Sebagai momen mulainya Konferensi Lingkungan Hidup PBB pada 1972 silam, tanggal 5 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Pada tahun ini – lima dekade setelah konferensi lingkungan berlangsung – negara-negara dunia masih berjibaku untuk mengerem laju emisi gas rumah kaca, mengurangi deforestasi dan alih fungsi lahan, sembari menahan kemerosotan biodiversitas akibat suhu global yang terus memanas.
Kita memerlukan langkah bersama yang signifikan dan cepat agar bumi – satu-satunya planet yang bisa dihuni sejauh ini – tidak berputar menuju ruang hidup yang justru mematikan bagi pemukimnya.
Bagaimana sebenarnya peran Indonesia dalam upaya menangani krisis lingkungan global? Berikut ini perspektif dari tiga guru besar bidang kelautan, biologi konservasi, dan kehutanan.
Modal besar, riset cekak
Guru besar ilmu kelautan dari Universitas Padjadjaran, Zuzy Anna, menegaskan bahwa ekosistem laut adalah penopang kehidupan di bumi. Misalnya, sekitar 50%-80% oksigen yang dihasilkan di bumi berasal dari organisme laut. Ekosistem perairan juga menyerap 25% emisi karbon dunia.
Indonesia memiliki modal besar untuk menangani krisis lingkungan dunia melalui konservasi ekosistem laut. “Laut juga sebagai sumber biodiversitas dan penyedia pangan. Dalam kondisi bencana kita bisa mengandalkan laut sebagai penyedia pangan,” kata Zuzy, saat kami hubungi.
Sayangnya, ekosistem ini dalam bahaya. Kawasan mangrove Indonesia sebagai salah satu penyerap karbon terbesar telah menyusut hingga 1 juta kilometer persegi sejak tahun 1800 karena aktivitas manusia. Studi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menemukan hanya 6,4% dari total terumbu karang Indonesia yang masuk dalam kategori sangat sehat.
Pemerintah berupaya menggenjot upaya konservasi laut melalui strategi karbon biru, misalnya melalui penetapan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi mangrove.
Namun, menurut Zuzy, strategi itu belum cukup membenahi akar persoalan: defisit institusi riset maupun peneliti di sektor kelautan. “Ini juga yang menyebabkan research based policy (kebijakan berbasis riset) menjadi hal yang langka, dan sering menyebabkan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang kurang tepat (policy failure),” kata dia.
Jalan keluar dari persoalan ini tidaklah instan. Pemerintah, tutur Zuzy, harus menggenjot iklim riset kelautan di tanah air. Kemudian, hasil riset tersebut harus dipakai menjadi bekal penyusunan kebijakan.
Biodiversitas bukan melulu soal satwa langka
Indonesia adalah negara megabiodiversitas (keanekaragaman hayati yang besar) dengan tingkat ancaman terhadap lingkungan yang juga sangat tinggi.
Pakar biologi konservasi dari Universitas Indonesia, Jatna Supriatna, mengemukakan hulu persoalan ini terjadi karena persoalan biodiversitas belum menjadi prioritas negara dan terpisahkan dari urusan pembangunan. “Sehingga dia (biodiversitas) terkena dampak dari suatu pembangunan yang memang sangat berorientasi pada output sesaat, misalnya (output) economy driven yang cepat,” ujar Jatna, saat kami hubungi.
Menurut dia, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap biodiversitas hanyalah seputar konservasi satwa langka. Padahal, urusan keanekaragaman hayati justru bermula dari lingkup yang terkecil: lingkungan manusia, hingga hutan belantara, sampai kedalaman lautan.
“Anda makan apa kalau tidak ada biodiversitas? Ikan, daging, gandum, beras, apa itu bukan biodiversitas? Kalau tumbuhan punah tidak ada oksigen dan tidak ada air, karena kalau pohon tidak ada air tidak bisa diserap,” kata dua.
Besarnya lingkup biodiversitas, jika dimanfaatkan, sebenarnya bisa sejalan dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Misalnya, Indonesia dapat menggenjot pengembangan pasar pisang melalui riset seputar spesies pisang dengan genetika terbaik nan tahan hama. Pemerintah juga mesti melirik spesies tumbuhan ataupun satwa yang dimanfaatkan ribuan suku di Indonesia secara tradisional.
Harapannya, pengetahuan ini menjadi kunci untuk kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup.
Dia mengharapkan para pemangku kebijakan dapat meramu perencanaan pembangunan negara yang berbasis biodiversitas. Upaya ini juga membutuhkan para pihak yang berperan sebagai jembatan otoritas dengan akademisi, misalnya media massa.
Potensi besar sektor kehutanan
Pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor, Daniel Murdiyarso, mengemukakan target pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mencapai penyelenggaraan sektor kehutanan dan lahan (forest and land use, atau FOLU) bebas emisi atau net sink Indonesia pada sembilan tahun mendatang, dapat menjadi peluang besar untuk menyerap lebih banyak dana internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Target ini dapat diperjuangkan dalam perhelatan lingkungan dunia, salah satunya adalah konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau disebut COP.
“Kita harus berani mengatakan, ini enggak gratis. Kita sudah kerja keras di land use dan pencapaiannya luar biasa,” ujar Daniel dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.
Target sektor kehutanan bebas emisi ini tercantum dalam strategi jangka panjang untuk skenario rendah karbon dan ketahanan iklim (Long Term Strategy - Low Carbon Climate Resilience (LTS-LCCR)) Indonesia 2050. Strategi ini merupakan dokumen turunan dari komitmen iklim (Nationally Determined Contribution, atau NDC) dari Indonesia. NDC adalah dokumen komitmen negara-negara untuk menahan laju emisi global sesuai kesepakatan iklim dalam Perjanjian Paris.
Strategi itu dijabarkan dalam empat langkah: menahan laju deforestasi maksimum 200 ribu hektare per tahun, upaya konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan dan restorasi kawasan gambut, dan upaya pemulihan hutan yang terdegradasi (reforestasi).
Daniel mberanggapan bahwa jika strategi ini dijalankan secara konsisten, maka pemenuhan target bukan hal yang mustahil. Keberhasilan Indonesia menurunkan angka kebakaran hutan dan menahan laju deforestasi hingga 75% selama 2019-2020 dapat menjadi pembuktian untuk menggaet dukungan internasional.
Nah, dukungan yang bisa diberikan adalah melalui pendanaan pengurangan emisi di sektor energi yang dianggap lambat bertransisi menjadi nol karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, sektor ini menjadi kontributor emisi gas rumah kaca kedua terbesar di Indonesia pada 2019, setelah kehutanan dan kebakaran gambut. Angkanya mencapai 638 ribu gigagram setara CO2 (Gg CO2e) dari total emisi GRK tanah air sebesar 1,87 juta Gg CO2e.
Daniel berargumen pendanaan karbon adalah alternatif yang layak untuk mendatangkan dana segar. Opsi ini sahih lantaran tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Paris. Aturan tersebut mengamanatkan negara peserta -– tak terkecuali negara maju -– untuk mendukung pembayaran berbasis kinerja (result based payment, atau RBP) pengurangan emisi sektor kehutanan yang dilakukan suatu negara.
“Saatnya set the tone and price (menentukan komitmen dan biaya),” kata Daniel.