Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Academic rigour, journalistic flair
Articles on Korupsi
Displaying 41 - 55 of 55 articles
Kecurangan terjadi karena kuatnya hubungan antara penyelengggara pemilu dan caleg, sistem pemilihan yang mendorong kompetisi keras, dan lemahnya sistem pendukung pemilihan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kenapa orang kaya pun berlaku curang dalam laporan pajak? Sebuah riset menemukan bawah sifat curang bisa jadi bawaan dari lahir.
Kebohongan besar dimulai dari tipu-tipu kecil. Sebuah studi membuktikan bahwa otak dapat beradaptasi terhadap kebohongan yang kita ciptakan.
Tidak ada langkah konkret dan baru yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon–Joko “Jokowi” Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno– dalam memberantas korupsi.
Kurangnya mekanisme pemberian hadiah yang jelas dan kecilnya jumlah insentif adalah salah satu alasan mengapa peraturan ini mungkin tidak efektif.
Cara pandang yang perlu dihindari adalah memperlakukan sekolah sebagai pabrik yakni memproduksi lulusan melalui nilai ujian nasional, mempekerjakan “mesin” guru, dan pakai sistem produksi kurikulum.
Riset menunjukkan nepotisme dapat berdampak buruk bagi ekonomi. Namun penelitian saya mengisyarakatkan kebanyakan orang tidak menganggap nepotisme masalah besar.
Belajar dari masa lalu, membiarkan korupsi bisa mengantar negara ini ke krisis ekonomi berikutnya.
Suka atau tidak, tindakan korupsi akan selalu menjadi bagian dari manusia, dan akan terus menjangkiti masyarakat.
Menahan koruptor yang memiliki sumber daya keuangan dan pengaruh politik yang sangat besar di dalam penjara bukanlah perkara yang mudah.
Apakah korupsi memiliki makna tunggal? Beberapa peneliti sosial berargumen korupsi adalah konstruksi sosial yang pemaknaannya saat ini didominasi oleh elite antikorupsi dari negara-negara Barat.
Top contributors
-
Senior Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Professor in Practice on Environmental Innovation, School of Social and Environmental Sustainability, University of Glasgow, UK, National University of Singapore
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
PhD Candidate in Criminology at Australian National University, Australian National University
-
Researcher
-
Honorary Senior Research Fellow, SMERU Research Institute
-
Professor of Agricultural Economics and Director Human Behavior Laboratory, Texas A&M University
