in Nusa Tenggara Barat face more than 10% unemployment rates. </p>
<p>This job pattern shows how important tourism is to support female entrepreneurs and youth development in high-tourism growth provinces. It also shows the need to provide jobs for low-education and low-income workers in poor regions. </p>
<p>The pandemic has decimated many opportunities for those who were already financially disadvantaged. </p>
<h2>What’s next</h2>
<p>We carried out this research in collaboration with the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance Indonesia, to provide policymakers with evidence for developing stimulus packages. </p>
<p>This is important because, even with vaccines, the financial impact of the pandemic will continue to impact poor and vulnerable communities. </p>
<p>To break this vicious cycle, the government needs to channel swift and significant mitigation measures to the most needy communities. </p>
<p>We recommend that the national government direct central funding to the regional level to assist with wage compensation, skill training or job relocation. It should also provide low-interest loans and tax relief to small and medium tourism enterprises in the most affected provinces. </p>
<p>We also recommend that the government promote a “domestic-led” travel strategy to fill the empty rooms and seats in destinations that originally relied on international markets. For individuals who have funds to spend, the best support for recovery is to travel again when it is safe, while following the health safety protocols. </p>
<p>Choosing local destinations and patronising small and medium tourism enterprises where possible will help to rebuild jobs for youth, women and low-education workers. </p>
<hr>
<p>_This research is funded by the Australian government through the PAIR program facilitated by the Australia-Indonesia Centre (AIC).</p>
<p>_The Australia-Indonesia Centre (AIC) supports The Conversation Indonesia (TCID) in the publication of this article.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/165758/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>This study was funded by Australia-Indonesia Centre, Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) - Small and Rapid Research Grants.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>The author acknowledged this study was funded by AICPAIR 2020</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Studi ini didukung dana dari the Australia-Indonesia Centre melalui program Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) - Small Rapid Research Grant.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>The author acknowledged that this study was funded under SRR grants - AICPAIR Project in 2020</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which receives funding from the Australian Government.</span></em></p>The COVID-19 pandemic has decimated many opportunities for those who were already financially disadvantaged.Ya-Yen Sun, Senior Lecturer, The University of QueenslandFutu Faturay, Policy analyst, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RIIlmiawan Auwalin, Associate lecturer, Universitas AirlanggaJie Wang, Senior Lecturer, The University of QueenslandLintje Sie, Data Analyst, The University of QueenslandLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1658972021-08-18T06:47:38Z2021-08-18T06:47:38ZHow Indonesian young creative workers in Yogyakarta stay productive amid the pandemic<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/416286/original/file-20210816-23-1o44o5i.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption"></span> <span class="attribution"><span class="license">Author provided</span></span></figcaption></figure><p>Danastri Rizqi Nabilah, a filmmaker from Yogyakarta – a city in Indonesia known for its education and art – has no choice but to sell snacks after losing up to 40% of her income during the pandemic.</p>
<p>The 29-year-old usually travels between Yogyakarta and Jakarta, Indonesia’s capital, for a number of projects. However, COVID-19 has forced her to stay in her home town.</p>
<p>“I received an offer from a film producer. Of course I accepted. But now I have to tend to my small catering business too,” she said when we interviewed her last October.</p>
<p>Danastri is one of <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1221592/faktor-penyebab-pertumbuhan-industri-kreatif-di-yogya-tinggi">172,000 creative workers in Yogyakarta</a> who have had to seek alternative sources of income to make ends meet and continue their artistic endeavours.</p>
<p>The pandemic has battered the arts and culture sector in Indonesia. Many producers and organizers have been forced to cancel events, concerts and movie releases.</p>
<p>A recent <a href="https://www.sindikasi.org/wp-content/uploads/SurveyFreelanceCovid_Content_200415.pdf">survey</a> by the Jakarta-based creative workers’ collective, SINDIKASI, shows nearly half (42%) of 144 respondents have had to rely on their personal savings to get by, while 22% have had to borrow money from friends and family.</p>
<p>In <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/young-people/creative-economy-how-young-creative-workers-in-yogyakarta-are-dealing-with-covid-19">our latest research</a>, we sought to understand how the pandemic has impacted young creative workers who make up around 18% of the total number of people working in Indonesia’s creative sector. The economic contribution of this sector amounted to <a href="https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1598879701_BUKU_BEKRAF_28-8-2020.pdf">nearly 5% of the country’s Gross Domestic Product (GDP) in 2019</a>.</p>
<p>The study was done in Yogyakarta, home to the largest community of creative workers in Indonesia. The province contributed Rp 3.3 trillion (around US$208 million) to the national economy in 2016 – the largest among the country’s many provinces.</p>
<p>We found a combination of many factors determine how these creative workers in Yogyakarta respond to the pandemic. These factors include demographic background, social class, network and artistic capabilities. </p>
<p>In turn, these factors help the creative workers seek the best strategies to stay productive in these turbulent times.</p>
<h2>Turbulent times in Yogyakarta</h2>
<p>Our team conducted in-depth interviews with 30 young workers in Yogyakarta from a number of creative fields such as film, dance, photography, fashion, music and theatre.</p>
<p>Due to COVID-19, we selected informants and held all focus group discussions online.</p>
<p>These interviews and discussions were held in October 2020, so the study captures the conditions in Yogyakarta after eight months of the pandemic.</p>
<p>We found the coping strategies of these creative workers vary.</p>
<p>Some were caught off guard by the pandemic and forced to postpone their plans and projects. Some even developed signs of social anxiety and are still reeling from the effects of lockdowns and social restrictions. </p>
