Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Established in July 1998, PSHK is an independent research institution that contributes significantly to the consistency of the legal enforcement and to legal reform in Indonesia generally.
Nabila Yusuf, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Ika Krismantari, The Conversation; Aisha Amelia Yasmin, The Conversation, and Nashya Tamara, The Conversation
Tenaga kerja perempuan masih mengalami banyak permasalahan di Indonesia. Sudah ada undang-undang yang mengatur hak ini dengan jelas, namun belum dilaksanakan dengan baik.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Rizky Argama, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Pengadilan di Australia dan Prancis memiliki perspektif kesehatan masyarakat saat mengadili sengketa perusahaan rokok versus kelompok kesehatan masyakat.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Putusan MA yang menolak kasasi dari Presiden Jokowi dan pemerintahannya seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia.
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)