tag:theconversation.com,2011:/us/topics/diplomasi-48643/articlesDiplomasi – The Conversation2024-02-28T07:23:07Ztag:theconversation.com,2011:article/2239662024-02-28T07:23:07Z2024-02-28T07:23:07ZAntara Rusia dan Ukraina: Prabowo perlu cermat mengelola hubungan Indonesia dengan keduanya<p>Mengarahkan politik luar negeri Indonesia di tengah banyaknya tantangan lima tahun ke depan merupakan tugas penting bagi presiden terpilih yang kemungkinan besar akan dimandatkan kepada Prabowo Subianto.</p>
<p>Bersama calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka, Prabowo telah memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240220182647-617-1065153/hasil-akhir-quick-count-semua-lembaga-survei-pilpres-2024">berdasarkan versi hitung cepat</a> oleh lembaga survei. Sejumlah kepala negara dan pemerintahan sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo, <a href="https://www.kompas.id/baca/english/2024/02/17/en-putin-dan-sunak-sampaikan-ucapan-selamat-kepada-prabowo">termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.</a></p>
<p>Saat ini, meskipun sedang menghadapi tantangan akibat perang di Ukraina, Rusia tetap merupakan aktor penting dalam tatanan geopolitik global. Selain menjadi salah satu pemegang hak veto di PBB, Rusia juga merupakan negara adidaya nuklir dan memiliki cadangan sumber daya alam yang besar. Oleh karenanya, <a href="https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/">hubungan Rusia dengan Indonesia, dan lebih luas lagi dengan Asia,</a> merupakan hal krusial.</p>
<p>Apa yang perlu dicermati oleh pemerintahan Prabowo dalam mengelola hubungan baik Indonesia dengan Rusia dan Ukraina?</p>
<h2>Hubungan baik dengan keduanya</h2>
<p>Prabowo memiliki sejarah hubungan yang cukup baik dengan Rusia dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Ia beberapa kali mengunjungi Moskow, Rusia, termasuk hadir dalam <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624111152-20-516848/prabowo-hadiri-parade-kemenangan-rusia-atas-nazi">parade militer peringatan 75 tahun kemenangan Uni Soviet di Perang Dunia II pada Juni 2020</a>.</p>
<p>Dialog strategis Indonesia-Rusia juga berjalan aktif, terutama melalui mekanisme ASEAN seperti <a href="https://www.kemhan.go.id/2023/11/17/menhan-prabowo-gelar-pertemuan-bilateral-dengan-rusia-bahas-kerja-sama-pertahanan.html">ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM+) dan ASEAN Regional Forum (ARF)</a>. Indonesia juga mengadakan beberapa latihan militer dengan Rusia, seperti latihan angkatan laut <a href="https://thailand.mid.ru/en/press-centre/news/o_voenno_morskom_uchenii_rossiya_asean_arnex_2021_2/#:%7E:text=On%201%2D3%20December%202021,2021%22%20in%20the%20Java%20Sea.">ASEAN-Rusia di Laut Jawa</a> maupun <a href="https://eng.chinamil.com.cn/OPINIONS_209196/Opinions_209197/9776281.html">latihan bilateral Indonesia-Rusia (Indorus)</a>.</p>
<p>Selain itu, dalam pidato gagasan politik luar negerinya di lembaga <em>think-tank</em> Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada November 2023, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Az1oAWgI9Do">Prabowo menyebut Rusia sebagai negara sahabat</a> dan kekuatan besar yang penting, sama pentingnya dengan Amerika Serikat (AS) dan Cina.</p>
<p>Ada beberapa proyek geoekonomi besar Indonesia bersama Rusia yang sudah mulai berjalan di era Presiden Joko “Jokowi” Widodo ini dan perlu dilanjutkan presiden berikutnya.</p>
<p><em>Pertama</em>, ada proyek strategis nasional di Tuban, Jawa Timur, yang merupakan <a href="https://industri.kontan.co.id/news/pertamina-pelaksanaan-proyek-kilang-tuban-masih-dilakukan-bersama-rosneft">kerja sama Pertamina-Rosneft untuk pembangunan kilang minyak (GRR Tuban)</a> senilai $US13,5 miliar (Rp211,4 triliun). Proyek ini masih mengalami tantangan dalam pembangunannya <a href="https://katadata.co.id/berita/energi/655f3a72b6137/rosneft-kena-sanksi-barat-bumn-belum-ada-mitra-baru-di-kilang-tuban?page=2">akibat sanksi Barat pada Rosneft</a>, sehingga menghambat proses penanaman investasi dan pembayaran maupun <a href="https://suarabanyuurip.com/2022/01/24/korban-pembebasan-lahan-kilang-tuban-unjuk-rasa/">pembebasan lahan</a>. Penting bagi kabinet berikutnya untuk mendorong progresnya karena proyek ini penting bagi kemandirian energi Indonesia.</p>
<p>Kedua, Indonesia saat ini sedang menjalankan <a href="https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/19045/perundingan-putaran-ke-3-indonesia-eaeu-fta-bidang-spk-hasilkan-progres-signifikan">negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU)</a> yang melibatkan Rusia dan beberapa negara eks-Uni Soviet lainnya. Hal ini akan berdampak positif bagi perdagangan Indonesia-Rusia, terutama mempermudah akses produk Indonesia ke pasar Rusia dan tetangga-tetangganya yang cukup besar.</p>
<p>Perdagangan kedua negara sendiri sudah menunjukkan tren positif dengan <a href="https://ekon.go.id/publikasi/detail/1338/skb-ri-rusia-ke-12-perkuat-hubungan-ekonomi-kedua-negara">meningkatnya angka perdagangan kedua negara</a>, dari $2,52 miliar (Rp39,4 triliun) pada 2017 menjadi $3,56 miliar (Rp55,7 triliun) pada 2022.</p>
<p>Ketiga, rencana Rusia berinvestasi di pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Tercatat sudah ada dua perusahaan Rusia yang telah mengirimkan <a href="https://kemlu.go.id/moscow/id/news/27340/dua-perusahaan-rusia-serahkan-letter-of-intent-untuk-berinvestasi-di-ibu-kota-nusantara"><em>letter of intent</em> (LoI) investasi ke Badan Otorita IKN Nusantara.</a>.</p>
<p>Di luar bidang ekonomi, kerja sama politik dan diplomasi pertahanan juga tetap akan menjadi agenda penting, termasuk latihan militer bersama dan peremajaan serta pembelian alutsista (alat perang) oleh Indonesia dari Rusia.</p>
<p>Di saat yang sama, penting juga bagi Prabowo untuk mempertahankan hubungan bilateral Indonesia-Ukraina yang sudah berjalan selama 30 tahun. Meskipun angka perdagangan <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20220811095132-8-362875/kemendag-perang-bikin-ekspor-ri-ke-ukraina-anjlok-80">kedua negara sempat anjlok pada 2022</a> akibat perang, Ukraina tetap memiliki peran penting dalam impor pangan Indonesia.</p>
<p>Ukraina merupakan sumber <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230720143023-92-975666/5-negara-asal-impor-gandum-terbesar-indonesia">impor gandum terbesar Indonesia setelah Australia, senilai $US 70 juta.</a>. Posisi gandum sebagai komoditas pangan yang penting akan berdampak pada kestabilan harga pangan nasional.</p>
<p>Secara politik, hubungan baik Indonesia dengan Ukraina beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Bisa dilihat dari <a href="https://kemlu.go.id/kyiv/id/news/14325/menlu-retno-dan-menlu-kuleba-diskusikan-peningkatan-kerja-sama-antara-indonesia-dan-ukraina">pertemuan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba dengan Menlu RI Retno Marsudi</a> pada 2021 dan <a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230521121832-134-952048/zelensky-bertemu-jokowi-di-g7-anda-kunjungi-ukraina-di-periode-sulit">kunjungan Jokowi ke Kyiv</a> pada 2022 untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.</p>
<p>Kedua kepala negara tersebut juga <a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230521121832-134-952048/zelensky-bertemu-jokowi-di-g7-anda-kunjungi-ukraina-di-periode-sulit">melakukan pertemuan</a> di sela-sela KTT G7 pada 2023. Hubungan Indonesia-Ukraina juga sejalan dengan <a href="https://fulcrum.sg/ukraines-accession-to-tac-a-critical-decision-for-asean/">upaya Ukraina</a> meningkatkan hubungannya dengan Asia Tenggara pascaperang.</p>
<p>Dengan kontak politik yang baik, diharapkan Indonesia bisa <a href="https://theconversation.com/seperti-palestina-ukraina-juga-menanti-solidaritas-kemanusiaan-dari-indonesia-220779">membawa isu-isu kemanusiaan</a> terkait perang di Ukraina dalam forum internasional, termasuk ketika berkomunikasi dengan Rusia.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/seperti-palestina-ukraina-juga-menanti-solidaritas-kemanusiaan-dari-indonesia-220779">Seperti Palestina, Ukraina juga menanti solidaritas kemanusiaan dari Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Dalam bidang militer, Ukraina memiliki industri pertahanan yang cukup maju dengan warisan Uni Soviet dan kini dilengkapi dengan alutsista standar NATO karena negara tersebut <a href="https://foreignpolicy.com/2023/03/01/how-ukraine-learned-to-fight/">bersekutu dengan Barat.</a> Indonesia dapat menjajaki diplomasi pertahanan dengan Ukraina melalui, misal, perawatan pesawat Sukhoi dengan harga terjangkau dan potensi transfer teknologi di masa depan, terutama untuk <em>drone</em> dan alutsista nirawak lainnya.</p>
<h2>Manajemen isu Rusia-Ukraina</h2>
<p>Pada Dialog Shangri-La di Singapura pada Juni 2023 lalu, <a href="https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/06/06/prabowos-ukraine-proposal.html">Prabowo membawa proposal perdamaian Ukraina-Rusia,</a> yang di dalamnya mencakup gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi, dan referendum untuk menentukan nasib wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia.</p>
<p>Proposal ini dikritik negara-negara Barat karena <a href="https://www.washingtonpost.com/world/2023/06/06/ukraine-asia-china-indonesia-peace-planshangri-la-dialogue/">dianggap</a> tidak menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina serta seakan memberi kesan bahwa pencaplokan wilayah diperbolehkan. Meskipun begitu, <a href="https://news.detik.com/berita/d-6758029/dubes-ukraina-puas-dengan-klarifikasi-prabowo-soal-proposal-damai">Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, mengundang Prabowo</a> untuk berdiskusi dan terbuka untuk kerja sama produktif ke depannya.</p>
<p>Jika Prabowo ingin kembali membawa proposal damai, proposal ini harus difokuskan pada amanat konstitusi tentang kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan penghormatan terhadap integritas teritorial, termasuk nasib wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia dan mendukung jaminan keamanan untuk Ukraina pascaperang.</p>
<p>Selain itu, mengingat perhatian Prabowo pada isu nutrisi dan pangan dengan <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240223191433-536-1066660/memahami-program-makan-siang-dan-susu-gratis-ala-prabowo-gibran">program ‘makan siang gratis’</a>, Prabowo harus memperhatikan isu keamanan dan energi dan dampak peperangan di Ukraina. Kelak, dalam negosiasi dan pertemuan dengan pihak Rusia, pemerintah Prabowo harus bisa mendorong Rusia untuk menjamin keamanan pangan dan energi, termasuk ekspor pangan dari Ukraina yang memengaruhi harga pangan.</p>
<p>Dengan manajemen konflik yang baik, hal ini dapat menjadi salah satu nilai kepemimpinan Indonesia sebagai kekuatan menengah (<em>middle power</em>) memiliki negara berkembang.</p>
<h2>Indonesia-BRICS</h2>
<p>Ada isu penting yang kemungkinan besar akan menjadi perhatian Prabowo, yaitu <a href="https://www.kominfo.go.id/content/detail/51027/indonesia-masih-kaji-keikutsertaan-jadi-anggota-brics/0/berita">potensi keanggotaan Indonesia dalam BRICS</a> (blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, lalu bertambah beberapa lagi negara non-Barat).</p>
<p>Tahun 2023 lalu, Jokowi disebut-sebut akan membawa Indonesia masuk ke keanggotaan BRICS, namun nyatanya tidak, karena menurutnya banyak yang harus dipertimbangkan. Ini menunjukkan kehati-hatian Jokowi, karena selama ini Indonesia selalu konsisten menempatkan diri sebagai negara nonblok.</p>
<p>Bergabung dengan BRICS, yang diyakini membawa agenda besar melawan pengaruh Barat, dikhawatirkan akan mengganggu hubungan baik Indonesia dengan kekuatan besar lainnya seperti AS, Australia dan Inggris, meskipun BRICS secara resmi <a href="https://www.cnbctv18.com/world/brics-summit-johannesburg-pm-modi-brics-plus-non-western-model-need-not-necessarily-anti-western-17641391.htm">tidak menganggap diri sebagai institusi anti-Barat</a> dan lebih ditujukan untuk membangun ketahanan ekonomi negara-negara berkembang.</p>
<p>Pemerintahan Prabowo perlu mempertimbangkan kembali potensi dan untung rugi keanggotaan Indonesia di BRICS dan di OECD, organisasi internasional dari 38 negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi.</p>
<p>Prabowo pernah berkata <a href="https://news.detik.com/pemilu/d-7034555/prabowo-di-csis-seribu-kawan-terlalu-sedikit-satu-musuh-terlalu-banyak">‘seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak’</a> dan ini sepertinya akan menjadi visi Prabowo dalam kebijakan luar negerinya, termasuk menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar termasuk Rusia maupun negara-negara kekuatan menengah seperti Ukraina.</p>
<p>Namun, di saat yang sama, politik luar negeri yang baik haruslah ditujukan untuk kepentingan nasional, sehingga dari persahabatan ini, Indonesia harus menempatkan kepentingannya, kebutuhannya dan prinsip-prinsip dasarnya mengarungi samudra geopolitik.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/223966/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Jonathan Jordan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Di bawah pemerintahan Prabowo nanti, bagaimana Indonesia akan menyeimbangkan hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina di tengah pertikaian kedua negara tersebut?Jonathan Jordan, Research Fellow, Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2180522023-11-21T06:36:54Z2023-11-21T06:36:54ZBagaimana atlet Indonesia dapat membantu meningkatkan citra bangsa di kancah internasional<p>Olahraga, yang awalnya sering dianggap sekadar kompetisi dan hiburan, kini juga merupakan instrumen penting dalam <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-32550-2_2">diplomasi publik dan politik</a>. Di Indonesia, fenomena ini ditandai dengan semakin banyaknya atlet-atlet Indonesia yang berlaga untuk klub luar negeri.</p>
<p>Sebut saja, <a href="https://voi.id/olahraga/323981/pemain-voli-indonesia-yang-berkarier-di-luar-negeri">atlet bola voli Megawati Hangestri Pratiwi di Liga Voli Korea, atlet bola voli Fahri Septian di Liga Bulgaria bersama SKV Montana</a>, dan atlet sepak bola <a href="https://www.bola.com/indonesia/read/5363370/pecah-telur-pratama-arhan-akhirnya-bermain-di-liga-jepang-setelah-28-laga-diparkir-tokyo-verdy">Pratama Arhan</a> yang memperkuat Tokyo Verdy di Liga Jepang.</p>
<p>Fenomena ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, ada <a href="https://www.bolasport.com/read/312184110/pertama-kali-bermain-di-eropa-bima-sakti-sempat-merasa-paling-hebat">Bima Sakti</a> yang bermain di klub sepak bola Helsingborg IF, Swedia, <a href="https://bambangpamungkas20.com/selangor-fa">Bambang Pamungkas</a> di klub sepak bola Selangor FA, Malaysia, dan <a href="https://www.bolasport.com/read/311307072/perbandingan-nasib-chanathip-songkrasin-dan-irfan-bachdim-di-klub-liga-jepang">Irfan Bachdim</a> yang juga telah memperkuat nama Indonesia sebagai pemain sepak bola di Consadole Sapporo, Jepang. </p>
<p>Menariknya, penampilan atlet-atlet Indonesia di luar negeri tidak hanya menjadi perbincangan viral di internet tetapi juga berdampak positif terhadap citra Indonesia. </p>
<p>Hal ini bisa dilihat dari respons yang diterima oleh Megawati setelah bermain di Korea Selatan. Ia tidak hanya mendapatkan dukungan dari rekan satu tim, tapi juga pendukung klub voli di mana dia bermain, <em>Red Sparks</em>, warga Indonesia, bahkan pecinta bola voli di Korea Selatan dan dunia secara umum. </p>
<p>Dengan kata lain, atlet-atlet ini, baik sengaja maupun tidak, telah membantu membentuk citra bangsa yang positif melalui diplomasi.</p>
<h2>Apa itu diplomasi olahraga?</h2>
<p>Dalam studi ilmu Hubungan Internasional, <a href="https://www.jstor.org/stable/43490280">diplomasi</a> tidak hanya dilakukan secara tradisional oleh aktor negara melalui para diplomat, tapi juga individu ataupun organisasi sipil yang kehadirannya membawa pengaruh atas negaranya atau kepentingan nasional negara terhadap aktor atau publik di negara lain.</p>
<p>Dengan kata lain, Megawati, Pratama Arhan dan atlet berprestasi lainnya berpotensi menjadi pelaku diplomasi yang berperan besar dalam membangun citra positif Indonesia sebagai negara demokrasi dan destinasi pariwisata-ekonomi.</p>
<h2>Olahraga dan citra bangsa</h2>
<p>Olahraga adalah <a href="http://journal.unpad.ac.id/padjir/article/view/22213">media efektif untuk menyebarkan informasi dan membangun reputasi dalam hubungan internasional</a>. <a href="https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315878775-2/indonesia-asian-games-sport-nationalism-new-order-rusli-lutan"><em>Asian Games</em> 1962</a>, contohnya, digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara berkembang yang maju.</p>
<p>Hal ini disebabkan karena adanya afeksi masyarakat terhadap olahraga dan kemampuan olahraga sebagai medium politik.</p>
<p><strong>1. Afeksi publik atas olahraga</strong></p>
<p>Diplomasi melalui olahraga menjadi mungkin untuk dilakukan terutama karena kemampuan olahraga dalam menggalang afeksi, bukan hanya emosi, publik.</p>
<p>Dalam sejarahnya, <a href="https://doi.org/10.1080/27690148.2022.2048184">olahraga tidak terlepas dari afeksi publik</a>, terutama dalam penyelenggaraan perhelatan besar seperti Olimpiade.</p>
<p>Afeksi ini memungkinkan penggemar untuk menyalurkan emosinya lebih jauh, seperti dengan membentuk komunitas khusus untuk mendukung klub tertentu atau menggerakkan dukungan untuk aksi-aksi tertentu. Misalnya, <a href="https://www.aljazeera.com/sports/2023/11/2/celtic-fans-green-brigade-palestine-support-israel-war-on-gaza"><em>The Green Brigade</em>, kelompok fans garis keras klub sepak bola Celtic C.F, Skotlandia, baru-baru ini membentangkan lautan bendera Palestina sebagai aksi solidaritas</a>. </p>
<p>Atlet bola voli Indonesia Megawati telah menjadi lambang kebanggaan nasional dan simbol prestasi di kancah internasional. Keberhasilannya tidak hanya membuktikan kemampuan individu tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap pembentukan afeksi publik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah lonjakan pengikut akun Instagram <em>Red Sparks</em> - klub tempat Megawati bermain - dari <a href="https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20231107090043-178-1020846/efek-megawati-lonjakan-followers-red-sparks-curi-perhatian">20 ribu pengikut di bulan Juli 2023</a> menjadi <a href="https://www.instagram.com/red__sparks/">104 ribu pada 11 November 2023</a>. </p>
<p>Artinya, prestasi Megawati tidak hanya memperkuat reputasi Indonesia di Korea Selatan, tetapi juga berpotensi menjadi alat pembentuk citra bangsa yang efektif.</p>
<p><strong>2. Olahraga adalah medium representasi politik</strong></p>
<p><a href="https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/118">Sebuah penelitian di Indonesia tahun 2023</a> menyebutkan bahwa olahraga dapat dijadikan medium representasi politik baik oleh aktor negara maupun sipil. Bagi aktor negara, kesuksesan dalam penyelenggaraan agenda olahraga internasional dan prestasi atlet menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan kebijakan mereka. </p>
<p>Contoh nyata dari interaksi ini terlihat dalam penyelenggaraan <a href="https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/sukses-gelar-asian-games-2018-presiden-jokowi-terima-kasih-kepada-seluruh-rakyat-indonesia"><em>Asian Games</em> 2018 di Indonesia</a>. Kinerja pemerintahan Joko Widodo dalam mengorganisir <em>Asian Games</em> berhasil menciptakan impresi positif di kalangan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinannya, terutama dalam hal kemajuan dan pengembangan di bidang olahraga. </p>
<p>Tajuk <a href="https://apnews.com/dc8dd26d8d3a4e089812be13ba8289f5"><em>Associated Press</em></a> saat itu menyoroti bagaimana suksesnya Asian Games memberikan dorongan popularitas kepada Jokowi menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Kesuksesan ini tidak hanya mendapat pengakuan di dalam negeri, tetapi juga memperoleh apresiasi internasional, termasuk dari <a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45356868#:%7E:text=Pengamat%20olahraga%20Budiarto%20memandang%20impian%20Indonesia%20untuk%20jadi,infrastruktur%2C%20tempat%20tinggal%20para%20atlet%20dan%20venue%20pertandingan">Thomas Bach, Ketua Komite Olimpiade Internasional</a>.</p>
<p>Sementara bagi aktor sipil, dimensi olahraga menjadi ajang untuk menanamkan nilai, paham dan pandangan politik yang melekat pada organisasi-organisasi olahraga internasional, atlet dan para pendukung dari klub-klub olahraga melalui perhelatan kegiatan olahraga itu sendiri. Contohnya, keputusan <a href="https://www.kompas.id/baca/english/2023/03/30/fifa-strips-indonesia-of-hosting-rights?open_from=Search_Result_Page">FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 Maret 2023</a> lalu, atau perilaku yang ditunjukkan oleh atlet dan pendukung pada peristiwa politik internasional atau domestik.</p>
<p>Ketegangan politik juga telah menjadi ciri dari hubungan antara politik dan olahraga, <a href="https://contingentmagazine.org/2021/07/23/the-olympic-paradox/">seperti yang terlihat dalam Olimpiade Stockholm 1912</a> di Swedia. Ketika itu atlet Finlandia diharuskan untuk berkompetisi di bawah bendera Rusia, yang melambangkan <a href="https://link.springer.com/book/10.1057/9781137032942">penundukan politik</a>.</p>
<p>Fenomena ini memberikan peluang bagi aktor-aktor politik untuk memanfaatkannya sebagai legitimasi politik, yang apabila dikelola dengan baik, bisa mengarah pada pencapaian tujuan politik mereka.</p>
<h2>Apa yang harus dilakukan selanjutnya?</h2>
<p>Dalam konteks kebijakan luar negeri, Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan keberhasilan Megawati sebagai bagian dari strategi <em>nation branding</em>. </p>
<p><a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-32550-2_2">Proses ini seringkali memperhitungkan faktor-faktor seperti budaya, sejarah, produk, pariwisata, dan olahraga untuk menciptakan persepsi positif di mata pemangku kepentingan nasional dan internasional</a>. </p>
<p>Hal ini dapat mencakup integrasi narasi keberhasilan Megawati ke dalam diplomasi untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan negara-negara lain. </p>
<p>Pemerintah juga perlu merancang strategi yang mengakomodasi dan memanfaatkan potensi ini, tidak hanya dalam membangun hubungan bilateral yang lebih kuat, tetapi juga dalam mengangkat citra Indonesia secara global.</p>
<p>Selanjutnya, pembentukan kebijakan olahraga yang inovatif dan responsif terhadap dinamika internasional merupakan kebutuhan mendesak. Kebijakan ini mencakup dukungan pemerintah terhadap atlet yang ingin berkompetisi dan berlatih di luar negeri, pengembangan program pertukaran budaya dan olahraga, peningkatan fasilitas pelatihan atlet di dalam negeri, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan olahraga.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/218052/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span><a href="mailto:emil.radhiansyah@paramadina.ac.id">emil.radhiansyah@paramadina.ac.id</a> terafiliasi dengan Universitas Paramadina dan Rumah Produktif Indonesia. </span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Benni Yusriza Hasbiyalloh tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Citra suatu negara dapat dibentuk melalui banyak cara. Salah satunya melalui diplomasi olahraga.Emil Radhiansyah, Paramadina University Benni Yusriza Hasbiyalloh, Associate lecturer, Paramadina University Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2127602023-11-02T07:51:20Z2023-11-02T07:51:20ZMenyorot arah kebijakan luar negeri Malaysia di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim<p>Politik luar negeri (polugri) Malaysia mengalami <a href="https://www-jstor-org.proxy.undip.ac.id/stable/resrep19795">perkembangan yang signifikan</a> sejak <a href="https://www.history.com/topics/world-war-ii">Perang Dunia II</a> (1939-1945) dan awal <a href="https://www.history.com/topics/cold-war/cold-war-history">Perang Dingin</a> (1947). Pada masa-masa itu, kebijakan polugri Malaysia dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang kompleks, terutama akibat persaingan antara <a href="https://www-jstor-org.proxy.undip.ac.id/stable/2539142">Amerika Serikat (AS)</a> (Blok Barat) dengan <a href="https://www.kompas.com/global/read/2021/11/27/180100070/daftar-negara-blok-barat-dan-blok-timur-dalam-perang-dingin?page=all">Blok Soviet</a> (Blok Timur).</p>
<p>Selama Perang Dingin, Malaysia memutuskan untuk <a href="https://www.jstor.org/stable/2644845">bersikap pro-Barat</a> dan menjadi bagian dari <a href="https://www-jstor-org.proxy.undip.ac.id/stable/2644845?seq=2">strategi antikomunisme</a> global yang dipimpin oleh AS. Kebijakan polugri Malaysia mulai menjadi lebih netral sejak <a href="https://carnegieendowment.org/2021/07/16/have-friendly-malaysia-china-relations-gone-awry-pub-84981">menjalin hubungan diplomatik dengan Cina</a> tahun 1974.</p>
<p>Polugri Malaysia kemudian, hingga kini, lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan dari dalam negeri dan situasi regional, seperti <a href="https://www.rappler.com/newsbreak/iq/177220-asean-founding-fathers/">berdirinya ASEAN</a> pada tahun 1967 dan <a href="https://www-jstor-org.proxy.undip.ac.id/stable/27908333">Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971</a> yang menegaskan komitmen terhadap zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas dalam kerangka ASEAN.</p>
<p>Sejumlah keputusan tersebut membawa dampak jangka panjang bagi hubungan Malaysia dengan negara-negara Barat dan arah kebijakan luar negerinya.</p>
<p>Dalam 50 tahun terakhir, Malaysia mampu <a href="https://www.usip.org/publications/2023/10/active-neutrality-malaysia-middle-us-china-competition">menjaga keseimbangan</a> dalam menjalin hubungan dengan AS maupun Cina serta fokus pada kerja sama di ASEAN dan dengan para negara tetangga, meskipun arah kebijakannya kerap mengalami perubahan di setiap kepemimpinan.</p>
<p>Hari ini, kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kembali memunculkan pertanyaan tentang arah terkini kebijakan politik luar negeri Malaysia.</p>
<h2>Amerika atau Cina?</h2>
<p>Di bawah pemerintahan Najib Razak (2009-2018), arah kebijakan luar negeri Malaysia cenderung mengadopsi kebijakan dengan penekanan pada <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2017/09/13/-trump-welcomes-scandal-hit-najib-to-white-house.html">hubungan dengan negara-negara Barat</a>, terutama AS.</p>
<p>Setelah pemerintahan Najib berakhir pada 2018, Mahathir Mohamad kembali ke bangku kekuasaan pada 2019. Dia memfokuskan kebijakan polugri Malaysia ke kepada Asia Timur, terutama ke <a href="https://www.khmertimeskh.com/505305/new-momentum-in-malaysia-japan-ties/">Cina dan Jepang</a>, sebagai bagian dari strategi <a href="https://www.japantimes.co.jp/country-report/2019/05/10/malaysia-report-2019/look-east-policy-2-0-brings-malaysia-japan-together/">“Look East 2.0</a>”. </p>
<p>Kini, di bawah pemerintahan PM Anwar, tampaknya Malaysia secara praktik akan <a href="https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/comment/2023/04/06/the-story-behind-anwars-china-trip">lebih condong ke Beijing ketimbang ke Washington.</a></p>
<p>Dalam kunjungannya ke Beijing April lalu, dan pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping, Anwar <a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-anwar-s-visit-to-china-the-start-of-more-chinese-investments-says-business-groups">memberi sinyal</a> bahwa Malaysia dan Cina kini tengah memperkuat <a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-pm-anwar-s-visit-to-china-the-start-of-more-chinese-investments-says-business-groups">aspek investasi</a>, terutama dalam bidang teknologi hijau, ekonomi digital, dan pertanian modern, melalui penandatanganan 19 kesepakatan.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/557239/original/file-20231102-17-zt8dre.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/557239/original/file-20231102-17-zt8dre.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/557239/original/file-20231102-17-zt8dre.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/557239/original/file-20231102-17-zt8dre.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/557239/original/file-20231102-17-zt8dre.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/557239/original/file-20231102-17-zt8dre.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/557239/original/file-20231102-17-zt8dre.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam kunjungan diplomatiknya ke Beijing.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://twitter.com/anwaribrahim/status/1641800047892508672/photo/4">Akun X resmi Anwar Ibrahim</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Namun, secara normatif, Malaysia akan tetap berupaya untuk menemukan keseimbangan di tengah dua kekuatan besar–AS dan Cina–dan realistis terhadap dinamika politik global. Pendekatan semacam ini menjadi kunci dalam kebijakan luar negeri Malaysia yang cenderung fleksibel dan pragmatis.</p>
<p>Malaysia tentunya tidak ingin terjebak dalam perangkat naratif global, seperti perang dagang AS versus Cina, yang mungkin menghambat pengejaran kepentingan nasionalnya.</p>
<p>Selain itu, Malaysia terlihat menerima pandangan Cina tentang konsep “<a href="https://www.cgtn.com/how-china-works/news/2021-06-24/How-is-China-promoting-Asia-Pacific-integration--119arBifH3i/share.html">rumah bersama</a>” di Asia-Pasifik dengan lebih positif daripada pandangan Barat. Meski begitu, pemerintah Malaysia juga <a href="https://carnegieendowment.org/2023/08/21/how-malaysia-views-u.s.-and-chinese-narratives-about-world-order-pub-90409">tetap menegaskan</a> bahwa Cina tidak boleh mendominasi kawasan tersebut.</p>
<p>Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun Malaysia memahami narasi Cina, tetap ada batasan dan kepentingan strategis yang harus dilindungi.</p>
<h2>Sikap terhadap krisis Myanmar</h2>
<p>Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Myanmar dapat dianalisis dengan melihat konteks sejarah. <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/british-museums-myanmar-exhibition-explores-how-colonial-rule-set-stage-for-genocide-xfmcrx88v">Kedua</a> <a href="https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30120">negara</a> ini memiliki sejarah kolonial yang mirip karena sama-sama pernah dijajah Inggris. Malaysia juga cenderung mendukung Myanmar secara politik, salah satunya dengan mendukung masukan Myanmar dalam keanggotaan <a href="https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/186810341303200102">ASEAN pada tahun 1997</a>] </p>
<p>Namun, kudeta militer di <a href="https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2022/mar/09/after-a-year-of-reporting-on-myanmars-military-coup-i-knew-my-luck-would-eventually-run-out">Myanmar pada tahun 2021</a> yang menggulingkan pemerintahan demokratis di bawah kepemimpinan <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977">Aung San Suu Kyi</a> telah <a href="https://fulcrum.sg/the-struggle-for-international-recognition-myanmar-after-the-2021-coup/">menggoyahkan hubungan diplomatik</a> Myanmar dengan Malaysia dan anggota ASEAN lainnya seperti Indonesia.</p>
<p>Anwar telah dengan tegas meminta adanya intervensi yang konkret dalam konflik di Myanmar oleh ASEAN. Menurutnya, prinsip <a href="https://www.benarnews.org/english/news/philippine/anwar-asean-myanmar-03022023115804.html">non-intervensi</a>–yang selama ini dianggap membuat penyelesaian konflik Myanmar oleh ASEAN menjadi lamban–jangan sampai membuat ASEAN jadi menutup mata dan diam saja melihat praktik pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Myanmar.</p>
<p>Anwar juga menjadi salah satu pemimpin negara ASEAN yang paling kritis terhadap krisis di Myanmar. Awal tahun ini, ia sempat bertemu dengan mantan PM Thailand Prayuth Chan-o-cha (yang saat itu masih menjabat) dan dengan <a href="https://www.thejakartapost.com/world/2023/02/10/anwar-urges-thailand-to-step-up-on-myanmar-crisis.html">tegas meminta</a> partisipasi lebih konkret dari Bangkok, mengingat posisi geografis Thailand yang berbatasan langsung dengan Myanmar.</p>
<p>Dalam <a href="https://asia-nikkei-com.translate.goog/Spotlight/Myanmar-Crisis/Anwar-Marcos-discuss-giving-flexibility-to-Myanmar-approach?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp">pertemuan diplomatiknya</a> dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Anwar mengusulkan agar negara-negara ASEAN diberikan <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Anwar-Marcos-discuss-giving-flexibility-to-Myanmar-approach">lebih banyak fleksibilitas</a> untuk berinteraksi secara informal dengan junta Myanmar guna mempermudah penyelesaian krisis.</p>
<p>Di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin–pendahulu Anwar–kebijakan luar negeri terhadap Myanmar lebih <a href="https://www.isis.org.my/2022/10/13/will-malaysia-change-its-policy-on-myanmar/">berfokus pada krisis kemanusiaan</a>. Kini, di tangan Anwar, ada indikasi kuat akan adanya pendekatan yang lebih proaktif, terutama dengan mengajak ASEAN untuk membuka diri bernegosiasi dengan junta Myanmar. Hal ini disebabkan kritik-kritik keras saja terbukti gagal dalam menyelesaikan isu Myanmar.</p>
<h2>Sikap terhadap sengketa Laut Cina Selatan</h2>
<p>Dalam isu <a href="https://www.rfa.org/english/news/southchinasea/anwar-scs-04102023041442.html">sengketa Laut Cina Selatan</a>, Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar terus menyatakan keberatannya terhadap klaim Cina atas sembilan garis putus-putus (<em>nine-dash line</em>). Anwar juga teguh <a href="https://www.kompas.com/global/read/2023/04/08/190100270/luruskan-pernyataan-anwar-ibrahim-kemenlu-malaysia-tergaskan-lindungi">mempertahankan hak kedaulatan Malaysia</a> atas sebagian wilayah LCS yang mencakup bagian utara Kalimantan.</p>
