Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.
Penambahan masa jabatan hakim dan pemberian Bintang Mahaputera pada enam dari sembilan hakim membuat integritas mereka sebagai penegak konstitusi diragukan.
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Secara hukum, ada dua menggagalkan _omnibus law_ Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Ada tiga RUU omnibus law lagi dalam Program Legislasi Nasional.
Prasetia Fauzani/Antara Foto
Agil Oktaryal, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Oktober 2020.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam _omnibus law_, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.
Keterlibatan warga difabel dalam ekosistem riset di Indonesia masih sangat rendah. Ini disebabkan oleh berbagai halangan institusional serta budaya yang sekadar "mengasihani" penyandang disabilitas.
Nabila Jusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Ika Krismantari, The Conversation; Aisha Amelia Yasmin, The Conversation, and Nashya Tamara, The Conversation
Tenaga kerja perempuan masih mengalami banyak permasalahan di Indonesia. Sudah ada undang-undang yang mengatur hak ini dengan jelas, namun belum dilaksanakan dengan baik.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Dalam proses penyiapan UU Sapu Jagat Cipta Lapangan Kerja saat ini, ruang dialog tersebut nampak ditutup.
www.shutterstock.com
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)