<p>Others chose to remain patient and observe how the industry will adapt, while relying on their personal savings to cover daily expenses. The rest found new sources of income and business opportunities.</p>
<p>We found a number of factors affected which of these responses were taken by Yogyakarta’s diverse community of young artists. These factors included their social class, artistic skills and professional networks.</p>
<p>As their incomes have shrunk while their savings remain limited, a large chunk of our informants have had to try their luck in other sectors to survive during the pandemic.</p>
<p>Meyda Bestari (27), a producer for a small puppet theatre group in Yogyakarta, has had to work as a translator and web consultant to scrape by. Her husband Rangga, who also studies theatre in the Indonesian Institute of the Arts in Yogyakarta, on the other hand, is growing a gecko-breeding business, which has saved them financially.</p>
<p>This is also what Danastri experienced. However, despite the many limitations imposed by the pandemic, Danastri is able to stay productive as she has access to a solid network of some of the best filmmaking communities in Jakarta and Yogyakarta. This allows her to continue working on a number of productions.</p>
<p>Professional connections with other artists determine what options these young creative workers have to continue working on projects during the pandemic.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Irwanda Putra (24) is a professional dancer involved in this study. In March 2021, Irwanda performed his solo composition in the 8x3 Festival held by the research team.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Documentation of the Youth Studies Centre, Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta.</span></span>
</figcaption>
</figure>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/ObO_vq472v8?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Irwanda’s performance in the 8x3 Festival.</span></figcaption>
</figure>
<p>Agni Tirta (35), a filmmaker based in Yogyakarta, is the founder of the <a href="https://belantara-films.business.site/">Belantara Film</a> production house and also the head of the Yogyakarta Filmmakers’ Community (<a href="https://paguyubanfilmmakerjogja.wordpress.com/"><em>Paguyuban Filmmaker Jogja</em></a>, or PFJ)</p>
<p>During the pandemic, Agni says they have lost a number of jobs. However, their years of relations with officials in the city’s Department of Culture has helped them find new work opportunities.</p>
<p>With the PFJ, Agni managed to arrange funding from the department to support filmmakers in Yogyakarta during the pandemic.</p>
<p>Agni’s extensive experience in Yogyakarta’s filmmaking scene has helped him build the network and reputation needed to get by in challenging times.</p>
<p>However, the story of Yogyakarta-based musician Adrian Muhammad (31) paints a different picture and proves that just having musical capabilities may not be enough.</p>
<p>Adrian is part of a well-known orchestra in Jakarta, but he was forced to return to his home town after all his shows and projects were cancelled.</p>
<p>Despite his proven skills as a musician, Adrian now has to start from the bottom again in Yogyakarta. He does not have a solid professional network of artists, as is the case with Agni and Danastri.</p>
<p>While looking for opportunities, the father of two even dipped his toes in a number of attempts at business, including selling frozen food and used cars.</p>
<p>However, his instinct for music leads him to come up with fresh artistic ideas from time to time. </p>
<p>“I have plans to compose songs for children […] such as [the famous Indonesian children’s song] <em>Naik-Naik ke Puncak Gunung</em>, and collaborate with other artists who can make animations,” he said.</p>
<h2>Is there hope ahead?</h2>
<p>From the findings above, we conclude that young creative workers in Yogyakarta possess a strong drive to get through the pandemic. With all the limitations due to social restrictions, they have still managed to adapt to challenges in their respective fields.</p>
<p>Some have even successfully created new strategies to stay productive during the pandemic.</p>
<p>However, the stories we gathered from these creative workers show a need for the government to better support Indonesian artists.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">This creative exhibition is part of the 8X3 Festival. The event is a collaboration between the research team and young creative workers involved in this study.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Documentation of the Youth Studies Centre, Universitas Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta.</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>From their experiences, we note the urgency of sustaining various collectives that can help young creative workers stay connected with not only each other but also national and global stakeholders in the creative economy.</p>
<p>These <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Collective">collectives</a> include but are not limited to groups of individuals who work together, share connections and collaborate on projects.</p>
<p>Establishing sustainable collectives will help young creative workers by tapping into the network and artistic assets of its members, particularly in challenging times such as the COVID-19 pandemic.</p>
<p>Young creative workers can use these collectives to better communicate and share information on jobs and project opportunities. They can access its members’ digital talents – something that has grown in importance as the economy becomes increasingly online. Collectives can also drive artists to keep innovating and finding new ways to show their art.</p>
<p>We hope that, through these initiatives, Yogyakarta can be a site for a pilot project to create a sustainable creative ecosystem. </p>
<hr>
<p><em>This research is funded by the Australian government through the <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">PAIR program</a> facilitated by the Australia-Indonesia Centre (AIC)</em>.</p>
<p><em>The Australia-Indonesia Centre (AIC) supports The Conversation Indonesia (TCID) in the publication of this article</em>.</p>
<p><em>The article has been updated to correct the name of one of the respondents. It should be Danastri Rizqi Nabilah, and not Danastri Rizky Nabilah as previously stated.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/165897/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Oki Rahadianto Sutopo receives funding from the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Annisa R. Beta receives funding from the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Ariane Utomo receives funding from the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Gregorius Wibawanto receives funding from the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Novi Kurnia receives funding from the Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.