<p>Terbaru, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan <a href="https://www.antaranews.com/berita/3704583/malaysia-tolak-klaim-peta-baru-laut-china-selatan-oleh-china">penolakan tegas</a> atas <a href="https://www.chinadaily.com.cn/a/202308/28/WS64ec91c2a31035260b81ea5b.html">Peta Standar Cina Edisi 2023</a>, yang dirilis pemerintah Cina pada 25 Agustus lalu. Peta tersebut mencakup klaim sepihak atas wilayah LCS yang <a href="https://www.kompas.com/global/read/2023/08/31/143800970/malaysia-tolak-peta-baru-laut-china-selatan-yang-klaim-wilayahnya">tumpang tindih</a> dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia di negara bagian Sabah dan Sarawak–satu daratan dengan Pulau Kalimantan.</p>
<p>Meski demikian, Anwar pun tetap berhati-hati saat berurusan dengan Cina. Pemerintah Malaysia mengakui bahwa sengketa LCS adalah masalah yang sangat kompleks dan sensitif, sehingga harus ditangani secara damai dan rasional melalui dialog berdasarkan hukum internasional.</p>
<p>Terlepas dari sengketa LCS, Anwar <a href="https://www.aa.com.tr/id/regional/anwar-ibrahim-dorong-malaysia-yang-netral-di-tengah-persaingan-kekuatan-besar-di-asia-pasifik/2645239">menegaskan</a> Malaysia tidak akan memihak blok global manapun dan bahwa Malaysia tidak bisa mengabaikan pentingnya Cina sebagai tetangga dan negara yang hebat dalam hal perdagangan.</p>
<h2>Perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia</h2>
<p>Salah satu aspek dari kebijakan luar negeri Malaysia adalah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran di Malaysia, terutama pekerja dari Indonesia sebagai tetangga dekatnya.</p>
<p>Anwar telah <a href="https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-indonesia-joko-widodo-anwar-ibrahim-migrant-worker-rights-3547701">bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo</a> di Kuala Lumpur untuk membahas masalah ini, terutama mengenai perjanjian bilateral untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia.</p>
<p>Namun, situasi pekerja migran di negara ini jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan.</p>
<p>Meningkatnya <a href="https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_428584/lang--en/index.htm">migrasi pekerja di ASEAN</a> telah mulai menciptakan struktur sosial yang saat ini dipengaruhi oleh eksploitasi kapitalis (dalam konteks pandangan Marxis terhadap proses produksi) selama <em>booming</em> ekonomi pada tahun 1980-an, ketika negara-negara <a href="https://thediplomat.com/2023/06/a-third-of-domestic-workers-in-malaysia-face-forced-labor-conditions-un-says/">Tiger Asia</a> (Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan) berkembang, kemudian memengaruhi negara-negara di Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Indonesia.</p>
<p>Pekerja migran kemudian menjadi komoditas yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam sektor manufaktur dan ekspor. <a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_885139.pdf">Sebuah studi</a> oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (<em>International Labour Organization</em>/ILO) terhadap pekerja migran di Malaysia, Thailand, dan Singapura, menemukan bahwa 29% dari responden disebutkan berada dalam kategori “kerja paksa_” dengan 80% di antaranya berasal dari Indonesia, diikuti oleh Filipina dan Kamboja.</p>
<p>Situasi pekerja migran Indonesia sangat rumit. Hampir <a href="https://www-scmp-com.translate.goog/week-asia/people/article/3231532/desperate-indonesians-risk-abuse-death-malaysia-taking-jobs-illegal-recruiters?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true">2 ribu</a> orang Indonesia telah meninggal dunia akibat penyalahgunaan dan kekerasan saat bekerja di Malaysia.</p>
<p>Selain itu, saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pekerja migran berbiaya rendah tertinggi, yang ditempatkan dalam sektor-sektor seperti konstruksi, pekerjaan rumah tangga, dan pertanian, melalui agen-agen yang menarik mereka sebagai “barang dagangan.”</p>
<p>Walaupun Anwar <a href="https://www.kompas.id/baca/english/2023/01/10/anwar-swears-to-protect-dignity-of-indonesian-migrant-workers">sudah berjanji akan mempromosikan peraturan</a> untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja migran (termasuk pekerja migran dari Indonesia) dalam negeri, janji-janji ini belum ditepati.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/212760/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Aniello Iannone tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Dalam 50 tahun terakhir, Malaysia mampu menjaga keseimbangan dalam menjalin hubungan dengan AS, Cina serta para negara tetangga. Bagaimana arah kebijakan luar negeri Malaysia kini?Aniello Iannone, Lecturer | Researcher| Indonesianists, Universitas DiponegoroLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2122572023-08-25T09:18:03Z2023-08-25T09:18:03ZIndonesia tunda gabung BRICS: keputusan tepat, tapi aliansi ini tetap penting bagi ASEAN<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/544737/original/file-20230825-19-km5u5b.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C4%2C1599%2C840&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Para pemimpin BRICS mengumumkan hasil-hasil KTT BRICS ke-15, di Sandton Convention Centre, Johannesburg, 24 Agustus 2023.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/197960982@N04/53138459169/">Official media of 15th BRICS Summit</a></span></figcaption></figure><p>Pada hari Kamis, 24 Agustus 2023, Presiden Joko “Jokowi” Widodo bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan, dalam rangka menghadiri <a href="https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/di-afrika-selatan-presiden-jokowi-hadiri-ktt-brics/">Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15</a> sebagai negara undangan.</p>
<p><a href="https://english.almayadeen.net/news/politics/south-africa-announces-67-countries-invited-to-brics-not-fra">Ada 67 Negara yang diundang dalam KTT BRICS ke-15 ini</a>. Sebelumnya, santer bahwa ada <a href="https://www.reuters.com/world/more-than-40-nations-interested-joining-brics-south-africa-2023-07-20/">40 negara yang tertarik</a> untuk bergabung dalam BRICS, termasuk <a href="https://www.reuters.com/world/what-is-brics-who-are-its-members-2023-08-21/">Indonesia</a>.</p>
<p>Indonesia memang menjadi negara yang tengah menjadi sorotan internasional, mengingat peran-peran presidensinya dalam G20 2022 dan ASEAN 2023. Beberapa pakar juga <a href="https://theconversation.com/jokowi-akan-hadiri-ktt-brics-apa-manfaatnya-untuk-indonesia-210070">sudah menjabarkan</a> segala keuntungan yang akan didapat Indonesia jika bergabung dengan BRICS. Sebaliknya, BRICS juga akan diuntungkan karena posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara.</p>
<p>Kenyataannya, Jokowi pada akhirnya mengumumkan bahwa Indonesia belum memutuskan untuk bergabung dengan BRICS. Alasannya, pemerintah perlu mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal. BRICS kemudian mengumumkan <a href="https://www.theguardian.com/business/2023/aug/24/five-brics-nations-announce-admission-of-six-new-countries-to-bloc">enam anggota barunya,</a> yakni Argentina, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang keanggotaannya mulai berlaku per 1 Januari 2024.</p>
<p>Ini adalah keputusan yang paling tepat, bijak, dan masuk akal bagi Indonesia. Sebagai negara yang cenderung memilih bersikap netral di tengah polarisasi politik, terutama persaingan antarkekuatan besar, bergabung dengan BRICS dapat menjadi bumerang bagi Indonesia.</p>
<p>Meski demikian, Indonesia sepenuhnya sadar bahwa BRICS tetaplah mitra yang amat penting.</p>
<h2>Menghindari ‘jebakan’ kepentingan anti-Barat</h2>
<p>Dalam sejarahnya, <a href="https://economictimes.indiatimes.com/definition/brics">BRICS</a> yang anggotanya terdiri dari negara ekonomi berkembang, yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, bertujuan mempromosikan kerja sama Selatan-Selatan atau antara negara berkembang. Kemitraan mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, politik, dan pembangunan sosial. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/544729/original/file-20230825-26-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/544729/original/file-20230825-26-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/544729/original/file-20230825-26-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/544729/original/file-20230825-26-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/544729/original/file-20230825-26-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/544729/original/file-20230825-26-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/544729/original/file-20230825-26-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Presiden Joko Widodo tiba di OR Tambo International Airport, Afrika Selatan, menjelang KTT BRICS ke-15 yang diselenggarakan pada 22-24 Agustus 2023.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/197960982@N04/53137363322/">Official media of 15th BRICS Summit</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>BRICS pertama kali <a href="https://economictimes.indiatimes.com/news/india/how-brics-was-born-how-it-overtook-g7-and-where-it-is-headed/articleshow/102913989.cms?from=mdr">diinisiasi oleh Rusia pada 2009 </a> untuk menciptakan kekuatan keseimbangan terhadap kelompok ekonomi negara maju Group of 7 (G7) yang beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat (AS).</p>
<p>Akan tetapi, seiring dengan perkembangan geopolitik global, baik BRICS dan G7 tidak bisa menghindari perluasan agenda mereka pada isu-isu politik dan keamanan global. </p>
<p>Selama KTT BRICS, misalnya, para pemimpin kelompok ini mengeluarkan <a href="https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/declaracao-de-joanesburgo-ii-sandton-gauteng-africa-do-sul-23-de-agosto-de-2023">pernyataan bersama</a> yang mengekspresikan keprihatinan mereka tentang perang saat ini, menyerukan gencatan senjata segera.</p>
<p>Walau begitu, Afrika Selatan, Cina, dan India juga tidak menyerukan <a href="https://www.voanews.com/a/china-urges-brics-expansion-at-summit-of-emerging-economies/7237463.html">kecaman</a> terhadap invasi Rusia ke Ukraina meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dalam KTT karena <a href="https://time.com/6307033/vladimir-putin-brics-summit-icc-warrant/">adanya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Peradilan Internasional (ICC)</a>. </p>
<p>Sementara itu, Brasil <a href="https://www.voanews.com/a/china-urges-brics-expansion-at-summit-of-emerging-economies/7237463.html">tegas menolak</a> bergabung dengan negara-negara Barat untuk mengirimkan senjata ke Ukraina atau menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. </p>
<p>Ini bertolak belakang dengan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/21174491/jokowi-tegaskan-indonesia-belum-gabung-jadi-anggota-brics">hasil G7 Summit</a> bulan Maret lalu, yang cenderung mengonsolidasikan kekuatan untuk mendukung Ukraina dan menjatuhkan sanksi yang lebih berat pada Rusia.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/544730/original/file-20230825-21-4n04v1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/544730/original/file-20230825-21-4n04v1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/544730/original/file-20230825-21-4n04v1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/544730/original/file-20230825-21-4n04v1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/544730/original/file-20230825-21-4n04v1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/544730/original/file-20230825-21-4n04v1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/544730/original/file-20230825-21-4n04v1.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Presiden Cina Xi Jinping dalam sidang pleno KTT BRICS.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/197960982@N04/53136401944/">Official Media of 15th BRICS Summit</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Artinya, secara tidak langsung BRICS memberikan panggung bagi anggotanya untuk melawan hegemoni Barat yang dipimpin AS. Sentimen anti-Barat dalam BRICS ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia.</p>
<p>Jangan lupa bahwa <a href="https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb">Indonesia merupakan salah satu negara pionir Gerakan Non-Blok dalam hubungan internasional</a>. Indonesia selalu menekankan prinsip untuk tidak ikut campur dalam persaingan antarnegara besar yang tengah saling merebut pengaruh. Sebaliknya, Indonesia memilih fokus perdamaian dan pembangunan global. </p>
<p><a href="https://news.detik.com/berita/d-6558337/8-peran-indonesia-dalam-perdamaian-dunia-dan-contohnya">Salah satu contoh realisasi</a> kebijakan luar negeri “bebas aktif” Indonesia misalnya adalah memprakarsai ASEAN, membantu usaha perdamaian di Kamboja dan Vietnam, serta memediasi perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF).</p>
<p>Indonesia, yang bahkan dalam Presidensi G20 2022 lalu dipercaya menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina, hanya akan terperangkap dalam situasi rumit yang tidak perlu jika bergabung dengan BRICS. Ini juga akan membuat Indonesia sulit mengambil sikap politik global, misalnya ketika merespons ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina atau perang dagang AS-Cina.</p>
<p>Jika Indonesia bergabung dengan BRICS, kelompok Barat akan melihatnya sebagai sinyal keberpihakan terhadap Rusia dan Cina. Hal ini bisa sangat memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan AS, Cina, maupun Rusia, yang selama ini baik-baik saja.</p>
<h2>Kepentingan pribadi anggota lama</h2>
<p>Jika diamati dari kacamata politik internasional, penambahan keanggotaan BRICS tampak sebagai upaya untuk memperkuat aliansi itu, terlepas dari seberapa signifikan keuntungannya.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/544731/original/file-20230825-22-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/544731/original/file-20230825-22-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=388&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/544731/original/file-20230825-22-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=388&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/544731/original/file-20230825-22-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=388&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/544731/original/file-20230825-22-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=488&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/544731/original/file-20230825-22-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=488&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/544731/original/file-20230825-22-byibkj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=488&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, yang memimpin KTT BRICS ke-15 di Johannesburg.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/197960982@N04/53136652961/">Official Media of 15th BRICS Summit</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Cina, sebagai negara ekonomi terbesar dalam BRICS, tampaknya mendukung penambahan anggota <a href="https://www.economist.com/by-invitation/2023/08/18/brics-expansion-would-be-a-sign-of-chinas-growing-influence-says-oliver-stuenkel">demi memperkuat pengaruhnya sendiri</a> di tatanan global.</p>
<p><a href="https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-putin/russias-putin-says-sanctions-violate-principles-of-wto-idUSKBN0HD17V20140918">Rusia yang terisolasi dan tengah mendapatkan sanksi dari Barat</a> juga membutuhkan sekutu baru akibat dampak dari perang yang berlarut-larut di Ukraina.</p>
<p><a href="https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3226537/why-india-wary-chinas-brics-expansion-push-indonesia-saudi-arabia-egypt-and-others-seek-join">India dan Brasil memilih pendekatan yang lebih hati-hati karena tidak ingin terjebak dalam polarisasi</a>.</p>
<p>Sementara itu, Afrika Selatan, negara dengan ekonomi terkecil dalam kelompok ini, mengundang negara-negara Afrika untuk bergabung BRICS guna memperkuat kawasan Afrika. </p>
<h2>BRICS tetap penting bagi Indonesia</h2>
<p>Meski belum bergabung dengan BRICS, Indonesia sepenuhnya menyadari betapa pentingnya BRICS sebagai mitra diplomasi, terutama dalam hal ekonomi.</p>
<p>Kehadiran Presiden Jokowi bersama Menteri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di Johannesburg, tidak lepas dari kepentingan bilateral Indonesia dan kepentingan regional sebagai Ketua ASEAN 2023.</p>
<p><a href="https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/08/21/peluang-tiwikrama-brics">Dengan total nilai ekonomi mencapai 33,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global</a> dan <a href="https://www.silkroadbriefing.com/news/2023/08/21/intra-brics-trade-and-analysis-2023/">mewakili 45% dari total populasi dunia</a>, BRICS jelas merupakan mitra yang strategis bagi ASEAN.</p>
<p>Bagi negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara, BRICS dapat membantu pertukaran teknologi, pengetahuan, dan perdagangan yang saling menguntungkan satu sama lain.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/544732/original/file-20230825-19-4v4rcf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/544732/original/file-20230825-19-4v4rcf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=303&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/544732/original/file-20230825-19-4v4rcf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=303&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/544732/original/file-20230825-19-4v4rcf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=303&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/544732/original/file-20230825-19-4v4rcf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=380&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/544732/original/file-20230825-19-4v4rcf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=380&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/544732/original/file-20230825-19-4v4rcf.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=380&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Foto bersama para pemimpin negara BRICS.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/197960982@N04/53137049345/">Official Media of 15th BRICS Summit</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Negara-negara BRICS juga terus mempromosikan <a href="https://www.indmoney.com/articles/brics-2023-summit-countries-discuss-de-dollarization-and-bloc-expansion">de-dolarisasi</a> untuk menghapus ketergantungan terhadap dolar AS sebagai mata uang internasional. Mereka mempromosikan pencapaian <a href="https://www.ndb.int">Bank Pembangunan Baru BRICS</a> dalam mendanai berbagai proyek, memosisikannya sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi blok tersebut.</p>
<p>Langkah tersebut pada dasarnya sejalan dengan Indonesia yang juga sedang <a href="https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/19/indonesia-lanjutkan-dedolarisasi">menggiatkan penggunaan rupiah sebagai upaya mengurangi ketergantungan meminimalisasi penurunan nilai tukar terhadap dolar</a>.</p>
<p>Dalam hal ini, Bank Pembangunan Baru BRICS dapat <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-23/brics-bank-aims-to-increase-local-currency-borrowing-to-30">membantu menguatkan mata uang rupiah</a> sebagai alat transaksi internasional.</p>
<p>Pada akhirnya, meski <a href="http://www.brics.utoronto.ca/docs/150709-partnership-strategy-en.html">BRICS mulai menjadi lebih pragmatis dan fokus pada agenda pembangunan dan perdagangan</a> antara negara-negara berkembang, kemungkinan untuk menjadi proksi pertarungan kekuasaan negara-negara besar akan tetap ada.</p>
<p>Oleh karena itu, Indonesia sudah mengambil keputusan bijak dengan tidak terburu-buru bergabung dengan BRICS, setidaknya dalam waktu dekat. Indonesia tidak boleh mempertaruhkan hubungan diplomasi baiknya dengan pihak manapun.</p>
<p>Patut diingat bahwa Indonesia sebaiknya fokus memperluas kerja sama, dan investasi serta pengembangan teknologi. Ini semua perlu dilakukan dengan semua pihak, baik kubu Global North maupun Global South.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/212257/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ayu Anastasya Rachman tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Tidak bergabung BRICS adalah keputusan yang paling tepat, bijak dan masuk akal bagi Indonesia. Indonesia tidak boleh mempertaruhkan hubungan diplomasi baiknya dengan pihak manapun.Ayu Anastasya Rachman, Head of International Relations Department, Universitas Bina Mandiri GorontaloLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2111232023-08-18T02:26:19Z2023-08-18T02:26:19ZParadiplomasi: bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai aktor diplomasi internasional<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/542954/original/file-20230816-24-s77nb8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C7%2C5000%2C3323&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/cropped-image-leaders-company-holding-globe-176614775">Dragon Images/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Dalam konteks diplomasi dan praktik Hubungan Internasional masa kini, pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kendali. Aktor subnasional seperti pemerintah daerah maupun daerah otonomi khusus, memiliki kepentingan dan peran masing-masing yang mampu memengaruhi perilaku negara dalam membangun kerja sama global.</p>
<p>Salah satu contoh praktiknya adalah ketika pemerintah pusat Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump memutuskan menarik AS dari Perjanjian Paris tentang perubahan iklim <a href="https://www.brookings.edu/articles/trumps-paris-agreement-withdrawal-what-it-means-and-what-comes-next/">pada tahun 2017</a>. </p>
<p>Merespons langkah Trump tersebut, 12 gubernur negara bagian <a href="https://www.aa.com.tr/en/energy/americas/bucking-trump-us-governors-vow-to-uphold-paris-pact/27264">membentuk Aliansi Iklim</a> untuk menolak keputusan itu. Lebih dari 400 wali kota (termasuk dari sepuluh kota terpadat di AS) menyatakan <a href="https://climatemayors.org/actions-paris-climate-agreement/">tetap mendukung isi Perjanjian Paris</a> secara mandiri. Komitmen mereka malah meningkat, misalnya dengan menambah <a href="https://www.c40.org/news/one-year-after-trump-decision-to-withdraw-from-paris-agreement-u-s-cities-carry-climate-action-forward/">investasi besar dalam pengadaan transportasi umum yang lebih bersih tanpa emisi</a>.</p>
<p>Di Indonesia, kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dapat memenuhi kebutuhan <a href="https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/4733/2182">alat kesehatan</a> dan <a href="https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/45039">vaksin</a> pada masa pandemi COVID-19.</p>
<p>Aktor-aktor subnasional ini bisa menjadi perwakilan negara yang <a href="https://www.e-ir.info/2020/03/17/the-rise-of-paradiplomacy-in-international-relations/">dapat melakukan misi diplomasi</a> guna mencapai kepentingan nasional. Cara ini dikenal dengan istilah paradiplomasi.</p>
<h2>Apa itu paradiplomasi?</h2>
<p>Istilah paradiplomasi (<em>paradiplomacy</em>) diperkenalkan oleh Ivo Duchacek, profesor politik internasional dari City University of New York, AS, <a href="https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/26146/Paradiplomacy%20in%20Asia.pdf?sequence=1&isAllowed=y">pada tahun 1984</a> sebagai singkatan dari “<em>parallel diplomacy</em>” atau diplomasi yang sejajar. Ia mendefinisikannya sebagai aktivitas internasional langsung oleh aktor-aktor subnasional yang mendukung, melengkapi, mengoreksi dan menduplikasi diplomasi negara. </p>
<p>Aktivitas ini muncul sebab banyak sekali dari isu-isu yang dibahas dalam diplomasi antarnegara yang setiap harinya dirasakan dan dihadapi langsung oleh daerah-daerah. Ini termasuk isu-isu <a href="https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/cities-and-climate-change">perubahan iklim</a> yang mengancam lingkungan dan memperlambat <a href="https://www.abacademies.org/articles/challenges-for-local-authorities-the-politics-and-practice-of-financial-management-in-the-way-for-substainable-development-11807.html">pembangunan berkelanjutan</a>, hingga <a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008055/lang--en/index.htm">kemiskinan kota</a> akibat rendahnya kualitas pendidikan.</p>
<p>Selama ini, pemerintah daerah juga berkontribusi langsung terutama dalam meningkatkan hubungan <a href="https://academic.oup.com/irap/article/18/1/5/4924531?login=false"><em>business to business</em></a> (antarpelaku usaha) dan <a href="https://uscpublicdiplomacy.org/blog/typology-people-people-diplomacy"><em>people to people</em></a> (orang ke orang) melalui berbagai macam kerja sama hingga <a href="https://www.preventionweb.net/event/world-cities-summit-2022-liveable-and-sustainable-cities-emerging-stronger">pertemuan tingkat tinggi</a>. </p>
<h2>Apa saja bentuk paradiplomasi?</h2>
<p>Paradiplomasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk perjanjian kerja sama yang bersifat seremonial seperti <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1536-7150.00066"><em>sister city</em></a>. Ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan mitra luar negeri untuk mempromosikan hubungan budaya dan komersial.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/542984/original/file-20230816-20-96orcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/542984/original/file-20230816-20-96orcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/542984/original/file-20230816-20-96orcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/542984/original/file-20230816-20-96orcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/542984/original/file-20230816-20-96orcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/542984/original/file-20230816-20-96orcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/542984/original/file-20230816-20-96orcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Peserta dari negara Yunani melakukan tarian pada parade Surabaya Cross Culture International Folk Art Festival di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://branda.antaranews.com/data/content_photo_wire.php?pubid=1689495311&getcod=dom">Didik Suhartono/Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Contohnya adalah Sister City antara <a href="https://jumahi.umy.ac.id/index.php/jumahi/article/view/4/4">DIY Yogyakarta dan Tokyo pada tahun 2015-2018</a>, yang berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan masing-masing daerah. Kedua otoritas juga menyepakati pertukaran pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko bencana untuk mengembangkan <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1565366">ekowisata</a> (pariwisata yang berwawasan lingkungan) di kedua daerah tersebut. </p>
<p>Hingga saat ini, sudah ada 47 kota dari 33 Provinsi di Indonesia yang pernah maupun masih memiliki hubungan <em>sister city</em> dengan kota/provinsi di negara-negara lain.</p>
<p>Namun, tidak semua relasi ini berjalan lancar. Sebuah <a href="https://www.researchgate.net/publication/369598520_Analisa_Faktor_Penyebab_Kegagalan_Sister_Cities_di_Indonesia">riset tahun 2023</a> menemukan adanya faktor internal yang cukup signifikan sehingga pelaksanaan program ini di Indonesia kurang optimal. Di antaranya adalah yaitu komunikasi yang berkurang, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah kota, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal.</p>
<p>Bisa juga dengan melakukan kolaborasi yang lebih nyata dan bersifat mengikat (<em>binding</em>) untuk meningkatkan kerja sama ekonomi lintas batas. Ini biasanya dilakukan oleh daerah-daerah perbatasan.</p>
<p>Contohnya seperti yang dilakukan oleh negara bagian <a href="https://www.researchgate.net/publication/340388778_Overview_of_Cross-Border_Cooperation_between_the_US_and_Canada">New York, AS, dengan Quebec, Kanada</a>, dan <a href="https://etd.uum.edu.my/4734/1/s90835.pdf">Kalimantan Barat, Indonesia, dengan Sarawak, Malaysia</a>.</p>
<p>Di Indonesia, paradiplomasi muncul sebagai produk desentralisasi atau otonomi daerah yang memberdayakan pemerintah daerah dan memberi mereka kewenangan untuk terlibat dalam hubungan internasional.</p>
<figure class="align-left ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/542993/original/file-20230816-19-bhdg6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/542993/original/file-20230816-19-bhdg6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=600&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/542993/original/file-20230816-19-bhdg6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=600&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/542993/original/file-20230816-19-bhdg6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=600&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/542993/original/file-20230816-19-bhdg6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=754&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/542993/original/file-20230816-19-bhdg6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=754&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/542993/original/file-20230816-19-bhdg6p.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=754&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Penandatangan kerja sama Sister City Kota Bandung, Indonesia, dengan Kota Namur, Belgia, oleh Walikota Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Namur Maxime Prévot tahun 2017.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://kerjasama.bandung.go.id/2017/10/10/kerja-sama-sister-city-dengan-kota-namur-belgia">Bagian Kerja Sama Kota Bandung</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Prinsip hubungan luar negeri pemerintah ini secara tidak langsung telah diamanatkan oleh <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139346/permenlu-no-3-tahun-2019">Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) RI Nomor 3 Tahun 2019</a>. Adapun prinsip tersebut perlu dilakukan demi kepentingan nasional dengan prinsip bebas-aktif, berdasarkan kebiasaan internasional dan peraturan perundang-undangan, serta berkonsultasi kepada kementerian luar negeri terkait dengan hubungan luar negeri yang a: kan dilaksanakan untuk mendapatkan pertimbangan yuridis dan politis. </p>
<p>Namun, perlu ditekankan bahwa pemerintah daerah tidak serta merta dapat menjadi aktor utama dalam diplomasi. Beberapa <a href="https://so04.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals/article/view/100292/77921">alasannya adalah karena</a> mereka tidak memiliki kedaulatan penuh, batas yurisdiksinya terbatas secara lokal, secara hierarki berada di bawah pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki banyak pekerjaan rumah untuk pembangunan lokal dan jangka pendek di wilayah mereka masing-masing.</p>
<p>Pada akhirnya, pemerintah daerah hanya bisa menjalankan fungsi-fungsi diplomasi yang dianggap lebih mudah dikelola di tingkat lokal, seperti diplomasi ekonomi, budaya, dan pengetahuan. </p>
<h2>Belajar dari negara lain</h2>
<p>Cina menjadi salah satu negara yang pemerintah daerahnya telah berperan aktif dalam <a href="https://www.reuters.com/world/china/chinese-officials-step-up-foreign-travel-race-find-investors-2023-04-06/">membawa aset dan investasi modal asing</a> ke daerah mereka. </p>
<p>Pemerintah provinsi seperti provinsi Guangxi, Jiangsu, Jiangxi, dan Heilongjiang, misalnya, telah membentuk perusahaan-perusahaan yang disebut <a href="https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP26.pdf">International Economic and Technological Cooperation Corporations (IETCCs)</a> untuk menarik modal asing dalam bentuk kontrak konstruksi dan pengembangan. </p>
<p>Selain IETCC, pemerintah provinsi dan kota telah di Cina juga banyak berinvestasi <a href="https://www.reuters.com/world/china/chinese-officials-step-up-foreign-travel-race-find-investors-2023-04-06/">di luar negeri selama beberapa tahun terakhir</a>. Ini mencerminkan berjalannya praktik paradiplomasi di Cina sebagai bagian dari fungsi pemerintah daerah dalam menyokong pembangunan ekonomi.</p>
<p>Di India, <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/japanese-journal-of-political-science/article/abs/indias-subnational-governments-foray-into-the-international-arena/788EE6C6CD31D8D5B13231973B7F709F">pemerintah daerahnya juga secara aktif terlibat dalam urusan regional dan global</a>. Misalnya dengan pencarian investasi asing langsung, penyelenggaraan pameran perdagangan, dan menjadi tuan rumah bagi para pejabat yang berkunjung. </p>
<figure class="align-right ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/542994/original/file-20230816-25-srcyed.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/542994/original/file-20230816-25-srcyed.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/542994/original/file-20230816-25-srcyed.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/542994/original/file-20230816-25-srcyed.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/542994/original/file-20230816-25-srcyed.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/542994/original/file-20230816-25-srcyed.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/542994/original/file-20230816-25-srcyed.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Wali Kota Bandung Oded M. Danial bertemu dengan Menteri Muda Utiliti Sarawak, Malaysia, Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Hj. Junaidi pada tahun 2019 untuk menjalin kerja sama Sister City.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://kerjasama.bandung.go.id/2019/09/20/2874">Bagian Kerja Sama Kota Bandung</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Di Polandia, <a href="https://www.files.ethz.ch/isn/190378/PISM%20Strategic%20File%20no%207%20(70).pdf">70% entitas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota dan desa) telah memiliki mitra asing</a> dalam beberapa tahun terakhir.</p>
<p>Pemerintah daerah di berbagai negara lainnya juga sudah banyak melakukan diplomasi budaya dan pengetahuan seperti: <a href="https://www.oecd.org/cfe/leed/venice-2018-conference-culture/documents/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf">festival budaya dan konferensi tahunan untuk meningkatkan reputasi internasional</a>. Umumnya, motif utama dilakukannya paradiplomasi adalah pertumbuhan ekonomi. </p>
