Menu Close

Sekolah perlu terapkan kurikulum mandiri saat pandemi - bukan “kurikulum darurat” anjuran Mendikbud Nadiem

Melalui Kepmendikbud yang baru diterbitkan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan kebebasan bagi institusi pendidikan untuk memilih satu di antara tiga pilihan kurikulum selama pandemi. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) awal bulan ini menawarkan tiga alternatif adaptasi ‘kurikulum darurat’. Skema adaptasi ini diharapkan dapat melancarkan proses pembelajaran bagi sekolah di 227 kabupaten/kota yang masih tutup karena risiko penyebaran COVID-19.

Salah satu dari tiga skema tersebut adalah adalah pilihan bagi sekolah untuk mengurangi Kompetensi Dasar di mata pelajaran tertentu hingga 30% di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain opsi pengurangan Kompetensi Dasar ini, terdapat dua opsi lainnya.

Sekolah dapat tetap melaksanakan Kurikulum 2013 (K13) tanpa pengurangan materi, atau sekolah bisa juga menyederhanakan kurikulum yang ada sesuai kondisi lokal mereka tanpa mengikuti arahan pengurangan dari kementerian.

Menteri Pendidikan dan Kebudayatan Nadiem Makarim sendiri lebih menganjurkan opsi pengurangan Kompetensi Dasar yang menurut anjuran pemerintah. Menurutnya, opsi ini bisa mengurangi beban psikososial yang dialami guru, murid, dan orang tua - akibat membengkaknya biaya pulsa, kurangya akses teknologi, atau stres lainnya akibat pembelajaran jarak jauh - tanpa harus merubah muatan Kurikulum 2013 secara drastis.

Namun, saya berpendapat bahwa pengurangan ini masih akan menimbulkan permasalahan yang sama terkait ketimpangan infrastruktur pembelajaran.


Read more: Riset dampak COVID-19: potret gap akses online 'Belajar dari Rumah' dari 4 provinsi


Skema pengurangan Kompetensi Dasar ini masih bias kelas karena tidak memberi banyak ruang untuk merombak materi pokok untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah di daerah tertinggal.

Oleh karena itu, langkah terbaik bagi sekolah justru adalah mengambil pilihan ke tiga - yakni penyederhanaan kurikulum secara mandiri - yang memberi keleluasaan penuh untuk mengadaptasi kurikulum sesuai kondisi lokal mereka.

Sekolah perlu keleluasaan untuk mengadaptasi kurikulum secara mandiri

Menyederhanakan kurikulum secara mandiri berarti sekolah berhak menentukan apa saja dan seberapa banyak materi yang diajarkan.

Dengan tidak adanya kewajiban standar capaian tertentu untuk kenaikan kelas dan kelulusan, sekolah dapat mendesain kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan daerahnya.

Misalnya, sekolah dapat memetakan materi apa saja dalam kurikulum yang bisa diselenggarakan tanpa teknologi mahal, membebaskan guru merencanakan penugasan, dan memanfaatkan bahan ajar yang sudah ada di sekolah sebagai bahannya.

Ini penting karena kondisi tiap sekolah di tiap daerah bisa sangat berbeda dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Sebuah survei singkat yang saya lakukan ke berbagai sekolah di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa 70% guru dan juga kepala dinas pendidikan di Kota Mataram menginginkan kebebasan itu karena pilihan inilah yang dapat mengakomodir kemampuan dan sumber daya masing-masing sekolah.

Misalnya di sebuah SD yang akses internet hanya dimiliki 20% siswa, kurikulum mandiri membuat guru lebih leluasa menyusun bahan ajar yang tidak membutuhkan internet.

Cara menerapkan kurikulum mandiri

Salah satu pendekatan yang bisa menjadi pilihan ideal untuk menerapkan pilihan perubahan kurikulum secara mandiri adalah dengan melalui pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan lokal, atau yang dikenal dengan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning).

