Memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin

Seorang perempuan memanggul kayu di punggungnya di daerah Garut, Jawa Barat pada 2 Februari 2017. Salah satu persoalan dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan data, termasuk data lokasi tempat orang miskin berada. www.shutterstock.com

Dalam sepuluh tahun terakhir, meski Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi antara 5-6% per tahun, penurunan angka kemiskinan justru stagnan.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan meningkatnya ketimpangan. Ini mengindikasikan Indonesia membutuhkan strategi yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

Salah satu persoalan dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan data, termasuk data lokasi tempat orang miskin berada.

Pada Maret 2017, angka tingkat kemiskinan Indonesia berada pada 10,64%. Bila dihitung, terdapat lebih dari 27 juta manusia Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Di mana mereka tepatnya berada? Ini yang sulit diidentifikasi.

Sejauh ini, angka kemiskinan Indonesia tersedia hingga tingkat kabupaten/kota yang dirilis setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, data tersebut saja tidak cukup mengingat area kabupaten/kota Indonesia cukup luas dan jumlah penduduk banyak.

Mengetahui di mana warga miskin berada hingga tingkat wilayah yang kecil seperti desa dan kelurahan penting bagi pemerintah, karena akan membantu dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Sumber: http://povertymap.smeru.or.id/

Menanggapi kebutuhan tersebut, Lembaga Penelitian SMERU berupaya menyediakan angka kemiskinan hingga ke tingkat administrasi terkecil melalui Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia.

Ragam kedalaman dan keparahan kemiskinan

Selain mengetahui jumlah orang miskin di desa dan kelurahan, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil tersebut. Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang beragam, sehingga alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan perlu menimbang faktor tersebut.

Indeks “kedalaman” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Dengan asumsi garis kemiskinan sama, wilayah yang rata-rata warga miskinnya hanya mampu belanja Rp10.000 sehari, misalnya, lebih dalam kemiskinannya dari wilayah yang rata-rata warga miskinnya mampu belanja Rp30.000 sehari.

Sedangkan indeks “keparahan” kemiskinan menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di sana. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut keluar dari kemiskinan.

Dengan mengetahui tidak hanya jumlah orang miskin namun juga tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah yang lebih kecil akan sangat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan anggaran lebih efisien.

Sebagai contoh dalam penganggaran Dana Desa, untuk tahun 2018 pemerintah menetapkan sekitar 3% dari total anggaran Dana Desa nasional dikhususkan untuk pembangunan desa tertinggal, yang disebut alokasi afirmatif. Sedangkan 97% dialokasikan ke semua desa termasuk desa-desa yang menerima alokasi afirmatif.

Sisa 97% Dana Desa ini, dibagi lagi pembagiannya melalui “alokasi dasar” dan “alokasi formula”. Untuk 2018, alokasi dasar besarannya 77% sedangkan alokasi formula besarnya 20%.

Semua desa akan menerima jumlah alokasi yang sama untuk alokasi dasar. Semua juga akan mendapatkan dana alokasi formula tetapi besarannya berbeda-beda, dihitung menggunakan formula-yang salah satunya-menggunakan indikator jumlah orang miskin desa.

Sesungguhnya, alokasi Dana Desa sebaiknya tidak hanya memperhitungkan jumlah orang miskin, tapi juga memasukkan indikator tingkat kedalaman kemiskinan suatu desa dalam perhitungannya.

Tingkat kedalaman ini mempengaruhi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan. Daerah yang rata-rata pengeluaran per hari warga miskinnya Rp10.000 (sesudah dikoreksi inflasi) membutuhkan usaha lebih besar untuk mengangkat mereka dari kemiskinan ketimbang daerah yang rata-rata pengeluaran warga miskinnya Rp30.000.

Jika hanya mendasarkan perhitungan pada jumlah orang miskin (contoh kasus alokasi formula dana desa), maka daerah dengan jumlah orang miskin yang sama, tapi dengan kedalaman kemiskinan yang berbeda, akan mendapatkan alokasi anggaran yang sama.

Contohnya Kabupaten Kuningan di Jawa Barat memiliki jumlah orang miskin yang relatif sama dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur, namun Timor Tengah Selatan memiliki kemiskinan yang lebih dalam dan parah dibanding Kabupaten Kuningan. Agar betul-betul tepat sasaran, seharusnya, desa-desa yang kemiskinannya dalam, mendapatkan prioritas.