<h2>Membangun paradiplomasi yang efektif</h2>
<p>Agar dapat memanfaatkan pemerintah daerah sebagai aktor diplomasi untuk kepentingan nasional, setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat:</p>
<p><strong>1. Kelembagaan</strong></p>
<p>Agar paradiplomasi lebih efektif, pemerintah perlu mendirikan lembaga khusus untuk mengelola diplomasi subnasional untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Di Indonesia, <a href="https://setkab.go.id/memaksimalkan-kerja-sama-pemerintah-daerah-dengan-pihak-luar-negeri/">alur kerja sama internasional</a> cukup panjang dan memakan waktu yang lama untuk disetujui, sehingga sedikit pemerintah daerah yang mau menginisiasi upaya paradiplomasi. </p>
<p><strong>2. Peningkatan kapasitas SDM</strong></p>
<p>Keterbatasan kemampuan paradiplomasi pemerintah daerah juga menjadi tantangan. Maka dari itu, selain komitmen, pemerintah daerah memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pengelola kerja sama luar negerinya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Harapannya, mereka bisa merencanakan dengan baik setiap tindakan paradiplomatik dan menetapkan tujuan serta proses yang jelas untuk mencapainya. </p>
<p><strong>3. Konektivitas</strong></p>
<p>Kegiatan paradiplomasi masa kini juga kerap memanfaatkan digitalisasi, sehingga penting untuk <a href="https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/25299">memperkuat platform digital</a> yang dapat digunakan sebagai pusat komunikasi dan kolaborasi untuk paradiplomasi daerah. <a href="https://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl">Platform</a> tersebut idealnya mencakup informasi tentang potensi daerah, program kerja, berita terkait paradiplomasi, dan konten yang relevan. </p>
<p>Tanpa perbaikan strategi paradiplomasi, pemerintah daerah akan terjebak dengan <a href="https://www.jstor.org/stable/3330188"><em>me-tooism</em></a>, yaitu perilaku paradiplomatik hanya meniru keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah lain dengan menggunakan teknik-teknik yang sama, seperti pada fenomena “<em>Sister City</em>”.</p>
<p>Peniruan ini menghilangkan penilaian kritis terhadap kebutuhan dan potensi lokal yang sebenarnya. Jadi, pemerintah pusat harus terus beradaptasi dengan semakin tingginya kebutuhan akan pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama internasional demi meningkatkan perekonomian dan ketahanan regional.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/211123/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ayu Anastasya Rachman tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Di Indonesia, paradiplomasi muncul sebagai produk desentralisasi atau otonomi daerah yang memberdayakan pemerintah daerah dan memberi mereka kewenangan untuk terlibat dalam hubungan internasional.Ayu Anastasya Rachman, Head of International Relations Department, Universitas Bina Mandiri GorontaloLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2107912023-08-04T05:14:30Z2023-08-04T05:14:30ZMenjadi pendamping diplomat: peran diplomasi yang strategis, namun kerap tak dianggap<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/541010/original/file-20230803-27-iuq7no.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C9%2C6016%2C3998&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Ilustrasi diplomat.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/international-businessmen-make-public-statement-about-1729511137">Chokniti-Studio/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Ada satu adegan sangat menarik dalam serial drama politik keluaran Netflix, “<a href="https://www.netflix.com/tudum/the-diplomat">The Diplomat</a>”, yakni ketika Hal Wyler, suami dari diplomat Kate Wyler yang ditugaskan menjadi duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Inggris, ikut mengambil inisiatif yang berkaitan dengan peran-peran diplomatis. Dalam serial itu, Hal juga merupakan seorang mantan duta besar AS, namun untuk Lebanon.</p>
<p>Sebagai akademisi di bidang Hubungan Internasional (HI) sekaligus posisi pribadi saya sebagai pasangan laki-laki dari seorang diplomat perempuan, saya yakin apa yang dilakukan Hal untuk Kate bukanlah termasuk hal yang sangat lazim dalam dunia diplomasi, termasuk di Indonesia.</p>
<p>Di banyak negara, termasuk Indonesia, pasangan seorang diplomat (<em>diplomatic spouse</em>: suami atau istri dari seorang diplomat) biasanya berperan pasif, yaitu tidak memiliki akses untuk mengambil inisiatif melakukan kerja-kerja diplomasi. Ini berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman pribadi saya ketika menjadi pendamping diplomat dalam penugasan selama beberapa penempatan di luar negeri. </p>
<p>Pasifisme pasangan sang diplomat ini menyebabkan peran mereka di dalam diplomasi jarang menjadi perhatian. Implikasinya, posisi mereka dalam diplomasi terpinggirkan dan dipandang tidak memiliki peranan. Padahal, seringkali mereka memegang <a href="https://www.degruyter.com/document/doi/10.1525/9780520957282/html?lang=en#contents">peranan penting</a> dan kemampuan yang patut dipertimbangkan dalam kegiatan diplomasi.</p>
<h2>Kurangnya studi tentang peran pendamping diplomat</h2>
<p>Secara teoretis, pasangan seorang diplomat jarang menjadi kajian ilmu diplomasi maupun HI. Hanya ada sejumlah kecil <a href="https://www.mwbooks.ie/pages/books/183009/beryl-smedley/partners-in-diplomacy-beryl-smedley">karya akademik</a> yang mengaji mereka. Ini misalnya sebuah <a href="https://www.jstor.org/stable/350010">penelitian mengenai istri para duta besar AS</a>, <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592299508405959?journalCode=fdps20">pasangan diplomat Inggris di Belgia</a>, dan <a href="https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JGM-09-2018-0043/full/html">kepuasan hidup pasangan diplomat Eropa</a>.</p>
<p>Namun, karya-karya tersebut ditulis oleh akademikus yang keilmuannya di luar ilmu HI. Di Indonesia pun belum ada ilmuwan HI yang membahas isu ini. Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03043754231176868">pemahaman yang sempit atas ilmu HI</a> para pakar di Indonesia. <a href="https://aseas.univie.ac.at/index.php/aseas/article/view/6286">Riset yang Ella Prihatini dan saya lakukan</a> juga menunjukkan bagaimana isu keamanan masih menjadi topik dominan yang diteliti oleh pakar HI Indonesia.</p>
<h2>Patriarki dalam diplomasi</h2>
<p>Secara empiris, pasangan diplomat masih sering dipahami menggunakan kacamata patriarki.</p>
<p>Dalam konteks Indonesia, pasangan diplomat yang perempuan masih dianggap sebagai <em>konco wingking</em> (teman pelengkap yang posisinya di belakang, istilah dari bahasa Jawa untuk menggambarkan peran istri) diplomasi atau sebatas pendukung kesuksesan suami yang menjalani peran diplomat. Mereka “dipaksa” aktif di beragam kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang ada di setiap perwakilan Indonesia di luar negeri.</p>
<p>Ketika kantor perwakilan Indonesia di luar negeri itu mengadakan sebuah acara, para istri diplomat dimobilisasi untuk menjalankan peran-peran yang diidentikkan dengan perempuan, seperti menata meja dan bunga, mengurus konsumsi, dan menampilkan pertunjukan budaya seperti tari-tarian tradisional.</p>
<p>Pasangan perempuan ini juga rawan mengalami eksploitasi dari senior atau pun pasangan perempuan lainnya yang suaminya memiliki jabatan lebih tinggi.</p>
<p>Dari hasil pengamatan pribadi dan diskusi dengan beberapa pasangan diplomat lainnya, saya mendapati bentuk-bentuk eksploitasi seperti pembebanan tugas yang melebihi kapasitas kemampuan mereka, teguran jika tidak aktif dalam kegiatan DWP, serta minimnya imbalan (<em>unpaid work</em>) yang mereka dapat, padahal banyak waktu dan tenaga yang harus mereka alokasikan untuk menjalankan aktivitas tersebut.</p>
<p>Di negara seperti AS, kerja-kerja tanpa imbalan ini sudah lama <a href="https://www.degruyter.com/document/doi/10.1525/9780520957282/html?lang=en#contents">menjadi masalah di kalangan pasangan diplomat</a> dan berusaha untuk dihapuskan.</p>
<p>Pada dasarnya, menjadi pendamping diplomat bukan berarti harus melakukan semua kegiatan yang ada secara sukarela. Tetap perlu ada pembatasan mana yang bersifat sukarela (<em>unpaid</em> atau tidak dibayar) dan tidak (<em>paid</em> atau dibayar).</p>
<p>Kegiatan sukarela contohnya mendampingi pasangan hadir di resepsi diplomatik. Namun, ketika pendamping diplomat diminta tampil di sebuah pertunjukan seni yang memakan waktu latihan dan penampilan dari pagi hingga malam, ini tentunya tidak layak menjadi kegiatan sukarela karena banyak menyita waktu, energi, dan memaksa mereka mengorbankan aktivitas lainnya. </p>
<p>Sejauh ini memang tidak ada aturan tertulis tentang batas-batas tugas dan peran pendamping diplomat di negara penugasan. Kekosongan aturan ini malah menjadi sumber eksploitasi. Pihak yang superior/senior bisa bebas memperlakukan pasangan/pendamping diplomat lainnya. </p>
<p>Salah satu perkembangan positif dalam dua dekade terakhir ini adalah <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10357718.2021.1893653">peningkatan signifikan</a> jumlah perempuan yang menjadi diplomat di lingkungan Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu). Konsekuensi dari peningkatan jumlah diplomat perempuan ini adalah ikut meningkatnya jumlah pasangan laki-laki dari diplomat. </p>
<p>Namun, secara praktik, posisi pasangan laki-laki ini dalam diplomasi lebih tidak jelas lagi dibandingkan pasangan perempuan. Keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan atau aktivitas perwakilan Indonesia di luar negeri cenderung minim. Mereka hampir tidak pernah diwajibkan untuk aktif di organisasi sejenis DWP dan dalam kegiatan yang diselenggarakan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. </p>
<p>Dalam penempatan-penempatan luar negeri yang saya jalani selama ini, saya bebas melakukan apapun yang saya sukai tanpa dibebankan untuk ikut berbagai kegiatan yang diselenggarakan kantor KBRI.</p>
<p>Di negara penempatan pertama, saya lebih banyak habiskan waktu di perpustakaan untuk membaca buku dan menyusun rencana riset yang akan saya lakukan. Sementara di negara penempatan berikutnya, saya menghabiskan waktu dengan melanjutkan sekolah dan melakukan aktivitas terkait hobi.</p>
<p>Perbedaan di atas menunjukkan masih adanya sistem bias gender dan patriarkisme yang diadopsi Kemlu. Ini menyebabkan ketidakadilan – merugikan satu pihak (pasangan perempuan) dan menguntungkan pihak lainnya (pasangan laki-laki). Ini jadi bertentangan dengan komitmen Kemlu untuk mendorong sistem pro-kesetaraan gender di internal institusinya.</p>
<p>Patriarkisme sudah terbukti diskriminatif dan melahirkan budaya misoginis yang merugikan, terutama bagi perempuan, sehingga tidak layak untuk dipertahankan. </p>
<h2>Peran nondiplomatik pendamping diplomat</h2>
<p>Demografi dan kualifikasi pasangan diplomat saat ini sudah berbeda dengan dua atau tiga dekade yang lalu karena <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10357718.2021.1893653">jumlah diplomat perempuan yang meningkat pesat</a> sejak tahun 2005. Sehingga, dari sisi gender, pasangan diplomat kini tidak hanya didominasi perempuan atau istri.</p>
<p>Secara pendidikan, kualifikasi mereka pun sudah tinggi. Banyak dari pendamping diplomat yang memiliki gelar master dan doktor serta profesi yang bisa jadi aset diplomasi dalam pengertian yang luas.</p>
<p>Memang, banyak pendamping diplomat yang tidak memiliki keilmuan di bidang HI maupun diplomasi. Namun, perlu diketahui bahwa praktik diplomasi saat ini bisa sangat luas, bisa konvensional (dilakukan oleh diplomat) maupun nonkonvensional (dilakukan oleh nondiplomat).</p>
<p>Misalnya, selama penempatan, para pasangan diplomat yang berprofesi sebagai akademisi bisa mencari kesempatan menjadi <em>visiting fellows</em> di lembaga-lembaga akademik atau riset di negara setempat. Secara tidak langsung, peran sebagai <em>visiting fellows</em> ini sekaligus menjadi jalur diplomasi memperkenalkan Indonesia menggunakan basis keilmuan. Ini dikenal sebagai <a href="https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2010/new-frontiers-science-diplomacy/"><em>science diplomacy</em></a>. </p>
<p>Selain itu, mereka juga bisa terlibat aktif di lembaga sosial setempat, misalnya organisasi sosial perlindungan anak, dan mempromosikan indonesia di lembaga tersebut.</p>
<p>Kategori aktor diplomasi juga sudah makin luas, tidak lagi hanya dilakukan oleh negara lewat diplomat karier, tapi juga bisa dilakukan oleh <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-28786-3_13#:%7E:text=Thus%2C%20talking%20about%20diplomacy%20by,NGOs%2C%20firms%2C%20etc.">aktor nonnegara</a>, yang salah satunya adalah pasangan diplomat.</p>
<p>Salah satu contohnya adalah <a href="http://www.tipheroes.org/bonnie-miller/">Bonnie Miller</a>, pasangan perempuan dari diplomat AS, yang ikut aktif menanggulangi dan mendampingi korban penyelundupan manusia di negara-negara tempat suaminya ditempatkan.</p>
<p>Dalam konteks Indonesia, banyak juga pasangan diplomat Indonesia yang memiliki ketertarikan dan memiliki kemampuan untuk terlibat di aktivitas-aktivitas yang serupa.</p>
<h2>Memaknai ulang peran pasangan diplomat</h2>
<p>Pemaknaan ulang peran dan posisi pasangan diplomat di dalam diplomasi dan HI kontemporer, khususnya di Indonesia, perlu dilakukan, baik secara akademik maupun empiris.</p>
<p>Secara akademik, kajian-kajian terkait peran dan posisi pasangan diplomat perlu menjadi perhatian para sarjana ilmu sosial, terutama HI. Secara empiris, perlu mengkonsep ulang peran dan posisi pasangan diplomat di dalam diplomasi dan HI Indonesia yang tidak bias gender dan noneksploitatif perlu dilakukan.</p>
<p>Setidaknya ada tiga isu yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu.</p>
<p>Pertama adalah pengakuan hak-hak dasar, seperti pengakuan bahwa keterlibatan dalam kegiatan dan aktivitas perwakilan di luar negeri bersifat opsional sekaligus tentatif, baik bagi pasangan perempuan maupun laki-laki.</p>
<p>Kedua adalah penerapan pembatasan kerja yang jelas terkait pelibatan pasangan diplomat dalam kegiatan dan aktivitas perwakilan di luar negeri. Ini termasuk memberikan batasan yang jelas antara kegiatan tanpa imbalan dan kegiatan dengan imbalan, dan antara yang bersifat wajib dan opsional.</p>
<p>Ketiga adalah paradigma dan fungsi organisasi pasangan diplomat harus diubah dari instrumen kontrol dan mobilisasi menjadi instrumen untuk menyuarakan kepentingan pasangan diplomat.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/210791/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wendy Andhika Prajuli merupakan salah satu pasangan diplomat (diplomatic spouse) di Kementerian Luar Negeri RI.</span></em></p>Masih adanya bias gender dan patriarkisme yang diadopsi Kemlu menyebabkan kerugian satu pihak (pasangan perempuan) dan menguntungkan pihak lainnya (pasangan laki-laki).Wendy Andhika Prajuli, Lecturer in International Relations, Binus UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2100702023-07-22T14:49:36Z2023-07-22T14:49:36ZJokowi akan hadiri KTT BRICS, apa manfaatnya untuk Indonesia?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/538805/original/file-20230722-79471-8jb0lp.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=8%2C0%2C5638%2C3767&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Bendera negara anggota BRICS.</span> </figcaption></figure><p>Presiden Republik Indonesia Joko “Jokowi” Widodo diagendakan <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20230712/9/1674156/luhut-jokowi-bakal-datang-ke-ktt-brics-di-afrika">akan menghadiri</a> Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada 22-24 Agustus 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Ini menjadi satu langkah diplomasi yang strategis dan akan membawa sejumlah dampak positif bagi Indonesia.</p>
<p>BRICS merupakan aliansi lima negara berkembang (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) yang kini <a href="https://www.hunter.cuny.edu/polsci/faculty/Roberts/repository/files/BRICS%20-%20Global%20Governance%20Final%20July%202013%20.pdf">perannya signifikan secara global</a> dan tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kelimanya mewakili 40% dari total populasi dunia, 25% dari ekonomi global, dan 17% dari perdagangan internasional.</p>
<p>Total pendapatan domestik bruto (PDB) negara BRICS mencapai US$22,5 triliun (sekitar Rp 335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka US$21,4 triliun pada tahun yang sama. Kelompok G7 terdiri dari negara demokrasi maju, yakni Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang.</p>
<p>Telah beredar luas asumsi dan kemungkinan bahwa Indonesia <a href="https://theconversation.com/perlukah-indonesia-jadi-anggota-brics-ini-peluang-dan-tantangan-yang-patut-dipertimbangkan-sebelum-bergabung-207013">akan bergabung</a> menjadi anggota BRICS.</p>
<p>Entah wacana tersebut akan terealisasi atau tidak, paling tidak partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global. </p>
<p>Setidaknya ada empat keuntungan yang akan didapat Indonesia dengan menghadiri KTT BRICS.</p>
<h2>1. Manfaat ekonomi dan investasi</h2>
<p>Negara-negara BRICS, terutama Cina dan India, telah membuktikan kemampuannya dalam membangun dan mendanai proyek-proyek infrastruktur tidak hanya di dalam negerinya, tetapi juga di negara-negara mitranya . </p>
<p>Infrastruktur merupakan <a href="https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Tiga-Jurus-Indonesia-Bangun-Infrastruktur">sektor yang sangat penting</a> bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan tengah berkembang. Dengan memperkuat hubungan dengan BRICS, Indonesia akan memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi di sektor infrastruktur.</p>
<p>Investasi di bidang teknologi digital juga menjadi salah satu sektor yang perlu diperkuat Indonesia, terutama dalam memperbaiki aksesibilitas internet, keterampilan digital masyarakat serta perlindungan data pribadi. Melalui KTT BRICS, Indonesia punya peluang menarik investasi, yang bisa juga dalam bentuk transfer pengetahuan, dari negara-negara BRICS.</p>
<p>Ini merupakan momentum yang tepat, karena BRICS, berdasarkan <a href="https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_757870/lang--en/index.htm">Tindakan Kebijakannya (<em>Policy Action</em>)</a>, telah menargetkan untuk berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur digital dan memastikan bahwa kemajuan teknologi terdistribusi secara merata.</p>
<p>Indonesia, sebagai <a href="https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/6"><em>emerging power</em></a>, tentu merupakan mitra yang menguntungkan bagi BRICS. Di bidang teknologi digital, Indonesia memiliki <a href="https://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1963">pasar yang besar</a> dan <a href="https://katadata.co.id/adewahyudi/analisisdata/5e9a57b01be97/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia">potensial</a>. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah perusahaan rintisan (<em>startup</em>) <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20210928140316-17-279787/menanti-raksasa-teknologi-dari-ri-siapa-yang-jadi-penguasa">paling banyak</a>.</p>
<p>Kerja sama Indonesia dan BRICS akan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi keduanya.</p>
<p>Persis seperti yang <a href="https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/tiga-langkah-usulan-presiden-jokowi-pada-high-level-dialogue-on-global-development/">disampaikan</a> Jokowi pada Juni 2022 lalu, BRICS dapat berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat investasi di negara-negara yang sedang berkembang. Kerja sama BRICS dengan negara-negara mitra harus mendukung transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri dan infrastruktur hijau, serta peningkatan akses negara-negara berkembang ke rantai pasok global.</p>
<h2>2. Memperkuat peran diplomasi Indonesia di forum global</h2>
<p>Kehadiran Jokowi di KTT BRICS akan membuktikan menunjukkan komitmen dan kapabilitas Indonesia dalam berpartisipasi dalam diplomasi global, memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang, dan meningkatkan peran Indonesia di forum internasional.</p>
<p>Pada kesempatan ini, Indonesia akan mendapatkan panggung untuk memengaruhi dialog dan kebijakan global mengenai <a href="https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/06/03/indonesia-serukan-brics-perjuangkan-hak-pembangunan-dan-multilateralisme">isu-isu mendesak</a> yang menjadi fokus BRICS, seperti <a href="https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-perubahan-iklim-menjadi-isu-utama-pembahasan-global">perubahan iklim</a>, kesehatan global, dan upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan global.</p>
<p>Sebagai <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/17/ekonomi-indonesia-masih-terbesar-di-asean-sampai-2021">ekonomi terbesar</a> di Asia Tenggara yang sukses memimpin G20 pada 2022, Indonesia perlu memanfaatkan partisipasinya dalam KTT BRICS untuk memperkuat posisi dan peran strategisnya.</p>
<p>Khusus terkait Asia Tenggara, partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Melalui forum ini, Jokowi dapat memperdalam hubungan dengan pemimpin BRICS dan sekaligus mendukung visi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.</p>
<p>Dalam konteks <a href="https://books.google.co.id/books?id=5T9PEAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=melalui+brics+bisa+Indonesia+fasilitator+dan+mediator&source=bl&ots=HZ8hYBNviS&sig=ACfU3U1XsdZx3ecD5j0GvTA_S8KVt4YoEA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjFgYrQ6JSAAxXc1zgGHYBsAQwQ6AF6BAgjEAM#v=onepage&q=melalui%20brics%20bisa%20Indonesia%20fasilitator%20dan%20mediator&f=false">rivalitas AS-Cina</a>, hubungan Indonesia yang semakin erat dengan negara-negara BRICS dapat memosisikan Indonesia sebagai penyeimbang dan fasilitator dialog antara dua kubu besar tersebut -— salah satunya melalui ASEAN.</p>
<h2>3. Memperkuat <em>soft power</em> Indonesia</h2>
<p>Tidak hanya dari segi ekonomi dan diplomasi, partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan <em>soft power</em> Indonesia di kancah internasional. <a href="https://www.jstor.org/stable/1148580"><em>Soft power</em></a> adalah upaya diplomasi suatu negara untuk memengaruhi negara lain yang bukan melalui kekuatan, melainkan melalui pendekatan seperti daya tarik budaya.</p>
<p>Kehadiran Jokowi dalam KTT ini bisa menjadi medium untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Indonesia, baik dari segi budaya, sejarah, maupun potensi ekonominya kepada dunia. Dengan membagikan pengalaman dan pencapaian Indonesia dalam menangani berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, Indonesia bisa menunjukkan dirinya sebagai contoh positif bagi negara-negara berkembang lainnya.</p>
<p>Ini bisa menjadi langkah agar Indonesia berhasil dalam politik dunia. Sebab, salah satu <a href="https://wcfia.harvard.edu/publications/soft-power-means-success-world-politics">kunci kesuksesan utama</a> dalam perpolitikan dunia adalah dengan menggunakan <em>soft power</em>.</p>
<h2>4. Menghindari perangkap polarisasi AS-Cina</h2>
<p>Di tengah rivalitas dan polarisasi dua kubu kekuatan besar AS-Cina, Indonesia harus mencegah dirinya terperangkap dalam pilihan biner. </p>
<p>Partisipasi dalam organisasi seperti BRICS bukan berarti Indonesia harus mengesampingkan hubungan dengan pihak lain. Sebaliknya, keikutsertaan ini dapat memberikan manfaat strategis dan memperluas jaringan diplomasi. </p>
<p>Dengan mengaplikasikan pendekatan “<a href="https://ia600704.us.archive.org/4/items/a591295400machuoft/a591295400machuoft.pdf">Machiavellian Way</a>” — politik luar negeri yang pragmatis dan realistis — Indonesia bisa <a href="https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjphbCY7pSAAxWwUGwGHa8sDqgQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fgjis.journals.yorku.ca%2Findex.php%2Fgjis%2Farticle%2Fdownload%2F35136%2F31881%2F37560&usg=AOvVaw0ZeunXWl4mB6SjsR_CrpN6&opi=89978449">menjaga dan memanfaatkan hubungan baik</a> dengan semua pihak untuk kepentingan nasionalnya, tanpa harus mengabaikan <a href="https://academic.oup.com/book/6841?login=false">prinsip-prinsip etik</a> dan nilai-nilai yang dianutnya.</p>
<p>Ini sesuai dengan prinsip <a href="https://tirto.id/pengertian-politik-luar-negeri-bebas-aktif-sejarah-dan-landasannya-ggDq">politik luar negeri bebas aktif</a> yang selama ini menjadi pilar diplomasi Indonesia. Dengan memilih untuk tidak bergabung dalam satu blok kekuatan pun, Indonesia dapat menjaga fleksibilitas dan kemandiriannya dalam merespons dinamika global yang cepat berubah.</p>
<p>Dengan menerapkan pendekatan Machiavellian Way, Indonesia dapat memanfaatkan setiap peluang yang muncul dari hubungan dengan kedua blok kekuatan itu, memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Cina sekaligus memperdalam hubungan pertahanan dan keamanan dengan AS.</p>
<p>Namun, penting bagi Indonesia untuk selalu waspada dan adaptif terhadap setiap perubahan dalam dinamika geopolitik global. Selain itu, strategi ini juga memerlukan kebijakan yang tepat dan penyeimbangan yang cermat antara berbagai kepentingan dan prioritas, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral.</p>
<h2>Langkah yang pragmatis dan berani</h2>
<p>Partisipasi Jokowi dalam KTT BRICS pada akhirnya akan menggiring Indonesia untuk semakin mampu menyesuaikan diri dan merespons dinamika global.</p>
<p>Jika sebelumnya Indonesia mungkin terlalu fokus pada prinsip-prinsip idealis seperti menjaga hubungan erat dengan negara G7 – pendekatan yang mungkin membatasi peluang Indonesia untuk mengoptimalkan kepentingan nasionalnya – pendekatan terhadap BRICS diharapkan akan lebih bermanfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi dan pengaruhnya di panggung global.</p>
<p>Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berani mengambil langkah-langkah pragmatis untuk memajukan kepentingan nasional, bahkan jika itu berarti harus bermain dalam permainan politik yang lebih kompleks dan berpotensi kontroversial.</p>
<p>Ini adalah tanda bahwa Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi aktor global yang lebih berpengaruh dan berdaya saing.</p>
<p>Kesediaan Indonesia untuk memanfaatkan KTT BRICS sebagai sarana untuk memperluas pengaruh dan kepentingan nasionalnya adalah langkah yang berani dan pragmatis. Namun, penggunaan kekuasaan dan pengaruh harus dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati. Untuk itu, Indonesia harus terus membangun kapasitasnya dan memperkuat diplomasi multilateralnya, serta memastikan bahwa tindakannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/210070/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Virdika Rizky Utama tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Partisipasi Presiden Jokowi Widodo dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global.Virdika Rizky Utama, Researcher at PARA Syndicate., University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint InstituteLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2092262023-07-14T06:00:09Z2023-07-14T06:00:09ZMengapa diplomasi pendidikan untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia penting?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/537457/original/file-20230714-29-ymm8xc.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C1%2C1024%2C573&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Gedung Community Learning Center (CLC) di Tawau, Sabah.</span> <span class="attribution"><span class="source">Dokumentasi tim Riset Migrasi Pusat Riset Politik BRIN, 2023</span>, <span class="license">Author provided</span></span></figcaption></figure><p>Dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia dari waktu ke waktu tidak dapat dilepaskan dari isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian akses dan layanan pendidikan bagi anak pekerja migran. </p>
<p>Meski muncul dalam <a href="https://setkab.go.id/en/statement-of-president-of-the-republic-of-indonesia-during-joint-press-statement-with-prime-minister-of-malaysia-at-the-seri-perdana-complex-putrajaya-malaysia-june-8-2023/">pernyataan pers Presiden Joko “Jokowi” Widodo</a> saat lawatan ke Malaysia Juni lalu, isu pendidikan ini tidak secara khusus masuk dalam <a href="https://www.antaranews.com/berita/3578016/kunjungan-jokowi-ke-seri-perdana-hasilkan-enam-mou-indonesia-malaysia">nota kesepahaman</a> yang dihasilkan dalam kunjungan tersebut.</p>
<p>Padahal, keseriusan diplomasi pendidikan antara kedua negara diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi upaya pemenuhan akses pendidikan anak PMI.</p>
<p>Mengapa diplomasi pendidikan perlu dan apa saja prioritas isu dalam diplomasi tersebut?</p>
<h2>Pemenuhan komitmen atas hak pendidikan anak pekerja migran</h2>
<p>Diplomasi sering kali berangkat dan didasari oleh upaya negara dalam memenuhi komitmen mereka terhadap perjanjian internasional yang diratifikasinya.</p>
<p>Dalam konteks hak anak, Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi <a href="https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child"><em>the United Nations Convention on the Rights of Childs</em> (CRC) tahun 1989</a>. Konvensi ini menyepakati perlindungan hak-hak dasar anak tanpa memandang status dan asal kelompok sosial mereka. CRC mewajibkan seluruh negara memberikan akses terhadap pendidikan sebagai salah satu hak dasar anak.</p>
<p>Di samping itu, kedua negara juga telah berkomitmen untuk memenuhi hak anak melalui <em><a href="https://asean.org/wp-content/uploads/2019/11/4-ASEAN-Declaration-on-the-Rights-of-Children-in-the-Context-of-Migration.pdf">ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration</a></em> yang Rencana Aksi Regionalnya telah disepakat sejak awal tahun 2022. </p>
<h2>Sekolah bagi anak pekerja migran</h2>
<p>Kesepakatan Indonesia-Malaysia untuk memasukkan aspek pendidikan anak PMI dalam <a href="https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9DQVJBS0ElMjBGRUJSVUFSSS0yMDE4LnBkZg=="><em>Annual Consultation</em> 2006</a> juga patut diapresiasi. Berangkat dari kesepakatan ini, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Kota Kinabalu dan Konsulat RI (KRI) Tawau sebagai perwakilan RI di Negara Bagian Sabah berinisiatif mendirikan <em>Community Learning Center (CLC)</em>. CLC <a href="https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/potret-layanan-pendidikan-clc-sabah-dan-sarawak-2018-2020">diresmikan pada 2010 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta memiliki legalitas formal dari Pemerintah Malaysia sejak 2011</a>. </p>
<p>CLC yang menginduk pada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) hadir sebagai upaya memperluas jangkauan pendidikan bagi anak-anak PMI di Sabah yang berada di lokasi dengan akses sulit seperti wilayah perkebunan/ladang sawit sehingga tidak bisa bersekolah di SIKK. Upaya tersebut semakin diperkuat dengan mendatangkan guru-guru dari Indonesia yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia.</p>
<p>Meski upaya pemberian layanan pendidikan untuk anak-anak PMI memang masih menghadapi banyak <a href="https://theconversation.com/sulitnya-akses-pendidikan-anak-pekerja-migran-di-malaysia-apa-kendalanya-207496">kendala</a>, kesamaan kepentingan dalam pemenuhan komitmen global Indonesia dan Malaysia membuat kedua negara harusnya dapat seirama dalam mengatasi kendala tersebut.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/sulitnya-akses-pendidikan-anak-pekerja-migran-di-malaysia-apa-kendalanya-207496">Sulitnya akses pendidikan anak pekerja migran di Malaysia, apa kendalanya?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>.</p>
<h2>Manfaat pemenuhan pendidikan anak pekerja migran</h2>
<p>Diplomasi pendidikan bagi anak PMI antara Indonesia dan Malaysia ternyata membawa dampak yang baik bagi pemenuhan kepentingan domestik masing-masing negara. </p>
<p>Bagi Indonesia, penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Sabah membantu regularisasi (keteraturan) pendataan anak-anak Indonesia yang sebelumnya tidak terdata dan <a href="https://theconversation.com/ruu-kuhp-akan-mengakibatkan-anak-anak-pekerja-migran-indonesia-di-sabah-hidup-tanpa-kewarganegaraan-94077">berisiko menjadi <em>stateless</em></a>. </p>
<p>Dalam jangka panjang, proses regularisasi anak ini juga mendorong orang tua mereka untuk lebih sadar akan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kewarganegaraan. Hal ini akan membantu pemerintah, baik Indonesia maupun Malaysia, mengurangi jumlah pekerja migran tak berdokumen, khususnya di wilayah Sabah dan Serawak. </p>
<p>Bagi Malaysia, penyediaan akses pendidikan bagi anak PMI menghindarkan perusahaan-perusahaan kelapa sawitnya dari <a href="https://sustainable-business.guide/2022/07/26/the-palm-oil-consumer-dilemma-boycott-or-buy/">boikot penjualan hasil perkebunannya</a> di pasar dunia.</p>
<p>Dengan menyediakan akses dan sarana pendidikan, perusahaan dapat memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (<a href="https://rspo.org/">RSPO</a>) dan Malaysian Palm Oil Certification Council (<a href="https://www.mpocc.org.my/about-mspo">MSPO</a>) yang memastikan industri kelapa sawit dapat berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan. Karenanya, produk dari perusahaan bersertifikasi ini boleh dipasarkan secara meluas. </p>
<p>Selain itu, wawancara kami dengan manajer dari tiga perusahaan perkebunan sawit yang berbeda mengonfirmasi bahwa dengan adanya CLC di ladang, perusahaan memiliki daya tarik yang lebih tinggi dalam merekrut tenaga kerja Indonesia yang dikenal ulet dalam bekerja. Pekerja yang telah bekerja di ladang pun menjadi lebih fokus dan loyal dalam bekerja karena tidak perlu mengkhawatirkan akses dan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.</p>
<p>Berbagai manfaat dalam penyediaan akses pendidikan ini patut ditindaklanjuti dengan upaya diplomasi untuk mengoptimalkan pemenuhan pendidikan anak PMI di Malaysia. </p>
<h2>Agenda diplomasi pendidikan</h2>
