Menu Close

Riset: keluarga pekerja migran mengalami kesulitan akses kesehatan, keuangan selama pandemi

Petugas medis memeriksa suhu tubuh seorang Tenaga Kerja Indonesia asal Malaysia saat menjalani karantina di Pangkalan Udara Militer Soewondo Medan, Sumatra Utara. Septianda Perdana/Antara Foto

Sekitar 9 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri - lebih besar dari total populasi Provinsi Sumatera Selatan atau Sulawesi Selatan. Tahun lalu, para pekerja ini mengirim total uang lebih dari US$ 11,7 miliar atau lebih dari Rp 165 triliun ke Indonesia.

Namun, pandemi COVID-19 telah berdampak pada keluarga para pekerja yang mengandalkan kiriman uang tersebut.

Tahun ini, Bank Dunia memperkirakan kiriman uang pekerja migran Asia akan turun 13% akibat pandemi. Mengikuti prediksi ini, maka penurunan ini akan berjumlah sekitar Rp 12,6 triliun di Indonesia. Sebelum pandemi, jumlah kiriman uang pekerja migran Indonesia juga sudah menurun.

Kami meneliti dampak pandemi pada para keluarga pekerja migran. Kami menemukan bahwa sebagian besar kehilangan penghasilan dan memiliki akses terbatas pada layanan kesehatan terkait pandemi.

Akses terbatas ke layanan kesehatan

Kami mensurvei 605 rumah tangga (dengan 1.926 anggota keluarga) di Desa Sukowilangun di Malang, Jawa Timur. Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah pekerja migran terbanyak di Indonesia.

Survei ini adalah bagian dari proyek riset yang didanai oleh United Kingdom Research and Innovation (UKRI) Grant.

Seperti halnya penduduk pedesaan di seluruh Indonesia, para responden kami pada umumnya hidup dengan tempat tinggal dan sarana yang cukup, walau dari segi pemasukan, mereka tergolong miskin.

Sebagian besar (53%) anggota keluarga yang mengalami gejala-gejala serupa dengan COVID-19 mengatakan bahwa mereka tidak melakukan tes walau memiliki jaminan kesehatan.

Sebanyak 61% keluarga mengatakan terdaftar di BPJS Kesehatan. Dalam skema BPJS Kesehatan, anggota membayar premi bulanan Rp 42 ribu per orang atau Rp 200 ribu per keluarga beranggotakan empat orang.

Hanya 6% keluarga bergejala yang melakukan tes.

Rendahnya tes pada keluarga pekerja migran sesuai dengan situasi layanan kesehatan selama pandemi di Indonesia.

Selama pandemi, jumlah orang yang terinfeksi dan mengalami gejala COVID-19 sangat rendah. Lebih dari 70% kasus positif COVID dikategorikan sebagai tanpa gejala.

Pemerintah hanya memberikan rujukan layanan kesehatan dan tes gratis pada mereka yang menderita gejala lebih dari satu minggu atau berdasarkan surat dokter. Persentase tes di Indonesia hanya sekitar 18.600 per 1 juta penduduk.

Tes, pelacakan, dan perawatan oleh pemerintah selama pandemi tidak dilakukan secara ekstensif di pedesaan.


Read more: Riset: pandemi COVID-19 menghapus 2,3 juta peluang lapangan pekerjaan


Hilang pemasukan dan pekerjaan

Responden kami melaporkan penurunan pemasukan secara signifikan dalam segala jenis pekerjaan tapi terutama dalam pekerjaan di sektor domestik seperti buruh tani, penjaga toko, pekerja harian di sektor informal, dan pekerja serabutan. Banyak orang sudah kehilangan pekerjaan.

Pembatasan berskala besar yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus menjadi sebab hilangnya pemasukan dan pekerjaan.

Responden yang pekerja di sektor manufaktur, perdagangan dan jasa juga mengalami penurunan pemasukan dan risiko kehilangan pekerjaan.