</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which receives funding from the Australian Government.</span></em></p>The pandemic has battered the arts and culture sector in Indonesia. Many producers and organizers have been forced to cancel events, concerts and movie releases.Oki Rahadianto Sutopo, Executive Director of Youth Studies Centre, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada Annisa R. Beta, Lecturer in Cultural Studies, School of Culture and Communication, Faculty of Arts, The University of MelbourneAriane Utomo, Lecturer in Demography and Population Geography, School of Geography, Earth and Atmospheric Sciences, Faculty of Science, The University of MelbourneGregorius Ragil Wibawanto, Lecturer at Department of Sociology, Fisipol UGM., Universitas Gadjah Mada Novi Kurnia, Associate Professor, Department of Communication Science, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1656272021-08-18T06:42:46Z2021-08-18T06:42:46ZBagaimana pekerja kreatif muda di Yogyakarta tetap produktif pada masa pandemi<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/415410/original/file-20210810-17-1g3c4jc.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Eko</span> </figcaption></figure><p>Danastri Rizqi Nabilah, pembuat film dari Yogyakarta, harus banting setir berjualan kue karena kehilangan pendapatannya hingga 40% selama pandemi.</p>
<p>Biasanya perempuan berusia 29 tahun tersebut melaju Yogyakarta dan Jakarta untuk beberapa proyek, tapi pandemi membuatnya harus tetap tinggal di Yogyakarta. </p>
<p>“Saya mendapat tawaran dari seorang produser film, tentu saja saya menerimanya, tapi saya menjalankan usaha kecil katering juga,” kata dia ketika diwawancarai awal Oktober tahun lalu. </p>
<p>Danastri adalah satu dari <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1221592/faktor-penyebab-pertumbuhan-industri-kreatif-di-yogya-tinggi">172.000 pekerja kreatif di Yogyakarta</a> yang harus menemukan strategi baru untuk bertahan selama pandemi agar bisa tetap menyalurkan jiwa keseniannya. </p>
<p>Pandemi telah membuat sektor kesenian dan kebudayaan di Indonesia keok karena banyak acara pertunjukan, konser, dan pemutaran film harus dibatalkan. </p>
<p>Sebuah survei terbaru <a href="https://www.sindikasi.org/wp-content/uploads/SurveyFreelanceCovid_Content_200415.pdf">dari SINDIKASI, wadah kolektif bagi pekerja media dan kreatif termasuk seniman,</a> menunjukkan bahwa hampir setengahnya (42%) dari responden dari 144 responden harus bergantung pada tabungan untuk bertahan hidup dan 22% harus meminjam uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p>
<p>Riset terbaru kami <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/kaum-muda/ekonomi-kreatif-melihat-bagaimana-pekerja-kreatif-muda-di-yogyakarta-menghadapi-covid-19/?lang=id">mengamati </a>bagaimana pandemi berdampak pada pekerja kreatif muda yang jumlahnya mencapai 18% dari total pekerja yang berkontribusi pada sektor ekonomi kreatif Indonesia. Nilai sektor ekonomi kreatif mencapai <a href="https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1598879701_BUKU_BEKRAF_28-8-2020.pdf">hampir 5% dari jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2019.</a></p>
<p>Kami melakukan riset di Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Budaya dengan jumlah pekerja kreatif yang paling banyak di Indonesia. Yogyakarta sendiri telah menyumbang <a href="https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1589841802_Data_Statistik_Hasil_Survei_Ekraf_2016_pdf.pdf">Rp 3,3 triliun untuk ekonomi nasional pada 2016</a>. Angka ini tertinggi dibanding dengan provinsi lainnya. </p>
<p>Riset kami menemukan bahwa persilangan berbagai faktor seperti latar belakang demografis, kelas sosial, jaringan, dan keterampilan berkesenian masing-masing individu menentukan bagaimana respons pekerja kreatif muda di Yogyakarta.</p>
<p>Faktor-faktor tersebut juga membantu mereka dalam menyusun strategi untuk terus produktif selama pandemi.</p>
<h2>Tentang riset dan temuannya</h2>
<p>Kami wawancara secara mendalam 30 pekerja kreatif muda di Yogyakarta yang mewakili beberapa bidang kesenian yaitu film, tari, fotografi, fesyen (<em>fashion</em>), musik, dan teater.</p>
<p>Karena pandemi, kami menyeleksi para peserta dan berdiskusi kelompok terpumpun (<em>focus group discussion</em> (FGD)) secara daring. </p>
<p>Wawancara dan FGD tersebut kami lakukan pada Oktober 2020 sehingga hasil studi kami menggambarkan kurang lebih 8 bulan pertama pandemi di Indonesia. </p>
<p>Studi kami menemukan bahwa reaksi para pekerja kreatif ini bermacam-macam. </p>
<p>Ada yang terkejut karena harus menunda beberapa rencana mereka. Bahkan ada yang mulai merasa gelisah. Beberapa dari mereka yang masih kaget dan ada yang mencoba menyesuaikan diri. Yang lainnya ada yang memilih untuk melihat keadaan terlebih dulu karena merasa masih memiliki tabungan. Bahkan ada yang menemukan peluang bisnis baru selama pandemi.</p>
<p>Kami menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan reaksi para seniman muda Yogyakarta yang beragam tersebut selama pandemi. </p>
<p>Faktor-faktor seperti kelas sosial, keterampilan diri dalam berkesenian dan berjejaring saling berpadu menentukan respons mereka. </p>
<p>Banyak narasumber yang memang harus berpaling ke sektor usaha lain untuk bertahan hidup selama pandemi karena penghasilannya berkurang sementara uang simpanan mereka terbatas. </p>
<p>Meyda Bestari (27) seorang seniman teater pertunjukan boneka yang harus mencari pekerjaan lain sebagai penerjemah dan konsultan web untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sementara suaminya, Rangga, yang juga belajar teater di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, mengembangkan bisnis budi daya <em>gecko</em> yang ternyata membantu menyelamatkan ekonomi mereka. </p>
