Sekitar 420.000 muslim Rohingya, sebuah kelompok agama dan etnis minoritas di Myanmar, melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak Agustus tahun ini.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut Rohingya sebagai kaum minoritas yang paling menderita persekusi di muka bumi dan menggambarkan kekejaman oleh aparat Myanmar sebagai “pembersihan etnis,” di mana satu kelompok melenyapkan kelompok etnis atau agama lain dengan menggunakan kekerasan.
Namun persekusi kaum Rohingya bukan hal baru. Penelitian saya mengenai pengalaman muslim Rohingya di Myanmar menunjukkan pola persekusi telah berjalan sejak 1948–tahun kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris.
Berikut sejarah tersebut secara singkat.
Warisan kolonialisme
Inggris menguasai Myanmar (dulu dikenal sebagai Burma) selama lebih dari satu abad, dimulai dengan serangkaian perang pada 1824.
Kebijakan kolonial mendorong penggunaan tenaga kerja migran untuk meningkatkan produksi padi dan keuntungan. Banyak orang Rohingya memasuki Myanmar sebagai bagian dari kebijakan ini pada abad ke-17. Menurut data sensus, antara 1871 dan 1911, populasi muslim meningkat tiga kali lipat.
Inggris juga menjanjikan Rohingya tanah terpisah–sebuah “Wilayah Nasional Muslim”–sebagai ganti dukungan mereka. Selama Perang Dunia II, contohnya, kelompok Rohingya berpihak pada Inggris, sementara pihak nasionalis Myanmar mendukung Jepang. Sesudah perang, Inggris menghadiahi Rohingya posisi-posisi pemerintahan yang bergengsi. Namun, mereka tidak diberi wilayah otonom.
Pada 1948, ketika Myanmar meraih kemerdekaan dari Inggris, pecah konflik berdarah antara pelbagai segmen kelompok etnis dan ras yang berjumlah lebih dari seratus.
Persekusi puluhan tahun
Sesudah kemerdekaan, masyarakat Rohingya meminta wilayah otonom yang dulu dijanjikan, namun pemerintah menolak permintaan mereka. Pemerintah juga menolak memberikan kewarganegaraan, berpegang pada anggapan bahwa mereka orang asing.
Kebencian-kebencian ini terus tumbuh. Di Myanmar, banyak yang memandang Rohingya diuntungkan dari penjajahan Inggris. Gerakan nasionalis dan kebangkitan Buddhisme semakin menyulut tumbuhnya kebencian.
Pada 1950, beberapa orang Rohingya memberontak terhadap kebijakan pemerintah Myanmar. Mereka meminta kewarganegaraan. Mereka juga meminta wilayah yang telah dijanjikan kepada mereka. Tentara menghancurkan gerakan pemberontakan tersebut.
Seperti teroris masa kini, pemberontak saat itu disebut “Mujahid” atau terlibat “perjuangan” atau “jihad.” Penting untuk dicatat bahwa komunitas internasional belum pernah sepakat tentang bagaimana mendefinisikan “terorisme.” Definisi hukum berbeda di tiap-tiap negara, dipengaruhi politik lokal. Seperti kata cendekiawan Ben Saul, pejabat berwenang dapat menggunakan makna terorisme sebagai senjata, bahkan terhadap saingan politik yang sah. Tidak adanya konsensus, menurut Saul, merefleksikan ketidaksepakatan mengenai kekerasan yang seperti apa, kapan, dan oleh siapa yang bisa disebut sah.
Pada 1962, hanya dalam satu dekade berikutnya, sebuah kudeta militer menjadikan Myanmar negara militer satu partai yang meniadakan tata kelola demokratis. Selama 60 tahun militer berkuasa, keadaan Rohingya memburuk. Para pejabat berwenang memandang kelompok minoritas ini sebagai ancaman terhadap identitas nasional.
Mencap Rohingya sebagai orang asing, tentara membunuh, menyiksa, dan memperkosa warga minoritas ini. Mereka melarang organisasi-organisasi sosial dan politik Rohingya. Mereka juga mentransfer usaha swasta milik kelompok Rohingya kepada pemerintah, melemahkan kelompok tersebut secara finansial.
Lebih jauh, kelompok Rohingya mengalami kerja paksa, penahanan tanpa peradilan, dan serangan fisik. Pada 1991 dan 1992, lebih dari 250.000 mencoba melarikan diri ke Bangladesh.