Responden yang memiliki lahan pertanian sendiri paling tidak terdampak pandemi. Hanya 3% dari mereka yang mengatakan mengalami penurunan pemasukan dan kehilangan pekerjaan.

Responden melaporkan penurunan kiriman uang dari sanak keluarga pekerja migran selama pandemi. Sebagian tidak menerima uang sama sekali, sebagian menerima setengah, dan sebagian menerima lebih sedikit dari biasanya.

Para keluarga menggunakan kiriman uang dari pekerja migran sebagian besar untuk konsumsi, untuk makan sehari-hari, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan orang yang lanjut usia.

Sedikit yang menggunakan uang kiriman untuk membeli lahan pertanian karena menurut mereka itu bukanlah investasi yang menguntungkan.

Menurut mereka, pertanian kurang menguntungkan ketimbang usaha kecil atau aktivitas produksi lain yang dapat menghasilkan lebih cepat, misalnya membeli mobil untuk angkutan barang, membuka bengkel sepeda motor, dan usaha kecil lainnya.


Read more: Minimnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di sektor domestik: Bagaimana akademisi hukum dapat membantu?


Kekhawatiran pada pekerja migran

Seiring mereka mengalami kesulitan di Tanah Air, para keluarga ini juga mengkhawatirkan sanak keluarga mereka yang bekerja di luar negeri.

Banyak (41%) yang khawatir para pekerja tidak bisa pulang karena perbatasan internasional ditutup.

Sebagian juga mengungkapkan kekhawatiran keamanan terkait ketidakjelasan proses bagi pekerja yang ingin pulang atau terkait situasi negara tempat mereka bekerja.

Mereka juga khawatir para pekerja dapat terinfeksi virus atau kehilangan pekerjaan.

Hong Kong dan Singapura adalah tujuan utama bagi pekerja migran perempuan Indonesia untuk bekerja di sektor domestik, terutama sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja migran lain bekerja di bidang serupa di Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Pekerja migran di sektor domestik memiliki risiko lebih tinggi terdampak pandemi, terutama di Singapura dan Hong Kong.

Singapura, yang sempat dipuji karena respons yang baik terhadap virus, menghadapi masalah saat infeksi menyebar di antara pekerja asing yang termarjinalkan.

Kami melihat ada masalah terkait informasi yang tersedia pada para pekerja migran tidaklah memadai, misalnya informasi apa yang perlu mereka lakukan untuk pulang ke Tanah Air dengan aman. Komunikasi yang buruk ini menyebabkan kebingungan, yang pada akhirnya dirasakan pula oleh keluarga mereka di rumah.

Keluarga pekerja migran mendesak pemerintah menyediakan informasi dan mengkomunikasikan langkah-langkah penting dalam situasi darurat pada pekerja migran.


Read more: Perawat migran Indonesia di Jepang gajinya tinggi, apakah mereka bahagia?


Yang perlu dilakukan pemerintah

Keluarga mencemaskan keamanan dan perlindungan keluarga mereka yang bekerja di luar negeri.

Pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan pekerja perlu meningkatkan kepastian perlindungan dan hukum bagi pekerja migran, membantu mengatur transportasi, dan menyediakan jaringan pusat-pusat krisis selama pandemi.

Pemerintah juga harus membantu para keluarga di Tanah Air untuk mengelola uang kiriman agar memiliki ketahanan finansial.

Banyak keluarga menggunakan uang kiriman untuk konsumsi dan membuka usaha yang keberlanjutannya rendah. Penelitian kami menemukan bahwa keluarga migran yang bekerja di sektor pertanian memiliki ketahanan yang lebih baik selama pandemi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memiliki peran penting untuk memastikan keluarga pekerja migran menggunakan uang kiriman untuk mendorong pemasukan dari pertanian, misalnya lewat komoditas pertanian lokal yang bernilai tinggi.

This article was originally published in English

Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 117,100 academics and researchers from 3,789 institutions.

Register now