Pemerintahan Bush menginvasi Irak dengan harapan menjadikannya negara demokrasi. Namun, menurut beberapa indikator ilmu sosial, Irak jadi tidak lebih demokratis daripada sebelum tahun 2003.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Demokrasi
Displaying 1 - 20 of 83 articles
Kebebasan akademik punya dampak positif bagi demokrasi, diukur dari kualitas pemilu dan akuntabilitas lembaga eksekutif.
Referendum dan inisiatif rakyat bisa menjadi jalan yang populer untuk menekan para politisi untuk mendengarkan rakyatnya – hal itu juga bisa menjadi praktik propaganda
Masih banyak benang kusut yang membelenggu upaya pemajuan kesetaraan gender di Korea Selatan.
Demokrasi konstitusional Ukraina mensyaratkan kesepakatan perdamaian apa pun untuk diratifikasi oleh rakyatnya. Jika rakyat diabaikan, peluang mewujudkan kesepakatan damai akan jauh lebih kecil.
Perlawanan Myanmar terhadap rezim militer yang brutal hampir tidak dilirik oleh Barat. Padahal sikap mereka terhadap Ukraina menunjukkan kekuatan militer Barat dapat membantu kelompok pro-demokrasi.
Indonesia berada di urutan 64 dalam daftar negara dalam Indeks Negara Hukum.
Internet dianggap sebagai teknologi pembebasan dan dituduh merusak demokrasi. Penelitian menunjukkan anggapan dan tuduhan tersebut ada benarnya.
Politik homofobia kini tidak hanya ditujukan kepada kelompok non-heteroseksual saja, tetapi juga kepada orang yang memiliki pemikiran yang inklusif terhadap kelompok minoritas seksual.
Riset kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa masih menjaga jarak dari politik elektoral dan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Di negara demokrasi manapun, masa jabatan pemimpin selalu dibatasi hanya sampai jangka waktu tertentu.
Meme viral yang bergerak cepat dapat menciptakan hubungan singkat yang berisiko rendah namun lucu dan sehat, di platform media sosial yang buruk.
Halaman depan harusnya menjadi balai warga, tempat pembaca berdiskusi dan berdebat atas isu penting bagi komunitas dan sekitarnya.
Kami ngobrol dengan Wijayanto, peneliti media dan demokrasi di Universitas Diponegoro (UNDIP) tentang riset terbaru timnya tentang cara kerja pasukan siber pada lima peristiwa politik di Indonesia.
Media digital membuka ruang baru partisipasi politik, terutama untuk kelompok Generasi Milenial dan Z. Sayangnya, pemerintah cenderung menghadapi aktivisme generasi muda menggunakan represi.
Kelompok masyarakat yang secara sosial terpinggirkan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyuarakan kepentingannya pada publik - bahkan membentuk publiknya sendiri.
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan membuat kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok marginal.
Big tech semakin memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Banyak pertanyaan kini timbul tentang bagaimana legitimasi, hak-hak dan demokrasi di era digital.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Banyak orang di Indonesia memiliki persepsi bahwa usia muda menandakan belum matangnya pengalaman maupun kemampuan seseorang untuk terjun ke dunia politik.
Top contributors
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Chair of Cognitive Psychology, University of Bristol
-
Lecturer, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Lecturer at the Faculty of Education, Universitas Mataram
-
Dosen Media dan Demokrasi, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Professor and Head of Social Sciences, University of Tasmania
-
Associate Professor of Philosophy, Rochester Institute of Technology
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Organizational Sociologist, Universitas Indonesia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Lecturer, Universitas Indonesia
