Tingkat literasi masyarakat Indonesia masih sangat buruk.
Hasil Programme for International Students Assessment (PISA) tahun 2018, misalnya, menunjukkan bahwa 70% siswa di Indonesia memiliki kemampuan baca rendah (di bawah Level 2 dalam skala PISA). Artinya, mereka bahkan tidak mampu sekadar menemukan gagasan utama maupun informasi penting di dalam suatu teks pendek.
Hal ini diperparah dengan angka minat baca di Indonesia yang juga rendah. Pada tahun 2018, sebuah survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk di atas usia 10 tahun yang membaca surat kabar atau majalah hanya 14,92%.
Angka ini lebih rendah dari persentase 15 tahun sebelumnya (23,70%).
Padahal, selama hampir 15 tahun, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan nasional untuk mengatasi krisis literasi ini.
Namun, alih-alih membaik, skor rata-rata membaca siswa di Indonesia pada PISA 2018 masih sama persis dengan hasil tahun 2000 ketika Indonesia pertama kali mengikuti PISA.
Kegagalan ini terkait terbatasnya akses siswa di Indonesia terhadap bahan bacaan - yakni betapa sedikitnya perpustakaan maupun buku bacaan berkualitas yang tersedia.
Mengapa program nasional gagal atasi krisis literasi
Program pemerintah selama ini - mulai dari kebijakan wajib belajar sembilan tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kampanye Gerakan Literasi Nasional yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 2016 - terhambat oleh terbatasnya akses ke perpustakaan dan buku bacaan yang berkualitas.
Laporan terkini dari Perpustakaan Nasional menyebutkan bahwa perpustakaan yang ada di Indonesia saat ini baru mencapai 154.000 atau hanya memenuhi 20% dari kebutuhan nasional.
Kekurangan perpustakaan ini terdiri di antaranya dari perpustakaan umum (baru 26% dari kebutuhan 91.000) dan perpustakaan sekolah (baru 42% dari kebutuhan 287.000)
Minimnya akses terhadap perpustakaan juga terasa hingga level kecamatan.
Dari total kebutuhan 7.094 perpustakaan kecamatan di seluruh Indonesia, baru terpenuhi sekitar 6% atau 600 perpustakaan yang letaknya masih terpusat di Pulau Jawa.
Hal ini menyebabkan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan buku di daerah luar Jawa masih rendah.
Skor berdasarkan ‘Indeks Aktivitas Literasi Membaca’ tahun 2019 keluaran Kemendikbud. terkait akses ke perpustakaan maupun bacaan buku di daerah luar Jawa, seperti provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Aceh, dan Papua masih berkisar kurang dari 20. Nilai ini kalah jauh dari Yogyakarta (47,11) dan Jakarta (46,46).
Masalah minimnya jumlah perpustakaan juga diperparah dengan sedikitnya jumlah buku bacaan yang berkualitas.
Belum ada data yang menunjukkan kondisinya secara nasional, namun survei dari Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) - program kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia - memberikan sedikit gambaran di daerah.
Di Kalimantan Utara, meskipun 80% anak mengaku suka membaca, namun bahan bacaan mereka didominasi oleh buku pelajaran (67%). Hanya sedikit dari mereka yang membaca buku cerita (13%) atau buku pengetahuan umum (2%).
Kebijakan inovatif: belajar dari Yogyakarta
Studi kualitatif Program RISE menemukan bahwa masyarakat Yogyakarta memiliki minat membaca yang tinggi.
Keberhasilan tersebut didorong oleh adanya kegiatan literasi rutin dari lingkungan RW (Rukun Warga) dan kelurahan di provinsi Yogyakarta yang dihadiri secara antusias oleh masyarakat dari segala usia.
Minat baca yang tinggi ini didukung juga oleh kolaborasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
Dinas Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Yogyakarta membuat program literasi yang menjangkau masyarakat secara aktif, contohnya layanan perpustakaan motor roda tiga (PUSPITA) dan mobil perpustakaan keliling (MONIKA).
Kedua armada tersebut bertugas menjangkau kampung, ruang terbuka publik, maupun sekolah-sekolah yang belum memiliki bahan bacaan yang memadai. Petugas perpustakaan daerah juga menyapa masyarakat dan membuka layanan pada saat hari bebas kendaraan bermotor.
Temuan ini setidaknya dapat menjelaskan mengapa Yogyakarta mendapatkan skor literasi PISA lebih tinggi dibandingkan rerata nasional. Hasil tersebut setara dengan kemampuan membaca siswa di Malaysia dan Brunei Darussalam.
Belajar dari Yogyakarta, para pemangku kepentingan di daerah perlu lebih proaktif dalam menumbuhkan minat baca masyarakat.
Kolaborasi antara para pemangku kepentingan daerah merupakan kunci untuk mengatasi krisis literasi membaca di Indonesia.
Program perpustakaan keliling di Yogyakarta, misalnya, dapat diadopsi menggunakan moda transportasi yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah setempat.
Misalnya, beberapa waktu lalu media massa meliput seorang pegiat literasi yang menggunakan kuda pustaka di lereng Gunung Slamet di Jawa Tengah atau perahu pustaka yang menjangkau kampung-kampung di sepanjang aliran sungai atau pesisir di Kalimantan dan Sulawesi.
Langkah kreatif yang disesuaikan dengan konteks lokal seperti ini patut dicoba untuk mengatasi darurat literasi di Indonesia.
Pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan Dana Desa untuk membangun perpustakaan di wilayahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016.