Mengomunikasikan COVID-19 tanpa menyulut anti-Cina di Indonesia

Keresahan di masyarakat perlu ditanggapi dengan tepat. Bagus Indahono/EPA

Merebaknya wabah COVID-19 atau yang juga populer dikenal sebagai “virus corona” tidak hanya menimbulkan ketakutan massal dan guncangnya perekonomian dunia.

Dampak sosial negatif dari wabah ini juga menimbulkan sentimen xenofobia terhadap negara Cina dan masyarakat keturunan Cina di berbagai negara.

Laporan dari negara terjangkit seperti Australia, Kanada, Italia, bahkan baru-baru ini Ukraina, menunjukkan bahwa misinformasitentang penyebaran COVID-19 di media sosial turut menyebarkan ketakutan serta sentimen xenofobia tersebut.

Sentimen negatif ini juga ditujukan kepada warga keturunan Cina di Indonesia..

Pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi risiko kesehatan yang efektif untuk mencegah penyebaran ketakutan serta sentimen rasisme di media sosial, terutama kini setelah ada pasien positif COVID-19 di Indonesia.

Partisipatif, bukan instruksional

Komunikasi risiko bukan sekadar pemerintah atau ahli memberikan panduan, arahan, dan peringatan pada masyarakat agar mereka mampu mengambil keputusan terbaik untuk mengurangi dampak buruk dari, misalnya, penyebaran penyakit atau dampak bencana alam.

Komunikasi risiko yang efektif perlu melibatkan masyarakat serta kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah.

Tantangan risiko kesehatan di era digital adalah setiap pengguna internet memiliki kesempatan untuk menciptakan konten informasi mereka sendiri yang, tentu saja, tidak semuanya benar atau tepat.

Bahkan tidak jarang konten-konten tersebut disiarkan kembali oleh kantor berita atau disebarkan oleh figur publik yang semakin membantu dalam menyebarkan misinformasi tersebut.

Pemerintah Indonesia dikritik oleh akademisi karena dianggap tidak memiliki strategi komunikasi risiko yang efektif, dan justru cenderung mengalihkan tanggung jawab.

Pemerintah memiliki riwayat meredam atau mengalihkan fokus terhadap suatu isu; ini terjadi misalnya ketika terjadi kerusuhan di Papua Barat pada 2019, pemerintah membatasi akses internet dan akses media.

Tidak heran jika dalam kasus COVID-19 pemerintah juga dianggap mencoba mengalihkan fokus masyarakat.

Hal ini dikhawatirkan menimbulkan celah bagi penyebaran informasi menyesatkan di internet. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 2015 di Australia menunjukkan bahwa ketika masyarakat tidak puas dengan informasi yang diberikan pemerintah, mereka akan berpaling kepada sumber informasi alternatif.

Dalam era sekarang, informasi alternatif tersebut bersarang di internet, yang justru penyebarannya sulit dilacak dan diverifikasi. Dalam konteks penyebaran virus COVID-19, akibatnya fatal dan menyebabkan ketegangan sosial, seperti sentimen xenofobia terhadap masyarakat keturunan Cina di Indonesia.

Sejarah yang terulang

Tendensi xenofobia terkait sejarah panjang politik era Orde Baru (1965-1998) masih subur hingga sekarang. Selama masa pembentukan Orde Baru pada 1965 hingga 1966, masyarakat keturunan Cina terjebak dalam kekerasan anti-komunis yang melibatkan kekuatan militer Indonesia .

Pada akhir dari masa kekuasaan rezim ini pada 1997 dan 1998, masyarakat keturunan Cina kembali menjadi target kerusuhan berdarah di berbagai daerah di Indonesia.

Sampai sekarang propaganda anti-Cina masih tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Ini terlihat misalnya dalam bentuk serangan rasis terhadap mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seorang keturunan Cina yang beragama Kristen, pada 2016-2017.

Dalam konteks kepanikan COVID-19 dan sejarah seperti ini, Indonesia harus menjaga identitas internasional sebagai negara yang kaya budaya dengan masyarakat yang damai. Saat ini, Indonesia seharusnya bisa memberi contoh bagi negara-negara lain untuk mencegah sentimen xenofobia selama masa kepanikan virus Corona.

Komunikasi yang lebih baik

Pemerintah bisa menerapkan beberapa rekomendasi intervensi komunikasi risiko kesehatan untuk meminimalisir sentimen xenofobia dan mencegah ketegangan sosial di masyarakat selama masa pandemik COVID-19:

1. Libatkan tenaga kesehatan lokal

Penelitian menunjukkan bahwa ketika pemerintah melibatkan figur yang dekat dengan masyarakat, komunikasi risiko menjadi lebih partisipatif dan efektif.

Strategi komunikasi risiko satu arah tanpa mengatasi keresahan dan kebingungan masyarakat dapat menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan komunikasi risiko pemerintah karena bisa dianggap tidak relevan dan bermanfaat.

Figur yang dekat dengan masyarakat akan lebih mampu memahami keresahan masyarakat dan berkomunikasi lebih baik dengan mereka.

2. Ceritakan fakta, hindari bahasa yang kompleks dan ambigu

Belajar dari penelitian anti-vaksin di Australia, komunikasi risiko kesehatan dari pemerintah akan lebih efektif jika dilakukan misalnya lewat bercerita tentang pengalaman positif pencegahan penyebaran penyakit tanpa menggunakan unsur-unsur ketakutan.

Dalam hal ini, media sosial bukan tempat untuk informasi yang kompleks.

3. Persuasif, bukan instruktif

Propaganda anti-Cina sudah tertanam di masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menyikapi ketakutan anti-Cina secara terbuka dengan pendekatan yang persuasif.

Pendekatan informal meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengatasi kecemasan dari peristiwa berskala masif yang berdampak negatif dengan lebih efektif.

Dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang tinggal di kalangan masyarakat, pemerintah nasional bisa membuka ruang-ruang diskusi untuk mengubah keresahan dan sentimen anti-Cina ke arah informasi yang positif serta upaya preventif untuk merestorasi kerekatan masyarakat serta kepercayaan terhadap pemerintah.

Ketiga saran ini bisa diterapkan untuk meminimalisir risiko ketegangan sosial sebagai akibat dari bencana yang berskala besar (penyebaran penyakit, bencana alam, kerusuhan, maupun terrorisme).

Dengan memahami serta melibatkan masyarakat, komunikasi risiko akan lebih relevan dan tepat sasaran. Internet harus dimanfaatkan dengan baik karena sudah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan ringkas dan mudah dipahami untuk pertanyaan yang kompleks.

Faktanya sudah jelas, wabah COVID-19 tidak mengenal ras, kelas sosial, atau kewarganegaraan.


Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di sini.

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 106,400 academics and researchers from 3,430 institutions.

Register now