Pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan mereka hadapi dalam mengakses keadilan.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Hukum
Displaying 21 - 40 of 56 articles
Ada tiga syarat agar International Criminal Court dapat menindaklanjuti laporan FPI. Semuanya sejauh ini tidak dapat terpenuhi.
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
RUU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki banyak kekurangan, seperti ketidakjelasan definisi, ketidakjelasan dasar hukum, dan penempatan warga negara di posisi yang lemah.
Penetapkan status pelaku atau korban dalam tindak pidana pornografi perlu hati-hati; jangan sampai sistem peradilan pidana justru menghukum korban.
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Bagaimanakah seharusnya penangkapan dilakukan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku?
Gugatan class action pertama di Indonesia terjadi pada 1987. Gugatan yang pertama menang terjadi di 2001.
Dalam perspektif hukum tata negara, ada masalah dalam peraturan-peraturan darurat Jokowi.
Langkah pemerintah dalam melepaskan penghuni penjara di tengah pandemi guna menahan penyebaran virus adalah solusi yang bersifat sementara saja.
Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Belum adanya satu Undang-Undang (UU) tersendiri yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia.
Dari perspektif hukum, penyusunan UU ini memiliki dua masalah
Dalam menjalani proses hukum di Inggris, Reynhard Sinaga telah mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Apa sajakah itu?
Jadi selama tiga periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target.
Polemik seperti First Travel bisa dihindari jika pemerintah mau menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana.
Penelitian menunjukkan bagaimana pengadilan-pengadilan daerah melakukan terobosan-terobosan untuk menghadapi keperkasaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Apakah omnibus law atau undang-undang sapu jagat mampu menyelesaikan kendala regulasi di Indonesia?
Agar fakultas hukum dapat menjaga relevansinya di tengah derasnya laju teknologi, akademisi menyarankan pengajar hukum untuk mengadopsi kurikulum interdisipliner dan metode pengajaran yang kreatif.
Top contributors
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
PhD Student, Australian National University
-
Senior Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Researcher, Indonesia Jentera School of Law
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