Data kemiskinan kelurahan dan desa

SMERU berhasil meluncurkan Peta Kemiskinan yang menyediakan informasi kemiskinan pada tingkat kecamatan hingga desa pertama kali di 2000, diikuti 2010.

Pada April 2017, SMERU melakukan pemutakhiran data untuk angka kemiskinan tahun 2015.

Estimasi angka kemiskinan untuk daerah yang lebih kecil tersebut menggunakan metode Small Area Estimation , yaitu cara estimasi angka kemiskinan yang memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan data sensus penduduk.

Peta Kemiskinan dan Penghidupan. Dengan menggunakan gradasi warna pengguna bisa melihat sebaran populasi orang miskin secara spasial untuk semua pulau di Indonesia. www.povertymap.smeru.or.id, Author provided (No reuse)

Agar data kemiskinan bisa dibandingkan secara nasional dan internasional, Peta Kemiskinan menyediakan informasi angka kemiskinan menggunakan garis kemiskinan nasional dan internasional.

Untuk menilai akurasi dari hasil estimasi, kami berpatokan terhadap angka tingkat kemiskinan provinsi (kota dan desa) yang dirilis oleh BPS. Selain angka tingkat kemiskinan, juga tersedia indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Lebih lanjut, peta ini juga menyediakan indikator ketimpangan menggunakan indeks Gini, yang mengukur pemerataan penghasilan dari skala nol hingga satu. Angka kemiskinan dan indeks Gini tersebut tersedia untuk 34 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6,599 kecamatan, hingga 75,267 desa di seluruh Indonesia.

Peta Kemiskinan dan Penghidupan 2015 ini menyediakan peta yang interaktif yang dipasang pada peta Open Street Map dan dapat diakses secara gratis.

Dengan menggunakan gradasi warna pengguna bisa melihat sebaran populasi orang miskin secara spasial untuk semua pulau di Indonesia.

Peta kemiskinan ini juga menampilkan distribusi spasial berdasarkan provinsi dan kabupaten. Peta ini juga memungkinkan untuk melihat sebaran kemiskinan berdasarkan kecamatan di sebuah provinsi, juga sebaran kemiskinan di kabupaten berdasarkan desa-desanya.

Peta Kemiskinan dan Penghidupan ini juga menyediakan informasi penghidupan (livelihood) berupa indikator pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, dll.

Dari peta kemiskinan ini kita dapat membandingkan bagaimana indikator-indikator tersebut bekerja di wilayah dengan angka tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendah.

Pengentasan kemiskinan yang efektif

Pertumbuhan ekonomi seharusnya menyejahterakan bangsa. Namun, sayangnya hal itu tidak sepenuhnya terjadi untuk kasus Indonesia sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dinikmati lebih banyak oleh kelompok terkaya.

Data yang disediakan dalam peta ini diharapkan bisa membantu berbagai pihak dalam meramu kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dasawarsa terakhir tersebut diikuti dengan meningkatnya ketimpangan. Reuters/Beawiharta

Pengambil kebijakan dapat mengetahui informasi tentang tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan agar dapat menentukan alokasi sumber daya program.

Data Peta Kemiskinan juga akan berguna untuk menentukan target secara tepat untuk program bantuan sosial. Jika pemerintah daerah, misalnya, ingin melaksanakan sebuah program terkait kemiskinan dan ketimpangan, informasi dari peta kemiskinan ini dapat digunakan sebagai basis lokasi kecamatan atau desa yang diprioritaskan untuk mendapatkan program.

Bagi kalangan akademisi, data yang disediakan peta ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai kemiskinan. Data yang tersedia dalam peta ini bisa digabungkan dengan beragam sumber data lainnya sehingga bisa menghasilkan analisis mengenai kemiskinan secara komprehensif.

Anda juga bisa mengunduh peta (dalam bentuk gambar) dan berbagai data lainnya secara gratis. Lebih jauh, Anda juga kami ajak menyumbang informasi tentang desa dengan menuliskannya dan mengirimkannya kepada kami.


Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia dapat dikunjungi di sini