<p>Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam diplomasi pendidikan anak PMI antara Indonesia dan Malaysia. </p>
<p>Pertama, kedua negara perlu menyepakati landasan yang menjamin legalitas pendirian CLC di luar wilayah ladang. Selama ini, telah ada beberapa CLC nonladang yang beroperasi dan secara berkala dikunjungi oleh <a href="https://kemlu.go.id/tawau/id/news/203/kri-tawau-fasilitasi-tim-dari-pejabat-pendidikan-malaysia-melakukan-kegiatan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-sejumlah-clc-di-wilayah-kerja">Jabatan Pendidikan Malaysia (JPM)</a>. </p>
<p>Menurut hasil wawancara kami dengan beberapa pengelola CLC nonladang, sejauh ini JPM menganggap fasilitas dan proses pembelajaran di CLC nonladang cukup baik dalam penyelenggaraan pendidikan, namun mereka tetap tidak bisa memberikan izin operasional akibat belum adanya kesepakatan di level negara. </p>
<p>Tidak hanya itu, pemberian landasan hukum bagi CLC nonladang juga penting untuk mengikis kebutuhan akan adanya alternatif pendidikan nonformal lain yang pembelajarannya tidak berstandar kurikulum Indonesia sehingga menyulitkan untuk kelanjutan studi siswa.</p>
<p>Kedua, diplomasi di antara kedua negara perlu menekankan pada pentingnya bantuan dan kemudahan pengiriman guru bina dari pemerintah Indonesia ke Malaysia. Hasil wawancara kami dengan sejumlah responden memperlihatkan bahwa proses perizinan atau visa kerja bagi guru bina yang akan dikirim ke Malaysia cenderung birokratis. </p>
<p>Padahal keberadaan guru bina ini sangat krusial, tidak hanya untuk penataan manajemen dan operasional CLC tapi juga membina dan mendampingi guru pamong (guru yang direkrut lokal) dalam proses pembelajaran. </p>
<p>Ketiga, upaya diplomasi perwakilan Indonesia di Malaysia perlu diperkuat dengan mempromosikan keberadaan CLC secara lebih luas kepada pekerja Indonesia. Penguatan peran perwakilan RI di wilayah-wilayah dengan sebaran CLC yang cukup banyak, seperti di Tawau, diperlukan untuk menjangkau secara lebih luas ke ladang-ladang yang terpencil. Untuk itu, dukungan jumlah personel yang memadai di KJRI dan KRI menjadi syarat penting.</p>
<p>Penguatan diplomasi yang didasarkan prinsip berbagi tanggung jawab di antara kedua negara dalam pemberian akses pendidikan merupakan langkah utama dan paling mendasar. Langkah ini penting sebagai pembuka jalan bagi seluruh pihak untuk bekerja sama menyediakan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak PMI di Malaysia.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/209226/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Rizka Fiani Prabaningtyas menerima dana dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) - BRIN dalam skema Rumah Program tahun 2023</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Athiqah Nur Alami menerima dana dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) - BRIN dalam skema Rumah Program tahun 2023</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Faudzan Farhana menerima dana dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) - BRIN dalam skema Rumah Program tahun 2023</span></em></p><p class="fine-print"><em><span>Tri Nuke Pudjiastuti menerima dana dari Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) dalam skema dana Rumah Program Tahun 2023</span></em></p>Keseriusan diplomasi pendidikan antara Indonesia dan Malaysia diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi upaya pemenuhan akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia.Rizka Fiani Prabaningtyas, Peneliti dalam bidang Hubungan Internasional dan Isu Migrasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Athiqah Nur Alami, Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Faudzan Farhana, Peneliti (researcher), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Tri Nuke Pudjiastuti, Researcher of international migration at Research Canter for Politics (PRP-BRIN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2078202023-06-30T03:30:52Z2023-06-30T03:30:52ZKemesraan Rusia-Cina: membaca misi Putin dalam memperluas pengaruh di Asia<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/533154/original/file-20230621-27-eli2hy.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C7%2C4896%2C3246&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) dan Presiden Cina Xi Jinping.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/hangzhou-china-sept-4-2016-chinese-634594754">plavi011/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Presiden Cina Xi Jinping <a href="https://www.reuters.com/world/europe/peace-plans-pipelines-what-came-out-putin-xi-talks-2023-03-22/">mengunjungi Moskow</a> untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin pada 20-22 Maret 2023. Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa hari pasca terbitnya surat perintah Mahkamah Pidana Internasional <a href="https://theconversation.com/putin-dicap-penjahat-perang-menyoal-wewenang-dan-standar-ganda-icc-apa-dampaknya-bagi-rusia-dan-dunia-202615">terkait penangkapan Putin</a> atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.</p>
<p>Seakan tak terpengaruh perintah tersebut, saat bertemu Putin, Xi menekankan pentingnya hubungan Rusia-Cina untuk membentuk tatanan <a href="https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/chinas-xi-pledges-to-promote-multipolar-world-in-meeting-with-putin/amp">multipolar dan membatasi dominasi Barat. </a>Multipolaritas adalah suatu konsep dalam hubungan internasional yang menggambarkan <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137434203_1">terdistribusinya kekuasaan dan pengaruh politik, ekonomi, dan militer secara merata</a> di antara beberapa negara atau pusat kekuatan utama dalam sistem global.</p>
<p>Kunjungan Xi membalas kunjungan Putin ke Beijing tahun lalu menjelang Olimpiade Musim Dingin. Saat itu, keduanya <a href="http://en.kremlin.ru/supplement/5770">menandatangani kemitraan “tanpa batas”</a>. Sejak invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi bertubi-tubi dari negara-negara Barat terhadap Rusia, Cina menjadi mitra ekonomi yang sangat penting – bahkan terbesar – bagi Rusia. Tercatat nilai <a href="https://www.reuters.com/world/china-customs-says-trade-with-russia-hit-new-high-2022-2023-01-13/">perdagangan Rusia-Cina tahun 2022 </a> sebanyak US$190 miliar (Sekitar Rp 2.858 triliun).</p>
<h2>Sejarah kedekatan Rusia-Cina dan misi multipolarisasi</h2>
<p>Secara historis, kedekatan Rusia dan Cina saat ini merupakan konsekuensi rekonsiliasi diplomatik kedua negara sejak berakhirnya Perang Dingin pada akhir 1980-an. Tahun 1996, para pemimpin kedua negara saat itu, Presiden Boris Yeltsin dan Presiden Jiang Zemin, menandatangani <a href="https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt_665385/2649_665393/200011/t20001115_678982.html">“kemitraan strategis untuk dunia multipolar”</a> dan kedekatan ini dilanjutkan oleh para penerus mereka.</p>
<p>Ada beberapa kesamaan yang mendorong kedekatan mereka.</p>
<p>Pertama, kekecewaan dan kekhawatiran keduanya terhadap hegemoni (dominasi satu negara terhadap tatanan global) Barat, khususnya Amerika Serikat (AS). Hal ini tampak dalam kritik mereka terhadap promosi <a href="https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-02-10/reality-check">demokrasi liberal dan intervensionisme Barat</a> yang dianggap ancaman oleh Rusia dan Cina.</p>
<p>Kedua, baik Rusia maupun Cina aktif mengembangkan hubungan dengan kawasan non-Barat, seperti Afrika dan Amerika Latin, untuk membangun alternatif terhadap hegemoni Barat dan mempromosikan mereka sebagai model yang “menarik” ketimbang Barat.</p>
<p>Ketiga, terlepas perbedaan rasial keduanya, baik Rusia dan Cina menempatkan kebanggaan terhadap budaya, tradisi dan sejarah masing-masing yang kaya sebagai pondasi patriotisme, sehingga tidak mengejutkan jika kedua negara membawa penghormatan terhadap kekayaan dan keragaman budaya dalam kebijakan luar negeri mereka.</p>
<p>Keempat, memburuknya hubungan Rusia dan Barat sejak <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/02/crimea-crisis-russia-ukraine-cold-war">aneksasi Krimea (2014) </a> dan invasi skala penuh ke Ukraina yang berujung pada penerapan <a href="https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659">sanksi ekonomi dalam skala besar </a>membuat Rusia melihat Cina sebagai satu-satunya raksasa ekonomi yang bisa menghadirkan peluang untuk menanamkan pengaruhnya ke Asia-Pasifik.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/kebangkitan-cina-sebagai-negara-adidaya-apa-dampaknya-bagi-indonesia-asia-dan-tatanan-global-202951">Kebangkitan Cina sebagai negara adidaya: Apa dampaknya bagi Indonesia, Asia dan tatanan global?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Dalam <a href="https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/">dokumen kebijakan luar negerinya</a>, Rusia melihat Asia sebagai kawasan yang dinamis dengan kekuatan ekonomi dan demografinya, serta melihat pentingnya Asia pasca berakhirnya <a href="https://www.aa.com.tr/en/politics/russias-updated-foreign-policy-aimed-at-ending-west-s-dominance-in-global-affairs-says-lavrov/2820910">‘Barat-sentrisme’ alias dominasi Barat dalam hubungan internasional</a>.</p>
<p>Faktanya, negara-negara besar di Asia seperti Cina, India, Pakistan, dan Indonesia tidak menjatuhkan <a href="https://www.wilsoncenter.org/blog-post/countries-have-sanctioned-russia">sanksi terhadap Rusia. </a> Sikap Asia yang tidak sekuat Barat dalam <a href="https://www.eastasiaforum.org/2022/05/22/asias-ambivalence-towards-sanctioning-russia/">mengurangi kerja sama dengan Rusia pasca invasi ke Ukraina</a> ini semakin meningkatkan nilai tambah Asia bagi Rusia.</p>
<p>Sementara, Asia melihat Rusia sebagai alternatif di tengah potensi bipolaritas (dua kutub dengan kekuatan seimbang dalam sistem global) AS-Cina di kawasan agar Asia mempunyai lebih banyak pilihan mitra dan tidak terjebak pada persaingan keduanya.</p>
<p>Meskipun tidak sekuat AS dan Cina, Rusia bisa menawarkan manfaat yang cukup banyak bagi Asia, seperti kerja sama pertahanan melalui ekspor alutsista (alat perang) dan latihan militer dengan berbagai negara Asia, serta kerja sama energi dengan meningkatkan ekspor minyak dan gas Rusia ke Asia pasca <a href="https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/">sanksi Uni Eropa terhadap Rusia</a>.</p>
<p>Rusia memiliki cukup banyak proyek energi di Asia, seperti kilang <a href="https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Pertamina-moves-forward-on-24bn-Rosneft-project">minyak di Indonesia (tepatnya Tuban) dan Vietnam</a>, serta pembangunan <a href="https://rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/">pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Cina, India dan Bangladesh</a>. Rusia juga ikut dalam berbagai forum Asia, seperti East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM+) serta cukup rutin membahas <a href="https://asean.org/wp-content/uploads/2016/05/ASEAN-Russia-CPA-2016-2020-Final1.pdf">kerja sama keamanan, seperti kontraterorisme dan keamanan siber</a>.</p>
<h2>Peran Cina untuk misi Rusia</h2>
<p>Dalam strategi Rusia mendekati Asia, Cina mempunyai peran penting sebagai kekuatan politik, ekonomi dan diplomatik di kawasan. Cina merupakan <a href="https://www.statista.com/statistics/1296249/russia-arms-exports-by-country/">salah satu penerima alutsista terbesar dari Rusia </a> dan sejak invasi Rusia ke Ukraina dan telah menjadi konsumen besar bagi produksi minyak dan gas Rusia, terutama melalui <a href="https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/russia-announces-progress-china-power-siberia-2-gas-pipeline.html">pipa Power of Siberia.</a></p>
<p>Selain itu, Rusia juga menghubungkan proyek integrasinya dengan Cina, seperti melalui BRICS (yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), dan ASEAN dalam konsep <a href="https://www.asiaglobalonline.hku.hk/russias-greater-eurasian-partnership-strategy-aims-and-prospects">Greater Eurasian Partnership</a> yang pertama disuarakan Putin tahun 2016.</p>
<h2>Tantangan dalam hubungan Rusia-Cina</h2>
<p>Terlepas dari kedekatannya, hubungan Rusia-Cina memiliki beberapa tantangan.</p>
<p>Pertama, meskipun hubungan Rusia-Eropa memburuk, <a href="https://theconversation.com/despite-the-war-russia-is-still-part-of-europe-for-a-lasting-peace-both-sides-need-to-remember-that-206414">Eropasentrisme tetap kuat di Rusia</a>, terutama karena kedekatan kultural dan sejarah.</p>
<p>Pembangunan di Rusia juga masih berfokus pada Eropa, dengan wilayah timur Rusia cenderung <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8276687/">stagnan dan mengalami krisis demografi</a> ketika negara-negara Asia Timur ekonominya berkembang pesat.</p>
<p>Kedua, ada kekhawatiran dominasi ekonomi Cina dan potensi Rusia menjadi terlalu bergantung pada Cina. Isolasi yang dihadapi Rusia dan kebangkitan Cina dapat membuat Cina memegang dominasi dalam hubungannya dengan Rusia, terlebih jika melihat Rusia tidak punya pilihan selain bergantung pada Cina. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu kekhawatiran di wilayah timur jauh Rusia, terutama jika semakin banyak warga Cina yang bekerja di sana dan menghadirkan gesekan sosial.</p>
<p>Ketiga, sejauh mana Cina “membela” Rusia juga patut diperhatikan. Pada Paralimpiade Beijing, Komite Olimpiade Internasional (IOC) <a href="https://www.bbc.com/sport/disability-sport/60599739">mendiskualifikasi atlet Rusia</a> dari keikutsertaan karena invasi Rusia ke Ukraina, dan tidak ada protes atau ketidaksetujuan yang terlihat dari panitia lokal atau pejabat Cina. Padahal, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, saja pernah menyebut <a href="https://www.dailymail.co.uk/sport/olympics/article-11522453/Emmanuel-Macron-Let-Russians-compete-Paris-2024-independent-athletes-IOC-agrees.html">“semua negara, termasuk yang sedang berperang”</a> harus bisa ikut Olimpiade Paris 2024, yang diyakini berpengaruh pada <a href="https://edition.cnn.com/2023/03/23/sport/thomas-bach-paris-olympics-russia-ukraine-intl-spt/index.html">rencana IOC mengizinkan keikutsertaan Rusia di Paris</a> meskipun di bawah bendera netral.</p>
<p>Dari dinamika dan tantangannya, dapat dilihat hubungan Rusia-Cina adalah salah satu kalkulasi penting dalam geopolitik kawasan, mengingat ukuran dan pengaruh kedua negara yang besar.</p>
<p>Dampak hubungan kedua negara akan menarik dikaji negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, sebagai negara yang bertekad menjadi <a href="https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/36645">kekuatan menengah di kawasan</a>. Indonesia perlu memperhitungkan hubungannya dengan Rusia dan Cina secara cermat.</p>
<p>Penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan baik serta mencari peluang-peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasionalnya. Namun, di saat yang sama, penting juga bagi Indonesia untuk menjaga prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya ketika berhubungan dengan kedua negara, terutama terkait integritas teritorial dan nilai kedaulatan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/207820/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Jonathan Jordan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Imbas memburuknya hubungan dengan Barat, Rusia mengalihkan fokusnya pada Asia, khususnya Cina.Jonathan Jordan, Research Fellow, Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2082942023-06-24T11:09:40Z2023-06-24T11:09:40ZKesetaraan gender dalam peran diplomasi di Asia masih rendah, bagaimana solusinya?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/533830/original/file-20230624-25-1mi6af.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C14%2C4992%2C3712&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Ilustrasi perempuan dalam diplomasi.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.freepik.com/free-vector/illustration-international-diverse-people_3207233.htm#query=women%20across%20country&position=7&from_view=search&track=ais">Freepik</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>Peringatan <a href="https://www.un.org/en/observances/women-in-diplomacy-day#:%7E:text=At%20the%20UNGA's%2076th%20Session,Day%20of%20Women%20in%20Diplomacy.">Hari Internasional Perempuan dalam Diplomasi (<em>International Women’s Day in Diplomacy</em>)</a> yang jatuh pada 24 Juni setiap tahunnya harus menjadi momentum bagi komunitas global untuk mengingat kembali pentingnya peran dan kontribusi perempuan dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri.</p>
<p>Kabar baiknya, performa negara-negara Asia dalam menutup kesenjangan gender <a href="https://investinginwomen.asia/knowledge/global-gender-gap-report-2022/">semakin meningkat dan membaik</a>. <a href="https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023">Laporan Gender Gap 2023</a> menunjukkan Asia Selatan berhasil menutup sekitar 62,4% dari kesenjangan gendernya. Asia Timur dan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara berhasil menutup 69%.</p>
<p>Ini termasuk skor yang tinggi dalam pencapaian paritas gender untuk seluruh 4 dimensi yang menjadi tolak ukur penilaiannya – partisipasi ekonomi, pencapaian tingkat pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan politik.</p>
<p>Kabar buruknya, khusus dimensi pemberdayaan politik, <a href="https://www.agda.ac.ae/docs/default-source/default-document-library/women-diplomacy.pdf?sfvrsn=0">data-data</a> yang tersedia menunjukkan bahwa skor negara-negara Asia termasuk paling jeblok. Ini diukur dari representasi perempuan dalam lembaga-lembaga negara seperti pemimpin negara, anggota parlemen, dan anggota kabinet/kementerian.</p>
<p>Artinya, dalam hal peran diplomasi, negara-negara di Asia masih memiliki kesenjangan gender (<em>gender gap</em>) yang relatif tinggi dan belum mencapai paritas gender (<em>gender parity</em>), atau rasio yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang ideal.</p>
<h2>Kesenjangan gender dalam peran diplomasi</h2>
<p>Secara global, berdasarkan data <a href="https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2023-03/women-in-politics-2023">Inter-Parliamentary Union (IPU)-UN Women Map of Women in Politics</a> tahun 2023, proporsi perempuan yang menjabat sebagai menteri kabinet di seluruh dunia hanya 22,8%. Portfolio para menteri perempuan kebanyakan terkait dengan kementerian atau lembaga urusan perempuan, kesetaraan gender dan anak. </p>
<p>Sementara itu, jumlah perempuan yang bertugas di kementerian yang secara tradisional dipimpin oleh laki-laki masih minim. Di Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri, misalnya, persentase perempuan yang menduduki jabatan menteri masing-masing hanya 20% dan 25%. </p>
<p><a href="https://www.agda.ac.ae/docs/default-source/default-document-library/women-diplomacy.pdf?sfvrsn=0">Laporan Indeks Perempuan dalam Diplomasi tahun 2023</a> juga menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Asia sebagai duta besar (dubes) dan wakil tetap dalam lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) hanya sebesar 12%, masih di bawah rata-rata global yang sebesar 20,54%. Di antara negara-negara Asia, Maladewa memiliki persentase duta besar perempuan yang tertinggi, yakni sebesar 50%. </p>
<p>Persentase Indonesia bahkan masih berada di 11%, meskipun capaian ini sudah mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 9.9%. Pada era Presiden Joko “Jokowi” Widodo, <a href="https://theconversation.com/data-bicara-keterwakilan-perempuan-indonesia-sebagai-duta-besar-kurang-dari-6-strategi-pengarusutamaan-gender-perlu-diperkuat-197033">persentase jumlah dubes perempuan relatif tinggi, yakni 13.46%</a> dari total <a href="https://kemlu.go.id/portal/id/page/29/kedutaan_konsulat">95 Kedutaan Besar dan 3 Perutusan Tetap</a>. </p>
<p>Untuk <a href="https://www.kemlu.go.id/bucharest/id/pages/menteri_luar_negeri_republik_indonesia/3949/etc-menu">pertama kalinya</a>, Indonesia juga memiliki Menteri Luar Negeri (Menlu) perempuan. Pencapaian ini menunjukkan langkah maju yang layak diapresiasi. Di Asia, hingga kini <a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58682-3_2">hanya 17 negara</a> yang tercatat pernah atau sedang memiliki Menlu perempuan. Khusus di Asia Tenggara, hanya Filipina, Timor Leste, Myanmar dan Indonesia yang pernah berpengalaman memiliki Menlu perempuan.</p>
<p>Meski demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai paritas gender dan terus mempersempit kesenjangan gender, khususnya di ranah diplomasi dan politik luar negeri. Memastikan bahwa laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan porsi yang sama di ranah sosial-politik harus menjadi bagian dari agenda politik luar negeri dan diplomasi di Asia.</p>
<p>Kesetaraan porsi perempuan dan laki-laki dalam politik luar negeri sangat penting guna menciptakan kebijakan-kebijakan luar negeri dan strategi diplomasi yang responsif dan sensitif gender, salah satunya melalui <a href="https://core.ac.uk/download/pdf/354946327.pdf">diplomasi kebudayaan</a> – strategi diplomasi yang banyak menjadi andalan negara-negara di Asia.</p>
<p>Selain itu, kepemimpinan perempuan memiliki pendekatan, gaya, dan prioritas yang berbeda. Sebab, <a href="https://epd.eu/wp-content/uploads/2019/02/Factsheet-Women-In-Policy-Making.pdf">perspektif gender dianggap</a> dapat menangkap nuansa dan dinamika persoalan global. <a href="https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/10/WPSsourcebook-04A-GenderConflictAnalysis-en.pdf">Pelibatan pengalaman perempuan dalam suatu situasi konflik</a>, misalnya, diperlukan untuk untuk memberikan analisis yang mendalam, seimbang dan inklusif.</p>
<p>Kebijakan luar negeri yang inklusif dan <em>people-centred</em> (terpusat pada rakyat) akan mampu mengatasi berbagai kompleksitas persoalan yang kita hadapi saat ini, misalnya dalam isu kemiskinan, lingkungan hidup, pandemi, perubahan iklim dan kesetaraan gender. </p>
<h2>Menciptakan <em>critical mass</em></h2>
<p>Minimnya representasi perempuan dalam urusan luar negeri tidak lepas dari anggapan – di sebagian besar negara Asia – bahwa sektor ini adalah <a href="https://carnegieendowment.org/2017/03/16/here-s-why-closing-foreign-policy-gender-gap-matters-pub-68325">wilayah dominasi laki-laki</a>. Ini membuat perempuan masih menjadi minoritas secara jumlah.</p>
<p>Dan karena posisinya yang minoritas, maka perempuan belum berkembang dari sekelompok kecil orang menjadi kelompok yang jumlahnya lebih besar untuk dapat membawa perubahan, atau konsep yang dinamakan <a href="http://mlkrook.org/pdf/childs_krook_2008.pdf">massa kritis (<em>critical mass</em>)</a>.</p>
<p>Untuk itu, sudah saatnya para pemerintah negara-negara Asia menciptakan <em>critical mass</em> di masing-masing Kementerian Luar Negeri. Perlu jumlah atau porsi tertentu untuk dapat menciptakan perubahan dan mencapai tujuan yang diinginkan. </p>
<p>Meningkatkan jumlah dan representasi substantif perempuan dalam posisi strategis dalam diplomasi dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk mencapai paritas gender. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah berkomitmen mendorong promosi diplomat perempuan untuk mengisi posisi-posisi penting dan strategis di dalam kementerian dan perwakilan, seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan di dalam <a href="https://www.mofa.go.kr/upload/ebook/2021_whitepaper_en/ecatalogm.html">Buku Putih 2021</a> mereka.</p>
<h2>Promosi kebijakan responsif gender</h2>
<p>Peningkatan representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan strategis di urusan luar negeri diperlukan untuk mencapai paritas gender. Namun, target jumlah paritas gender saja tidak cukup.</p>
<p>Jika sudah menciptakan <em>critical mass</em> dan menghadirkan lebih banyak perempuan terutama sebagai pemimpin dalam arena diplomasi, maka langkah berikutnya adalah melibatkan perspektif gender dalam pendekatan, perumusan dan pengambilan kebijakan luar negeri guna mendorong munculnya kebijakan luar negeri yang responsif gender. </p>
<p>Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul <a href="https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Brief-Feminist-foreign-policies-en_0.pdf">pengakuan</a> atas pentingnya pengarusutamaan gender (<em><a href="https://academic.oup.com/fpa/article/16/2/143/5781199">gender mainstreaming</a></em>) dan kebijakan luar negeri feminis (<em><a href="https://www.jstor.org/stable/26760832">feminist foreign policy</a></em>) dalam diskusi dan praktik kebijakan luar negeri di banyak negara, termasuk di Asia.</p>
<p>Di Indonesia, misalnya, terlihat dari terbitnya <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163046/permenlu-no-21-tahun-2020">Peraturan Menteri Luar Negeri mengenai Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Luar Negeri Indonesia</a> yang mendukung pelembagaan gender di kementerian, termasuk penyediaan fasilitas pendukung bagi pegawai perempuan.</p>
<p>Upaya <a href="https://theconversation.com/data-bicara-keterwakilan-perempuan-indonesia-sebagai-duta-besar-kurang-dari-6-strategi-pengarusutamaan-gender-perlu-diperkuat-197033">pengarusutamaan gender ini perlu terus diperkuat</a> untuk menuju paritas dan kesetaraan gender secara substantif. </p>
<p>Kebijakan luar negeri yang responsif gender juga mulai terlihat di negara-negara Asia lainnya. Indonesia (2014), Filipina (2010 dan 2017), Korea Selatan (2014) dan Timor Leste (2016) telah menghasilkan <a href="https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/women-peace-and-security-in-asia-pacific-20-years-on-progress-achieved-and-lessons-learned">National Action Plans on Women, Peace and Security (WPS)</a>. Rencana aksi ini mengakui pentingnya partisipasi dan kontribusi perempuan dalam menciptakan perdamaian. Pengiriman lebih banyak diplomat perempuan dalam forum-forum regional dan global, juga menjadi strategi untuk mencapai paritas dan kesetaraan gender. </p>
<h2>Tantangan yang dihadapi</h2>
<p>Terlepas dari berbagai strategi di atas, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk sepenuhnya memasukkan perspektif gender ke dalam semua aspek kebijakan luar negeri dan untuk memastikan bahwa pendapat perempuan didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan luar negeri.</p>
<p><a href="https://www.diplomacy.edu/wp-content/uploads/2021/06/IC-and-Diplomacy-FINAL_Part16.pdf">Tantangan</a> yang masih menghambat upaya paritas gender ini salah satunya adalah masih kentalnya <a href="https://download.e-bookshelf.de/download/0010/5370/59/L-G-0010537059-0024446644.pdf">relasi kuasa secara budaya dan struktural yang belum setara di internal lembaga</a>. Sikap patriarki dan stereotip gender terhadap peran diplomat perempuan juga masih ada.</p>
<p>Selain itu, bagi diplomat perempuan, masih banyak tantangan untuk dapat menyeimbangkan urusan domestik dan pekerjaan. Kuatnya patriarki di negara-negara Asia membuat urusan domestik dan rumah tangga masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan, meskipun perempuan itu memiliki jabatan publik.</p>
<p>Untuk itu, diperlukan dukungan kelembagaan yang sistemik bagi perempuan yang bekerja di ranah diplomasi – yang kerap menuntut perpindahan atau rotasi tempat dan jam kerja yang panjang. Internalisasi dan <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10357718.2021.1893653?journalCode=caji20">sosialiasasi</a> pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja juga perlu terus digaungkan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/208294/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Dalam hal peran diplomasi, negara-negara di Asia masih memiliki kesenjangan gender yang relatif tinggi dan belum mencapai paritas gender.Athiqah Nur Alami, Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Ganewati Wuryandari, Professor, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Mario Surya Ramadhan, Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2070132023-06-15T04:27:07Z2023-06-15T04:27:07ZPerlukah Indonesia jadi anggota BRICS? Ini peluang dan tantangan yang patut dipertimbangkan sebelum bergabung<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/531903/original/file-20230614-29-z12n23.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=18%2C0%2C5988%2C4007&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Bendera 5 negara anggota BRICS: (dari kiri) Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/brics-economy-policies-concept-flags-group-2172393205">William Potter/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan virtual dengan negara-negara anggota <a href="https://brics2021.gov.in/about-brics">BRICS</a> (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan), pada 2 Juni 2023, <a href="https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/06/03/indonesia-serukan-brics-perjuangkan-hak-pembangunan-dan-multilateralisme">menyerukan</a> upaya bersama untuk melindungi hak pembangunan setiap negara.</p>
<p>Pertemuan ini adalah bagian dari acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus ini. Indonesia menjadi salah satu dari 14 negara undangan.</p>
<p>Momentum ini kemudian “menagih” kembali tindak lanjut perihal kemungkinan bagi Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS.</p>
<p>Sejak 2022, BRICS memang sudah menyampaikan <a href="https://mediaindonesia.com/internasional/502559/brics-akan-memperluas-keanggotaan-indonesia-diajak-bergabung">akan memperluas keanggotaan</a> mereka guna membuat organisasi ini lebih inklusif. Beberapa negara yang mereka klaim telah berminat untuk bergabung adalah <a href="https://www.kompas.com/global/read/2023/04/27/190100970/19-negara-disebut-berminat-gabung-brics-termasuk-indonesia">Indonesia</a>, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Argentina. </p>
<p>Diskusi perluasan keanggotaan ini dikabarkan <a href="https://www.liputan6.com/global/read/5310884/media-rusia-sebut-indonesia-jadi-kandidat-brics-ini-respons-kemlu-ri">akan menjadi salah satu pembahasan</a> dalam KTT BRICS bulan Agustus nanti.</p>
<p>BRICS dibentuk pada 2009 oleh kelima negara anggotanya – yang menurut Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan negara-negara <a href="https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/011211.pdf">yang berpengaruh signifikan</a> di kontinennya masing-masing dan tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kelimanya <a href="https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sorea072209a">mewakili</a> 40% dari total populasi dunia, 25% dari ekonomi global, dan 17% dari perdagangan internasional.</p>
<p>Dalam konteks ekonomi global, BRICS bahkan melampaui Group of 7 (G7) yang terdiri dari negara demokrasi maju – Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang. <a href="https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022">Data IMF</a> menunjukkan bahwa pada 2022, total gabungan pendapatan domestik bruto (PDB) BRICS mencapai US$22,5 triliun (sekitar Rp 335.746 triliun), melampaui total PDB G7 yang berada di angka US$21,4 triliun pada tahun yang sama.</p>
<p>Negara BRICS kini <a href="https://www.jstor.org/stable/26455170">telah menjadi pemain penting</a> dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan konteks politik tatanan global.</p>
<p>Namun, bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan BRICS harus melalui berbagai pertimbangan – yang tentu saja tidak mudah. Kesesuaian ideologi dan sistem politik, kapabilitas ekonomi, serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat harus dipertimbangkan secara matang. Selain itu, beberapa tantangan dan tekanan akan Indonesia hadapi jika bergabung dengan BRICS.</p>
<h2>BRICS: penantang dominasi Barat</h2>
<p>Tak bisa dipungkiri bahwa negara BRICS kini pemain penting bagi masa depan kerja sama global dan, jelas membawa kemungkinan untuk menggeser pemain utama ekonomi global yang kini masih didominasi oleh Barat.</p>
<p>Meski negara-negara anggota BRICS sempat terguncang karena COVID-19, mereka tetap dianggap pasar yang potensial untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.</p>
<p>Cina menjadi penyokong kekuatan ekonomi utama dalam kelompok ini, dengan PDB <a href="https://www.statista.com/statistics/263770/gross-domestic-product-gdp-of-china/">mencapai US$18,1 triliun</a>, diikuti oleh <a href="https://www.statista.com/statistics/263771/gross-domestic-product-gdp-in-india/">India</a> (US$3,3 triliun), <a href="https://www.statista.com/statistics/263772/gross-domestic-product-gdp-in-russia/">Rusia</a> (US$2,2 triliun), <a href="https://www.statista.com/statistics/263769/gross-domestic-product-gdp-in-brazil/">Brasil</a> (US$1,9 triliun), dan <a href="https://www.statista.com/statistics/370513/gross-domestic-product-gdp-in-south-africa/">Afrika Selatan</a> (US$0,4 triliun).</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/532020/original/file-20230614-18-68yq0k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/532020/original/file-20230614-18-68yq0k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/532020/original/file-20230614-18-68yq0k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/532020/original/file-20230614-18-68yq0k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/532020/original/file-20230614-18-68yq0k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/532020/original/file-20230614-18-68yq0k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/532020/original/file-20230614-18-68yq0k.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">(kiri-kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping bergandeng tangan di sela-sela perhelatan KTT G20 di Osaka pada Juni 2019.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/russian-president-vladimir-putin-indian-prime-2252170003">Salma Bashir Motiwala/Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>BRICS sendiri lahir sebagai forum kekuatan menengah yang terus berkembang dan hadir menawarkan <a href="https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2016/03/Book_Battle-For-Globalisation.pdf">wacana alternatif terhadap dominasi Barat</a> dalam tatanan global. Organisasi ini tengah berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan dunia dan memberi ruang bagi negara berkembang untuk terlibat dalam mengubah peta politik global.</p>
