Praktik demokrasi di dunia tengah menghadapi tantangan yang meningkat dengan adanya dinasti politik dan demagogi. KIta patut mempertanyakan kembali definisi demokrasi itu sendiri.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Jokowi
Displaying 1 - 20 of 140 articles
Partisipasi Presiden Jokowi Widodo dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global.
Pengelolaan ruang laut IKN yang minim perencanaan tata ruang laut bisa berdampak pada ekosistem perairan, terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir, dan lain-lain.
Dosen dan peneliti sejarah dari UGM Abdul Wahid dan sejarawan Bonnie Triyana mengungkap alasan di balik permintaan maaf Belanda kepada Indonesia
Di episode ini, Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi berpendapat bahwa pemindahan IKN dimulai dua dekade terlalu dini, mengingat sejumlah permasalahan perekonomian yang tengah dihadapi Indonesia.
Untuk menjelaskan realitas deforestasi dan kondisi hutan di Indonesia, pada episode kali ini, kami berbicara dengan Andita Aulia Pratama dari Sebijak Institute di Fakultas Kehutanan UGM.
Upaya mitigasi dan adaptasi Indonesia terkait perubahan iklim belum sesuai dengan komitmen COP26.
Jokowi tak pernah menyebutkan kata emisi maupun polusi dalam pidato kenegaraan.
Karantina wilayah bukan hanya efektif menurunkan penularan, tapi juga membentuk perilaku patuh masyarakat.
Penelitian terakhir kami menemukan bahwa kerumitan sistem data COVID-19 di Indonesia telah menjadi masalah.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Karena mencakup periode 25 tahun, angka tersebut tidaklah aneh. Namun, pengadaan alutsista perlu melibatkan good governance, akuntabilitas, dan pengawasan legislatif.
Munculnya petisi terkait THR mengungkap sisi gelap dari reformasi birokrasi.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Pidato iklim Jokowi pada Biden Summit belum menunjukkan target yang ambisius cegah dampak krisis iklim lebih parah di Indonesia.
Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.
Kami bertanya kepada beberapa akademisi untuk menjelaskan pilihan Jokowi untuk tiga lembaga negara yang baru dan tantangan yang harus mereka hadapi ke depannya.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Secretary General of ALMI and Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Senior Lecturer, Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
