Setelah vaksin COVID-19 hadir, kini permasalahan yang timbul adalah bagaimana masyarakat bisa menerima vaksin dan melakukan vaksinasi.
Untuk membantu menyukseskan program vaksinasi, maka sudut pandang dari ilmu ekonomi perilaku bisa digunakan.
Ekonomi perilaku (behavioral economics) adalah cabang studi ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana efek faktor psikologis mempengaruhi dan menjelaskan pengambilan keputusan ekonomi.
Masih banyak yang meragukan vaksinasi
Kendati ada banyak orang yang bersedia untuk divaksin, tidak sedikit pula jumlah orang yang masih ragu ingin divaksin atau tidak.
Menurut sebuah survei daring yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada September tahun lalu yang menyasar 115.000 responden dari 34 provinsi, hanya sekitar 65% responden yang menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19 jika disediakan pemerintah.
Sedangkan 8% di antaranya menolak dan 27% sisanya menyatakan ragu dengan rencana pemerintah untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Dari yang menolak vaksin, alasan paling banyak adalah karena tidak yakin keamanannya (30%), tidak yakin efektif (22%), dan tidak percaya vaksin (13%).
Ini menggambarkan bagaimana tindakan pemerintah dan misinformasi yang beredar memiliki peranan dalam meningkatkan maupun menurunkan motivasi masyarakat untuk divaksin.
Read more: 27% penduduk Indonesia masih ragu terhadap vaksin COVID-19, mengapa penting meyakinkan mereka
Tiga hal yang harus diperhatikan
Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, ilmu ekonomi perilaku mengumpulkan wawasan-wawasan ilmiah yang bisa diaplikasikan oleh pemerintah untuk mendorong penerimaan program vaksinasi di masyarakat.
Setidaknya ini tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
1. Informasi yang transparan
Pemberian informasi yang transparan terkait vaksin yang akan diberikan sangat penting.
Mulai dari efikasi atau efektivitas, hasil percobaan klinis, hingga hasil penggunaan vaksin tersebut di negara lain.
Semua ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang akan menjadi pihak yang menyelenggarakan program vaksinasi tersebut.
Walaupun pemerintah telah cukup transparan melalui informasi di media massa serta laman resmi [www.covid19.go.id] dan laman resmi gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat daerah.
Menurut tim peneliti dari Universitas Indonesia, data itu masih harus disempurnakan lebih detail seperti menyangkut status ketersediaan APD, seberapa banyak mesin PCR untuk tes COVID-19 yang tersedia dan dibutuhkan, begitu pun data ketersediaan serta kebutuhan sumber daya lainnya.
Ini termasuk dengan vaksin, di laman resmi pemerintah hanya menyertakan kumpulan berita tentang vaksin, namun tidak ada data yang mendetail dan laman khusus tentang sejauh apa program vaksinasi telah berjalan.
Saat ini, informasi yang kredibel tidak hanya disalurkan oleh pemerintah, tetapi banyak juga inisiatif-inisiatif baru dari masyarakat sipil yang membuat konten informasi di berbagai sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, dan juga siniar (podcast).
Konten yang dibagikan ada yang berupa olahan riset, studi kasus dan lapangan, serta bentuk pencarian informasi lainnya yang dapat membantu masyarakat memahami isu-isu terbaru di tengah kepungan pandemi COVID-19.
Kontribusi masyarakat ini juga bisa menjadi salah satu usaha untuk memberikan informasi seluas-luasnya dari efek domino atau reaksi berantai yang tercipta di masyarakat.
2. Bukti sosial
Hal berikut yang tidak kalah pentingnya adalah bukti sosial atau “social proof”.
Manusia sebagai makhluk sosial cenderung menilik perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama handai taulan, untuk mempelajari bagaimana mereka harus bertindak.
Dampak negatif perilaku ini contohnya pada tahun 2019, seorang ibu urung memberikan vaksinasi untuk anaknya karena tetangganya menyebut vaksin itu haram.
Oleh karenanya, dalam strategi komunikasi terkait program vaksinasi ini, alangkah baiknya apabila pemerintah bisa menonjolkan besarnya dukungan masyarakat terhadap program vaksinasi dan bagaimana vaksinasi adalah suatu hal yang ‘populer’ dan ‘keren’ untuk dilakukan.
Selain itu, untuk mendorong masyarakat agar mau divaksin dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap program vaksinasi, figur-figur yang memiliki otoritas — mulai dari pejabat daerah, pejabat pemerintah pusat, hingga pemuka agama, maupun selebritas — sebaiknya juga divaksin dan mengumumkan bahwa mereka telah divaksin.
Contohnya keputusan Presiden Jokowi dan Raffi Ahmad untuk menjadi pihak pertama yang menerima vaksinasi adalah langkah tepat, meski tentunya hal ini harus diikuti dengan tetap dijalankannya protokol kesehatan oleh figur publik yang telah divaksin.
3. Menangkal misinformasi
Misinformasi atau informasi yang salah harus dikelola dengan baik.
Berbagai macam informasi yang salah terkait kasus COVID-19, penanganan, vaksin, maupun obat-obatan beredar secara masif di berbagai platform digital terutama WhatsApp.
Hingga Juni 2020 setidaknya ada 850 kabar bohong atau hoaks terkait COVID-19.
Ke depan, kemungkinan besar akan ada lebih banyak lagi misinformasi terkait program vaksinasi.
Mulai dari bahan-bahan yang ada di dalamnya, status halal maupun haram, efek samping, dan sebagainya — yang bisa jadi membuat orang tidak mau divaksin.
Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait harus bisa menangkal misinformasi ini dengan menyediakan platform berita, informasi, dan komunikasi yang bisa diandalkan.
Contohnya seperti platform Hoax Buster yang sudah dimiliki oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
Selain itu, masyarakat juga harus aktif membantu pemerintah menangkal informasi hoaks agar tidak mengacaukan perspektif masyarakat terhadap COVID dan vaksinasi.
Jika hal-hal ini diperhatikan maka pemerataan vaksin akan lebih cepat dan mengurangi kerumitan pemerintah untuk mencapai target vaksinasi kepada 181 juta dalam 15 bulan ke depan.