Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Academic rigor, journalistic flair
Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.
Links
Displaying 21 - 40 of 60 articles
Dalam perspektif hukum tata negara, ada masalah dalam peraturan-peraturan darurat Jokowi.
Kondisi perekonomian yang turun drastis karena pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan PHK besar-besaran
Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Tenaga kerja perempuan masih mengalami banyak permasalahan di Indonesia. Sudah ada undang-undang yang mengatur hak ini dengan jelas, namun belum dilaksanakan dengan baik.
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Dari perspektif hukum, penyusunan UU ini memiliki dua masalah
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
Jumlah RUU dalam Prolegnas yang banyak tidak sejalan dengan niat mengurangi jumlah regulasi.
Jadi selama tiga periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target.
UU PPP yang sudah direvisi perlu kembali direvisi untuk mengakomodir masalah yang tertinggal.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Apakah omnibus law atau undang-undang sapu jagat mampu menyelesaikan kendala regulasi di Indonesia?
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Pengesahan RKUHP dan pembatalan RUU PKS adalah kemunduran bagi gerakan perempuan.
Pengadilan di Australia dan Prancis memiliki perspektif kesehatan masyarakat saat mengadili sengketa perusahaan rokok versus kelompok kesehatan masyakat.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Putusan MA yang menolak kasasi dari Presiden Jokowi dan pemerintahannya seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.
Kabinet yang baru harus mampu lebih kuat dan efektif mengatur dan mengawasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian.
Usul pemerintah untuk membentuk badan regulasi nasional patut didukung untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan.
Authors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Legal Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher at PSHK and lecturer at Jentera Law School, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
