Pilihan menteri Jokowi belum cerminkan pembenahan birokrasi dan keterwakilan perempuan

Mast Irham/EPA

Kabinet yang disusun oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berisi tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang.

Namun, pilihan menteri sepertinya belum mencerminkan upaya serius pengembangan sumber daya manusia, pembenahan birokrasi, dan keterwakilan perempuan.

Kami menanyakan para ahli untuk menjelaskan bagaimana mereka melihat proporsi dalam Kabinet Indonesia Maju sesuai bidang mereka.

Kompetensi

Ario Wicaksono - Pengajar ilmu sosial dan politik di Universitas Gajah Mada

Dengan komposisi lebih dari 50% kalangan profesional atau non-partai politik (parpol), kabinet sekarang tampaknya dirancang untuk mendukung lima visi Jokowi-Ma'ruf yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Kalaupun ada upaya terkait inovasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan reformasi birokrasi, semuanya masih bermuara pada keinginan untuk untuk mengatasi ketertinggalan dan merebut peluang ekonomi pada era Revolusi 4.0.

Para wakil parpol yang ditunjuk menjadi menteri tidak selalu memiliki kompetensi profesional yang selaras dengan jabatannya. Tentu saja, argumen menteri adalah jabatan politik bisa digunakan untuk menepis kritikan ini.

Secara umum, Jokowi tampak berusaha keras untuk menyeimbangkan berbagai elemen yang berbeda sembari tetap menunjukkan kendalinya atas proses penyusunan kabinet.

Empat menteri koordinator adalah pejabat senior, dan ada 18 muka lama dari kabinet terdahulu.

Kementerian yang secara tradisi dipegang teknokrat dan akademisi seperti menteri keuangan, menteri riset, dan menteri kesehatan masih dipegang orang dengan latar belakang serupa. Ini dapat menjamin keberlanjutan kebijakan dan pendekatan yang teknokratis dalam mengelola kebijakan.

Kaum akademisi diwakili oleh enam orang dan kesemuanya adalah wajah lama, mengindikasikan pesan bahwa modal politik berupa pengalaman pemerintahan sama pentingnya dengan modal pengetahuan.

Yang menarik, pos menteri pendidikan dan kebudayaan yang kini diisi oleh pengusaha di bidang IT, yaitu CEO Gojek Nadiem Makarim, bukan akademisi.

Apakah dengan demikian arah pengembangan pendidikan akan berfokus pada menyuntikkan semangat entrepreneurship dan justru luput menyentuh misi utama pendidikan: yaitu untuk membebaskan dan juga menumbuhkan kecerdasan kritis?

Pos menteri reformasi birokrasi juga belum diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi teknokratis di bidang administrasi publik.

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM dan pembenahan birokrasi, yang disebut sebagai bagian dari visi Jokowi, tidak tercermin dalam pilihan menteri di kabinet.

Profesi

Asmiati Malik - Pengajar ilmu politik di Universitas Bakrie

Dari 13 pos kementerian strategis untuk pertumbuhan ekonomi, delapan diberikan ke parpol. Kalangan profesional hanya diberikan lima; itu pun dua dari menteri kalangan profesional yang memiliki kedekatan emosional dengan parpol.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memiliki kedekatan dengan Partai Golkar, sedangkan Menteri Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir sudah dekat dengan lingkungan kekuasaan dan partai politik yang sudah pasti tidak serta merta melepaskan dirinya dari ruang lingkup pejabat dan penguasa partai serta pemerintah.

Dengan komposisi menteri di bidang ekonomi yang seperti ini, kebijakan yang diambil sudah pasti untuk menguntungkan elit yang bermain di pusaran kekuasaan, apalagi hampir setiap politisi memiliki perusahaan pribadi.

Kebijakan yang diambil akan bersifat jangka pendek untuk mencari pembiayaan politik pada tahun 2024. Sehingga perencanaan jangka panjang tidak akan begitu diperhatikan. Terlebih lagi pemindahan ibu kota akan membuka peluang yang besar untuk pemburu rente mencari peluang.

Seharusnya pos-pos yang sangat krusial seperti perindustrian; perdagangan; investasi; energi dan sumber daya mineral; dan terutama BUMN diberikan kepada profesional yang bebas dari pengaruh politik praktis. Dengan demikian pengelolaan institusi benar-benar dilakukan dengan prinsip good governance.

Selama ini proses pengadaan barang dan jasa di sektor BUMN sarat dengan kepentingan politik. Ketika terjadi kesalahan, kerugian akan menjadi beban keuangan negara; ini sama saja dengan membebani rakyat.

Gender

Ella S. Prihatini - Peneliti ilmu politik dan hubungan internasional di University of Western Australia

Untuk periode keduanya, Jokowi memilih lima perempuan menjadi menterinya, jumlah ini menyusut dari sembilan pada periode terdahulu.

Proporsi perempuan di kabinet ini hanya 13,16%, terdiri atas tiga orang petahana di posnya masing-masing dan dua pendatang baru.

Perempuan kehilangan kursi menteri kelautan dan perikanan, padahal Susi Pudjiastuti merupakan menteri yang paling tinggi skor performanya berdasarkan survei pra-pelantikan kabinet.

Perempuan juga tergeser dari posisi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kesehatan, dan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Turunnya jumlah perempuan di kabinet merosot menunjukkan bahwa keberpihakan Jokowi terhadap pentingnya komposisi gender masih sangat patut dipertanyakan.

Menteri Susi yang notabene merupakan salah satu menteri paling cemerlang, dan kebetulan dia perempuan, justru digeser oleh politisi laki-laki dari Gerindra, Edhy Prabowo.

Politisi ini sama sekali tidak memiliki portofolio di sektor kelautan dan perikanan. Sangat disayangkan bila penunjukkan ini lebih dikarenakan lobi politik pemerintah dan Gerindra agar mendapat kursi di kabinet.

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) masih diisi perempuan sesuai tradisi.

PPPA adalah kementerian yang paling terakhir diketahui pengisinya. Hal ini menjadi indikasi bahwa pos yang mengurusi kepentingan perempuan dan anak masih dianggap bidang yang feminin dan gengsinya rendah dibanding kementerian lain.

Menteri PPPA yang baru, Gusti Ayu Bintang Darmavati, memiliki sedikit sekali keterlibatan yang jelas dengan isu-isu perjuangan kepentingan perempuan dan anak. Saya menengarai ini adalah indikasi buram bagi perjuangan hak-hak perempuan untuk lima tahun ke depan.

Penunjukan Ida Fauziyah sebagai Menteri Tenaga Kerja merupakan hasil rotasi; kementerian ini dianggap merupakan “jatah” Partai Kebangkitan Bangsa.

Pengalaman Ida yang sangat kuat di bidang legislasi dan terpilih menjadi anggota DPR selama lima periode dari 1999 hingga 2018 telah menjadi inspirasi bagi perempuan untuk terlibat lebih banyak di politik.

Sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama 2010 hingga sekarang, Ida terlibat dalam banyak program yang mendorong perempuan untuk terjun ke politik. Pada Pilpres 2019, Ida adalah direktur penggalangan pemilih perempuan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Namun lagi-lagi, lobi politik yang mendominasi pilihan Jokowi dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi pembantunya.