<p>Hal ini juga yang terjadi pada Danastri di atas.</p>
<p>Namun, terlepas dari segala keterbatasan pada masa pandemi, Danastri mampu tetap produktif karena dirinya memiliki akses yang cukup solid terhadap jaringan komunitas perfilman baik di Jakarta dan Yogyakarta yang memungkinkan dia tetap terlibat dalam beberapa proses produksi.</p>
<p>Jaringan sosial dengan pelaku seni lainnya penting dalam menentukan strategi pekerja kreatif muda ini untuk mempertahankan praktik berkesenian mereka selama pandemi.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/415403/original/file-20210810-19-rx5v7z.png?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Dokumentasi Youth Studies Centre, Fisipol UGM. Irwanda Putra (24) adalah penari profesional. Dia terlibat sebagai salah satu informan pada penelitian ini. Pada 8 Maret 2021 Irwanda membawakan komposisi tunggalnya dalam Festival 8x3 yang diselenggarakan secara kolaboratif bersama Tim Peneliti. Video dapat ditonton di https://www.youtube.com/watch?v=ObO_vq472v8&ab_channel=FisipolUGM.</span>
</figcaption>
</figure>
<p>Pembuat film dari Yogyakarta, Agni Tirta (35), adalah seorang pendiri rumah produksi <a href="https://belantara-films.business.site/">Belantara Films</a>
dan saat ini adalah pemimpin <a href="https://paguyubanfilmmakerjogja.wordpress.com/">Paguyuban <em>Filmmaker</em> Jogja </a>(PFJ). </p>
<p>Meski selama pandemi Agni mengakui bahwa dirinya kehilangan beberapa pekerjaan, jaringan sosial yang telah dibangun secara berkelanjutan dengan orang-orang di Dinas Kebudayaan Yogyakarta membantunya menemukan peluang-peluang kerja baru selama pandemi.</p>
<p>Bersama dengan PFJ, Agni bisa mendapatkan insentif produksi film dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta untuk mendukung kerja-kerja pembuat film di Yogyakarta selama pandemi. </p>
<p>Agni yang sudah lama malang melintang di dunia perfilman di Yogyakarta tampaknya memiliki keahlian dan reputasi yang membantunya untuk bisa terus bertahan selama pandemi. </p>
<p>Namun, cerita Adrian Muhammad (31), seorang musisi asal Yogyakarta, menunjukkan bahwa memiliki keahlian bermusik saja tidak cukup.</p>
<p>Adrian adalah seorang musisi profesional yang menjadi pengiring orkestra kenamaan di Jakarta, namun dirinya harus kembali ke kampung halamannya Yogyakarta karena semua proyek pertunjukannya dihentikan selama pandemi. </p>
<p>Tapi terlepas dari keahliannya, Adrian harus mulai dari nol lagi di Yogyakarta karena dirinya kurang memiliki jaringan kesenian yang cukup solid, seperti Agni dan Danastri. </p>
<p>Sambil mencari-cari kesempatan, bapak dua anak ini sempat membangun bisnis jual beli mobil bekas dan bisnis makanan beku. </p>
<p>Namun keahlian Adrian bermusik selalu mendatangkan ide-ide segar untuk terus berkarya. </p>
<p>“Saya punya rencana untuk membuat lagu untuk anak kecil […] seperti lagu <em>Naik-Naik ke Puncak Gunung</em> dan berkolaborasi dengan seniman lain yang bisa membuat animasi,” ujarnya. </p>
<h2>Apa yang bisa dilakukan?</h2>
<p>Dari temuan di atas, kami menyimpulkan bahwa daya juang para pekerja kreatif muda di Yogyakarta cukup tinggi. Dengan segala keterbatasan selama pandemi, mereka tetap bisa beradaptasi dalam bidang masing-masing. </p>
<p>Bahkan beberapa di antaranya berhasil menciptakan strategi baru untuk tetap produktif selama pandemi. </p>
<p>Namun, cerita dari para pekerja kreatif yang kami wawancarai menunjukkan bahwa peran dan bantuan pemerintah masih diperlukan untuk terus mendukung keberlanjutan kerja-kerja kesenian mereka.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/415402/original/file-20210810-27-15o3rrc.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Dokumentasi Youth Studies Centre (YouSure) Fisipol UGM. Ini adalah pameran kolaborasi kreatif, yang merupakan bagian dari Festival 8x3. Kegiatan ini adalah proyek kolaboratif antara tim peneliti dengan pekerja kreatif muda yang terlibat dalam penelitian ini.</span>
</figcaption>
</figure>
<p>Dari cerita mereka, kami melihat pentingnya keberadaan kolektif yang beragam dan berkelanjutan untuk membantu para pekerja kreatif muda terhubung satu sama lain dan dengan pemangku kepentingan ekonomi budaya dalam skala nasional serta global. Istilah kolektif <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Kolektif">merujuk </a> pada kumpulan individu yang bekerja sama, berbagi dan berkolaborasi. </p>
<p>Membangun kolektif yang berkelanjutan akan membantu pekerja kreatif muda karena mereka mengandalkan jejaring dan keterampilan berkesenian untuk menghadapi pandemi. </p>
<p>Para pekerja kreatif muda dapat menggunakan kolektif ini untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, terutama tentang pekerjaan dan peluang. </p>
<p>Mengingat keterampilan digital menjadi salah satu aspek penting bagi para pekerja kreatif muda untuk dapat bertahan selama pandemi, mereka bisa menggunakan kolektif untuk berbagi akses dan keterampilan berkesenian. </p>
<p>Selain itu, kolektif juga dapat mendorong spirit inovasi dan menemukan cara serta peluang baru dalam menampilkan produk keseniannya. </p>
<p>Dari sini, kami berharap Yogyakarta bisa menjadi proyek percontohan untuk menciptakan ekosistem kesenian yang berkelanjutan. </p>
<p>Ekosistem ini nantinya akan mencakup aspek digital dan non-digital dalam proses produksi dan distribusi karya kreatif yang bermuara pada kolaborasi lintas batas. </p>
<p><em>Riset ini didanai oleh pemerintah Australia melalui <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">program PAIR</a> program dari Australia-Indonesia Centre</em>.</p>
<p><em>Australia-Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam penerbitan artikel ini</em>.</p>
<p><em>Artikel sudah diperbaharui dengan koreksi terhadap nama salah satu responden. Nama yang benar adalah Danastri Rizqi Nabilah, bukan Danastri Rizky Nabilah seperti yang ditulis sebelumnya</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/165627/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Oki Rahadianto Sutopo menerima dana dari Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Annisa R. Beta menerima dana dari Australia-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Ariane Utomo menerima dana dari Australia-Indonesia Centre. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Menerima dana dari Australia-Indonesia Centre</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Novi Kurnia menerima dana dari Australia-Indonesia Centre.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which is funded by the Australian Government.</span></em></p>Persilangan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan keterampilan berkesenian menentukan bagaimana respons pekerja kreatif muda di Yogyakarta.Oki Rahadianto Sutopo, Executive Director of Youth Studies Centre, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada Annisa R. Beta, Lecturer in Cultural Studies, School of Culture and Communication, Faculty of Arts, The University of MelbourneAriane Utomo, Lecturer in Demography and Population Geography, School of Geography, Earth and Atmospheric Sciences, Faculty of Science, The University of MelbourneGregorius Ragil Wibawanto, Lecturer at Department of Sociology, Fisipol UGM., Universitas Gadjah Mada Novi Kurnia, Associate Professor, Department of Communication Science, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1595352021-08-04T02:49:52Z2021-08-04T02:49:52ZTiga alasan mengapa data COVID-19 di Indonesia tak dapat dipercaya dan bagaimana mengatasinya<p>Lebih dari setahun dalam bekapan pandemi, Indonesia <a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/">memiliki angka kasus COVID-19 terbanyak dan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara</a>. Dibalik angka dan statistik tersebut, Indonesia masih berupaya untuk mengelola data COVID-19 yang bersumber lebih dari 10,000 fasilitas kesehatan baik layanan primer dan rumah sakit ditambah beberapa rumah sakit darurat dan shelter COVID-19. </p>
<p>Laporan media terakhir <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-covid-19-far-more-widespread-indonesia-than-official-data-show-studies-2021-06-03/">mengungkap</a> bahwa kasus COVID-19 di Indonesia lebih banyak jumlahnya di banding data resmi dari pemerintah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 15% orang Indonesia sudah terinfeksi COVID-19, lebih tinggi dari hanya 0.4% dari data yang ditunjukkan pemerintah. </p>
<p>Pada awal-awal pandemi, Presiden Joko Widodo <a href="https://www.google.com/search?q=stir+public+panic&oq=stir+public+panic&aqs=chrome..69i57.3243j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8">mengakui pemerintahannya</a> memutuskan tidak membuka seluruh data untuk menghindari kepanikan yang berlebihan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga <a href="https://money.kompas.com/read/2020/11/05/051735926/luhut-temukan-manajemen-data-covid-19-yang-tak-sesuai-antara-pusat-dan-daerah">mengakui ketidakcocokan data kesehatan</a> antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. </p>
<p><a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/penelitian/respons-covid-19/satu-data-integrasi-dan-konektivitas-data-covid-19-di-indonesia-studi-kasus-yogyakarta/?lang=id">Riset terbaru kami</a> menunjukkan bahwa kompleksnya manajemen data COVID-19 Indonesia telah menyebabkan masalah tersebut. </p>
<h2>Belajar dari Yogyakarta</h2>
<p>Pada Oktober dan November 2020, tim kami melakukan penelitian bagaimana fasilitas layanan kesehatan merekam dan mengelola laporan data COVID-19 di Yogyakarta. Provinsi ini memiliki penduduk <a href="http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy?id_skpd=29">sekitar 3,6 juta</a>. </p>
<p>Yogyakarta merupakan provinsi kecil dengan empat kabupaten dan satu kota namun memiliki berbagai sistem informasi kesehatan pengelolaan data COVID-19, serupa dengan provinsi lainnya. Dengan menganalisis bagaimana kerja sistem pengumpulan data di Yogyakarta, kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem informasi COVID-19 di provinsi lain Indonesia. </p>
<p>Kami berbicara dengan pejabat dari berbagai institusi di Yogyakarta, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Informasi dan Komunikasi di level provinsi, kabupaten, dan kota. Kami juga menggali pandangan dari layanan kesehatan, masyarakat, dan pengembang aplikasi. </p>
<p>Berdasarkan wawancara tersebut, riset kami menyorot tiga masalah yang berkontribusi pada kompleksitas manajemen data COVID-19 di provinsi ini. </p>
<p><strong>1. Sistem aplikasi terpisah-pisah</strong></p>
<p>Temuan di Yogyakarta menunjukkan adanya beberapa sistem yang dipakai untuk manajemen data terkait COVID-19, baik yang disediakan oleh kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. </p>
<p>Hal ini merupakan dampak dari kebijakan desentralisasi yang memungkinkan masing-masing daerah membuat sistem lokal untuk memantau kasus-kasus terkait penyakit ini. </p>
<p>Sistem desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat respons pemerintah lokal. Desentralisasi mengizinkan pemerintah daerah untuk bertindak secara cepat, ketimbang menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. </p>
<p>Namun, kebijakan ini menyebabkan arus informasi dan data dari pemerintah daerah ke pusat memakan banyak waktu sehingga data tersebut tidak benar-benar terintegrasi. </p>
<p><strong>2. Duplikasi entri data</strong></p>
