Kedudukan politikus dalam peta perpolitikan Indonesia dapat terancam jika ia dianggap mendukung kebijakan impor beras ketimbang swasembada. Baru-baru ini, pendukung Prabowo Subianto, lawan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pemilihan presiden nanti, mencoba menyerang petahana dengan isu ini.
Ekonom dari kubu Prabowo, Dradjad Wibowo, mengkritik Jokowi dengan mengatakan ia “hobi impor beras”. Dradjad menganggap impor beras tertinggi sejak rezim Orde Baru terjadi di bawah administrasi Jokowi. Kementerian Perdagangan telah menyangkal ini.
Yang menarik, tidak ada pejabat dalam pemerintahan Jokowi yang menyangkal tuduhan yang Prabowo buat dalam debat calon presiden Januari 2019 mengenai orang-orang dalam pemerintahan Jokowi yang menguntungkan diri sendiri secara finansial (secara ilegal) dari impor beras.
Bahwa orang dalam politik telah mengambil keuntungan dari impor beras yang dikendalikan negara telah lama menjadi rahasia umum. Jadi, apa yang mungkin terjadi di bawah Jokowi bukanlah hal baru.
Bahwa kedua calon presiden akan berjanji untuk mencapai swasembada beras, seperti yang pernah mereka lakukan di kampanye pemilu 2014, pun mudah diprediksi.
Swasembada: janji yang sulit dipegang
Sulit mencari jawaban tepat mengapa politikus Indonesia berpegang teguh terhadap kebijakan swasembada pangan utama negara ini ketika pencapaian ini tiap tahunnya jarang sekali terjadi.
Jawaban sederhananya adalah kebijakan ini populer. Tapi mengapa? Mengapa ide mencapai swasembada pangan begitu populer di masyarakat? Mengapa mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan beras impor tahunan seperti bunuh diri politis bagi politikus nasional?
Bagaimanapun, menurut banyak ekonom (yang diakui kebanyakan asing) arus utama, melakukan impor beras dapat memberikan banyak keuntungan. Mengingat beras impor, yang kebanyakan diimpor dari Vietnam dan Thailand, diproduksi dengan lebih murah, harga beras yang lebih murah di Indonesia dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga rakyat miskin.
Dengan begitu, orang-orang miskin pun dapat mengeluarkan uang lebih banyak untuk makanan yang lebih bergizi dari nasi putih, untuk layanan kesehatan, dan untuk pendidikan anak-anaknya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kaum miskin kota. Banyak kaum miskin desa, bahkan petani beras skala kecil, tetap menjadi konsumen nasi. Maka, beras impor yang lebih murah dapat mengurangi kemiskinan di desa juga.
Terakhir, dengan menghentikan usaha pencapaian swasembada beras yang mahal—untuk meningkatkan produksi beras Jokowi memakai uang negara yang cukup besar untuk membangun lusinan waduk–pemerintah dapat menggunakan uang negara terhadap hal lain.
Contohnya, pemerintah dapat menggunakan uangnya untuk membantu petani pinggiran yang mungkin terpaksa menjual murah panennya. Bantuan pemerintah dapat digunakan untuk bantuan sosial atau untuk layanan penyuluhan agar petani dapat beralih ke tanaman yang nilainya lebih tinggi daripada beras. Kedua kemungkinan tersebut, sepertinya, dapat membantu mengentaskan kemiskinan di desa.
Populisme swasembada pangan.
Beberapa alasan telah diajukan mengenai mengapa kebijakan swasembada pangan bisa begitu populer.
Beberapa menyebut masyarakat hanya belum tahu bahwa harga beras yang lebih mahal sebenarnya merugikan kaum miskin desa karena mereka percaya apa yang pemerintah katakan—bahwa harga domestik yang lebih tinggi berarti petani menerima lebih banyak uang untuk panennya. Hal ini mungkin berlaku bagi pertanian berskala besar, tetapi jenis pertanian seperti itu sedikit jumlahnya.
Yang lain bersikeras bahwa lobi dari usaha penggilingan padi berada di balik usaha swasembada. Produksi domestik yang tinggi berarti lebih banyak penggilingan dan menghasilkan keuntungan lebih banyak.
Pejabat Dewan Ketahanan Pangan yang saya wawancarai menyoroti nostalgia terhadap era kejayaan Orde Baru, terutama ketika di bawah Soeharto pertengahan 1980-an Indonesia terakhir mencapai swasembada pangan walau sebentar.
Pendekatan populisme, penggunaan isu yang populer dengan kebanyakan rakyat, oleh politikus menjelang pemilihan umum di Indonesia pun dapat berperan di sini.
Namun, faktor-faktor ini pun juga ditemukan di negara tetangga yang memiliki kemiripan dengan Indonesia. Malaysia dan Filipina, contohnya, juga menanam beras berlimpah tetapi mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di sana, tingginya harga beras domestik pun menyakiti orang miskin.
Kedua negara ini bergantung pada badan negara untuk mengimpor beras, yang berujung pada munculnya kelompok rentenir yang cukup besar. Lobi penggilingan padi juga kuat di Filipina dan Malaysia. Kedua negara ini juga pernah mengalami ledakan produksi selama Revolusi Hijau tahun 1970-an dan 1980-an, dan keduanya pun punya rezim pemilihan umum sengit yang menghasilkan sentimen populis.
Namun, secara signifikan, pemerintahan baru di Malaysia dan Filipina telah mengambil langkah konkret meliberalisasi kebijakan perdagangan berasnya. Ini berarti memadamkan mimpi mencapai swasembada beras. Singkatnya, mereka telah memulai diskusi serius untuk mencabut izin impor BUMN beras mereka untuk melibatkan lebih banyak pedagang swasta dalam membeli dan menjual impor beras.
Walau masih belum jelas apa yang terjadi setelah perubahan kebijakan, satu hal yang pasti–baik Jokowi maupun Prabowo di antara sekarang hingga pemilu April nanti akan berjanji melaksanakan apa yang Malaysia dan Filipina lakukan. Di Indonesia, impian swasembada beras terus ada.
Warisan nasionalisme
Keunikan Indonesia saat ini mungkin warisan dari gerakan nasionalis dan anti kolonial, dan khususnya peran utama petani padi yang menjadi simbol kemerdekaan.
Sukarno, presiden pertama Indonesia, terkenal menganut ideologi Marhaenisme, di mana petani miskin Indonesia (baca: orang Jawa kebanyakan) mewujudkan cita-cita swasembada dan perlawanan terhadap gangguan agresif asing.
Keyakinan ini, secara ironis dilanjutkan oleh Soeharto yang sering mencitrakan dirinya sebagai pelindung petani Indonesia, terus bergema kuat di Indonesia. Pengidolaan terhadap petani padi tidak ada atau kurang menonjol dalam gerakan nasionalis yang terpecah secara etnik di Malaya/Malaysia, dan gerakan oligarkis otoriter di Filipina.
Singkatnya, kita harus mempertimbangkan bagaimana sejarah dan ideologi tertentu dapat terus membentuk kebijakan publik yang penting di Indonesia dan di mana pun. Liberalisasi dapat dicapai dengan mudah dengan goresan pena. Mengubah kepercayaan yang berakar dari masa lalu nasionalis suatu negara tidak bisa dicapai semudah itu.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Reza Pahlevi.