Gencarnya aktivisme mahasiswa di Australia memberikan perspektif baru tentang bagaimana kebebasan berpendapat itu seharusnya dipelihara di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia.
Tradisi menanggalkan penyematan gelar dalam pergaulan akademis bukanlah praktik baru, tapi sedang ramai digalakkan sebagai upaya desakralisasi gelar di Indonesia.
Kelompok berpendidikan tinggi pernah menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan karena kesadaran politik mereka. Tapi belakangan, kesadaran ini semakin berkurang. Mengapa?
Selain regulasi integritas akademik yang lebih tegas, universitas harus menyediakan layanan dukungan agar mahasiswa bisa mengatasi hambatan akademik ketimbang mengandalkan bantuan pihak luar.
Upaya meberantasan kekerasan seksual di lingkungan kampus memerlukan inisiatif dari para perguruan tinggi, aksi dari pemerintah, dan aktivisme di level akar rumput.
Walau membuka kampus cabang asing bisa jadi pencapaian, universiats harus hati-hati agar tak hanya mengejar keuntungan publisitas atau komersial belaka. Ada setidaknya 4 faktor penentu keberhasilan.
Banyak perguruan tinggi dunia memberikan gelar kehormatan dengan dalih memberi pengakuan kepada individu yang dianggap berkontribusi di bidangnya. Tapi benarkah realitasnya demikian?
Ketimbang mengecap sistem pemeringkatan kampus sebagai wujud penindasan, berbekal kritik dari dunia akademik, kita justru punya peluang untuk memperbaikinya.
Dengan mencuatnya kasus penyuapan kampus hingga kontroversi kekayaan rektor, publik mulai menyoroti dan menuntut transparansi pada pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana mewujudkannya?
Meski reformasi seleksi masuk perguruan tinggi ala Menteri Nadiem adalah terobosan yan baik, paket kebijakan ini masih menyisakan beragam celah dan pekerjaan rumah.
Korupsi rekrutmen mahasiswa baru, yang harusnya berbasis merit dan keadilan, kini makin gencar di tengah kapitalisme akademik. Perlu perubahan sistemik demi menjaga marwah perguruan tinggi.
Di episode SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan Totok Amin Soefijanto dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tentang naiknya biaya kuliah di Indonesia.
Naiknya biaya kuliah sulit diimbangi oleh peningkatan gaji masyarakat hingga berpotensi mengancam akses pendidikan tinggi di masa depan. Mengapa biaya kuliah di Indonesia terus meningkat?
Banyak lulusan hukum kelak berperan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis – dari menjadi arbiter hingga advokat hukum bagi pihak yang bersengketa. Sudahkah kampus menyiapkan mereka dengan baik?
Para responden Generasi Z dalam survei kami menyatakan kepercayaan diri yang tinggi untuk memasuki dunia kerja, dengan keterampilan profesional yang mereka rasa selaras dengan kebutuhan oleh industri.
Adjunct Research Fellow Victoria University of Wellington; Head of the Quality Assurance Institute and Senior Lecturer, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta