Menu Close

Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.

Links

Displaying 1 - 20 of 55 articles

Rapat Paripurna DPR mendengarkan laporan Badan Legislasi DPR mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. Muhammad Adimaja/Antara Foto

Tiga masalah dalam revisi undang-undang terkait UU Cipta Kerja

Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta. Rivan Awal Lingga/Antara Foto

KPK korban matinya kontrol lembaga peradilan terhadap kesewenangan pembentuk peraturan

Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta tahun 2019 silam. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Urgensi mewujudkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) – impian lama koordinasi riset yang nasibnya terkatung-katung

Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Panel ahli: UU Cipta Kerja tak jamin investor datang ke Indonesia, lingkungan berpotensi makin rusak

Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.
Seorang seniman jalanan sedang beraksi dengan menggunakan masker di Medan, Sumatra Utara. Dedi Sinuhaji/EPA

Tiga cacat hukum keputusan Jokowi naikkan iuran BPJS dan konsekuensinya

Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Para pekerja perempuan sedang bekerja di pabrik wig, Yogyakarta, 13 Desember 2019. RWicaksono/Shutterstock

Kasus Aice: dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja

Tenaga kerja perempuan masih mengalami banyak permasalahan di Indonesia. Sudah ada undang-undang yang mengatur hak ini dengan jelas, namun belum dilaksanakan dengan baik.

Authors

More Authors