Menu Close

Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.

Links

Displaying 1 - 20 of 59 articles

Penjual menata rokok elektrik di sebuah toko di Pekayon, Jakarta Timur, 27 Desember 2022. Saat rokok tembakau masih longgar peraturannya, rokok elektrik juga makin mudah diakses. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc

Tak hanya soal rokok batangan: revisi aturan pengendalian tembakau harus lebih keras terhadap industri rokok

Rencana revisi PP 109/2012 perlu dijadikan batu pijakan untuk langkah yang lebih besar pada masa mendatang, yakni menaikkan pengaturan mengenai pengendalian tembakau ke level undang-undang.
Rapat Paripurna DPR mendengarkan laporan Badan Legislasi DPR mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. Muhammad Adimaja/Antara Foto

Tiga masalah dalam revisi undang-undang terkait UU Cipta Kerja

Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Majelis Hakim MK Wahiduddin Adams (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang uji formil Undang-Undang KPK di Gedung MK, Jakarta. Rivan Awal Lingga/Antara Foto

KPK korban matinya kontrol lembaga peradilan terhadap kesewenangan pembentuk peraturan

Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta tahun 2019 silam. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Urgensi mewujudkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) – impian lama koordinasi riset yang nasibnya terkatung-katung

Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Panel ahli: UU Cipta Kerja tak jamin investor datang ke Indonesia, lingkungan berpotensi makin rusak

Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap Indonesia.
Seorang seniman jalanan sedang beraksi dengan menggunakan masker di Medan, Sumatra Utara. Dedi Sinuhaji/EPA

Tiga cacat hukum keputusan Jokowi naikkan iuran BPJS dan konsekuensinya

Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum

Authors

More Authors