Agama menjadi pegangan pekerja rentan di tengah terpaan eksploitasi, di antaranya melalui komunitas satu profesi. Sayangnya, penerapannya belum bisa mendorong kondisi kerja yang lebih layak
Menghadapi potensi eksploitasi perusahaan teknologi, mitra dan konsumen dapat membuat platformnya sendiri. Koperasi yang menekankan pada asas sukarela dan kekeluargaan dapat menjadi alternatif.
Meski ekonomi gig tengah pesat berkembang, Indonesia belum memiliki basis data yang menggambarkan besaran dan sebaran pekerjanya. Sebuah riset berusaha memberikan ilustrasi dan menjembatani kekosongan ini.
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan tarif dasar bagi platform ojek online, yang selama ini kerap memicu protes dari pengemudi. Apakah ini berarti tuntuntan pengemudi ojek online telah terjawab?
Tuntutan pengemudi lebih sering dijawab dengan algoritma aplikasi dan diskusi satu arah. Aksi protes jadi pilihan pengemudi untuk melawan “pembungkaman”.
Demi meningkatkan penggunaan transportasi publik, pemerintah dapat memanfaatkan transportasi daring yang menjamur di ibu kota seiring tingginya penggunaan telepon pintar di Jabodetabek.
Aksi protes pengemudi ojek online di Yogyakarta.
Dokumentasi penulis
Pengemudi online riuh menentang penurunan tarif. Penetapan harga yang bergantung pasar membuat penyedia platform ojek online berlomba-lomba menyediakan layanan murah demi menggaet pelanggan.
Para Ojol mendapatkan pendapatan yang berkurang karena pandemi, maka jaminan pendapatan dasar bisa mengurangi kerentanan dan ketidakpastian mereka.
Seorang pengemudi ojek daring mengamati pesanan melalui telepon pintarnya yang diletakkan di pohon, Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (17/3/2021)
Antara Foto
Alih-alih menciptakan kebebasan dan kemerdekaan bagi para ojek online, hubungan kemitraan justru menciptakan hubungan kerja super-eksploitatif.
Pengemudi transportasi online bekerja sendirian. Namun untuk memperbaiki kondisi kerja mereka, para pengemudi harus membangun gerakan bersama.
findracadabra/www.shutterstock.com
Lecturer at Universitas Tidar and Research Fellow at Institute of Governance and Public Affairs Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Tidar Magelang