<p>Keberhasilan BRICS dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan melampaui G7 juga mencerminkan upaya mereka dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan di antara anggotanya.</p>
<p>BRICS telah mengembangkan berbagai inisiatif seperti <a href="https://www.ndb.int/about-ndb/#:%7E:text=The%20New%20Development%20Bank%20">New Development Bank (NDB)</a> dan <a href="https://saiia.org.za/wp-content/uploads/2015/04/Policy-Insights-10.pdf">Cadangan Kontingensi Keuangan (CRA)</a> guna mendukung pembangunan infrastruktur dan memperkuat stabilitas keuangan di negara-negara anggotanya.</p>
<p>Selain itu, BRICS juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi negara-negara anggotanya dalam tatanan ekonomi global. Mereka telah berusaha untuk <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01925121211052211">memengaruhi kebijakan di forum-forum internasional</a>, seperti Group of 20 (G20) dan IMF agar lebih memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang, dan memperluas peran mereka dalam pengambilan keputusan global.</p>
<h2>Tidak sekokoh yang dibayangkan</h2>
<p>Meskipun BRICS telah mencapai keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi tatanan global, mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan eksternalnya adalah “<a href="http://111.223.252.120/index.php/padjir/article/view/29605">perang dagang</a>” antara Cina dan AS yang telah <a href="https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1967">memengaruhi stabilitas ekonomi global</a> secara luas.</p>
<p>Secara internal, tantangannya adalah masih terdapat beragam perbedaan terkait kebijakan dan pendekatan ekonomi antara anggota BRICS. Ini bisa menjadi hambatan bagi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1758-5899.12977">perseteruan antara Cina dan India</a> yang diawali oleh <a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201126123141-113-574800/konflik-china-india-dari-perbatasan-hingga-perang-teknologi">bentrokan</a> yang terjadi di perbatasan kedua negara tahun 2020. <a href="https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix_K-0p8L_AhUQ3jgGHTlxC7AQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.atlantis-press.com%2Farticle%2F25898723.pdf&usg=AOvVaw2a8i1nzdCTxKXldNkp7Jay">Persaingan ekonomi</a> antara Afrika Selatan, Brasil, dan Rusia juga menjadi pertanyaan tentang kemampuan BRICS untuk membentuk kekuatan yang bersatu.</p>
<p>Jika BRICS ingin memperluas keanggotaannya, ini juga akan membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi dan pengelolaan internal.</p>
<p>Di satu sisi, misalnya, negara produsen minyak dunia seperti Arab Saudi, Iran, Aljazair dan Venezuela, yang disebut <a href="https://moderndiplomacy.eu/2023/05/24/more-than-30-countries-want-to-join-the-brics/">telah mendaftar</a> menjadi anggota BRICS, akan mampu menambah kekuatan ekonomi bagi organisasi ini.</p>
<p>Di sisi lain, bila negara-negara tersebut bergabung dengan BRICS, bisa jadi akan timbul masalah hukum dan politik yang kompleks.</p>
<p>Contohnya, Iran dengan <a href="https://direct.mit.edu/isec/article/42/1/152/12165/What-the-Iran-Iraq-War-Tells-Us-about-the-Future">program nuklirnya</a> yang <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0163660X.2017.1370332">sangat ditentang AS</a> bisa saja menarik anggota BRICS lainnya ke dalam konflik geopolitik yang lebih besar. Venezuela, yang juga dijatuhi <a href="https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10715#:%7E:text=Terrorism%2DRelated%20Sanctions&text=The%20most%20recent%20determination%20was,retransfers%20to%20Venezuela%20since%202006.">rangkaian sanksi oleh AS</a>, termasuk embargo minyak, dan mengalami krisis ekonomi, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam blok ini.</p>
<p>Sementara <a href="https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hurq23&div=41&id=&page=">Arab Saudi</a><a href="https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hurq23&div=41&id=&page=">Arab Saudi</a> dan <a href="https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/8573">Aljazair</a> memiliki sejarah pelanggaran HAM. Ini akan menjadi catatan yang dipertanyakan dan dikhawatirkan akan menciptakan ketegangan dengan anggota BRICS lainnya yang memiliki norma dan standar HAM yang berbeda.</p>
<p>Situasi-situasi tersebut berpotensi merusak reputasi dan kerja sama BRICS, serta memicu lebih banyak konflik dengan negara-negara Barat.</p>
<h2>Apa yang harus Indonesia pertimbangkan?</h2>
<p>Sebelum memutuskan apakah benar-benar ingin bergabung dengan BRICS, ada 2 poin besar yang harus dipertimbangkan Indonesia.</p>
<p><strong>Pertama</strong>, Indonesia perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak ekonomi-politik yang akan timbul, dengan menitikberatkan pada perbedaan ideologis, kebijakan luar negeri, dan ketidakpastian perpolitikan global.</p>
<p>Perlu dicatat bahwa bagaimana pun, kehadiran BRICS mampu menantang tatanan global yang selama ini masih didominasi oleh Barat. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang tidak sedang memiliki konflik tertentu, baik dengan the Global South (negara-negara berkembang yang umumnya, namun tak selalu, berada di belahan bumi selatan) atau pun the Global North (negara-negara maju yang berkorelasi dengan kekuatan Barat). Hubungan Indonesia dengan kekuatan besar seperti Cina, Rusia, AS dan Australia berjalan baik secara bersamaan.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/532022/original/file-20230614-18-714epl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/532022/original/file-20230614-18-714epl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/532022/original/file-20230614-18-714epl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/532022/original/file-20230614-18-714epl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/532022/original/file-20230614-18-714epl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/532022/original/file-20230614-18-714epl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/532022/original/file-20230614-18-714epl.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Alfabet besar bertuliskan BRICS terpajang di Taman Zaryadye di Moskow, Rusia.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/letters-abbreviation-brics-installed-zaryadye-park-1417107737">Oleg Elkov/Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Jika ingin bergabung dengan BRICS, Indonesia perlu memosisikan diri secara strategis dan tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan prinsip noninterferensi dalam urusan internal negara lain. Jangan sampai bergabungnya Indonesia dengan blok Rusia dan Cina, misalnya, mengganggu hubungannya dengan AS dan memengaruhi keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti G20.</p>
<p>Dalam aspek politik, Indonesia harus terus memperkuat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan sipil dan politik. Jangan sampai, Indonesia terpengaruh dengan nilai-nilai yang dianut negara lain yang tidak sesuai dengan prinsip nasional.</p>
<p>Dalam isu apa pun, pada akhirnya Indonesia harus tetap mengedepankan pendekatan yang berimbang dan inklusif guna memitigasi terjadinya konflik antar negara anggota dalam forum tersebut. Selain itu, Indonesia juga harus aktif terlibat dalam dialog dan negosiasi antara anggota BRICS untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terwakili dengan baik.</p>
<p><strong>Kedua</strong>, Indonesia harus memiliki ekspektasi sejauh mana BRICS dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk memperluas pengaruh negara di tingkat internasional.</p>
<p>Misalnya, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia bisa memanfaatkan posisinya untuk mempromosikan kerja sama regional dalam kerangka kerja BRICS, serta memperjuangkan isu-isu penting seperti perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama energi serta infrastruktur. Ini akan dapat membuat Indonesia memainkan peran aktif dan konstruktif dalam memengaruhi kebijakan BRICS dan memperkuat posisi negara di level global.</p>
<p>Jika tergabung dengan BRICS, Indonesia dengan sendirinya akan terpacu untuk meningkatkan kualitas ekonomi negara. Untuk dapat menyeimbangkan diri, atau berkompetisi, dengan negara anggota BRICS, Indonesia tentu akan “dipaksa” untuk meningkatkan daya saing industri dan layanan, termasuk sektor ekonomi domestik. Caranya bisa melalui inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi terbaru. Kemajuan ini secara jangka panjang akan membawa keuntungan bagi investasi di Indonesia.</p>
<p>Bergabung dengan BRICS juga dapat membuka ruang bagi Indonesia untuk belajar dari negara anggota BRICS lainnya dalam membangun sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. Indonesia juga dapat belajar dari Cina, misalnya, dalam mengembangkan infrastruktur.</p>
<p>Intinya, Indonesia harus memiliki strategi yang jelas dan kuat dalam menghadapi dinamika dan tantangan dari BRICS, serta memastikan bahwa keputusan untuk bergabung nantinya akan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia serta berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia pada khususnya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/207013/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Virdika Rizky Utama tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kesesuaian ideologi dan sistem politik, kapabilitas ekonomi, serta dampak terhadap hubungan Indonesia dengan Barat harus dipertimbangkan secara matang jika ingin bergabung dengan BRICS.Virdika Rizky Utama, Researcher at PARA Syndicate., University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint InstituteLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2033372023-04-10T02:25:34Z2023-04-10T02:25:34ZBatal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023: Indonesia kehilangan peluang ‘soft power’ dan pemulihan citra global<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/519996/original/file-20230409-20-vdf15j.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/jakarta-indonesia-januari-2019-aerial-view-1284453343">(Shutterstock/Hamdan Design)</a></span></figcaption></figure><p>Dunia sepakbola nasional berduka setelah Indonesia gagal melangsungkan perhelatan besar Piala Dunia U-20 2023. </p>
<p>Indonesia sebenarnya telah melakukan persiapan panjang sejak 2019, ketika FIFA memutuskan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah – mengalahkan negara lain termasuk Brasil dan Peru. Persiapan ini termasuk mematangkan <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/24/fifa-approves-six-stadiums-in-java-bali-for-u-20-world-cup.html">enam stadion yang disetujui FIFA</a> hingga melakukan berbagai pendekatan untuk mempertahankan status tuan rumahnya setelah <a href="https://theconversation.com/tragedi-stadion-kanjuruhan-kenapa-dan-bagaimana-stampede-menelan-begitu-banyak-korban-setelah-kompetisi-sepak-bola-191765">Tragedi Kanjuruhan</a> yang menewaskan lebih dari 130 nyawa.</p>
<p>Sayangnya, menyusul serangkaian penolakan terhadap tim nasional Israel yang akan berlaga di Indonesia oleh sebagian masyarakat, FIFA akhirnya <a href="https://theconversation.com/piala-dunia-u-20-penolakan-terhadap-israel-menunjukkan-kurangnya-pemahaman-indonesia-tentang-lex-sportiva-dalam-olahraga-203163">membatalkan</a> status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/piala-dunia-u-20-penolakan-terhadap-israel-menunjukkan-kurangnya-pemahaman-indonesia-tentang-lex-sportiva-dalam-olahraga-203163">Piala Dunia U-20: Penolakan terhadap Israel menunjukkan kurangnya pemahaman Indonesia tentang _lex sportiva_ dalam olahraga</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Padahal, berkaca pada ajang olahraga lainnya yang pernah dilakukan di Indonesia, misalnya Asian Games 2018, ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah.</p>
<p>Salah satu keuntungan terbesar adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari tiket masuk, pembukaan lapangan kerja, peningkatan wisatawan, dan bahkan investasi asing secara <a href="https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/4-keuntungan-ekonomi-yang-diperoleh-dari-asian-games">jangka panjang</a>. Selain itu, masyarakat Indonesia pun ikut merasakan keuntungan dari peremajaan <a href="https://www.bappenas.go.id/id/berita/narasi-tunggal-infrastruktur-asian-games-2018-bawa-manfaat-jangka-panjang-bagi-kemajuan-negeri">fasilitas umum</a> yang digunakan selama event berlangsung. Ini termasuk ruang terbuka hijau, kantin makan, toilet umum, mushola, selter bus, hingga jaringan drainase jalanan.</p>
<p>Namun, yang juga sangat penting, penyelenggaraan ajang olahraga besar (<em>sport mega-event</em>) seperti Piala Dunia U-20 termasuk ke dalam aktivitas diplomasi yang dapat membantu peningkatan “<a href="https://doi.org/10.2307/1148580"><em>soft power</em></a>”. Ilmuwan politik Amerika Serikat (AS), Joseph Nye menjelaskan ini sebagai kemampuan suatu negara dalam membangun hubungan dan memengaruhi pihak lain melalui komunikasi, daya tarik, dan budaya.</p>
<p>Dengan batalnya status sebagai tuan rumah, Indonesia kehilangan peluang emas yang menyertai ajang bergengsi tersebut: martabat internasional, perbaikan citra, dan peningkatkan penerimaan publik di ranah global.</p>
<h2>Hilangnya ‘soft power’ dan peluang pemulihan persepsi publik dunia</h2>
<p>Menurut <a href="https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-020-00216-w">riset</a> yang memetakan citra internasional negara penyelenggara Olimpiade dan Piala Dunia selama 2004-2008, diplomasi olahraga merupakan salah satu instrumen <em>soft power</em> yang berperan besar mempengaruhi cara publik, baik nasional maupun internasional, dalam mempersepsikan atau memandang suatu negara.</p>
<p>Dari sisi domestik saja, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018, misalnya, masyarakat Indonesia menunjukkan rasa bangganya, salah satunya melalui media sosial. Kemegahan Asian Games 2018 <a href="https://www.suara.com/tekno/2018/08/19/084758/aksi-jokowi-naik-moge-ke-pembukaan-asian-games-trending-topic">menjadi salah satu topik teratas</a> (<em>trending topic</em>) di Twitter.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/519995/original/file-20230409-3948-agkvcs.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Asian Games 2018 membawa berbagai manfaat bagi Indonesia, baik secara domestik maupun di panggung dunia.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:2018_Asian_Games_opening_ceremony_14_(cropped).jpg">(Wikimedia/Fars Media)</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Panggung megah, musisi tenar, dan aksi seorang pemimpin negara yang menaiki motor gede menjadi topik hangat selama ajang multi-olahraga terbesar setelah Olimpiade tersebut berlangsung. Bahkan, pujian mengalir dari masyarakat Indonesia setelah melihat keberhasilan para atlet Indonesia dalam berbagai cabang olahraga.</p>
<p>Tak hanya di tingkat domestik, Asian Games 2018 juga berhasil meningkatkan martabat Indonesia di mata dunia.</p>
<p>Berbagai media asing menyampaikan rasa kagumnya terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018. Indonesia dinilai sukses menjadi tuan rumah. Media ternama seperti <a href="https://apnews.com/article/ed12770124d741f0b961f04acfe61494">Associated Press</a> hingga <a href="https://www.scmp.com/sport/other-sport/article/2163010/indonesias-olympic-hopes-rest-legacy-asian-games-people-which">South China Morning Post</a> memberikan apresiasinya bagi Indonesia – bahkan menyiratkan bahwa keberhasilan ini bisa jadi landasan bagi Indonesia untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.</p>
<p>Pendapat serupa disampaikan oleh Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC), <a href="https://olympics.com/ioc/news/indonesia-looks-confidently-to-the-future-as-asian-games-close-with-spectacular-ceremony">Thomas Bach</a>. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemampuan kerja dan keramahan yang baik selama menjadi tuan rumah Asian Games 2018.</p>
<p>Ajang seperti Asian Games 2018 menjadi bukti bahwa ketika Indonesia bisa sukses menyelenggarakan turnamen besar sebagai tuan rumah, ada banyak manfaat yang bisa diraih di panggung global.</p>
<p>Bahkan, <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2017.1316761">studi</a> pun menunjukkan bagaimana Inggris rela menggelontorkan hampir <a href="https://www.theguardian.com/sport/2012/oct/23/london-2012-olympics-cost-total">$US 15 miliar</a> (Rp 225 triliun) untuk membiayai Olimpiade 2012 demi menuai manfaat dan peninggalan (<em>legacy</em>) domestik maupun citra internasional dalam bidang keolahragaan.</p>
<p>Sayangnya, telah tertutup pintu bagi Indonesia untuk meraup manfaat <em>soft power</em> serupa dari ajang Piala Dunia U-20 2023. </p>
<p>Hilangnya peluang ini pun semakin disayangkan setelah tahun lalu, Indonesia menuai sorotan publik internasional akibat Peristiwa Kanjuruhan. Kritik tersebut termasuk dari segi <a href="https://theconversation.com/tragedi-stadion-kanjuruhan-kenapa-dan-bagaimana-stampede-menelan-begitu-banyak-korban-setelah-kompetisi-sepak-bola-191765">manajemen keselamatan pertandingan</a>, <a href="https://theconversation.com/pakar-jabarkan-3-penyebab-tragedi-kanjuruhan-kekerasan-polisi-komunikasi-buruk-dan-pengaturan-stadion-yang-tidak-memadai-191779">kekerasan oleh kepolisian</a>, hingga <a href="https://theconversation.com/pakar-jabarkan-3-penyebab-tragedi-kanjuruhan-kekerasan-polisi-komunikasi-buruk-dan-pengaturan-stadion-yang-tidak-memadai-191779">komunikasi publik yang buruk</a>.</p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/MMzNwhfrrV8?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
</figure>
<p>Angka kematian Peristiwa Kanjuruhan juga menempatkan Indonesia pada peringkat kedua bencana stadion paling mematikan dalam sejarah dunia setelah <a href="https://www.bbc.com/news/magazine-27540668">bencana Estadio Nacional</a> di Peru pada 1964.</p>
<p>Di sini, jika didukung persiapan penyelenggaraan yang matang dan pembelajaran yang baik setelah tragedi tersebut, ajang Piala Dunia U-20 2023 sebenarnya bisa menjadi awal mula yang tepat bagi Indonesia untuk memulihkan kepercayaan dan persepsi publik dunia.</p>
<p>Tentu, FIFA telah menyatakan bahwa mereka siap mendampingi Indonesia dalam penguatan infrastruktur dan manajemen sepak bola setelah Kanjuruhan. Indonesia juga masih punya peluang meraup manfaat penyelenggaraan ajang olah raga internasional lewat <a href="https://kemenparekraf.go.id/en/super-priority-destination/top-4-priority-of-sport-tourism-events-by-kemenparekraf-in-2023">ANOC World Beach Games</a> di Bali pada bulan Agustus dan <a href="https://kemenparekraf.go.id/en/super-priority-destination/top-4-priority-of-sport-tourism-events-by-kemenparekraf-in-2023">FIBA Basketball World Cup</a> yang akan berlangsung pada Agustus-September di Indonesia, Filipina, dan Jepang sebagai tuan rumah gabungan.</p>
<p>Namun, sebagai ajang dengan potensi audiens dan perhatian publik yang terbesar, gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 adalah pukulan besar bagi <em>soft power</em> Indonesia.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/203337/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Jessica Martha tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Dengan batalnya status sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, Indonesia kehilangan segudang peluang emas diplomasi internasional yang menyertai ajang bergengsi tersebut.Jessica Martha, Dosen, Universitas Katolik ParahyanganLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2004632023-03-05T12:02:16Z2023-03-05T12:02:16ZPerdamaian di Ukraina tidak bergantung pada Putin atau Zelenskyy – rakyat Ukraina yang menentukan<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/513462/original/file-20230304-20-93xkiy.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C667%2C444&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">FF BB E BF D ED AE CA</span> <span class="attribution"><span class="source">Emilio Morenatti/AP</span></span></figcaption></figure><p>Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung lebih dari satu tahun. Karena tampaknya tidak ada dari kedua belah pihak yang akan menang besar dalam perang ini, setidaknya dalam waktu dekat, banyak yang kini menyerukan negosiasi untuk penyelesaiannya.</p>
<p>Misalnya, Cina <a href="https://www.theguardian.com/world/2023/feb/18/chinese-peace-plan-for-ukraine-greeted-cautiously-by-the-west">menjanjikan</a> untuk segera menyediakan rincian rencana perdamaian.</p>
<p>Pertanyaan kritis yang mendasari negosiasi penyelesaian adalah: bagaimana menyeimbangkan pemenuhan tuntutan kedua negara agar tercapai perdamaian yang stabil dan bertahan lama?</p>
<p>Jawabannya ada pada “pemain” yang seringkali diabaikan: masyarakat Ukraina.</p>
<p>Untuk alasan hukum dan politik, <a href="https://www.constituteproject.org/constitution/Ukraine_2019?lang=en">demokrasi konstitusional</a> Ukraina mengharuskan segala kesepakatan damai diratifikasi oleh rakyatnya. Jika mereka diabaikan, kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan damai sangat kecil.</p>
<h2>Negosiasi menggantung karena aneksasi Rusia</h2>
<p>Memasuki tahun kedua perang Rusia-Ukraina, negosiasi-negosiasi bilateral perihal kendali wilayah perbatasan Ukraina – yang diakui secara internasional – masih kerap menemui jalan buntu.</p>
<p>Pada 30 September 2022, Rusia <a href="https://www.theguardian.com/world/2022/sep/30/putin-russia-war-annexes-ukraine-regions">merebut secara ilegal</a> empat wilayah bagian timur dan selatan Ukraina.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/should-the-west-negotiate-with-russia-the-pros-and-cons-of-high-level-talks-193297">Should the West negotiate with Russia? The pros and cons of high-level talks</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali November lalu, Presiden Ukraina Volodomyr Zelenskyy <a href="https://www.aljazeera.com/news/2022/12/28/what-is-zelenskyys-10-point-peace-plan">menawarkan</a> 10 poin rencana perdamaian yang menyerukan Rusia untuk memulihkan integritas teritorial Ukraina dan menarik semua angkatan bersenjatanya dari negara itu. Zelenskyy mengatakan ini “tidak bisa dinegosiasikan”.</p>
<p>Presiden Rusia Vladimir Putin <a href="https://www.newsweek.com/vladimir-putin-volodymyr-zelensky-peace-deal-depends-key-shift-russia-ukraine-war-1770477">mengatakan</a> ia bersedia untuk bernegosiasi, tetapi kemudian Kremlin menambahkan bahwa Ukraina harus mengakui otoritas Rusia atas empat wilayah Ukraina. </p>
<p>Sebagai tanggapan, semakin banyak suara dari kaum “<a href="https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/02/how-biden-help-ukraine-zelensky/">realis</a>” dan <a href="https://www.peaceinukraine.org">anti-perang</a> yang menyerukan Presiden AS Joe Biden – atau negara Barat secara lebih luas – untuk berusaha menengahi negosiasi antara Ukraina dan Rusia dan menghentikan kekerasan. Ini termasuk mendorong Ukraina untuk bersikap lebih “<a href="https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraine-war-will-end-negotiations">fleksibel</a>” dalam proses negosiasi.</p>
<p>Cina juga <a href="https://www.theguardian.com/world/2023/feb/18/chinese-peace-plan-for-ukraine-greeted-cautiously-by-the-west">mengajukan</a> rencana perdamaian untuk mendorong negosiasi dan mengakhiri perang. Rencana tersebut akan fokus pada penegakkan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial, tetapi juga dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia.</p>
<p>Tawaran Cina tersebut telah memicu banyak <a href="https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/12/06/ukraine-is-the-victim-negotiations-should-be-kyivs-decision/">debat moral</a> tentang apakah Ukraina perlu bernegosiasi atas status wilayah kedaulatannya.</p>
<p><div data-react-class="Tweet" data-react-props="{"tweetId":"1627621854616625152"}"></div></p>
<h2>Peran rakyat Ukraina yang terlupakan</h2>
<p>Diskusi-diskusi yang sudah ada sejauh ini telah melewatkan satu realitas penting. Kesepakatan perdamaian tidak bisa hanya menjadi pakta diplomatik antara Ukraina, Rusia, Cina, dan negara Barat, tapi juga membutuhkan dukungan rakyat Ukraina, baik atas alasan hukum maupun politik.</p>
<p>Secara hukum, Ukraina adalah negara demokrasi konstitusional. Artinya, setiap penyerahan resmi wilayah kedaulatan Ukraina (termasuk Krimea) membutuhkan adanya perubahan konstitusi dan, oleh karena itu, sebuah referendum. Faktanya, <a href="https://www.refworld.org/pdfid/44a280124.pdf">Pasal 156 Konstitusi Ukraina</a> mengharuskan perubahan mendasar tersebut untuk dimasukkan ke dalam <em>all-Ukrainian referendum</em> (referendum yang diputuskan melalui <em>voting</em> oleh seluruh masyarakat Ukraina).</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/how-can-russias-invasion-of-ukraine-end-heres-how-peace-negotiations-have-worked-in-past-wars-180778">How can Russia's invasion of Ukraine end? Here's how peace negotiations have worked in past wars</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Secara politis, setiap kesepakatan perdamaian yang stabil harus mendapat dukungan publik yang luas, atau tidak akan digubris oleh pemimpin berikutnya.</p>
<p>Zelenskyy sangat menyadari hal ini. Pada Maret 2022, dia bersedia berjanji kepada Rusia bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO dengan imbalan jaminan keamanan dalam bentuk lain dari AS dan Eropa. Namun ia juga mengatakan bahwa pada akhirnya keputusan ini bukan keputusannya sendiri, tapi harus melalui <a href="https://www.bbc.com/news/world-europe-60901024">ratifikasi</a> oleh rakyatnya.</p>
<p>Ini masuk akal secara politis: serangkaian konsesi dalam kesepakatan damai dengan Rusia yang tidak menguntungkan Ukraina akan mengakhiri karier politik Zelenskyy dan kemungkinan besar akan dibatalkan oleh presiden berikutnya.</p>
<p>Peran rakyat Ukraina dalam hukum dan politik ini tidak mengejutkan. Mereka sebagian besar diabaikan dalam <a href="https://www.aljazeera.com/news/2022/2/9/what-is-the-minsk-agreement-and-why-is-it-relevant-now">Perjanjian Minsk</a>, kesepakatan yang disusun oleh para diplomat dari Ukraina, Rusia dan Eropa untuk menyelesaikan konflik yang pecah setelah pencaplokan Krimea oleh Rusia serta pemberontakan di wilayah Donbas, bagian timur Ukraina, yang didukung Rusia.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/511299/original/file-20230221-20-oqgidk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/511299/original/file-20230221-20-oqgidk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=425&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/511299/original/file-20230221-20-oqgidk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=425&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/511299/original/file-20230221-20-oqgidk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=425&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/511299/original/file-20230221-20-oqgidk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=534&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/511299/original/file-20230221-20-oqgidk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=534&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/511299/original/file-20230221-20-oqgidk.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=534&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pemimpin Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman berkumpul di Minsk pada tahun 2015 untuk merundingkan penghentian pertempuran antara kelompok separatis - yang didukung Rusia - dan pasukan Ukraina.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Alexander Zemlianichenko/AP</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Apalagi Pasal 11 Perjanjian Minsk II <a href="https://www.chathamhouse.org/2020/05/minsk-conundrum-western-policy-and-russias-war-eastern-ukraine-0/minsk-2-agreement">mewajibkan</a> Ukraina mengamandemen konstitusinya untuk mendesentralisasikan kewenangan atas dua wilayah di Donbas.</p>
<p>Perjanjian ini gagal karena kurangnya dukungan dari rakyat Ukraina. Reformasi desentralisasi <a href="https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/08/31/ukrainians-are-fighting-in-the-streets-over-a-new-constitution/">sangat kontroversial</a> dan memicu protes keras. Peluang untuk melakukan reformasi pun tertutup.</p>
<p>Terlebih lagi, dalam referendum tahun 2019, rakyat Ukraina <a href="https://www.voanews.com/a/ukraine-amends-constitution-to-cement-eu-nato-course/4776669.html">memasukkan</a> komitmen untuk “keanggotaan penuh” di NATO ke dalam Konstitusi Ukraina. Ini semakin mengacaukan implementasi Perjanjian Minsk.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/russia-says-peace-in-ukraine-will-be-on-our-terms-but-what-can-the-west-accept-and-at-what-cost-187349">Russia says peace in Ukraine will be ‘on our terms’ – but what can the West accept and at what cost?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Mayoritas rakyat Ukraina menolak memberikan tanahnya kepada Rusia</h2>
<p>Para pihak yang menginginkan kesepakatan damai harus menerima kenyataan bahwa tercapainya kesepakatan tersebut bukan hanya dari hasil tawar-menawar dan negosiasi diplomatik yang cerdas. Dalam upaya mencapai kesepakatan damai, harus diperhitungkan juga realitas demokrasi Ukraina dan peran penting rakyatnya dalam politik.</p>
<p>Mengabaikan peran rakyat Ukraina akan menjadi kesalahan fatal. Ada <a href="https://www.brookings.edu/articles/the-russia-ukraine-war-and-its-ramifications-for-russia/">bukti kuat</a> yang menunjukkan bahwa perang tersebut memperdalam rasa permusuhan terhadap Rusia di antara masyarakat Ukraina. Akibatnya, semakin tidak mungkin bahwa Ukraina akan mendukung aneksasi Rusia atas wilayah kedaulatan Ukraina.</p>
<p>Jajak pendapat juga menunjukkan sebanyak 84% orang Ukraina saat ini <a href="https://www.rferl.org/a/ukrainian-unity-identity-poll-russian-invasion/32001348.html">menolak</a> konsesi teritorial apa pun ke Rusia.</p>
<p>Sikap Ukraina bisa saja berubah seiring waktu, terutama jika kesepakatan damai dibuat sedemikian rupa sehingga mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Tetapi, tidak diragukan lagi, kebutuhan akan dukungan rakyat akan membatasi jumlah konsesi yang dapat dibuat Ukraina dan mempersulit penyusunan rincian kesepakatan damai apa pun.</p>
<p>Namun, apabila hal ini diabaikan, sulit untuk menghindari akibat yang lebih serius: tanpa perubahan besar dalam waktu singkat – seperti kemenangan luar biasa bagi salah satu pihak atau pergantian kepemimpinan di Rusia – maka stabilitas dan kesepakatan damai akan semakin sulit dicapai.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/200463/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>William Partlett tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Demokrasi konstitusional Ukraina mensyaratkan kesepakatan perdamaian apa pun untuk diratifikasi oleh rakyatnya. Jika rakyat diabaikan, peluang mewujudkan kesepakatan damai akan jauh lebih kecil.William Partlett, Associate Professor, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1996802023-02-14T02:35:46Z2023-02-14T02:35:46ZHadapi perubahan iklim, pemerintah daerah perlu lakukan kerja sama internasional<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/509381/original/file-20230210-26-unw8h9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><span class="source">(Australian Institute of International Affairs)</span></span></figcaption></figure><p><a href="https://theconversation.com/topics/perubahan-iklim-48553">Perubahan iklim</a> menyebabkan <a href="https://theconversation.com/dari-banjir-hingga-siklon-seroja-krisis-iklim-meningkatkan-risiko-bencana-di-indonesia-167279">berbagai fenomena alam</a> seperti banjir, kekeringan, puting beliung, dan abrasi yang merugikan masyarakat sekitar.</p>
<p>Pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi sebagai otoritas terdekat seharusnya lebih aktif mengatasi dampak perubahan iklim ataupun meredam lajunya. Makin dekat suatu otoritas dengan lokasi terdampak, maka upaya penanganannya bisa lebih efektif.</p>
<p>Sayangnya, <a href="https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam-menjalankan-program-lingkungan-dan-pengendalian-perubahan-iklim-172852">riset oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia</a> menyatakan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan teknis, dan anggaran dalam menyusun program perubahan iklim. Otoritas kabupaten kota maupun provinsi juga terbelit tumpang tindih peraturan yang menghambat mereka mengatasi iklim yang berubah.</p>
<p>Pemerintah daerah harus segera mengatasi persoalan ini. Salah satu upaya mengatasinya adalah dengan bermitra dengan otoritas di negara lain – tingkat nasional, negara bagian, ataupun kota. Kerja sama luar negeri ini bernama <a href="https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/transnationalization-of-climate-adaptation-by-regional-governments-and-the-regionsadapt-initiative/BF7B835496BF934D6C8FC884337A8489">paradiplomasi.</a></p>
<p>Melalui paradiplomasi, <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014">pemerintah daerah dapat langsung melakukan kerja sama luar negeri</a> tanpa menunggu uluran tangan pemerintah pusat. Dalam skema ini, pemerintah pusat hanya menjadi fasilitator. Pemerintah pusat juga menjadi pengawas untuk memastikan kerja sama sesuai peraturan dan memperhatikan kepentingan nasional.</p>
<p>Kemitraan ini juga dapat menguntungkan bagi daerah karena memberi kesempatan bagi daerah membuat kebijakan ataupun program perubahan iklim yang lebih spesifik, sesuai kondisi dan kebutuhan warganya.</p>
<h2>Berbagai kerjasama antardaerah</h2>
