Apakah _omnibus law_ atau undang-undang sapu jagat mampu menyelesaikan kendala regulasi di Indonesia?
Academic rigor, journalistic flair
Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.
Links
Displaying 1 - 20 of 28 articles
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Pengesahan RKUHP dan pembatalan RUU PKS adalah kemunduran bagi gerakan perempuan.
Pengadilan di Australia dan Prancis memiliki perspektif kesehatan masyarakat saat mengadili sengketa perusahaan rokok versus kelompok kesehatan masyakat.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Putusan MA yang menolak kasasi dari Presiden Jokowi dan pemerintahannya seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.
Kabinet yang baru harus mampu lebih kuat dan efektif mengatur dan mengawasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian.
Usul pemerintah untuk membentuk badan regulasi nasional patut didukung untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan.
Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual inilah yang mengakibatkan tingginya kasus kekerasan seksual di universitas tinggi.
The absence of strict law enforcement against perpetrators has meant institutions of higher education continue to have high numbers of sexual violence cases.
Gugatan terhadap ahli lingkungan tersebut salah alamat. Sebab, seseorang yang bersaksi atas dasar keilmuannya di pengadilan tidak dapat diperkarakan, baik secara pidana maupun perdata.
Kita bisa melihat bagaimana kebijakan pembangunan dapat merugikan masyarakat lokal dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.
Mahkamah Konstitusi melalui fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi seharusnya menolak permohonan Perindo dan Jusuf Kalla.
Rentetan peristiwa terorisme belakangan membuka kembali perbincangan yang sama sekali tidak baru. Namun, ini kerap muncul ketika peristiwa terorisme meluap. Dengan nada “marah”, banyak kalangan menuding…
Larik-larik puisi W.S. Rendra terngiang di kepala saya saat mengamati keriuhan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksud baik? Maksud baik menurut siapa?
Pemerintah menargetkan banyak proyek pembangunan infrastruktur. Namun warga yang direlokasi demi pembangunan proyek-proyek ini tidak memiliki banyak daya memastikan penghidupan mereka di masa depan.
A new movie about a female ghost has scared millions in Indonesia. Female ghosts have been center stage in Indonesian folklore and their stories can serve as a warning to the state of women today.
Film 'Pengabdi Setan' sedang menjadi pembicaraan hangat. Penonton kabarnya sangat ketakutan. Hantu perempuan seperti Ibu dan yang lainnya memberi kita satu pelajaran: perempuan masih jadi korban.
Kami menghubungi beberapa akademisi untuk memberikan analisis mengenai pengepungan terhadap LBH Jakarta, Minggu 17 September 2017.
Indonesia is pushing for more infrastructure development projects. But the people relocated to make way for these projects have very little power to ensure their livelihoods are secure.
Research and Expert Database
Authors
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Legal Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher at PSHK and lecturer at Jentera Law School, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