<p>Ketiadaan sebuah sistem terintegrasi yang mencakup level nasional dan lokal telah menghalangi daerah untuk menyediakan <a href="https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/09/10/pandemi-covid-19-jadi-momentum-untuk-integrasi-data/">satu set data yang valid</a>. </p>
<p>Kami menemukan sembilan contoh aplikasi pengumpulan dan analisis data COVID-19 antara otoritas kabupaten, provinsi dan pusat serta fasilitas layanan kesehatan. Ini mencakup deteksi kasus, pelacakan kontak, konfirmasi laboratorium, pemeriksaan mandiri, logistik dan sumber daya perawatan kesehatan.</p>
<p>Secara umum, fasilitas kesehatan memiliki sistem informasi internal di masing-masing rumah sakit atau puskesmas lokal. </p>
<p>Pada level kabupaten, pemerintah daerah telah membuat sebuah aplikasi COVID-19 lokal. Gugus Tugas Pengendalian COVID-19 di level provinsi juga mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengintegrasikan data dari kabupaten-kabupaten yang disebut Sistem Monitoring COVID-19.</p>
<p>Di level nasional, sistem pengumpulan data berfokus pada dua tugas utama: mengumpulkan hasil tes COVID-19 dan menyediakan data terbaru terkait sumber daya manusia, logistik dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. </p>
<p>Sayangnya, pada level daerah dan nasional, berbagai aplikasi ini tidak terintegrasi. Ini berarti staf layanan kesehatan harus memasukkan data yang sama beberapa kali di aplikasi yang berbeda, sehingga meningkatkan beban kerja dan kemungkinan membuat kesalahan. </p>
<p><strong>3. Kekurangan sumber daya manusia</strong></p>
<p>Melakukan semua kegiatan penanggulangan COVID-19 membebani fasilitas kesehatan. Mereka juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dalam hal pencatatan dan pemantauan data.</p>
<p>Petugas kesehatan tetap perlu memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi, mereka memasukkan data setelah jam layanan, sehingga data tidak lengkap dan pengiriman data tertunda. Hal ini menyebabkan perbedaan antara data dalam sistem dan laporan manual.</p>
<p>Misalnya, laboratorium memberikan data, seperti hasil tes COVID-19, ke fasilitas kesehatan dalam berbagai format dan metode, seperti PDF, file Excel, surel, dan Google Drive.</p>
<p>Petugas kesehatan kemudian perlu menggabungkan data ini dalam satu format di kantor provinsi sebelum mengirimkannya ke pemerintah kabupaten dan pusat.</p>
<p>Selain itu, karena masalah aksesibilitas dengan aplikasi dan kebutuhan mendesak untuk melaporkan data dengan cepat, kami menemukan petugas kesehatan dan pejabat menggunakan saluran komunikasi informal seperti WhatsApp untuk memberikan pembaruan tentang jumlah tes, kasus baru, dan kematian setiap hari.</p>
<p>Ini sekali lagi meningkatkan kemungkinan membuat kesalahan. Ini juga memunculkan masalah privasi data untuk informasi medis pasien.</p>
<h2>Lalu apa solusinya?</h2>
<p>Pemerintah Indonesia telah menerbitkan <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019">instruksi presiden</a> untuk mengintegrasikan banyak sumber data untuk meningkatkan kebijakan dan pengambilan keputusan. </p>
<p>Tapi regulasi ini masih kurang diimplementasikan. </p>
<p>Untuk menghadapi suatu pandemi, pemerintah seharusnya mempersiapkan sebuah sistem yang ringkas dan jelas untuk mengatur arus data dari pemerintah daerah ke pusat. Pemerintah seharusnya mengelola kembali jumlah besar data dari aplikasi manajemen data dan sistem informasi untuk membuat mereka lebih efektif. </p>
<p>Semua entri data dari pemerintah daerah harus sesuai dengan data COVID-19 nasional dan standar meta-data. Artinya, data dari daerah dapat dikirim langsung dari aplikasi lokal yang saat ini digunakan ke aplikasi pusat melalui integrasi data. Ini juga berarti sistem harus memfasilitasi komunikasi antara berbagai sistem dan layanan yang ada.</p>
<p>Dengan demikian instansi pusat dan instansi daerah dapat dengan mudah mengakses dan berbagi data.</p>
<p>Kami merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menggunakan prinsip-prinsip Arsitektur Organisasi dari <a href="https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/">Kerangka Kerja Arsitektur Grup Terbuka</a> untuk mengimplementasikan konsep cetak biru yang mendefinisikan struktur dan operasi organisasi untuk menyelaraskan dengan tindakan berbeda dalam merespons COVID-19.</p>
<p>Cetak biru itu harusnya berfokus pada mengatasi berbagai tantangan seperti proses vaksinasi dan pengurangan pembatasan pada aktivitas sosial. </p>
<p>Berdasarkan pertimbangan dan beberapa referensi, peneliti mengadopsi kerangka kerja <a href="https://ohie.org/">OpenHIE</a>, sebuah kerangka kerja terbuka, mudah disesuaikan dan gratis untuk meningkatkan sistem informasi kesehatan. </p>
<p>OpenHIE cocok untuk pendekatan dari bawah ke atas (<em>bottom-up</em>) berbasis komunitas untuk membangun sistem informasi kesehatan. Ini juga berpotensi efektif untuk membantu mengurangi masalah yang terkait dengan pengumpulan data COVID-19.</p>
<p><em>Leli Rahmawati dan Lia Achmad terlibat dalam penelitian ini sebagai asisten peneliti</em> </p>
<p><em>Riset ini didanai oleh pemerintah Australia melalui program <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">PAIR program</a> dari Australia-Indonesia Centre.</em></p>