<p>Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) mendorong <a href="https://unfccc.int/news/humans-settlements-cities-and-communities-speed-coordinated-climate-action">pemerintah daerah</a> untuk berkoordinasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mengatasi dampak pemanasan global. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="G20 perubahan iklim" src="https://images.theconversation.com/files/509391/original/file-20230210-22-j7hxd9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/509391/original/file-20230210-22-j7hxd9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/509391/original/file-20230210-22-j7hxd9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/509391/original/file-20230210-22-j7hxd9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=338&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/509391/original/file-20230210-22-j7hxd9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/509391/original/file-20230210-22-j7hxd9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/509391/original/file-20230210-22-j7hxd9.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=424&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pemimpin negara-negara G20 saat berkumpul di Bali, tahun lalu.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Akbar Nugroho/Antara</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Pemerintah daerah, sesuai kebutuhannya, dapat memilih untuk bergabung dalam kelompok-kelompok terkait penanganan perubahan iklim yang sudah terbentuk. </p>
<p>Misalnya, kerja sama antarkota dengan program <a href="https://citiesclimatefinance.org/"><em>Cities Climate Finance Leadership Alliance</em>.</a> Kemitraan ini membantu kota-kota dalam mengidentifikasi sumber pendanaan dan mengejar proyek-proyek yang berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.</p>
<p>Pemerintah provinsi juga bisa terlibat dalam program-program <a href="https://www.theclimategroup.org/under2-coalition"><em>Under2 Coalition</em></a>. Koalisi ini memfasilitasi kerja sama antarprovinsi maupun negara bagian untuk mengurangi emisi dan mencapai kesepakatan iklim yang lebih baik.</p>
<p>Kongsi antarwilayah juga dapat dijalin untuk dibuat yang lebih spesifik. Misalnya Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi program percontohan <a href="http://simlit.puspijak.org/files/buku/MembumikanReddkaltim.pdf">Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+)</a>. Melalui program ini, Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen melindungi hutan sekaligus kawasan gambut dan akan mendapatkan kompensasi dana atas upaya tersebut. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mengenal-isu-loss-and-damage-dalam-cop27-dan-mengapa-ini-penting-untuk-indonesia-194629">Mengenal isu “loss and damage” dalam COP27 dan mengapa ini penting untuk Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Di sektor energi terbarukan, <a href="https://desdm.ntbprov.go.id/article/penandatanganan-loa-indonesia-denmark-oleh-duta-besar-denmark-dan-gubernur-ntb-tentang-transisi-hijau-dan-investasi-di-sektor-energi-terbarukan.html">kerja sama juga terjalin antara Pemerintah Nusa Tenggara Barat</a> dengan Pemerintah Denmark untuk pengembangan energi bersih. Kerja sama ini juga menarik investasi energi terbarukan yang menguntungkan bagi Nusa Tenggara barat.</p>
<p>Ada pula kemitraan pengembangan transportasi ramah lingkungan antarkota. Kerja sama ini disepakati <a href="https://itdp-indonesia.org/2017/10/penandatanganan-mou-dengan-kota-semarang-dan-seminar-semarang-urban-mobility-initiative/">Pemerintah Kota Semarang, Indonesia, dengan Kota San Fransisco, Amerika Serikat.</a></p>
<p>Pemerintah daerah lainnya di Indonesia dapat mengambil contoh kemitraan-kemitraan di atas untuk mencari skema terbaik menangani dampak perubahan iklim ataupun mengurangi emisi di wilayahnya.</p>
<p>Langkah ini amat memungkinkan ditempuh selama daerah memiliki kemauan politik.</p>
<h2>Beraneka bentuk kemitraan</h2>
<figure class="align-center ">
<img alt="Dampak perubahan iklim" src="https://images.theconversation.com/files/509386/original/file-20230210-26-t1xdtz.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/509386/original/file-20230210-26-t1xdtz.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/509386/original/file-20230210-26-t1xdtz.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/509386/original/file-20230210-26-t1xdtz.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=300&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/509386/original/file-20230210-26-t1xdtz.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/509386/original/file-20230210-26-t1xdtz.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/509386/original/file-20230210-26-t1xdtz.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=377&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Bangunan rumah warga yang amblas akibat fenomena abrasi di pesisir Pantai Boulevard, Kecamatan Kepulauan Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(BPBD Sulawesi Utara)</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Otoritas daerah mesti kreatif mencari peluang kemitraan terbaik. Menurut saya, ada beberapa pilihan kerja sama yang bisa diambil:</p>
<p><strong>1. Kerja sama teknis:</strong> negara lain dapat berbagi pengalaman dan keahliannya mengembangkan energi terbarukan dan praktik pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah daerah dapat belajar menerapkan teknologi dan praktik terbaik untuk mengatasi perubahan iklim.</p>
<p><strong>2. Kerja sama finansial:</strong> negara lain dapat memberikan bantuan finansial dan teknis untuk memulai program pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengembangan energi terbarukan di daerah.</p>
<p><strong>3. Kerja sama penelitian dan pengembangan:</strong> Pemerintah-pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.</p>
<p><strong>4. Kerja sama kebijakan:</strong> pemerintah dan negara lain dapat bekerja sama dalam mempromosikan kebijakan lingkungan dan perubahan iklim yang kuat dan efektif di tingkat nasional dan internasional.</p>
<p><strong>5. Kerja sama komunikasi dan edukasi:</strong> Kedua pihak dapat bekerja sama dalam melakukan komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim.</p>
<p>Kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim secara bersama-sama.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/hadapi-perubahan-iklim-pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-reformasi-tata-kelola-rehabilitasi-hutan-104780">Hadapi perubahan iklim, pemerintah daerah berperan penting dalam reformasi tata kelola rehabilitasi hutan</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Bagaimana mempersiapkannya?</h2>
<p>Untuk mempersiapkan kerja sama yang baik, otoritas daerah mesti merumuskan visi dan misi yang menjadi acuan dalam perumusan strategi kemitraan luar negeri untuk perubahan iklim. </p>
<p>Daerah juga harus memiliki data dan analisis yang memadai serta berbasiskan sains seputar lingkungan dan perubahan iklim. Beberapa data seperti laju emisi, dampak lingkungan, ataupun sumber daya lingkungan yang ada, mesti disiapkan.</p>
<p>Pemerintah daerah juga harus menyiapkan kebijakan dan regulasi yang jelas dan konsisten untuk mendukung programnya. Persiapan juga mesti mencukup alokasi sumber daya manusia ataupun anggaran yang memadai.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/509390/original/file-20230210-30-b1udzd.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/509390/original/file-20230210-30-b1udzd.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/509390/original/file-20230210-30-b1udzd.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/509390/original/file-20230210-30-b1udzd.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/509390/original/file-20230210-30-b1udzd.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/509390/original/file-20230210-30-b1udzd.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/509390/original/file-20230210-30-b1udzd.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Warga berkumpul merencanakan pembangunan daerah di Kecamatan Bogor Utara.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(Kecamatan Bogor Utara)</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Upaya perumusan tiga hal di atas dapat dibahas di forum perencanaan yang mengundang seluruh unsur pemerintahan dan lembaga negara di daerah. </p>
<p>Partisipasi masyarakat juga tak bisa diabaikan. Otoritas harus menjaring seluruh suara masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal, yang amat terdampak perubahan iklim. Hal ini juga diperlukan untuk menjaring ide-ide terbaik yang ada di masyarakat–begitu juga kearifan lokal–yang perlu dikembangkan bersama para mitra nantinya.</p>
<p>Semua aspirasi masyarakat, perwakilan komunitas marginal, warga adat, termasuk juga perempuan, dapat berperan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten kota maupun provinsi.</p>
<p>Kekuatan jaringan juga penting. Pemerintah daerah mesti memetakan kota, provinsi, ataupun negara bagian yang menerapkan praktik terbaik dalam mengatasi perubahan iklim. Otoritas juga dapat menggaet tokoh ataupun organisasi tertentu yang bereputasi baik untuk memfasilitasi kerja sama internasional mereka.</p>
<p>Terakhir, pemerintah daerah harus memastikan seluruh upaya penanganan dan pencegahan perubahan iklim harus selaras dengan program-program lainnya. Jangan sampai ada keputusan ataupun tindakan pemerintah daerah yang bertentangan ataupun menghambat upaya pelestarian bumi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/199680/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Alwafi Ridho Subarkah tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Melalui paradiplomasi, pemerintah daerah dapat bergerak langsung tanpa menunggu uluran tangan pemerintah pusat.Alwafi Ridho Subarkah, Peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas MataramLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1971082023-01-24T11:33:15Z2023-01-24T11:33:15ZOrang Australia semakin tidak berminat belajar bahasa Indonesia: apa penyebabnya dan apa yang perlu dilakukan Indonesia?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/506075/original/file-20230124-26-l3p60g.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Australian_and_Indonesian_flags.jpg">(Wikimedia Commons/Mia Salim)</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>Selama lebih dari satu dekade terakhir, berbagai praktisi, peneliti, dan pemerhati pendidikan bahasa mengamati merosotnya minat belajar bahasa Indonesia di Australia.</p>
<p><a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">Laporan tahun 2010</a> dari tim peneliti bahasa dan linguistik terapan Australia menyatakan bahwa sejak 2001, jumlah pelajar yang mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Australia berkurang setidaknya 10.000 setiap tahunnya.</p>
<p>Dalam <a href="https://www.asiaeducation.edu.au/docs/default-source/why-indonesia-matters-in-our-schools/mkholer_lit-review_design_v2.pdf?sfvrsn=2">studi independen terbarunya pada 2021</a>, misalnya, Michelle Kohler dari University of South Australia mencatat penurunan pengambilan kelas bahasa Indonesia terjadi <a href="https://www.abc.net.au/news/2021-10-30/academics-renew-push-for-more-students-to-study-bahasa-indonesia/100560066">seiring naiknya jenjang pendidikan dasar dan menengah</a> – dari sekitar 14.000 di akhir tingkat SD menjadi hanya sekitar 350 di akhir SMA.</p>
<p>Sementara di tingkat perguruan tinggi, jumlah pendaftar kelas bahasa Indonesia pada 2019 <a href="https://asaa.asn.au/the-state-of-indonesian-language-in-australian-universities-the-past-20-years/">turun 63% dari puncaknya pada 1992</a>.</p>
<figure class="align-right zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=948&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=948&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=948&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=1192&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=1192&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/506077/original/file-20230124-26-fhve9o.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=1192&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption"><em>School of Languages</em> kelolaan pemerintah Australia Selatan merupakan salah satu institusi yang masih menawarkan kelas bahasa Indonesia.</span>
<span class="attribution"><span class="source">(School of Languages)</span>, <span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas seperti La Trobe University, Western Sydney University, dan University of New South Wales <a href="https://theconversation.com/closure-of-indonesian-language-programs-in-australian-universities-will-weaken-ties-between-the-two-countries-158894">menutup program kelas bahasa Indonesia mereka</a>. University of Melbourne <a href="https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/can-australias-declining-indonesia-literacy-survive-covid-19-cuts/">memperkirakan</a> pada 2020, hanya ada 12 universitas di Australia yang membuka program kelas bahasa Indonesia – turun dari 22 universitas pada 1992.</p>
<p>Beberapa peneliti khawatir tren penutupan program bahasa Indonesia di perguruan tinggi Australia ini akan <a href="https://theconversation.com/maraknya-penutupan-program-bahasa-indonesia-di-berbagai-kampus-australia-akan-lemahkan-hubungan-kedua-negara-159440">melemahkan hubungan bilateral antara kedua negara</a>.</p>
<p>Yang menarik, keprihatinan tersebut lebih banyak muncul dari pihak-pihak di Australia dan bukan oleh Indonesia – si empunya bahasa tersebut. Kajian-kajian tentang topik ini semuanya ditulis orang Australia, dengan <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">rekomendasi langkah-langkah bagi pemerintah Australia</a> untuk mempertahankan minat pembelajaran bahasa Indonesia di negara mereka.</p>
<p>Tampaknya, Indonesia belum banyak mengambil langkah untuk menghidupkan kembali minat belajar bahasa Indonesia di Australia. Padahal, bukan hanya Australia, Indonesia pun akan mendapat banyak manfaat seperti meningkatkan relasi dan citra positif Indonesia di Australia.</p>
<h2>Mengapa minat belajar bahasa Indonesia di Australia terus menurun</h2>
<p>Ada beberapa alasan yang memotivasi seseorang belajar bahasa asing. Faktanya, preferensi terhadap suatu bahasa bisa jadi <a href="https://www.theguardian.com/education/2014/jul/17/what-makes-a-language-attractive">tidak ada hubungannya dengan seberapa menarik atau “seksi” bunyi dari bahasa itu sendiri</a>. </p>
<p>Ahli sosiolinguistik seperti Vineeta Chand dari University of Essex, Inggris, berargumen bahwa ketertarikan terhadap suatu bahasa lebih ditentukan oleh faktor eksternal seperti <a href="https://www.theguardian.com/education/2014/jul/17/what-makes-a-language-attractive">pandangan positif terhadap para penutur bahasa tersebut ataupun budaya mereka</a>. Hal tersebut biasanya terhubung dengan prestise atau reputasi penutur bahasa, serta keuntungan ekonomi dan mobilitas sosial yang ditawarkan oleh penguasaan bahasa tersebut.</p>
<p>Dalam konteks Australia, ada beberapa alasan mengapa pendidikan bahasa Indonesia penting.</p>
<p>Indonesia adalah salah satu negara tetangga terpenting dan kunci untuk kemakmuran dan keamanan Australia. <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">Alasan lainnya</a> adalah aksesibilitas dan struktur bahasa yang tidak terlalu rumit untuk standar bahasa asing, serta manfaat personal seperti pemahaman dan literasi lintas budaya antara Australia dan Indonesia.</p>
<p>Namun, minat pendidikan bahasa Indonesia di Australia termasuk <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">rentan terhadap faktor-faktor eksternal</a>.</p>
<p>Dari segi ekonomi, misalnya, <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">banyak yang beranggapan</a> bahwa Indonesia adalah negara “miskin”. Padahal, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang terus berkembang, Indonesia diprediksikan akan menjadi negara dengan <a href="https://en.tempo.co/read/1619619/jokowi-eyes-to-make-indonesia-7th-largest-economy-in-2030">ekonomi ketujuh terbesar pada 2030</a>.</p>
<p>Dari segi budaya, Indonesia dikenal dengan identitas agama yang kuat, yang sayangnya diperburuk oleh peristiwa bom di Bali pada awal 2000-an dan di Jakarta beberapa tahun silam. <a href="https://www.dese.gov.au/download/1038/current-state-indonesian-language-education-australian-schools/775/document/rtf">Tidak banyak orang Australia yang tahu</a> bahwa realitanya, Indonesia adalah negara yang relatif toleran dan multikultural dengan dominasi pemeluk agama Islam yang relatif moderat. </p>
<p>Bahkan, beberapa orang Australia mengatakan kepada saya bahwa mereka resah akan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan Indonesia pada Desember 2022 karena dianggap <a href="https://theconversation.com/expert-panel-indonesias-new-criminal-code-crosses-private-boundaries-is-anti-democratic-and-can-easily-jail-people-196133">menerobos ranah privat dan bersifat antidemokrasi</a>. Di mata orang Australia, ini semakin melukai citra Indonesia sekaligus mengurangi minat mereka untuk mempelajari bahasa Indonesia.</p>
<p>Berbagai peristiwa politik lainnya selama beberapa dekade ke belakang – dari kekerasan yang mewarnai pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada 1997 hingga gelombang pencari suaka (<em>asylum seekers</em>) yang menjadikan Indonesia batu loncatan ke Australia – <a href="https://asaa.asn.au/the-state-of-indonesian-language-in-australian-universities-the-past-20-years/">turut memperkeruh citra tersebut</a>.</p>
<p><a href="https://minerva-access.unimelb.edu.au/items/8a847ac2-2586-558d-afb4-764d0c7e069d">Tesis S3 tahun 2007 milik Yvette Slaughter</a> dari University of Melbourne mengungkap bahwa turunnya pembelajaran bahasa Indonesia di Australia secara berkelanjutan merupakan contoh “ekstrem” akan dampak dari peristiwa-peristiwa politik terhadap minat belajar bahasa asing.</p>
<h2>Yang bisa dilakukan Indonesia</h2>
<p><a href="https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/indonesian-matters-in-our-schools">Artikel-artikel</a> yang saya temui tentang topik ini semuanya ditulis orang Australia. Mereka membahas apa yang Australia dan pemerintah pusatnya bisa lakukan. </p>
<p>Sementara, orang-orang Indonesia masih perlu menunjukkan kepedulian dan perhatian yang lebih besar akan isu ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra pernah membuat laporan beberapa tahun lalu tentang isu ini – namun laporan tersebut tidak pernah dipublikasikan ke publik sehingga sulit untuk ditindaklanjuti.</p>
<p>Sudah sepatutnya isu ini mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Ini termasuk pemerintah Indonesia yang bisa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, KBRI di Canberra, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Australia serta ranting-ranting komunitas Indonesia seperti <a href="https://australia-indonesia-association.com/">Australia Indonesia Association (AIA)</a>, <a href="https://aiya.org.au/">Australia Indonesia Youth Association (AIYA)</a>, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di setiap negara bagian dan universitas di Australia.</p>
<p>Memang, KJRI sudah menginisiasi jaringan Balai Bahasa Indonesia di Australia, seperti lewat peluncuran situs <a href="https://www.kemlu.go.id/sydney/id/news/21664/luncurkan-website-balai-bahasa-dan-budaya-indonesia-new-south-wales-perkuat-promosi-bahasa-indonesia">Balai Bahasa dan Budaya Indonesia New South Wales</a>. Namun, menurut obrolan pribadi saya dengan Michelle Kohler, peneliti bahasa Indonesia yang juga merupakan kolega saya di University of South Australia, bantuan tersebut masih minim.</p>
<p>Misalnya, program-program promosi bahasa tersebut masih terlihat sebagai formalitas dan belum berbasis perencanaan strategis. Ini sangat timpang jika dibandingkan dengan yang dilakukan <a href="https://www.af.org.au/">Alliance Française</a> dalam mempromosikan pendidikan bahasa Prancis di Australia lewat lima pilar strateginya – termasuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan memperkuat daya tarik budaya Prancis. </p>
<p>Diaspora Indonesia di Australia pun bisa bertindak lebih proaktif tanpa instruksi dari pusat. Menurut pengamatan Kohler, komunitas Indonesia di Australia bisa mengambil contoh dari yang dilakukan komunitas diaspora Yunani, Turki, dan Vietnam di Australia yang jauh lebih proaktif mempromosikan pendidikan bahasa melalui berbagai acara dan program pengenalan budaya.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=367&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=367&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=367&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=461&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=461&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/506079/original/file-20230124-22-fdpszf.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=461&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Komunitas diaspora Indonesia perlu lebih proaktif mempromosikan budaya Indonesia di Australia, seperti melalui Kegiatan IndoFest 2021 yang diprakarsai diaspora Indonesia di Adelaide, Australia Selatan.</span>
<span class="attribution"><span class="license">Author provided</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Hal besar lain yang dapat dilakukan adalah kolaborasi bantara Indonesia dan Australia di bidang produksi seni seperti fiksi, TV, dan film sehingga memperkenalkan lebih dekat karakter serta pandangan budaya Indonesia ke anak-anak muda di Australia. Harapannya, ini bisa menangkal stereotip yang tidak tepat terhadap budaya dan masyarakat Indonesia dan membantu meningkatkan minat mereka untuk belajar bahasa Indonesia.</p>
<p>Indonesia seharusnya merasa bangga negara lain seperti Australia memberikan perhatian besar terhadap pendidikan bahasa Indonesia di negara mereka – dan malu bahwa mereka belum menunjukkan kepedulian sebesar itu.</p>
<p>Jangan sampai Indonesia kalang kabut jika nanti bahasanya diklaim oleh negara lain yang lebih peduli terhadap keberlangsungan pendidikan bahasa Indonesia di negara mereka.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/maraknya-penutupan-program-bahasa-indonesia-di-berbagai-kampus-australia-akan-lemahkan-hubungan-kedua-negara-159440">Maraknya penutupan program bahasa Indonesia di berbagai kampus Australia akan lemahkan hubungan kedua negara</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<img src="https://counter.theconversation.com/content/197108/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Billy Nathan Setiawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Minat belajar bahasa Indonesia di Australia terus menurun setiap tahunnya. Menariknya, keprihatinan tersebut lebih banyak muncul dari pihak-pihak di Australia dan bukan oleh Indonesia.Billy Nathan Setiawan, PhD Candidate in Applied Linguistics, University of South AustraliaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1962382022-12-21T11:03:14Z2022-12-21T11:03:14ZBagaimana universitas dunia memakai gelar doktor kehormatan (honoris causa) sebagai alat politik dan diplomasi<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/502338/original/file-20221221-22-641r01.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.freepik.com/free-photo/mortar-board-graduation-diploma_3276349.htm#query=phd&position=17&from_view=search&track=sph">(Freepik/Rawpixel)</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p>Pada November 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani <a href="https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/15383421/puan-maharani-raih-gelar-doktor-honoris-causa-di-korsel-megawati-beliau">menerima gelar doktor kehormatan</a> atau <em>Doctor Honoris Causa</em> (Dr HC) dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan. </p>
<p>Ibunya, mantan Presiden <a href="https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6229366/deretan-gelar-megawati-doktor-hingga-profesor-kehormatan">Megawati Soekarnoputri</a> sejauh ini mengoleksi 11 gelar kehormatan, termasuk dari universitas Jepang dan Korea. Kakeknya, <a href="https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6117287/bung-karno-punya-26-gelar-doktor-honoris-causa-dari-mana-saja">Presiden Soekarno</a> bahkan punya 26 gelar serupa – mayoritas dari perguruan tinggi luar negeri termasuk Universitas Al Azhar di Mesir dan Columbia University di AS.</p>
<p>Sederet politikus lainnya pun tercatat <a href="https://nasional.tempo.co/read/1471253/deretan-nama-politikus-yang-pernah-menerima-doktor-honoris-causa">pernah mendapatkan penghargaan sejenis dari berbagai perguruan tinggi</a> baik di dalam maupun di luar negeri.</p>
<p>Tapi sebenarnya kenapa banyak universitas seolah “mengobral” gelar ini?</p>
<p>Melalui artikel ini, saya ingin menjelaskan motif politik pemberi maupun penerima Dr HC, serta bagaimana universitas memanfaatkannya sebagai instrumen kekuasaan, transaksi politik, dan diplomasi budaya dalam hubungan internasional.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/pemberian-gelar-doktor-kehormatan-atau-honoris-causa-yang-rawan-kepentingan-politik-sakiti-integritas-akademik-143448">Pemberian gelar doktor kehormatan atau 'Honoris Causa' yang rawan kepentingan politik sakiti integritas akademik</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Lahirnya tradisi gelar kehormatan</h2>
<p>Tradisi pemberian gelar Dr HC muncul pada abad ke-15 dari dua universitas tertua di Inggris: <a href="https://www.jstor.org/stable/41821425">Oxford dan Cambridge</a> (‘Oxbridge’). Gelar ini bahkan ada sebelum gelar doktor filsafat (PhD) melalui penelitian, yang pertama berkembang di Jerman pada abad ke-17.</p>
<p>Namun, awalnya, pemberian Dr HC di Inggris lebih banyak memakai prinsip “<em>jure dignitatis</em>” – yaitu sebagai bentuk pengakuan atas jabatan, status, dan kelas sosial, ketimbang prestasi.</p>
<p>Banyak gelar HC berujung disematkan pada tokoh terkemuka seperti anggota keluarga kerajaan, pimpinan negara lain, hingga pendeta.</p>
<p>Kini universitas di Inggris – terutama sejak <a href="https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/twenties-britain-part-two/education-act-1921">reformasi pendidikan pada 1920-an</a> – dan di seluruh dunia meninggalkan konsep <em>jure digitatis</em>. Pemberian gelar kepada individu yang belum tentu unggul dalam keilmuan dianggap tidak adil bagi mereka yang meraihnya dengan kerja keras intelektual. </p>
<p>Banyak perguruan tinggi kemudian mengembalikan proses pemberian gelar kehormatan kepada tujuan awalnya, yakni pengakuan kepada individu yang dianggap berkontribusi di berbagai bidang.</p>
<p>Tapi benarkah yang terjadi demikian?</p>
<h2>Instrumen politik dan kekuasaan</h2>
<p>Dalam riset peneliti Inggris, Michael Heffernan dan Heike Jöns, selama 1999-2000, Oxbridge sebagai <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716207311699">aktor non-negara dalam hubungan internasional</a> menggunakan gelar doktor kehormatan <a href="https://www.jstor.org/stable/41821425">sebagai instrumen politik secara global</a> – baik membangun aliansi maupun diplomasi nilai dan budaya.</p>
<p>Pada tahun 1941, ketika Perang Dunia II, misalnya, Oxford memberi gelar Dr HC pada Perdana Menteri Portugal, <a href="https://www.jstor.org/stable/41821425">Oliveira Salazar</a> agar mencegah aliansi antara negaranya dan kekuatan poros (Jerman-Italia-Jepang) yang mengancam Inggris. </p>
<p>Sejak <a href="https://www.globaltimes.cn/content/828625.shtml">2013-2020</a>, banyak universitas di Australia juga menganugerahkan gelar kehormatan kepada Aung San Suu Kyi. Ia dianggap sebagai ikon demokrasi dan advokat perlawanan tanpa kekerasan (<em>non-violent resistance</em>) dalam menghadapi rezim militer di Myanmar. </p>
<p>Selain bentuk dukungan, gelar Dr HC digunakan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, hingga menghalau ideologi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara. </p>
<p>Misalnya, Anglia Ruskin University di Inggris mencabut gelar kehormatan yang telah diberikannya kepada anggota parlemen Hong Kong, <a href="https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3035297/british-university-strips-pro-beijing-lawmaker-junius-ho">Junius Ho Kwan-yiu</a> karena haluan politiknya yang pro-Beijing dan juga <a href="https://hongkongfp.com/2019/10/29/uk-university-strips-hong-kong-pro-beijing-lawmaker-junius-ho-honorary-degree-citing-concerning-conduct/">seksisme</a>.</p>
<h2>Citra, uang, atau publisitas?</h2>
<p>Banyak akademisi juga <a href="https://theconversation.com/why-award-honorary-doctorates-and-what-do-the-choices-say-about-our-universities-179300">telah mengkritik</a> gelar kehormatan yang tak sepenuhnya berbasis prestasi dan justru menjadi alat pemasaran dan publisitas universitas. </p>
<p>Di Indonesia, pemberian gelar Dr HC terlihat transaksional. Beberapa universitas memberi gelar kehormatan untuk <a href="https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220201085420582">menyenangkan yang berkuasa dan membuka pintu masuk dana atau proyek</a> dari kantor penerima gelar. </p>
<p>Dasar hukum HC di Indonesia, yakni <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66646/pp-no-43-tahun-1980">Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1980 </a> dan <a href="http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/65.-SALINAN-PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-65-TAHUN-2016-TENTANG-GELAR-DOKTOR-KEHORMATAN.pdf">Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 65 Tahun 2016</a>, memiliki kriteria yang karet – “berjasa dan berkarya pada ilmu pengetahuan, teknologi dan umat manusia/kemanusiaan”.</p>
<p>Regulasi ini tidak mengatur hubungan afiliasi politik dari calon penerima. Satu-satunya rujukan netralitas universitas hanya asas netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.</p>
<p>Celah hukum ini dimanfaatkan untuk memberikan gelar <em>honoris causa</em> pada politikus, <a href="https://www.republika.co.id/berita/qfz7cr335/unj-akan-beri-gelar-doktor-hc-pada-wapres-dan-erick-thohir">menteri</a>, hingga <a href="https://nasional.tempo.co/read/1433558/rektor-unnes-sebut-gelar-doktor-honoris-causa-nurdin-halid-sesuai-prosedur">residivis </a></p>
<p>Selain itu, dalam Permenristekdikti No 65 Tahun 2016, universitas yang bisa memberi gelar Dr HC hanyalah yang berakreditasi A. Sayangnya, banyak universitas malah <a href="https://nasional.kompas.com/read/2021/10/19/12004811/unj-ubah-aturan-di-tengah-penolakan-gelar-doktor-honoris-causa-maruf-amin">membuat aturan internal sendiri </a>agar tetap bisa memberi gelar kehormatan kepada politikus berpengaruh. Ini disayangkan karena universitas adalah mimbar akademik, yang seharusnya berhati-hati agar tidak terjebak kepentingan politik golongan.</p>
<p>Banyak universitas besar di luar negeri, termasuk Inggris, juga tampak memberi gelar kehormatan secara transaksional.</p>
<p>Oxford secara tradisional dipandang sebagai universitas yang sibuk secara politik, didominasi seni dan humaniora, serta dekat dengan kekuatan politik dan dana pemerintah. Mereka masih banyak memberikan gelar kehormatan pada pemimpin negara dan politikus dalam upacara tahunan <a href="https://www.ox.ac.uk/news-and-events/The-University-Year/Encaenia">“Enceania”</a>.</p>
<p>Di sisi lain, Cambridge sering dianggap didominasi sains dan terpisah dari dunia kotor politik.</p>
<p>Mereka membatasi pemberian gelar Dr HC hanya untuk individu dengan <a href="https://www.cam.ac.uk/about-the-university/how-the-university-and-colleges-work/processes/honorary-degrees">prestasi luar biasa di bidangnya</a>, memperkuat otoritas budaya dan intelektual, dan menegaskan kemandirian politik.</p>
<p>Namun keduanya sama-sama turut menggunakan gelar kehormatan untuk mengapresiasi orang yang berkontribusi secara signifikan terhadap kegiatan universitas – termasuk para dermawan dan donor (<em>benefactor</em>).</p>
<p>Penyangkalan adanya motif citra, uang, dan publisitas di balik pemberian gelar Dr HC menutup percakapan tentang batas-batas etis dari penggunaannya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. </p>
<h2>Puan dan Korea Selatan</h2>
<p>Pada 2015, Presiden Bostwana Ian Khama menerima gelar Dr HC di bidang politik dari Universitas Konkuk di Korea Selatan.</p>
<p>Beberapa hari setelahnya, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye bertemu Khama dalam pertemuan bilateral untuk menyepakati proyek investasi Korea Selatan bernilai US$ 2,6 triliun (sekitar Rp 40,5 triliun) dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas matahari, batu bara, serta pemasangan jaringan pipa air di <a href="https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=130690">Bostwana</a>.</p>
<p>Dalam politik internasional, aliansi dan ideologi seringkali lebih penting daripada kebenaran. </p>
<p>Pada 2015, misalnya, suatu lembaga di Cina memberi penghargaan Confucius Peace Prize <a href="https://www.theguardian.com/world/2015/oct/22/zimbabwes-robert-mugabe-awarded-chinas-nobel-peace-prize">kepada mantan Perdana Menteri Zimbabwe Robert Mugabe</a>, meski Mugabe memiliki rekam jejak otoritarian. Penghargaan ini semata-mata hanya untuk menjaga pengaruh Cina di Zimbabwe.</p>
<p>Berkaitan dengan pemberian gelar Dr HC dari universitas luar negeri kepada politikus Indonesia, termasuk Puan Maharani, ada beberapa implikasi.</p>
<p>Bagi tokoh politik besar, masa-masa menjelang 2024 adalah momentum yang baik untuk mendongkrak citra politik, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, karena bisa membantu elektabilitas.</p>
<p>Sebagai gantinya, gelar Dr HC dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan membawa keuntungan yang lebih berwujud bagi Korea Selatan berupa akses investasi dan pasar. Riset menemukan salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan untuk keluar dari jebakan kelas menengah adalah <a href="https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5730">investasi dan ekspor teknologi</a>, sehingga agenda ini akan selalu diutamakan.</p>
<p>Dengan posisi strategis Puan sebagai Ketua DPR, pemberian gelar ini bisa menguatkan posisi tawar Korea Selatan. Pada ajang G20 lalu, misalnya, DPR RI dan Parlemen Korea Selatan berjumpa dalam Pertemuan Bilateral Forum P20 – sekitar seminggu setelah Puan menerima gelar kehormatannya.</p>
<h2>Bergerak dalam rasionalitas</h2>
<p>Pada akhirnya, gelar <em>honoris causa</em> akan condong bersifat <em>jure digtatis</em> ketimbang pengakuan penelitian dan ilmu pengetahuan.</p>
