Menu Close

Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.

Links

Displaying 1 - 20 of 48 articles

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Panel ahli: UU Cipta Kerja tak jamin investor datang ke Indonesia, lingkungan berpotensi makin rusak

Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam _omnibus law_, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.
Seorang seniman jalanan sedang beraksi dengan menggunakan masker di Medan, Sumatra Utara. Dedi Sinuhaji/EPA

Tiga cacat hukum keputusan Jokowi naikkan iuran BPJS dan konsekuensinya

Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Para pekerja perempuan sedang bekerja di pabrik wig, Yogyakarta, 13 Desember 2019. RWicaksono/Shutterstock

Kasus Aice: dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja

Tenaga kerja perempuan masih mengalami banyak permasalahan di Indonesia. Sudah ada undang-undang yang mengatur hak ini dengan jelas, namun belum dilaksanakan dengan baik.
Prolegnas merupakan daftar rancangan undang-undang (UU) yang ditargetkan akan disahkan dalam lima tahun ke depan. www.shutterstock.com

3 cara mendesain ulang Prolegnas agar lebih efektif

Jadi selama tiga periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target.

Authors

More Authors