Rohingya: kelompok tanpa negara
Pada 1977, ketika tentara meluncurkan progam nasional pencatatan warga, orang-orang Rohingya dianggap warga ilegal. Lebih dari 200.000 melarikan diri ke Bangladesh pada saat itu karena kekejaman yang terus berlanjut. Para pejabat menyebutkan larinya mereka sebagai bukti status ilegal mereka.
Undang-undang Kewarganageraan Myanmar, yang disahkan pada 1982, secara formal menolak memberikan hak-hak kewarganegaraan pada kelompok Rohingya. Untuk menjadi warga negara, undang-undang ini mensyaratkan leluhur seseorang haruslah kelompok ras yang ada di Myanmar sebelum penjajahan Inggris. Para Rohingya masih dikelompokkan sebagai imigran ilegal yang diizinkan masuk oleh penjajah Inggris. Namun Human Rights Watch mencatat bahwa kehadiran mereka di Myanmar dapat ditelusuri sejak abad ke-12.
Hari ini, Rohingya adalah komunitas tanpa negara (“stateless”) yang terbesar di dunia. Status ini membuat mereka semakin rentan karena mereka tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum apa pun dari pemerintah.
Tanpa kewarganegaraan, hak-hak dasar, seperti akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, direnggut dari mereka. Sebagai gambaran, tingkat buta huruf di masyarakat Rohingya sangat parah, yaitu 80%.
Selain itu, hak mereka untuk beribadah secara bebas dilanggar. Mereka juga mengalami pembatasan dalam hak untuk menikah, berpindah secara bebas, dan untuk memiliki tanah dan properti disebabkan oleh identitas agama dan etnis mereka.
Meski pertumbuhan populasi Rohingya menurun, kekhawatiran mengenai Rohingya di Myanmar tak hanya mengakar di masyarakat tapi juga disahkan dalam hukum: pasangan Rohingya tidak diperbolehkan memiliki lebih dari dua anak.
Mereka yang melanggar aturan ini berisiko dipenjara, dan pemerintah akan menandai anak-anak mereka. Tanpa status legal, mereka tak bisa bersekolah, melakukan perjalanan atau membeli properti. Polisi juga bisa menangkap dan memenjarakan mereka.
Krisis saat ini
Meski Myanmar baru-baru ini bertransisi menjadi negara demokrasi, persekusi tetap terjadi.
Bencana kemanusiaan yang baru-baru ini terjadi disebut-sebut berawal dari penyerangan pos polisi oleh Arakan Rohingya Salvation Army, sebuah kelompok pemberontak baru.
Pengungsi Rohingya di Bangladesh mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa aparat bersenjata Myanmar telah melakukan penyerangan bersenjata, dan membakar rumah-rumah mereka. Mereka juga memenggal para pria, memperkosa para perempuan dan membunuh anak-anak. Puluhan ribu masyarakat Rohingya kehilangan tempat tinggal. Sebelum krisis ini, 120.000 Rohingya yang kehilangan tempat tinggal tinggal dalam kamp-kamp pengasingan.
Amnesty International mengatakan ada indikasi aparat Myanmar telah memasang ranjau darat ilegal di lokasi-lokasi yang biasa digunakan pengungsi. Di antara yang terbunuh adalah dua anak-anak. Dan yang lebih parah, bantuan kemanusiaan internasional tidak diizinkan masuk, mencegah kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan obat-obatan mencapai seperempat juta orang.
Aung San Suu Kyi dan hak asasi manusia
Tentara Myanmar membantah melakukan kekejaman. Meski menerima kecaman global, mereka mengklaim melakukan operasi “anti-terorisme”. Disebabkan parahnya krisis hak asasi manusia ini, pemerintah Inggris memutuskan menghentikan kerja sama pertahanan dan pelatihan militer di Myanmar.
Kritik yang masuk tak ada yang berhasil membuat Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar dan pemenang Nobel Perdamaian, mengakui penderitaan yang dialami kelompok Rohingya. Di tengah kecaman internasional, ia baru-baru ini membatalkan kunjungannya ke Sidang Paripurna PBB di New York. Dalam pidatonya di depan parlemen Myanmar, ia membantah ada “konflik bersenjata dan operasi pembersihan” sejak 5 September tahun ini.
Secara tragis, tindakan yang diambil Suu Kyi menyiratkan persekusi terhadap Rohingya tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