<p>Jika perguruan tinggi, terutama di Indonesia, tetap ingin berpartisipasi dalam budaya ini, mereka harus memastikan tujuannya untuk misi diplomasi budaya dan nilai-nilai keunggulan, ketimbang misi pribadi universitas atau negara.</p>
<p>Universitas yang memberikan gelar ini harus penuh pertimbangan, kehati-hatian, dan seleksi ketat hanya kepada individu yang layak mendapatkannya karena capaian atau perjuangan mereka. Kesalahan pemberian juga bisa berdampak negatif bagi reputasi universitas, bahkan negara. </p>
<p>Sementara bagi penerima, khususnya politikus dan negarawan dengan jabatan strategis, gelar Dr HC tidak lepas dari permainan kepentingan universitas dan negara pemberi.</p>
<p>Berkaca pada kasus gelar Dr HC Ian Khama, pejabat negara tidak boleh hanya menjadi pion politik dalam perebutan pengaruh antara Cina dan Korea Selatan di kawasan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/196238/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Ayu Anastasya Rachman tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Banyak perguruan tinggi dunia memberikan gelar kehormatan dengan dalih memberi pengakuan kepada individu yang dianggap berkontribusi di bidangnya. Tapi benarkah realitasnya demikian?Ayu Anastasya Rachman, PhD Student in International Relations, Diplomacy and Education's Political Economy, Universitas PadjadjaranLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1846512022-06-15T07:34:00Z2022-06-15T07:34:00ZKunjungan pertama PM Anthony Albanese: Australia harus tunjukan usaha lebih untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia<p>Setiap Perdana Menteri Australia yang baru terpilih punya tradisi terbang mengunjungi Indonesia untuk me-<em>reset</em> atau “mengatur ulang” hubungan bilateral kedua negara. Rutinitas tersebut, jika tidak dilakukan, dapat menjadi pertanyaan bagi Jakarta.</p>
<p>Tekad Perdana Menteri Anthony Albanese untuk <a href="https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jun/06/anthony-albanese-vows-to-strengthen-australias-ties-%20on-official-indonesia-visit">datang ke Indonesia secepat mungkin</a> patut dipuji – dan memang penting – jika ingin menunjukkan bahwa ia bisa berbuat lebih baik dari pemerintah sebelumnya dalam berurusan dengan Indonesia.</p>
<p>Kunjungan tersebut memang sangat penting, karena kebanyakan “pengaturan ulang” yang dilakukan sebelum-sebelumnya tidak berlangsung lama. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh, mudah putus ketika ketegangan muncul. Keduanya punya banyak perbedaan mulai dari sejarah, agama, etnis dan bahasa – hingga sistem hukum, sistem politik, aliansi global, dan kepentingan strategis.</p>
<p>Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada periode pemerintahan Australia yang berhasil mencapai akhir masa jabatan mereka tanpa melalui perselisihan dengan Indonesia. Ini bukan sepenuhnya salah Australia. Seperti Albanese, sebagian besar pemimpin Australia sejak jaman Paul Keating sangat paham bahwa hubungan yang kuat dengan Indonesia merupakan hal penting bagi kepentingan kebijakan luar negeri Australia.</p>
<p>Tetapi, Indonesia sendiri tidak terlalu peduli dengan tetangganya – hubungannya dengan Singapura dan Malaysia sama-sama goyah – dan kondisi tersebut tidak mungkin berubah dalam waktu dekat.</p>
<h2>Indonesia tidak butuh Australia</h2>
<p>Indonesia adalah negara besar berpenduduk lebih dari 270 juta orang dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Kekuatan Indonesia mendominasi ASEAN dan tahun ini pun Indonesia menjadi ketua G20.</p>
<p>Jika berhasil pulih ke tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebelum pandemi COVID-19, yakni berkisar 5%, Indonesia dapat kembali mengejar targetnya untuk menjadi salah satu dari <a href="https://www.pwc.com/gx/en/research-insights%20/ekonomi/dunia-dalam-2050.html">lima negara ekonomi teratas pada tahun 2050</a>. Secara geografis, Indonesia juga terletak di sepanjang jalur utama udara dan laut yang sangat strategis, terutama jika konflik Laut Cina Selatan pecah.</p>
<p><div data-react-class="Tweet" data-react-props="{"tweetId":"1533689349295906816"}"></div></p>
<p>Entah benar atau salah, masyarakat Indonesia sekarang menganggap negara mereka sebagai pemain global yang sedang naik daun dan berdikari. Banyak dari mereka yang tidak melihat bahwa Australia layak mendapatkan perhatian Indonesia. Mereka cenderung melihat bahwa Australia, dalam hal mitra perdagangan dan investasi, lebih fokus pada Amerika Serikat (AS) dan Inggris daripada Asia Tenggara.</p>
<p>Tidak heran. Australia bahkan tidak termasuk dalam sepuluh besar mitra dagang Indonesia. Selain itu, <a href="https://theconversation.com/the-aukus-pact-born-in-secrecy-will-have-huge-implications-for-australia-and-the-region-168065">perjanjian AUKUS</a> antara Australia, AS, dan Inggris akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Australia akan selalu memprioritaskan hubungannya dengan negara-negara <em>Anglophone</em> (negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama) dibanding hubungan dengan tetangga terdekatnya.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mutual-respect-and-genuine-partnership-how-a-labor-government-could-revamp-our-relationship-with-indonesia-183116">'Mutual respect and genuine partnership': how a Labor government could revamp our relationship with Indonesia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Inilah kenapa kunjungan Albanese dan Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, untuk “pengaturan ulang” tidak akan cukup untuk menarik perhatian Indonesia dan membangun hubungan yang mendalam antara kedua negara.</p>
<p>Apa yang dikatakan Albanese sudah tepat, bahwa ia ingin hubungan Indonesia-Australia <a href="https://www.sbs.com.au/news/article/anthony-albanese-arrives-in-jakarta-for-key-talks-%20with-indonesias-president/3gs79qh0f">lebih dari sekadar simbolik</a>, dan <a href="https://7news.com.au/politics/albanese-holds-leader-talks-in-indonesia-c-7069066">keputusannya</a> untuk menghadiri KTT G20 di Bali pada bulan November adalah langkah yang cerdas.</p>
<p>Tapi retorika saja tidak cukup: pemerintahan sebelumnya juga berkata demikian, namun tidak ada tindak lanjut, dan hal itu menjadi beban.</p>
<p>Dana hibah <a href="https://www.abc.net.au/news/2022-06-06/albanese-heads-to-indonesia-on-first-bilateral-visit/101127598">200 juta dolar Australia</a> dari PM Albanese untuk program “kemitraan infrastruktur dan ketahanan iklim” dengan Indonesia merupakan pendekatan awal yang baik, karena pemerataan pembangunan infrastruktur Indonesia adalah proyek andalan Presiden Joko Widodo.</p>
<p>Isu perubahan iklim memang menjadi perhatian yang mendesak di Indonesia. Namun, berdasarkan catatan-catatan terkait upaya Indonesia dalam deforestasi dan pengurangan emisi, pendekatan tersebut tetap akan menghadapi beragam tantangan.</p>
<p>Pada tahun 2021, misalnya, Indonesia membatalkan kesepakatan pelestarian hutan dengan Norwegia senilai <a href="https://news.mongabay.com/2021/09/indonesia-terminates-agreement-with-norway-on-1b%20-redd-scheme/">1 miliar dolar AS (Rp 14,74 triliun)</a>.</p>
<h2>Apa yang harus dilakukan Albanese sekarang?</h2>
<p>Ada cara lain bagi Australia untuk dapat “menanamkan investasi” yang lebih berarti bagi hubungan bilateral kedua negara. Ada banyak usulan yang tentunya diketahui oleh para pembuat kebijakan di Canberra, namun usulan tersebut seringkali diacuhkan.</p>
<p>Berikut usulannya:</p>
<p><strong>1. Menambahkan jumlah bantuan untuk Indonesia</strong></p>
<p>Dapat dimengerti bahwa Indonesia sangat anti dengan upaya-upaya yang menggunakan dana bantuan sebagai tameng, tapi nyatanya program-program bantuan Australia yang dijalankan di Indonesia telah membuat Australia dihormati dan diberi banyak akses yang luar biasa.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Albanese and Jokowi holding talks at Bogor Palace." src="https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/467138/original/file-20220606-26-61byy6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Albanese dan Presiden Joko Widodo menikmati minuman setelah bersepeda mengelilingi Istana Bogor.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Alex Ellinghausen/SMH pool via AAP</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Selama dekade terakhir, Australia telah <a href="https://theconversation.com/how-will-a-40-cut-in-australian-aid-affect-indonesia-41753">secara signifikan mengurangi jumlah dana</a> bantuan untuk Indonesia. Dan memang hal itu dibutuhkan. Indonesia mungkin merupakan negara kelas menengah yang sedang berkembang pesat, tetapi puluhan juta rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Ditambah lagi, jaminan keamanan sosial di Indonesia belum memadai, dan sistem kesehatannya pun masih bermasalah.</p>
<p>Meskipun jumlah bantuan dana yang ditawarkan Australia akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan anggaran Indonesia sendiri, paling tidak bantuan Australia dapat membantu Indonesia mencoba pendekatan baru untuk memastikan masyarakatnya yang paling terpinggirkan tidak tertinggal.</p>
<p>Pemerintah Australia yang baru, yang didukung oleh Partai Buruh, telah menjanjikan tambahan dana hibah senilai <a href="https://www.smh.com.au/politics/federal/albanese-to-take-south-east-asia-package-to-quad-meeting%20-if-elected-20220516-p5alst.html">470 juta dolar Australia (Rp 4,79 triliun)</a> selama empat tahun untuk negara-negara Asia Tenggara. Sebagian besar dari jumlah tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Indonesia.</p>
<p><strong>2. Fokus pada <em>soft diplomacy</em></strong></p>
<p>Meskipun terkadang hubungan antar pemerintah kedua negara ada masalah, hubungan antar masyarakatnya cenderung kuat, terutama di bidang seni, pendidikan, akademik, dan komunitas. Kondisi demikian dapat menciptakan kohesi dalam hubungan keduanya. Hubungan antar masyarakat tersebut perlu ditingkatkan sepuluh kali lipat atau lebih untuk dapat menghasilkan dampak nyata, dan itu berarti mengembalikan dana yang dikeluarkan dari <em>soft diplomacy</em> selama dekade terakhir, dan menggandakannya bahkan hingga tiga kali lipat.</p>
<p><strong>3. Membuka pusat kebudayaan Australia</strong></p>
<p>Kedutaan Australia di Jakarta terlihat seperti benteng, tertutup untuk umum. Australia membutuhkan tempat yang lebih mudah diakses, di mana kita dapat memamerkan seni dan budaya kita, dilengkapi dengan teater, kafe, dan perpustakaan yang memungkinkan publik di Indonesia dapat memperoleh informasi tentang pendidikan dan bisnis di Australia di tengah suasana lingkungan yang santai dan ramah. </p>
<p>Negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Belanda, telah mendirikannya di Jakarta – sungguh gila jika kita tidak melakukannya.</p>
<p><strong>4. Permudah orang Indonesia untuk berkunjung ke Australia</strong></p>
<p>Orang Australia bisa mendapatkan visa kedatangan (<em>Visa-on-Arrival</em>) ketika berkunjung ke Indonesia. Tetapi, orang Indonesia yang ingin mengunjungi Australia dengan visa turis menghadapi proses aplikasi visa yang rumit dan terkesan meremehkan para pengaju visa tersebut. Belum lagi, tarif visanya cenderung mahal. Inilah mengapa masih sedikit turis Indonesia yang bisa datang ke Australia. Kita perlu memberikan kemudahan akses visa bagi orang Indonesia, termasuk visa untuk liburan kerja.</p>
<p>Dan karena saat ini Australia tengah mencoba untuk mengurangi dominasi Cina di sektor pendidikan, orang Indonesia perlu diberikan kemudahan akses untuk bisa belajar di Australia. Pemerintah Australia memang sudah menawarkan beberapa beasiswa agar para pelajar di Indonesia bisa menempuh studi di universitas-universitas di Australia, dan Albanese memberikan kabar baik bahwa ia akan menambahkan sepuluh beasiswa lagi. Tetapi, upaya tersebut hanya setetes air di lautan.</p>
<p><strong>5. Mulai mendanai lagi bidang studi Indonesia di Australia</strong></p>
<p>Sudah banyak laporan dan tulisan tentang <a href="https://theconversation.com/closure-of-indonesian-language-programs-in-australian-universities-will-weaken-ties-between-the-two-countries%20-158894">runtuhnya program studi bahasa Indonesia</a> di sekolah dan universitas di Australia. Jumlah orang Australia yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan pengetahuan mendalam tentang negara tersebut sekarang sangat sedikit, padahal Australia membutuhkan banyak ahli-ahli tentang Indonesia.</p>
<p>Apa yang bisa dipelajari dari Keating dan Rudd dari program mereka tentang materi bahasa-bahasa Asia di sekolah jelas: hanya dukungan dana yang dapat menghidupkan kembali bidang studi Indonesia. Keating melakukannya dengan dana setara 100 juta dolar per tahun, tetapi Rudd yang hanya mampu keluar 20 juta dolar per tahun <a href="https://www.smh.com.au/education/rudd-boost-fails-to-stop-slide-%20in-study-of-asian-languages-20100526-webw.html">tidak cukup</a>.</p>
<p>Albanese telah mengumumkan dukungan untuk <a href="https://www.acicis.edu.au/programs/"><em>The Australian Consortium for ‘In-Country’ Indonesian Studies</em></a> – sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Australia untuk belajar dan menyelesaikan kursus singkat di Indonesia. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk memperbaiki kurangnya jumlah ahli Bahasa Indonesia. Albanese harus mencari tahu lebih dalam.</p>
<h2>Perjanjian perdagangan bebas</h2>
<p>Tantangan jangka panjang adalah mengimplementasikan <a href="https://theconversation.com/its-more-than-a-free-trade-agreement-but-what-exactly-have-australia-and-indonesia-signed-112853">perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia</a> yang telah lama ditunggu-tunggu, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Perjanjian tersebut juga menjadi fokus kunjungan Albanese kemarin. Ia membawa serta delegasi besar, termasuk para pemimpin bisnis Australia dan Menteri Perdagangan Don Farrell.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="Anthony Albanese has a breakfast meeting with Australian business leaders in Jakarta on Monday." src="https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/467120/original/file-20220606-20-8gkbxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Anthony Albanese melakukan rapat sembari sarapan dengan pemimpin-pemimpin bisnis Australia di Jakarta pada 6 Juni 2022.</span>
<span class="attribution"><span class="source">Lukas Coch/AAP</span></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Tidak ada cara instan untuk memperbaiki hubungan ini. Para pemain bisnis dari Australia biasanya sangat gugup untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini karena meskipun sangat mungkin untuk meraup keuntungan besar, peraturan investasi di Indonesia cukup rumit dan mahal. Ditambah lagi, berkaca dari kuatnya oligarki di Indonesia, pebisnis Australia kebanyakan tidak percaya pada sistem hukum Indonesia dalam melindungi investasi mereka.</p>
<p>Karena pebisnis Australia cenderung terlalu berhati-hati, Indonesia juga perlu melakukan reformasi sistemnya jika mengharapkan masuknya investasi Australia guna memenuhi target investasi asingnya yang terlihat ambisius. Perjanjian perdagangan bebas perlu menjadi prioritas bagi kedua negara.</p>
<p>Kunjungan Albanese dan Wong di Jakarta memang penting, tapi itu hanyalah awal dari upaya yang perlu ditingkatkan guna memperkuat dan memperdalam hubungan dengan Indonesia. Dan tanpa komitmen anggaran yang nyata untuk mendukungnya, semuanya kemungkinan akan kembali menemui jalan buntu, seperti biasa – setidaknya sampai perdana menteri baru untuk periode berikutnya terbang ke Jakarta.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/184651/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sangat penting. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh.Tim Lindsey, Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of MelbourneTim Mann, Associate Director, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1794732022-03-17T14:33:02Z2022-03-17T14:33:02ZBagaimana Cina menggunakan beasiswa kuliah untuk menyetir pandangan politik para santri Indonesia<p>Dalam beberapa tahun terakhir, Cina semakin intens memperluas pengaruh budaya mereka di Indonesia, setelah sebelumnya gencar menanamkan pijakan ekonomi dan politiknya di negeri ini.</p>
<p>Salah satu upaya yang signifikan, namun jarang tersorot, adalah dengan menjaring pelajar Muslim – terutama kelompok santri – melalui pemberian beasiswa.</p>
<p>Ini bagian dari upaya berkelanjutan Cina untuk menyuguhkan citra positif di mata masyarakat Indonesia. Pemerintah Cina juga ingin memastikan kebijakan domestiknya mengenai keagamaan, termasuk isu <a href="https://theconversation.com/how-an-independent-tribunal-came-to-rule-that-china-is-guilty-of-genocide-against-the-uyghurs-173604">diskriminasi terhadap minoritas Uyghur</a> di Xinjiang, dapat dikontrol narasinya.</p>
<p>Cina telah menawarkan beasiswa pada masyarakat Indonesia sejak lama. Namun, penargetan secara khusus untuk para santri baru semakin gencar akhir-akhir ini, menyusul kritik keras masyarakat Indonesia terkait beberapa kebijakan Cina, termasuk menjamurnya <a href="https://thediplomat.com/2019/07/where-is-indonesia-on-chinas-belt-and-road-initiative/">megaproyek <em>Belt and Road Initiative</em> (BRI)</a> maupun diskriminasi terhadap minoritas Muslim Uyghur.</p>
<p>Potensi “tujuan terselubung” ini, misalnya, terlihat dari banyaknya santri alumni beasiswa Cina yang kemudian <a href="https://radarmadura.jawapos.com/features/22/05/2021/kuliah-ke-tiongkok-tak-otomatis-jadi-komunis">menulis di berbagai media</a> tentang bagaimana “kebebasan agama” dijamin di Cina.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/cina-kembangkan-pengaruhnya-melalui-media-dengan-3-strategi-berikut-174705">Cina kembangkan pengaruhnya melalui media dengan 3 strategi berikut</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Mereka turut membeo narasi Beijing bahwa isu di Xinjiang, tempat kamp penahanan bagi kelompok Uyghur, bukanlah isu diskriminasi melainkan upaya meredam “pemberontakan warga” terhadap pemerintah Cina.</p>
<p>Para santri ini juga lebih aktif <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h5hWcQCi9RY&list=PLnzjO2sF1s6Bi6G6cYHKwqbkwqh74Vf9P">berbicara</a> tentang Cina secara positif di media. Beberapa bahkan <a href="https://tajukonline.com/2018/12/23/surat-terbuka-untuk-hmi-yang-unjuk-rasa-bela-muslim-uighur-di-cina/">mengutuk</a> mahasiswa Muslim lain yang <a href="https://www.thinkchina.sg/chinas-islamic-diplomacy-indonesia-seeing-results">menyerukan pemboikotan Olimpiade Beijing</a>, maupun pihak lain yang memprotes kejahatan Cina di Xinjiang.</p>
<p>Studi baru-baru ini <a href="https://journal.uny.ac.id/index.php/jss/article/view/34604">mengungkap</a> adanya pergeseran pandangan di antara anggota Muhammadiyah, organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, terutama para santri yang hidup di Cina. Aktivitas media sosial mereka menghadirkan citra Cina yang lebih positif.</p>
<h2>Pelajar Muslim menjadi target Cina</h2>
<p>Bagi para pelajar Indonesia, Cina menjadi negara tujuan pendidikan tinggi kedua terfavorit.</p>
<p><a href="https://siarilmu.com/2020/01/17/china-tambah-kuota-beasiswa-indonesia-menjadi-3-000-mahasiswa/">Data terbaru tahun 2019</a> dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing menyebutkan bahwa ada 15.780 orang Indonesia yang sedang menempuh studi di Negeri Tirai Bambu, dengan kuota beasiswa yang terus bertambah.</p>
<p>Skema beasiswa yang ditawarkan sangat bervariasi. Namun, sebagian besar penerima beasiswa mengikuti program Chinese Government Scholarship (CGS).</p>
<p>Di antara skema-skema tersebut, ada satu program beasiswa yang secara khusus <a href="https://nu.or.id/nasional/lptnu-kembali-buka-beasiswa-studi-master-dan-doktor-di-tiongkok-LUiEi">menyasar ormas Islam terbesar di Indonesia</a>, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Pelajar yang berafiliasi dengan NU mendapat kuota spesial untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Cina secara gratis. </p>
<p>Berbagai mahasiswa ini kemudian tersebar di berbagai universitas di Cina. Seiring meningkatnya jumlah pelajar NU tersebut, mereka kemudian mendirikan Pengurus Cabang Istimewa NU Cina (<a href="https://www.instagram.com/pcinu_tiongkok/?hl=en">PCINU-Cina</a>).</p>
<p>Para penerima beasiswa santri ini juga menyelenggarakan berbagai acara di Cina seperti webinar dan <a href="https://www.laduni.id/post/read/63347/pergumulan-santri-indonesia-di-tiongkok-pcinu-tiongkok-bedah-buku">peluncuran buku</a>. Memperingati “Hari Santri” pada 2020, PCINU-Cina <a href="https://www.ngopibareng.id/read/nu-kuatkan-relasi-indonesia-tiongkok-ini-model-diplomasi-santri-365652">menggelar</a> webinar yang membahas peran Santri dalam memperkuat hubungan bilateral Cina-Indonesia.</p>
<p>Mereka juga sering diundang untuk menghadiri acara yang dibuat Partai Komunis Cina (CCP) seperti <a href="https://mediaindonesia.com/opini/391853/diplomasi-santri-melihat-islam-dan-kemajuan-tiongkok">Xinjiang Brief Forum</a>. Cina mendesain forum tersebut untuk mengundang umat Islam global dan memberitahu mereka bagaimana narasi yang tepat saat mengkomunikasikan masalah Xinjiang kepada masyarakat di negara mereka masing-masing.</p>
<p>Dalam acara tersebut, para pelajar Muslim Indonesia <a href="https://mediaindonesia.com/opini/391853/diplomasi-santri-melihat-islam-dan-kemajuan-tiongkok">sepakat</a> bahwa isu Xinjiang perlu dilihat secara “komprehensif”. Mereka secara tegas memilih untuk tidak mempercayai laporan dan pemberitaan yang ditulis oleh media Barat.</p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/h5hWcQCi9RY?wmode=transparent&start=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Pelajar Muslim Indonesia yang menempuh studi di Cina secara aktif hadir di berbagai media untuk menampilkan citra Cina secara positif.</span></figcaption>
</figure>
<p>PCINU-Cina pernah <a href="https://mediaindonesia.com/opini/391853/diplomasi-santri-melihat-islam-dan-kemajuan-tiongkok">menghadiri undangan</a> ke China-Indonesia Symposium on Islamic Culture di Quanzhou, Wuhan, pada 2019 dan 2020. Acara ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Fujian bersama Huaqiao University dan China-Indonesia People-to-People Exchange Development Forum sebagai wadah untuk berbagi pandangan akademisi, praktisi, dan pejabat mengenai hubungan Indonesia dan Cina.</p>
<p>Salah satu situs berita milik NU, yakni NU Online, juga <a href="https://www.nu.or.id/post/read/105921/tak-sulit-menemukan-makanan-halal-untuk-berbuka-puasa-di-china">mempublikasikan</a> artikel-artikel yang seolah melukis gambaran kehidupan yang damai dan nyaman bagi para umat Islam yang tinggal di Cina.</p>
<p>Dalam perkembangannya, selain NU, Cina pun telah <a href="https://siarilmu.com/2020/06/08/ini-peluang-beasiswa-kuliah-di-china/">menawarkan</a> beasiswa kepada pelajar Muhammadiyah. Meski jumlah pastinya tidak dilaporkan, upaya ini tampaknya membuahkan hasil. Banyak penerima beasiswa tersebut kini <a href="https://journal.uny.ac.id/index.php/jss/article/view/34604">mulai memuji Beijing</a>.</p>
<p>Selain beasiswa kuliah penuh, Cina juga menawarkan banyak beasiswa <em>short course</em> (program akademik berjangka pendek). Pada 2019, misalnya, Beijing <a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20191128/79/1175333/pemerintah-china-menawarkan-beasiswa-untuk-santri-indonesia">menawarkan</a> beasiswa kepada santri khusus untuk mengunjungi wilayah Xinjiang untuk mengamati kehidupan umat Islam di daerah tersebut melalui tur yang dipandu.</p>
<p>Cina bahkan <a href="https://kemlu.go.id/portal/id/read/824/berita/delegasi-santri-indonesia-goes-to-china-untuk-terus-menyemai-benih-perdamaian-dunia">berkolaborasi</a> dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia untuk mengirimkan beberapa delegasi santri untuk berkunjung ke Cina. Program ini diberi nama “Santri Untuk Perdamaian Dunia, Goes to China”.</p>
<p>Dalam agenda tersebut, para santri bertemu dengan perwakilan dari berbagai lembaga nasional di Cina. Di antaranya adalah China Islamic Association (CIA), untuk mendengarkan seminar bertema “Islam di Cina”, yang tentunya merupakan versi Beijing.</p>
<p>Pada kunjungan tahun 2019, misalnya, tokoh CIA mengklaim bahwa hubungan antara Muslim Cina dan pemerintah Cina terjalin sangat baik.</p>
<p>Sebelumnya pada 2013, sekitar 60 santri dari <a href="https://pmarrisalah.ac.id">Pondok Pesantren Ar-Risalah Jawa Timur </a>diundang menghadiri kelas musim panas di Hangzhou. Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur juga mengabarkan bahwa mereka <a href="http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/dari-pondok-ke-tiongkok-diaspora-santri-nurul-jadid-ke-negeri-tirai-bambu.html">menerima</a> beasiswa dari pemerintah Cina untuk sejumlah santrinya.</p>
<p>Selama bertahun-tahun, Cina telah <a href="https://en.antaranews.com/news/139848/china-increases-scholarship-quota-to-3000-for-indonesian-students">berkomitmen</a> untuk terus memberikan beasiswa kepada mahasiswa Muslim Indonesia.</p>
<p>Tahun lalu, perguruan tinggi di Daerah Otonomi Ningxia Cina <a href="https://www.antaranews.com/berita/2252670/ningxia-tawarkan-beasiswa-untuk-santri-indonesia">mempromosikan</a> program beasiswa kepada komunitas santri Indonesia. Mereka menggunakan slogan “Lulusan pesantren bisa belajar teknologi dan bisnis di Ningxia University”.</p>
<p>Beragam beasiswa ini tidak hanya dipromosikan oleh perwakilan dari Cina saja, melainkan juga disebarkan oleh para alumni di Tanah Air melalui seminar dan konferensi. Banyak di antaranya bahkan <a href="https://majt.or.id/tag/majt/">diselenggarakan</a> di masjid dan kampus Islam.</p>
<h2>Melawan narasi Beijing</h2>
<p>Para santri ini, yang sangat fasih dan mengerti betul mengenai konsep “persaudaraan sesama Muslim” seharusnya dapat berbicara lebih banyak tentang penderitaan Muslim Uyghur di Xinjiang.</p>
<p>Mereka seharusnya tidak mempercayai narasi Beijing begitu saja. Ada banyak sekali laporan komprehensif dan terpercaya dari <a href="https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-targeting">organisasi hak asasi manusia</a>, <a href="https://theconversation.com/how-an-independent-tribunal-came-to-rule-that-china-is-guilty-of-genocide-against-the-uyghurs-173604">panel independen</a>, dan bahkan <a href="https://www.mepanews.com/exclusive-interview-with-uyghur-activist-arslan-hidayat-about-east-turkistan-41797h.htm">kesaksian dari penyintas</a> yang <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html">mengonfirmasi</a> bahwa kejahatan kemanusiaan di Xinjiang terhadap Muslim Uyghur benar terjadi dan hingga kini masih berlangsung.</p>
<p>Sayangnya, sampai artikel ini terbit, sulit untuk menemukan laporan atau tulisan terkait santri yang menentang sikap pemerintah Cina atas isu Uyghur.</p>
<p>Komunitas santri harus bisa menggunakan waktu mereka di Cina untuk mempelajari lebih lanjut dan menguak tabir tentang perjuangan Muslim Uyghur dan kondisi kehidupan mereka yang sebenarnya.</p>
<p>Dengan intelektualitas dan kapasitas mereka, para santri punya peran besar untuk turut serta melobi pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh terkemuka untuk mengeluarkan pernyataan yang kuat dan tegas menentang kebijakan Cina di Xinjiang.</p>
<p>Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah menulis surat terbuka. Ini tidak hanya ditujukan ke Beijing, tapi juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap menekan Cina. Dengan ini, para santri Indonesia pun dapat mengajak pelajar Muslim lain di seluruh dunia serta organisasi lain yang relevan untuk membantu membebaskan saudara Muslim Uyghur dari penindasan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/179473/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Muhammad Zulfikar Rakhmat tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina menggunakan beasiswa kuliah untuk membentuk pandangan politik para santri Indonesia terkait isu seperti diskriminasi terhadap minoritas Uyghur.Muhammad Zulfikar Rakhmat, Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) YogyakartaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1674692021-11-25T01:15:48Z2021-11-25T01:15:48ZTiga alasan Indonesia perlu meningkatkan diplomasi antariksa di Indo-Pasifik<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/433822/original/file-20211125-13-weyesi.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Banjir merendam permukiman di Kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 19 November 2021. Teknologi antariksa berperan untuk mitigasi banjir.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://download.antarafoto.com/searchresult/dom-1637325315">ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj</a></span></figcaption></figure><p>Di tengah <a href="https://asiancenturyinstitute.com/development/1479-indonesia-in-the-asian-century">Abad Asia</a>, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk lebih maju karena <a href="https://puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2021/172/SINERGI-NASIONAL-DALAM-DIPLOMASI-ANTARIKSA-INDONESIA/berita-lapan">menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat</a> di kawasan. </p>
<p>Untuk memperkuat hal ini, Indonesia perlu memperkuat diplomasi antariksa, <a href="https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jspx?view=&match=A/AC.105/L.321">yakni</a> membangun kemitraan dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pemanfaatan antariksa secara damai. </p>
<p>Diplomasi antariksa merupakan satu dari empat pilar antariksa sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – <a href="https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/resolutions/2021/general_assembly_76th_session/ares763_html/A_RES_76_3_E.pdf">Space2030 Agenda</a> dan rencana implementasinya dalam 50 tahun konferensi eksplorasi dan penggunaan antariksa secara damai – <a href="https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105l/aac_105l_313_0_html/V1803310.pdf">UNISPACE+50</a>.</p>
<p>Dalam <a href="https://kemlu.go.id/newyork-un/en/read/statement-on-behalf-of-the-association-of-the-southeast-asian-nations-asean-agenda-item-53-international-cooperation-in-the-peaceful-uses-of-outer-space/2501/etc-menu">sidang PBB</a> pada 2018, Indonesia menyatakan dukungannya terhadap kerangka tersebut dalam mencapai hasil yang produktif dan meningkatkan kerja sama keantariksaan global. </p>
<p>Riset saya dan tim, dalam skema <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140206/permen-ristekdikti-no-38-tahun-2019">Prioritas Riset Nasional</a>, menjelaskan pentingnya meningkatkan kerja sama sektor antariksa untuk menguatkan peran Indonesia di Indo-Pasifik.</p>
<h2>Mengapa diplomasi antariksa penting?</h2>
<p>Diplomasi antariksa saat ini jauh berbeda dari awal kemunculannya pada Perang Dingin yang sarat kepentingan politik perebutan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur dalam perlombaan mencapai antariksa untuk mendapat prestise. </p>
<p>Kini diplomasi keantariksaan penting karena kegiatan ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh satu negara serta bernilai ekonomi tinggi yang ditandai dengan berkembangnya industri antariksa swasta.</p>
<p>Antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara. Secara alamiah keberadaan antariksa dimulai pada sekitar 100-110 km di atas permukaan laut. </p>
<p>Antariksa sebagai <a href="https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html">wilayah bersama</a> umat manusia yang digunakan secara damai pada praktiknya membutuhkan teknologi tinggi, biaya mahal, risiko besar, dan berguna ganda. Dengan kondisi ini hanya negara maju yang dapat mengeksplorasinya secara luas. </p>
<p>Padahal antariksa <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0265964616300406">menyimpan potensi</a> berlimpah sumber daya alam material seperti asteroid dan non-material seperti slot orbit.</p>
<p>Negara-negara dapat memanfaatkan antariksa untuk membantu kehidupan di Bumi misalnya melalui satelit penginderaan jauh, navigasi, komunikasi, dan lainnya. </p>
<p>Selain itu, negara juga melakukan misi antariksa-dalam untuk mengetahui sumber kehidupan di benda antariksa alami selain Bumi. </p>
<p>Negara berkembang membutuhkan kerja sama untuk keantariksaannya karena keterbatasan penguasaan teknologi antariksa. </p>
<p>Begitupun negara maju sejatinya membutuhkan kemitraan dengan negara berkembang untuk penjejakan satelit, dan aktivitas keantariksaan lain yang melewati batas yurisdiksi negaranya. </p>
<p>Indonesia telah menjamin pemanfaatan antariksa bagi kepentingan semua negara dalam <a href="https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/833468">UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan</a>. Kita juga berhasil mensponsori <a href="https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf"><em>ASEAN outlook on Indo-Pacific</em></a> pada 23 Juni 2019 untuk menjamin stabilitas kawasan secara inklusif dan menjadi platform kerja sama kawasan di berbagai sektor.</p>
<p>Ada setidaknya tiga alasan utama Indonesia perlu meningkatkan diplomasi antariksa di Indo-Pasifik:</p>
<h2>Pertama, Indo-Pasifik merupakan pusat geopolitik global</h2>
<p>Kawasan ini memiliki berbagai isu strategis di darat, laut, udara, dan keantariksaan yang penyelesaiannya membutuhkan kerja sama keantariksaan internasional. Isu di darat, laut, udara mulai dari keamanan tradisional seperti konflik perairan, perbatasan; hingga non-tradisional seperti kerentanan bencana alam, perubahan iklim, finansial, kompetisi akses serta kendali atas sumber daya alam, dan lainnya. </p>
<p>Isu keantariksaan tergambar dari beraneka ragam bentuk program antariksa di kawasan antara lain: pemanfaatan satelit, peluncuran wahana antariksa dan roket, misi antariksa berawak, hingga penembakan anti-satelit yang memicu ketegangan dalam keamanan internasional dan lingkungan antariksa.</p>
<p>Negara-negara di kawasan ini semakin berpengaruh signifikan dalam dinamika keantariksaan kontemporer. Cina, Jepang, dan India sebagai negara maju bidang antariksa sekaligus kekuatan regional. </p>
