Apa itu Hak Angket? Bagaimana penerapannya? Dan apakah putusan peradilan, termasuk putusan MK, dapat menjadi objek angket DPR?
Academic rigor, journalistic flair
Articles on DPR
Displaying 1 - 20 of 21 articles
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Dengan membandingkan pengaturan yang sejenis di negara-negara lain, saya berpendapat bahwa argumen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di belakang rencana pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol masih lemah
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Pembahasan RUU Cipta Kerja melanggar prosedur DPR sendiri. Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaa juga berisiko menghalangi aspirasi publik.
Jumlah RUU dalam Prolegnas yang banyak tidak sejalan dengan niat mengurangi jumlah regulasi.
Jadi selama tiga periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target.
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Dari aspek psikologis, pendekatan represif ini tidak efektif karena alih-alih menghentikan aksi demonstrasi, penggunaan kekerasan justru akan mendorong aksi kolektif tersebut semakin berkelanjutan.
Ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan penundaan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
Bravo mahasiswa 2019!
Satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18. Keputusan MK soal usia minimum pernikahan diharapkan menghentikan praktik pernikahan anak.
Legislator perempuan dan laki-laki beda pendapat mengenai penyebab sulitnya perempuan menang dalam pemilu. Mereka juga beda pendapat mengenai legitimasi dan efektifitas kebijakan kuota gender.
Pendekatan keamanan yang lebih keras bisa kontra-produktif dalam penanganan terorisme dan bahkan melemahkan supremasi sipil.
Top contributors
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Researcher at PSHK and lecturer at Jentera Law School, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Visiting Fellow - Griffith Asia Institute; Scholar in Economics and Development Studies, Griffith Business School, Griffith University
-
PhD Candidate in Social Psychology, The University of Queensland
-
Researcher/PhD Student, Griffith University
-
Professor, Co-Lead of the Disrupting Violence Beacon and Director of Violence Research and Prevention Program, Griffith Criminology Institute and School of Health Sciences and Social Work, Griffith University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