Project-based learning sendiri adalah kegiatan belajar yang diawali dengan memetakan permasalahan lokal, lalu mengeksekusi sebuah proyek untuk mengatasi masalah tersebut. Artinya, pendekatan ini mampu menyesuaikan dengan perbedaan kapasitas dan sumber daya tiap sekolah yang menjadi masalah sentral selama COVID-19.

Misalnya di sebuah desa agraris, salah satu masalah yang dihadapi adalah adanya krisis petani di masa depan. Maka, proyek yang bisa diterapkan pada peserta didik, misalnya, adalah mencari tahu dari keluarga atau sumber belajar lain terkait metode menanam, umur tanaman, dan penyakit tanaman.

Pembelajaran seperti ini tidak membutuhkan infrastruktur teknologi yang berat dan mahal serta memiliki muatan lokal dan pendidikan kritis. Selain itu, pendekatan ini akan meminimalisir beban ekonomi dan psikologis yang selama ini dimunculkan oleh Kurikulum 2013 selama online learning.

Metode pembelajaran ini berakar dari pemikiran filsuf pendidikan John Dewey dan juga Paulo Freire, yang menggagas perlawanan terhadap pendidikan gaya pabrik yang fokus pada penyeragaman pengetahuan.


Read more: Untuk mensukseskan _online learning_, guru harus dilatih menyambut ketidakpastian dalam proses belajar


Pendekatan ini sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 yang sudah mengakuinya sebagai salah satu pilihan metode pembelajaran di Indonesia.

Tapi, sifat dari kurikulum pendidikan Indonesia selama ini yang sering terpusat pada pendekatan, buku ajar, dan silabus membuat perhatian pada metode ini tak banyak dibahas.

Dengan kebebasan untuk menyederhanakan kurikulum tanpa adanya kekangan tersebut, metode pembelajaran yang melihat kebutuhan lokal dapat memberikan fleksibilitas kepada guru dan murid untuk memutuskan bentuk pembelajaran mereka sendiri.

Menjawab kekhawatiran tentang adaptasi kurikulum yang minim ‘standar’

Salah satu kekhawatiran yang timbul ketika menerapkan kurikulum mandiri adalah tidaknya standar untuk menentukan apakah proses pembelajaran telah mencapai target atau tidak.

Ada standar - berbentuk silabus dan bahan ajar - dalam kurikulum pendidikan membantu proses evaluasi pembelajaran dan pendidikan karakter murid.

Tidak adanya standar dalam kurikulum mandiri kemudian membuat banyak orang khawatir.

Padahal, filosofi dasar pendidikan Indonesia sejak dahulu menentang konsep standardisasi yang dipaksakan karena beranggapan bahwa setiap sekolah dan daerah memiliki permasalahan yang berbeda dan standardisasi adalah bentuk penyeragaman yang kontra-produktif.

Dengan tidak sepenuhnya mengacu pada standar, peserta didik justru mendapatkan manfaat pendidikan yang sesuai dengan konteks komunitas mereka.

Sebuah studi yang meneliti 232 keluarga di 12 negara yang tidak menyekolahkan anak-anaknya menemukan bahwa anak tetap masih mendapatkan pengetahuan yang cukup baik dengan tetap memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di Indonesia, Sekolah Sanggar Anak Alam (SALAM) di Yogyakarta menunjukkan hal serupa dengan penerapan kurikulum mandiri yang tidak mewajibkan seragam maupun menyelenggarakan ujian.

Contoh lain adalah Sokola Institute yang mengajarkan literasi terapan kepada masyarakat adat menggunakan kurikulum yang diadaptasi dari pengalaman pendirinya ketika hidup bersama Orang Rimba di hutan Jambi.

Sembari menunggu berakhirnya pandemi, sekolah dapat memilih opsi penyederhanaan kurikulum mandiri yang kontekstual sebagai solusi permasalahan yang muncul di pembelajaran jarak jauh.


Read more: Pendidikan, setelah 20 tahun Reformasi


Want to write?

Write an article and join a growing community of more than 126,900 academics and researchers from 4,020 institutions.

Register now