Satu dekade terakhir sektor pariwisata Indonesia terus mengalami ekspansi dan diversifikasi.
Tidak heran, pemerintah mengharapkan sektor pariwisata dapat membawa angin segar di tengah sektor minyak dan gas (migas) dan non-migas Indonesia yang kian terpuruk.
Pada bulan April 2019, Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan US$2.5 miliar atau Rp 36 triliun yang merupakan terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Sedangkan tahun lalu, sektor pariwisata diperkirakan dapat menyumbang devisa sebesar $17.6 miliar, meningkat 9.3% dari $16.1 miliar pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) yang meningkat.
Jumlah wisman ke Indonesia naik hampir dua kali lipat dalam satu dekade menjadi 15.8 juta orang pada tahun 2018 dari 6.2 juta orang pada 2008.
Tapi pemerintah memerlukan kerja ekstra keras dalam untuk bisa memastikan kontribusi sektor pariwisata untuk menahan penurunan pemasukan devisa di tengah lesunya perekonomian dunia.
Penelitian saya menunjukkan kedatangan wisman dan pertumbuhan ekonomi bersifat procyclical. Artinya, siklus kedatangan wisman cenderung bersifat mengikuti siklus bisnis pertumbuhan ekonomi global. Jadi ketika ekonomi global lesu maka industri pariwisata dipastikan akan ikut lesu.
Untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah:
Rekomendasi
Pemerintah perlu mempermudah arus investasi, barang, dan jasa pariwisata, dengan mengeluarkan dukungan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.
Salah satunya dengan menetapkan strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi. Hal tersebut didukung oleh kegiatan promosi dan peningkatan sumber daya manusia di sektor pariwisata.
Hal ini bisa diterapkan pada destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba di Sumatra Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Bali; Jakarta; Banyuwangi dan Bromo di Jawa Timur; dan Kepulauan Riau.
Dengan begitu efek ganda dari sektor pariwisata seperti peningkatan tenaga kerja akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada akhirnya pariwisata bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, kita juga dapat meniru strategi negara lain, seperti Malaysia yang sering membuat kegiatan konferensi internasional sehingga banyak para akademisi yang datang ke negaranya untuk mengikuti konferensi internasional sekaligus berwisata seusainya.
Dengan meniru dan modifikasi model yang dilakukan negara lain, serta diikuti dengan promosi pariwisata yang kreatif dan menarik, Indonesia juga dapat memperkaya strategi ini untuk menarik minat para wisatawan sekaligus akademisi untuk berkunjung ke Indonesia.
Terakhir, dengan pesatnya pembangunan pariwisata, pemerintah juga harus tetap menjaga terpeliharanya kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
Hal tersebut bisa dilakukan dengan dengan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pariwisata dengan pendekatan ekosistem.
Seluruh kegiatan pariwisata harus mempertimbangkan keberadaan ekosistem yang ada demi kelestarian hidup. Indonesia memerlukan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan wisata alam yang berbasis lingkungan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Hal ini akan mempertahankan berlangsungnya kegiatan pariwisata alam sehingga mampu mendongkrak devisa negara.
Konteks global
Kondisi ekonomi global sedang tidak terlalu bagus karena diganggu oleh perang dagang dan perlambatan ekonomi beberapa negara.
Juni tahun lalu, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global di 2020 menjadi 2.7% dari sebelumnya 2.8%.
Ini mengapa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata harus membuat kebijakan yang lebih komprehensif dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor yang berkelanjutan.
Sektor pariwisata khususnya kedatangan wisman ini sangat rentan sekali tergantung dan mengikuti siklus bisnis yang fluktuatif.
Saat ini, kinerja pariwisata Indonesia terlihat masih mengecewakan.
Menurut Bank Indonesia (BI) pada kuartal kedua tahun lalu, nilai ekspor jasa pariwisata hanya sebesar $3,02 miliar atau turun 1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal II-2018). Itu merupakan penurunan yang pertama sejak kuartal I-2016 atau lebih lebih dari 3 tahun yang lalu.
Kondisi ini berbalikan dengan keadaan impor jasa pariwisata yang justru tumbuh 9.7% menjadi $2,21 miliar dibanding kuartal II-2018. Tidak mengherankan apabila surplus transaksi jasa pariwisata di kuartal II-2019 hanya sebesar $805 juta, atau turun 21,9% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Dua fakta di atas menunjukkan bahwa saat ini ada kecenderungan bahwa pertumbuhan wisman yang datang ke Indonesia menyusut jika dibandingkan dengan pertumbuhan warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri.
Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila pemerintah menaruh perhatian yang lebih serius untuk memperbaiki kinerja pariwisata Indonesia. Jika tidak, dan jika penurunan pendapatan devisa industri pariwisata terus berlanjut, bukan tidak mungkin pada satu titik, neraca jasa pariwisata malah akan menjadi defisit dan akan memperkeruh neraca pembayaran kita.