<p><em>Australia Indonesia Centre mendukung The Conversation Indonesia dalam penerbitan artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/159535/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Anis Fuad adalah salah satu peneliti dalam tim ini yang didanai oleh AIC</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Dr Rod Dilnutt, Guardian Yoki Sanjaya, Safirotu Khoir, dan Sherah Kurnia tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Penelitian terakhir kami menemukan bahwa kerumitan sistem data COVID-19 di Indonesia telah menjadi masalah.Sherah Kurnia, Associate Professor at the School of Computing and Information Systems, The University of MelbourneAnis Fuad, Lecturer, Department of Biostatistics, Epidemiology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada Dr Rod Dilnutt, Industry Fellow, The University of MelbourneGuardian Yoki Sanjaya, Lecturer, Department of Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, IndonesiaHelen Brown, Lead, Communications and Outreach, Australia-Indonesia CentreSafirotu Khoir, Library Staff for International Affairs and Lecturer in Information and Library Management, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1570562021-08-04T02:48:45Z2021-08-04T02:48:45ZThree reasons why COVID-19 data in Indonesia are unreliable and how to fix them<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/390587/original/file-20210319-21-18fmx10.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=11%2C5%2C3982%2C2652&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">A worker cleans a bed in a hospital in Surabaya, East Java</span> <span class="attribution"><span class="source">ANTARA FOTO/Moch Asim/aww.</span></span></figcaption></figure><p>More than a year into the pandemic, Indonesia has <a href="https://www.worldometers.info/coronavirus/">the most COVID-19 cases and highest fatality rate in Southeast Asia</a> and still grapples with disorganised COVID-19 data management.</p>
<p>The latest media report <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-covid-19-far-more-widespread-indonesia-than-official-data-show-studies-2021-06-03/">shows</a> that COVID-19 cases in Indonesia are more prevalent than the official figures. The report indicates that 15% of Indonesians had already been infected by coronavirus, much higher than the estimated 0.4% shown in the government’s data.</p>
<p>In the pandemic’s early days, Indonesians President Joko “Jokowi” Widodo <a href="https://www.google.com/search?q=stir+public+panic&oq=stir+public+panic&aqs=chrome..69i57.3243j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8">admitted his administration</a> had decided not to reveal all data to avoid stirring panic. His Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, Luhut Binsar Pandjaitan, has also acknowledged <a href="https://money.kompas.com/read/2020/11/05/051735926/luhut-temukan-manajemen-data-covid-19-yang-tak-sesuai-antara-pusat-dan-daerah">the mismatch of health data between the central government and local governments</a>. </p>
<p>[<a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/research/covid-19/one-data-covid-19-health-data-connectivity-and-integration-in-indonesia-a-case-study-of-yogyakarta/">Our latest study</a>] reveals that the complexities of Indonesia’s COVID-19 data management have contributed to this problem.</p>
<h2>Learnings from Yogyakarta</h2>
<p>In October and November 2020, our team investigated how health-care facilities record and organise the reporting of COVID-19 data in Yogyakarta. It’s a province with around 4 million population located 500 kilometres east of the capital Jakarta.</p>
<p>We chose Yogyakarta because it is a small province with four districts and one municipality whose COVID-19 data management involves various health information systems, similar to other provinces in Indonesia. By analysing how the data collection system works in Yogyakarta, we hope we can apply the results in other provinces in Indonesia. </p>
<p>We spoke to officials from various institutions in Yogyakarta, such as the health offices and the communication and information office, at provincial and district levels. We also gathered the views of health facilities, as well as community and application developers. </p>
<p>Based on these interviews, our research captures three problems contributing to the complexities of COVID-19 data management in the province.</p>
<p><strong>1. Fragmented application systems</strong> </p>
<p>In DI Yogyakarta, we found several systems used for data management related to COVID-19 at the district, provincial and national levels. </p>
<p>This results from the decentralisation policy that allows each region to create local systems to monitor cases in the field. </p>
<p>This decentralised system is intended to accelerate local government responses. Decentralisation allows local government to act quickly compared to waiting for policies from the central government.</p>
<p>However, this makes data and information flow from local administrations to the central government time-consuming as the data are not fully integrated. </p>
<p><strong>2. Date entry duplication</strong></p>
<p>The absence of an integrated system covering both local and national levels has prevented the regions from <a href="https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/09/10/pandemi-covid-19-jadi-momentum-untuk-integrasi-data/">providing a single valid data set</a>. </p>
<p>We found nine examples of COVID-19 data collection and analysis apps between district, provincial and central authorities and health-care facilities. These cover case detection, contact tracing, laboratory confirmation, self-screening, logistics and health-care resources data collection. </p>
<p>In general, health-care facilities in DI Yogyakarta have an internal information system in each hospital or local primary health centre. The main purpose is to collect patient care data for all cases.</p>
<p>During the pandemic, the district health office and the local government has created a local COVID-19 application. The provincial COVID-19 Task Force has also developed an application to integrate data between districts called COVID-19 Monitoring Systems (CMS). </p>
