Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.
Penjual menata rokok elektrik di sebuah toko di Pekayon, Jakarta Timur, 27 Desember 2022. Saat rokok tembakau masih longgar peraturannya, rokok elektrik juga makin mudah diakses.
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc
Rizky Argama, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Rencana revisi PP 109/2012 perlu dijadikan batu pijakan untuk langkah yang lebih besar pada masa mendatang, yakni menaikkan pengaturan mengenai pengendalian tembakau ke level undang-undang.
Meski sesekali manjur, memviralkan isu di medsos bukanlah partisipasi warga yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Negara perlu portal e-participation demi perdebatan publik yang bermakna.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Aktivis menggelar aksi teatrikal untuk memprotes memburuknya polusi udara Jakarta di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Greenpeace Indonesia
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Auditya Firza Saputra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Pemerintah berdalih sudah melakukan upaya pengendalian polusi di Jakarta.
Petugas memberikan hukuman bagi warga pelanggar protokol kesehatan saat razia Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Denpasar, Bali.
Fikri Yusuf/Antara Foto
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta.
Rivan Awal Lingga/Antara Foto
Nabila Yusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta tahun 2019 silam.
(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Andre Arditya, The Conversation and Wiliam Reynold, The Conversation
Penambahan masa jabatan hakim dan pemberian Bintang Mahaputera pada enam dari sembilan hakim membuat integritas mereka sebagai penegak konstitusi diragukan.
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Ada tiga RUU omnibus law lagi dalam Program Legislasi Nasional.
Prasetia Fauzani/Antara Foto
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Oktober 2020.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.
Keterlibatan warga difabel dalam ekosistem riset di Indonesia masih sangat rendah. Ini disebabkan oleh berbagai halangan institusional serta budaya yang sekadar “mengasihani” penyandang disabilitas.
Nabila Yusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)