<p>At the national level, the data collection system focuses on two main tasks: collecting COVID-19 confirmed cases and providing updated data on human resources, logistics and bed availability.</p>
<p>Unfortunately, at the local and national level, these various applications are not integrated. This means health-care staff at the health facility level must capture the same data several times in different applications, which increasing workload and the likelihood of making errors. </p>
<p><strong>3. Lack of human resources</strong></p>
<p>Carrying out all the activities to combat COVID-19 imposes a heavy burden on health facilities. Health workers need to provide services to patients, contact tracing and case monitoring. They also suffer from a shortage of human resources when it comes to data capture in different applications.</p>
<p>It is common when health workers capture the COVID-19 data after service hours, resulting in incomplete data and delayed data submission. This leads to discrepancies between data in the system and manual reports.</p>
<p>For example, laboratories provide data, such as COVID-19 test results, to health facilities in different formats and methods, such as PDF, Excel files, email and Google Drive. </p>
<p>Health workers then need to combine these data in one format at the district health office before sending them to provincial and central governments. </p>
<p>Furthermore, due to accessibility issues with applications and the pressure to report data quickly, we found health-care workers and officials are using informal communication channels such as WhatsApp to provide updates on the numbers of tests, new cases and deaths each day. </p>
<p>This again increases the likelihood of making mistakes. It also brings up data privacy issues for patients’ medical information.</p>
<h2>So what is the solution?</h2>
<p>The Indonesian government has issued <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019">a presidential decree</a> to integrate multiple data sources to improve policy and decision-making.</p>
<p>But the regulation is still poorly implemented. </p>
<p>In dealing with a pandemic, the government should set up a clear and concise system to regulate the flow of data from the local to the central level. The government should also reorganise the large number of information systems and data management applications to make them more effective.</p>
<p>All data entry from local administrations should comply with national COVID-19 data and meta-data standards. This means the data from the regions can be sent directly from the local application currently being used to the central application through data integration. It also means the system should facilitate communication between the various existing systems and services.</p>
<p>Thus central agencies and regional agencies can easily access and share data.</p>
<p>We recommend the Indonesian government use Enterprise Architecture principles from <a href="https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/">The Open Group Architecture Framework</a> to implement a conceptual blueprint that defines the structure and operation of organisations to align with different measures in response to COVID-19. </p>
<p>The blueprint should focus on addressing challenges such as the vaccination process and reducing restrictions on social activities. </p>
<p>Based on these considerations and several references, we adopt the <a href="https://ohie.org/">OpenHIE framework</a>, a free, adaptable and open framework to improve health information systems.</p>
<p>OpenHIE is suitable for a community-based bottom-up approach to build a health information system. It is also effective to help mitigate problems associated with COVID-19 data collection.</p>
<p><em>Leli Rahmawati and Lia Achmad involved in this project as research assistants</em></p>
<p><em>This research was funded by the Australian Government through the Australia-Indonesia Centre under the <a href="https://pair.australiaindonesiacentre.org/">PAIR program</a></em></p>
<p><em>The Australia Indonesia Centre supports The Conversation Indonesia in the production of this article.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/157056/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Anis Fuad merupakan anggota dari tim peneliti yang didanai oleh AIC</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Helen Brown is a member of the Australia Indonesia Business Council (AIBC). Her start-up, Bisnis Asia, received Australian government funding for research on foreign investment in collaboration with CIPS Indonesia. She works for The Australia-Indonesia Centre, which is funded by the Australian Government.
</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Marlene Millott is employed by The Australia-Indonesia Centre which is funded by the Australian Government.</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Dr Rod Dilnutt, Guardian Yoki Sanjaya, Safirotu Khoir, dan Sherah Kurnia tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Our latest study finds that the complexities of Indonesia’s COVID-19 data management have contributed to this problem.Sherah Kurnia, Associate Professor at the School of Computing and Information Systems, The University of MelbourneAnis Fuad, Lecturer, Department of Biostatistics, Epidemiology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada Dr Rod Dilnutt, Industry Fellow, The University of MelbourneGuardian Yoki Sanjaya, Lecturer, Department of Health Policy and Management, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, IndonesiaSafirotu Khoir, Library Staff for International Affairs and Lecturer in Information and Library Management, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.