<p>Selain itu, negara tetangga seperti <a href="https://tracxn.com/explore/NewSpace-Startups-in-Australia">Australia</a> dan <a href="https://www.bangkokpost.com/learning/easy/2095791/thailand-on-path-to-space">Thailand</a> juga mengembangkan keantariksaan regional yang masif. Ini belum termasuk <a href="https://www.fastcompany.com/90600324/space-most-innovative-companies-2021">banyak</a> <a href="https://tekno.tempo.co/read/1506635/masuki-bisnis-antariksa-pendiri-apple-umumkan-startup-privateer-space">start-up keantariksaan</a>.</p>
<h2>Kedua, Indonesia negara kunci kawasan</h2>
<p>Indonesia secara geografis terletak di tengah kawasan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mayoritas muslim, populasi penduduk <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html">mencapai 270 juta</a> jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara kunci dalam stabilitas kawasan. </p>
<p>Kita juga merupakan pelopor kegiatan keantariksaan di kawasan sejak 1960-an dan pionir dalam pembuatan hingga pelaksanaan peraturan nasional keantariksaan melalui <a href="https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/833468">UU No.21 Tahun 2013</a>. </p>
<p>Sejak 1960-an Indonesia memiliki <a href="https://lapan.go.id/page/sejarah-lapan">lembaga penerbangan dan antariksa nasional</a>, yang telah mendudukkan Indonesia sebagai pemimpin lembaga keantariksaan internasional seperti <a href="https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html">the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)</a>, <a href="https://www.un-spider.org/network/regional-support-offices">Regional Support Office (RSO) United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UNSPIDER)</a>, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_and_Social_Commission_for_Asia_and_the_Pacific">the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (USESCAP)</a>, dan <a href="https://www.aprsaf.org/">Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF)</a>, yang telah berkontribusi dalam diadopsinya guidelines maupun inisiatif tata kelola keantariksaan.</p>
<p>Bahkan Indonesia bernilai lebih strategis dalam keantariksaan karena lokasi astronomis yang menjadikannya dilalui slot orbit geostasioner terpanjang di dunia. Dengan posisi ini, bandar antariksa ekuator bisa menghemat bahan bakar wahana peluncur satelit sehingga mengurangi biaya.</p>
<p>Kapabilitas keantariksaan Indonesia dengan sejarahnya yang panjang jauh mumpuni untuk sekadar sebagai negara berkembang dalam keantariksaan meski belum mampu menjadi negara maju di bidang tersebut. </p>
<p>Indonesia <a href="https://www.lapan.go.id/post/7080/mengenal-calon-bandar-antariksa-biak">sedang membangun bandar antariksa ekuator pertama</a> di <a href="https://theconversation.com/bandar-antariksa-biak-ditargetkan-menjadi-situs-peluncuran-dekat-ekuator-pertama-di-pasifik-127626">Pasifik yang berlokasi di Biak Papua</a>, <a href="https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200810111926-269-533984/terbesar-di-asia-tenggara-observatorium-di-ntt-rampung-2021">observatorium terbesar</a> se-ASEAN di Nusa Tenggara Timur, dan berbagai kapabilitas lainnya. </p>
<p>Indonesia sebagai negara dengan kondisi <a href="https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Air+and+Space+Law/40.1/AILA2015009">geografis khusus</a> yaitu berada di ekuatorial, berbentuk kepulauan, dan rawan bencana menjadi sangat berkepentingan untuk menguasai kemandirian teknologi dan aplikasi antariksa.</p>
<h2>Ketiga, keantariksaan kunci manajemen bencana</h2>
<p>Indonesia sebagai negara rawan bencana, termasuk <a href="https://www.un-spider.org/category/countryregion/indonesia">paling rawan banjir</a> di dunia menyadari dan mendukung pengembangan manajemen bencana di kawasan. Indonesia menjadi <a href="https://www.un-spider.org/network/regional-support-offices/indonesia-regional-support-office">Kantor Pendukung Regional Informasi berbasis antariksa untuk bencana untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (RSO UNSPIDER)</a> sejak 2013. Dalam konteks ini termasuk telah mengembangkan <a href="https://www.un-spider.org/sites/default/files/Booklet%20LAPAN%20forest%20fires.pdf">booklet kebakaran hutan untuk portal pengetahuan UNSPIDER</a>. </p>
<p>Indonesia berperan sangat aktif dalam <a href="https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/stspace/stspace_0_html/19-07423_UN_SPIDER_ebook_spreads.pdf">Sentinel Asia</a>, inisiatif regional Asia Pasifik untuk berbagi informasi bencana sejak 2010 sebagai <a href="https://sentinel-asia.org/aboutsa/AboutSA.html">simpul analisis data</a>, dan dalam Piagam Internasional “Antariksa dan Bencana Besar” di kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah mengaktifkan <a href="https://disasterscharter.org/documents/10180/66908/13thAnnualReport">Piagam Internasional untuk memantau bencana di berbagai negara</a> dalam kawasan misalnya <a href="https://disasterscharter.org/web/guest/activations/-/article/tropical-storm-haiyan-in-vietn-2">Vietnam</a>. </p>
<p>Termasuk, Indonesia mengembangkan prosedur tanggap darurat di ASEAN melalui <a href="https://ahacentre.org/">AHA Centre</a> dan <a href="https://astnet.asean.org/sub-committee-on-space-technology-and-applications-scosa/">ASEAN-Sub Committee on Space Technology and Application (ASEAN-SCOSA</a>.</p>
<p>Selain itu, Indonesia menyediakan tenaga ahli sebagai dukungan teknis pada negara-negara di kawasan. Kita juga meningkatkan kapasitas di kawasan sebagai penyelenggara konferensi dan pelatihan manajemen bencana.</p>
<p>Indonesia dapat terus mengembangkan teknologi antariksa yang relevan menghadapi dan mitigasi bencana seperti <a href="http://pusfatja.lapan.go.id/page/publikasi-p-covid19">pandemi COVID-19</a>, <a href="http://pusfatja.lapan.go.id/page/simba">bencana alam</a>, dampak <a href="https://srirama.sains.lapan.go.id/v4/#/">perubahan iklim</a>, bahkan penyelundupan lintas batas negara, kejahatan dunia maya, dan risiko ekonomi digital. </p>
<p>Selain itu, kita dapat melanjutkan pembangunan <a href="http://pusfatja.lapan.go.id/page/sipanda">teknologi antariksa</a> untuk memantau, menjaga, dan memanfaatkan seluruh wilayah daratan, perairan, dan udara secara utuh, meliputi keseluruhan sumber daya alam dan sumber daya manusia.</p>
<h2>Diplomasi di semua level</h2>
<p>Diplomasi keantariksaan di kawasan menjadi wadah bagi Indonesia memperkuat kapasitas dan peran menjamin penggunaan keantariksaan bertujuan damai, terutama dalam manajemen bencana sehingga memperluas pembangunan. Pengembangan diplomasi secara total dalam berbagai bentuk baik antarpemerintah (G2G), pemerintah-bisnis (G2B), antarbisnis (B2B), maupun antarpenduduk (P2P) harus dikembangkan dengan keunggulannya masing-masing. </p>
<p>Diplomasi pemerintah ke pemerintah diperlukan untuk menjamin keamanan kegiatan keantariksaan. Diplomasi pemerintah ke bisnis serta diplomasi antar bisnis diperlukan dalam menjawab tantangan dan peluang peran sektor swasta yang kompetitif. Begitupun diplomasi publik atau antarindividu, sebagai agen populer kemitraan keantariksaan dengan negara lain di era digital. </p>
<p>Dengan demikian, diplomasi antariksa secara total menjadi komitmen eksistensi Indonesia sebagai negara rentan bencana dan demi menjaga stabilitas perdamaian dan meningkatkan pembangunan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/167469/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Yunita Permatasari menerima dana dari RISPRO Mandatori PRN tahun 2020 terkait riset ini (Strategi Peningkatan Peran Indonesia di Indo-Pasifik:Implementasi Diplomasi Antariksa) dan RISPRO PNG tahun 2021.</span></em></p>Diplomasi antariksa saat ini jauh berbeda dari awal kemunculan pada Perang Dingin yang sarat kepentingan politik perebutan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur.Yunita Permatasari, Researcher in Aerospace Policy Studies, National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1577722021-11-19T02:10:20Z2021-11-19T02:10:20ZBagaimana komunikasi digital era pandemi mempengaruhi masa depan diplomasi<p>Selama pandemi COVID-19, banyak orang mengalami kelelahan akibat menggunakan platform komunikasi virtual secara berlebihan - kerap disebut “<a href="https://theconversation.com/zoom-fatigue-how-to-make-video-calls-less-tiring-137861">Zoom fatigue</a>”. Banyak orang di berbagai bidang pekerjaan mengeluhkan hal ini, tak terkecuali para pelaku diplomasi seiring dengan semakin berkembangnya praktik diplomasi digital.</p>
<p>Sebuah <a href="https://tmb.apaopen.org/pub/nonverbal-overload/release/1">penelitian</a> mengungkapkan rangsangan non-verbal berlebih, seperti jarak tatap mata yang terlalu dekat, sikap atau gerak-gerik yang berlebihan, menatap diri seharian dan berkurangnya mobilitas menjadi penyebab kelelahan tersebut. </p>
<p>Bisa kita bayangkan para diplomat harus melakukan berapa banyak pertemuan dan negosiasi virtual terkait kebijakan dan kepentingan luar negeri. </p>
<p>Komunikasi virtual mengharuskan mereka fokus pada sikap dan gerak-gerik lawan bicara di tampilan layar. Perubahan gerak mata akan memiliki arti yang berbeda ketika terjadi pada konferensi video. </p>
<p>Mereka merasakan kondisi pertemuan diplomasi secara virtual berbeda dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Para diplomat merasa <a href="https://www.politico.eu/article/coronavirus-global-diplomacy-on-zoom/">“terkurung”</a> dalam layar yang sempit. </p>
<p>Selain itu, kemungkinan perbedaan waktu yang terjadi saat melakukan pertemuan atau negosiasi menambah kemungkinan terjadinya kelelahan. </p>
<h2>Zoom fatigue dalam diplomasi digital</h2>
<p>Pada masa awal pandemi, penggunaan media konferensi video dianggap mampu menjembatani pembatasan perjalanan serta larangan pertemuan tatap muka. </p>
<p>Kebutuhan diplomasi, seperti pelayanan warga negara di luar negeri dan negosiasi internasional, tetap dapat berlangsung tanpa harus mengurangi esensi dari tugas yang para diplomat jalankan. </p>
<p>Setelah banyak berkomunikasi secara virtual, diplomat mulai menyadari <a href="https://theconversation.com/un-general-assembly-why-virtual-meetings-make-it-hard-for-diplomats-to-trust-each-other-146508">kesulitan mengandalkan konferensi video</a> dalam menjalankan diplomasi. </p>
<p>Mereka menganggap diplomasi melalui konferensi video tidak dapat memberikan banyak kesempatan melakukan sesi informal.</p>
<p>Hasilnya, suasana negosiasi yang terbangun terasa berbeda dan <a href="https://www.politico.eu/article/coronavirus-global-diplomacy-on-zoom/">tidak memberikan tekanan yang sama</a>. </p>
<p>Ini belum ditambah keraguan mereka akan keamanan aplikasi dan jaringan internet, yang sering dihadapi ketika konferensi video dilakukan.</p>
<p>Zoom fatigue dan upaya praktik diplomasi digital setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. </p>
<p>Pertama, kondisi kelelahan ini dapat berarti para diplomat sudah mulai terbiasa dengan praktik digitalisasi, setidaknya dengan penggunaan media konferensi video. </p>
<p>Kelelahan ini tentunya baru mulai timbul ketika sebagian besar para diplomat sudah mulai rutin menggunakan media konferensi video. </p>
<p>Kedua, kelelahan ini menjadi tantangan tersendiri dalam praktik diplomasi digital, karena memunculkan keraguan akan praktik diplomasi digital secara umum. </p>
<p>Praktik diplomasi digital menjadi lebih populer pada saat semua pihak mulai belajar menggunakan konferensi video, yang diikuti dengan kebiasaan menggunakannya sebagai metode komunikasi. Kini adaptasi itu menimbulkan efek negatif akibat penggunaan terlalu sering.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/era-baru-diplomasi-digital-dan-mengapa-indonesia-harus-menyambutnya-90128">Era baru diplomasi digital dan mengapa Indonesia harus menyambutnya?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Masa depan diplomasi digital</h2>
<p><a href="https://www.routledge.com/Digital-Diplomacy-Theory-and-Practice/Bjola-Holmes/p/book/9781138843820">Secara sederhana</a>, kita dapat mengartikan diplomasi digital sebagai penggunaan teknologi untuk kepentingan diplomasi seperti manajemen informasi, manajemen krisis, diplomasi publik dan negosiasi internasional. </p>
<p>Maka, penggunaan media konferensi video tentunya hanya salah satu cara dalam praktik diplomasi digital. </p>
<p>Zoom fatigue dan beberapa keraguan yang menghinggapinya seharusnya tidak membuat diplomasi digital kehilangan masa depan. </p>
<p>Akan tetapi, kondisi kelelahan akibat komunikasi digital sudah selayaknya mendapat perhatian. </p>
<p>Sampai saat ini, masih banyak pihak yang melihat bahwa praktik diplomasi digital “hanya” sebatas upaya memindahkan diplomasi tatap muka menjadi diplomasi daring.</p>
<p>Dalam praktiknya, diplomasi digital lebih dari itu dan pemahaman kita saat ini masih sangat terbatas. </p>
<p>Salah satu hal yang perlu kita pahami dari diplomasi digital adalah konsep tentang <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09557571.2018.1476836?journalCode=ccam20">transparansi</a>, <a href="https://brill.com/view/journals/hjd/10/4/article-p331_1.xml?language=en">komunikasi dua arah, dan dialog</a> dalam praktik diplomasi, sesuatu yang sangat terbatas karena faktor kerahasiaan dalam diplomasi yang selama ini berkembang. </p>
<p>Dengan mempertimbangkan konsep tersebut, maka diplomasi digital mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka, baik antara pemerintah-pemerintah maupun pemerintah-publik terkait dengan isu kebijakan luar negeri. </p>
<p>Konferensi video merupakan salah satu cara, dan bukan satu-satunya, yang dapat digunakan untuk mendukung komunikasi tersebut, terutama dalam kaitannya dengan manajemen krisis dan negosiasi internasional selama masa pandemi. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/pertahanan-siber-indonesia-jadi-tugas-penting-panglima-tni-yang-baru-171599">Pertahanan siber Indonesia jadi tugas penting panglima TNI yang baru</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Ketika pandemi berakhir, diplomasi digital juga sejatinya tetap memiliki masa depan karena diplomasi digital telah menyadarkan banyak pihak bahwa terdapat medium komunikasi yang mampu mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam diplomasi tradisional seperti hambatan akan ruang dan waktu.</p>
<p>Setidaknya terdapat dua hal penting yang dapat digarisbawahi terkait masa depan diplomasi digital dari kondisi Zoom fatigue yang terjadi akhir-akhir ini.</p>
<p>Pertama adalah terkait dengan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi bagi diplomasi.</p>
<p>Zoom fatigue menunjukkan bagaimana teknologi komunikasi dan informasi dalam posisi sentral bagi praktik diplomasi. </p>
<p>Teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan jawaban terhadap tantangan yang mungkin timbul pada masa yang akan datang, terutama ketika kehadiran fisik tidak memungkinkan dan terdapat hambatan dalam upaya menjalankan diplomasi tatap muka.</p>
<p>Dalam hal ini, siapa pun yang mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi di saat pandemi ini, akan <a href="https://uscpublicdiplomacy.org/blog/digital-diplomacy-time-coronavirus-pandemic">siap untuk menghadapi berbagai tantangan pada masa yang akan datang</a>.</p>
<p>Tak ayal, beberapa negara saat ini bahkan telah menciptakan sebuah jabatan baru untuk mendukung sinergi teknologi dan diplomasi, yaitu posisi <a href="https://techmonitor.ai/leadership/innovation/tech-ambassadors">Duta Besar Bidang Teknologi (Tech Ambassador) atau Duta Besar Urusan Digital</a>. </p>
<p>Kedua, diplomasi digital tidak akan pernah menggantikan diplomasi tatap muka. </p>
<p>Diplomasi digital sejatinya melengkapi aktivitas diplomasi yang telah ada selama ini. Tidak dapat dimungkiri bahwa beberapa aktivitas diplomasi nyatanya bisa berjalan secara digital.</p>
<p>Diplomasi digital dapat memberikan potensi lain dalam penggunaan media teknologi selain konferensi video. </p>
<p>Dalam hal ini para diplomat dituntut untuk terbiasa menggunakan media lainnya, seperti media sosial atau video blog untuk dapat berkomunikasi dengan sesama diplomat dan publik. </p>
<p>Kementerian Luar Negeri dan diplomat juga dituntut untuk dapat menggabungkan praktik diplomasi tradisional dan digital. </p>
<p>Pada era pandemi, pemerintah dapat menjalankan komunikasi dengan publik dengan mengadakan sesi tanya jawab yang bisa dilakukan via aplikasi media sosial seperti Facebook misalnya. </p>
<p>Zoom fatigue menjadi salah satu faktor yang menyadarkan kita bahwa praktik diplomasi digital belum sebaik yang diharapkan dan masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh lagi. </p>
<p>Selain itu, komunikasi dua arah yang diharapkan terjadi dalam diplomasi digital masih belum sepenuhnya terjadi, mengingat masih banyak peluang media komunikasi lain yang bisa digunakan dan dimaksimalkan penggunaannya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/157772/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Albert Triwibowo saat ini tengah menempuh studi doktoral di Universitaet Rostock, Jerman, dengan beasiswa Dinas Pertukaran Akademis Jerman (DAAD) dan fokus pada isu diplomasi digital.</span></em></p>Diplomat merasakan kondisi pertemuan diplomasi secara virtual berbeda dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Mereka merasa “terkurung” dalam layar yang sempit.Albert Triwibowo, Dosen/Peneliti, Universitas Katolik ParahyanganLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1670562021-09-10T04:36:47Z2021-09-10T04:36:47ZDiplomasi vaksin Indonesia perlu lebih strategis, bukan semata soal stok vaksin<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/420186/original/file-20210909-19-izsihm.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=215%2C29%2C3353%2C2491&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Truk kontainer bersuhu dingin membawa vaksin COVID-19 Moderna asal Amerika Serikat ke Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, pada Juli 2021.</span> <span class="attribution"><span class="source"> Novrian Arbi/Antara Foto</span></span></figcaption></figure><p>Selama pandemi, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memperoleh stok vaksin yang memadai. Hingga awal September ini, Indonesia telah menerima <a href="https://covid19.go.id/p/berita/dengan-stok-vaksin-yang-cukup-dan-pengalaman-pemerintah-yakin-vaksinasi-bisa-terus-dipercepat">220 juta stok vaksin</a> yang berasal dari berbagai jalur kerja sama. </p>
<p>Kemampuan untuk mengamankan stok vaksin ini bisa kita lihat sebagai salah satu <a href="https://republika.co.id/berita/qye5ne328/diplomasi-vaksin-indonesia-dipuji">keberhasilan diplomasi Indonesia</a> dan menunjukkan kinerja mumpuni diplomat kita pada masa pandemi. </p>
<p>Jika melihat pada ketersediaan vaksin semata, tentu saja penilaian ini tidak salah. </p>
<p>Namun, jika merujuk kepada pemaknaan yang lebih luas dari diplomasi, maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya agar Indonesia bisa berperan lebih jauh dalam tata kelola vaksin di dunia dan bidang lain dalam masalah kesehatan global.</p>
<h2>Fokus pada vaksin</h2>
<p>Aktivitas diplomasi yang berpusat pada vaksin terjadi dalam rangkaian perubahan atau <a href="https://kemlu.go.id/manama/id/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021"><em>refocusing</em> dalam prioritas diplomasi Indonesia</a> oleh Kementerian Luar Negeri pada masa pandemi.</p>
<p>Dari sebelumnya fokus pada <a href="https://dunia.tempo.co/read/1265955/menlu-retno-sebut-41-prioritas-politik-luar-negeri-ri-2019-2024">lima aspek utama</a> menjadi fokus pada tiga prioritas utama, yaitu perlindungan terhadap warga negara Indonesia, membantu pemerintah mengelola pandemi, dan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. </p>
<p><em>Refocusing</em> ini membuat Indonesia semakin aktif dalam diplomasi kesehatan global, dengan <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DAKSTbpIhEE">dua tujuan utama</a>. </p>
<p>Untuk jangka pendek, tujuan diplomasi kesehatan adalah untuk menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin. Dan untuk jangka panjang, fokusnya adalah memperkuat keamanan kesehatan <em>(health security)</em> dan kemandirian nasional. </p>
<p>Pada fase awal pandemi, diplomasi kesehatan fokus pada penyediaan alat-alat <em>diagnostics</em> dan <em>therapeutics</em> seperti ventilator, alat pelindung diri (APD) serta bahan baku obat-obatan. </p>
<p>Seiring dengan <a href="https://tekno.tempo.co/read/1374418/meningkat-mulai-september-bio-farma-produksi-2-juta-alat-tes-pcr/full&view=ok">meningkatnya kemampuan Indonesia</a> untuk memproduksi alat dan obat-obatan ini sendiri dan keberhasilan negara-negara lain untuk <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html">mulai memproduksi vaksin</a>, fokus diplomasi kesehatan mulai bergeser pada menjamin ketersediaan vaksin, atau yang sering disebut sebagai diplomasi vaksin. </p>
<p>Diplomasi vaksin sendiri <a href="https://www.graduateinstitute.ch/vaccine-diplomacy">memiliki dua sisi</a>. <em>Pertama</em>, diplomasi yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan nasional atau kepentingan geopolitik. </p>
<p>Ini bisa kita lihat pada <a href="https://link.springer.com/article/10.1057/s41254-021-00224-4">tindakan Cina</a> yang dianggap menggunakan vaksin untuk memperluas pengaruh, Filipina yang menukar kesepakatan <a href="https://www.wartaekonomi.co.id/read353704/ditukar-vaksin-corona-kesepakatan-militer-diteken-bikin-duterte-takluk-ke-amerika?page=2"><em>Visiting Forces Agrement</em></a> dengan vaksin Amerika Serikat (AS), dan Suriah yang menukar <a href="https://apnews.com/article/israel-iran-middle-east-moscow-coronavirus-pandemic-cd41dec7248599c7494b1c59e1fbd9a4">tahanan perempuan Israel </a> untuk mendapatkan vaksin produksi Rusia senilai 1,2 juta dolar (Rp 17 miliar). </p>
<p><em>Kedua</em>, diplomasi yang menyangkut <a href="https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.1189028">upaya kolektif</a> untuk mengatasi masalah kesehatan global, seperti negosiasi regulasi kesehatan antarnegara.</p>
<h2>Ukuran keberhasilan</h2>
<p>Diplomasi vaksin adalah bagian dari <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4072536/">diplomasi kesehatan global</a>, dan kita tidak seharusnya menjadikan jumlah dosis vaksin yang kita terima sebagai ukuran keberhasilan utama.</p>
<p>Diplomasi kesehatan global melibatkan proses negosiasi multi-tingkatan dan multi-aktor yang membentuk dan <a href="https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2021-02/GHC-Guide.pdf">mengelola lingkungan kebijakan global</a> untuk tujuan kesehatan. </p>
<p>Pengelolaan ini bukan hanya berkaitan dengan kerja sama internasional pada isu kesehatan saja, tapi juga kerja sama bidang lain yang akan berdampak terhadap isu kesehatan global. </p>
<p>Contohnya adalah <a href="https://theconversation.com/trips-waiver-theres-more-to-the-story-than-vaccine-patents-160502">kebijakan ekonomi atau perdagangan</a> yang mengatur rantai pasokan atau distribusi alat-alat kesehatan, maupun kebijakan terkait hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang bisa membatasi akses terhadap obat-obatan atau vaksin. </p>
<p>Hubungan antara HaKI dan ketimpangan akses obat sangat erat. Ini merupakan problem klasik tentang pertarungan hak paten melawan hak pasien <em>(<a href="https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=annals">patent rights vs patient rights</a>)</em>. </p>
<p>Problem ini juga muncul dalam skema kerja sama global terkait vaksin karena pemberian hak paten pada produsen justru bisa <a href="https://theconversation.com/bagaimana-hak-paten-berpengaruh-pada-kesenjangan-distribusi-vaksin-covid-19-157325">memperbesar ketimpangan distribusi vaksin</a> secara global.</p>
<p>Kapasitas produksi yang mencakup penguasaan teknologi dan rantai pasokan juga <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8279498/">menjadi masalah besar</a> karena belum semua negara memiliki teknologi untuk memproduksi vaksinnya sendiri atau mengakses bahan-bahan mentahnya. </p>
<p>Sebagai contoh, benua Afrika saat ini masih <a href="https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/africa-needs-vaccines-what-would-it-take-to-make-them-here">mengimpor hampir 99% stok</a> vaksin rutinnya karena keterbatasan kapasitas teknologi dan sumber daya finansial.<br>
Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi vaksin seharusnya bukan hanya dilihat dari banyaknya jumlah vaksin yang berhasil Indonesia dapat. Namun juga dari kemampuan Indonesia untuk mempengaruhi tata kelola vaksin global dan bidang lain yang menyangkut kesehatan global secara umum.</p>
<p>Saat ini Indonesia adalah ketua bersama (<a href="https://kemlu.go.id/madrid/en/news/10665/foreign-minister-marsudi-elected-as-co-chair-of-covax-amc-eg"><em>co-chair</em></a>) dari skema COVAX AMC EG yang berupaya menjamin ketersediaan vaksin bagi <a href="https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained?gclid=CjwKCAjwybyJBhBwEiwAvz4G78k8hGJLQkNMeqzPNOhzyxEXojc7PzNitP8LYq07q_5DpsuW2MaKDBoCol4QAvD_BwE">92 negara</a> berpenghasilan rendah dan menengah di dunia. </p>
<p>Sepintas, ini adalah inisiatif multilateral yang cukup menjanjikan. Sayangnya, ini hanya mengurangi problem terkait akses vaksin, namun tidak menyelesaikan isu lama terkait kesehatan seperti HaKI, rantai pasokan global, maupun teknologi produksi. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/bagaimana-hak-paten-berpengaruh-pada-kesenjangan-distribusi-vaksin-covid-19-157325">Bagaimana hak paten berpengaruh pada kesenjangan distribusi vaksin COVID-19</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Mendorong diplomasi vaksin</h2>
<p>Untuk pencapaian tujuan jangka panjang diplomasi kesehatan, Indonesia perlu melakukan beberapa hal berikut. </p>
<p><em>Pertama</em>, menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia adalah tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang, Indonesia perlu menguatkan diplomasi dan negosiasi terkait HaKI yang saat ini <a href="https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/trip_20jul21_e.htm">masih bergulir di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) </a>. </p>
<p>Indonesia termasuk negara yang <a href="https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True">mendukung proposal</a> India dan Afrika Selatan untuk penangguhan sementara sebagian hak paten yang berkaitan dengan COVID-19. </p>
<p>Indonesia bisa memperluas peran dengan memanfaatkan jalur bilateral dan regional untuk menggalang dukungan terkait ini. Indonesia juga memiliki modal yang bagus dengan posisi sentral di ASEAN dan tahun depan <a href="https://en.antaranews.com/news/162144/indonesia-to-chair-g20-in-2022-exchanging-presidency-term-with-india">sebagai ketua di forum G20</a> - kelompok negara-negara dengan perekonomian besar di dunia.</p>
<p>Apalagi di dalam G20 ada beberapa negara maju yang hingga kini masih <a href="https://www.cnbc.com/2021/04/22/covid-rich-countries-are-refusing-to-waive-ip-rights-on-vaccines.html">menolak proposal</a> tersebut di WTO. </p>
<p><em>Kedua</em>, Indonesia perlu melakukan diplomasi yang lebih integratif, yakni melibatkan berbagai pelaku untuk mendukung kemajuan di sektor lain.</p>
<p>Misal, melibatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam diplomasi yang mendorong masuknya investasi tambahan untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, yang
sebagian sudah bisa <a href="https://www.antaranews.com/berita/2269230/kemenkes-79-jenis-alat-kesehatan-lokal-bisa-gantikan-produk-impor">menggantikan produk alat kesehatan impor</a>. </p>
<p>Investasi di industri ini juga sebaiknya mendorong transfer pengetahuan dan teknologi untuk tujuan kemandirian nasional. </p>
<p>Indonesia saat ini telah memiliki beberapa <a href="https://kominfo.go.id/content/detail/29087/indonesia-miliki-dua-opsi-pengembangan-vaksin-covid-19/0/virus_corona">skema kerja sama</a> untuk pengembangan bahan baku dan teknologi vaksin dengan negara lain, yang bisa dijadikan dasar untuk kerja sama jangka panjang. </p>
<p>Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami pertumbuhan tinggi di bidang farmasi (<a href="https://www.pharmexec.com/view/10-new-countries-join-pharmerging-markets"><em>pharmerging</em></a>) juga memberikan keuntungan khusus. Karena itu, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong skema <em>sharing technology</em> yang lebih adil. </p>
<p>Indonesia dapat bermitra dengan beberapa negara <em>pharmerging</em> lain, seperti Vietnam, Thailand, India, Afrika Selatan dan mungkin Cina, untuk mendorong reformasi industri obat-obatan yang <a href="https://cdn.doctorsonly.co.il/2011/12/2008_2_3.pdf">lebih berkeadilan sosial</a> secara global. </p>
<p>Apa pun fokus diplomasi Indonesia saat ini, amanat Undang-Undang Dasar kita tidak pernah berubah. </p>
<p>Perwujudan dari <em>ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial</em> harus tetap menjadi semangat dalam diplomasi vaksin kita.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/167056/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Indonesia bisa berperan lebih jauh dalam tata kelola vaksin di dunia dan bidang lain dalam masalah kesehatan global.Erza Killian, Pengajar di Program Studi Hubungan Internasional FISIP, Universitas BrawijayaMely Noviryani, Pengajar di Program Studi Hubungan Internasional FISIP, Universitas BrawijayaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1594402021-04-21T08:56:24Z2021-04-21T08:56:24ZMaraknya penutupan program bahasa Indonesia di berbagai kampus Australia akan lemahkan hubungan kedua negara<p>Universitas adalah <a href="https://theconversation.com/keuntungan-perjanjian-perdagangan-bebas-australia-indonesia-yang-baru-bagi-perguruan-tinggi-australia-103438">aktor penting</a> dalam hubungan Australia dengan Indonesia.</p>
<p>Institusi pendidikan tinggi Australia menerima ribuan mahasiswa Indonesia dalam berbagai program dan membantu mewujudkan hubungan yang memperkuat relasi kedua negara.</p>
<p>Tidak hanya itu, kampus di Australia juga berkontribusi besar melalui pengadaan program bahasa Indonesia yang membantu mahasiswa mereka mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia tingkat lanjut.</p>
<p>Itulah mengapa keputusan dari La Trobe University di Melbourne baru-baru ini untuk <a href="https://www.acicis.edu.au/news/indonesian-language-programs-at-australian-universities-become-latest-casualties-of-covid-19-pandemic/">menutup program bahasa Indonesia mereka</a> adalah kabar yang menyakitkan.</p>
<p>Keputusan tersebut terjadi meskipun sudah ada <a href="https://www.abc.net.au/news/2020-12-05/asian-language-programs-fights-to-stay-hindi-indonesian/12934096">kampanye tahun lalu</a> yang menentang. Penutupan ini juga menyusul penutupan program bahasa Indonesia di berbagai kampus lain seperti di Western Sydney University di New South Wales.</p>
<p>Kampus-kampus tersebut menyebutkan penutupan ini didorong oleh <a href="https://theconversation.com/covid-19-what-australian-universities-can-do-to-recover-from-the-loss-of-international-student-fees-139759">keterbatasan keuangan akibat COVID-19</a> dan turunnya jumlah mahasiswa internasional.</p>
<p>Namun, penutupan ini juga akibat minimnya dukungan dari pemerintah pusat dan negara bagian di Australia untuk berbagai program sastra dan budaya, terutama bahasa negara-negara Asia.</p>
<p>Akibat tutupnya program bahasa Indonesia, kampus di Australia berpotensi kehilangan aset akademik maupun kebudayaan.</p>
<p>Berbagai universitas kami membangun citra dan reputasi di kawasan ini lewat akademisi yang mengajar dan meneliti tentang budaya, sejarah, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. Sementara itu, lulusan kampus Australia yang belajar bahasa dan budaya Indonesia juga merupakan salah satu duta sosial-budaya terbaik Australia untuk Indonesia.</p>
<h2>Keputusan yang tidak bijaksana</h2>
<p>Saya mengalami kekecewaan ini secara langsung karena saya pernah mengajar di suatu kampus yang juga memutuskan untuk membuat keputusan penutupan yang tidak bijaksana semacam ini, tanpa memikirkan dampak jangka panjang.</p>
<p>Di akhir 2014, saya bergabung dengan University of New South Wales hanya setahun setelah mereka menutup program bahasa Indonesia pada kampus mereka di Sydney (program tersebut masih berjalan di kampus Canberra).</p>
<p>Sebagai seorang dosen, saya sangat frustrasi ketika menjumpai mahasiswa yang sangat bersemangat untuk belajar tentang Indonesia, tapi tidak memiliki kesempatan mempelajari bahasanya.</p>
<p>Beberapa mahasiswa memang bisa mengambil kursus alternatif dari <a href="https://www.acicis.edu.au">Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS)</a> – konsorsium pendidikan tinggi yang menawarkan kesempatan untuk belajar di Indonesia.</p>
<p>Namun, program ACICIS saat ini dilaksanakan secara daring akibat COVID-19, dan sebagian besar pun hanya berjangka pendek.</p>
<p>Semangat tinggi dan momentum yang dibawa oleh mahasiswa setelah selesai menjalani program ACICIS, lalu pulang ke Australia, dengan mudah menghilang karena tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran bahasa mereka di kampus.</p>
<p>Selain itu, saya juga terkadang frustrasi ketika melakukan supervisi proyek riset tentang Indonesia karena yang paling jauh yang bisa dilakukan mahasiswa adalah mengandalkan sumber sekunder dalam bahasa Inggris.</p>
<p>Ketidakmampuan mereka untuk membaca sumber berbahasa Indonesia membuat interaksi mereka dengan negara tersebut cukup dangkal dan terlalu bergantung pada karya akademisi lain.</p>
<h2>Minimnya visi dan komitmen</h2>
<p>Berbagai penutupan program bahasa Indonesia ini menunjukkan minimnya visi dan kepemimpinan dari manajemen universitas di Australia.</p>
<p>Tapi, ini juga menunjukkan bahwa berbagai insentif yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah Australia belum cukup bagi kampus untuk mempertahankan berbagai program bahasa mereka.</p>
<p>Dalam kebijakan baru Australia tentang pendanaan pendidikan tinggi yang bernama <a href="https://asaa.asn.au/seizing-the-moment-the-job-ready-graduates-package-as-an-opportunity-to-increase-language-enrolments-at-australian-universities/">“Paket Lulusan Siap Kerja” (<em>Job-Ready Graduates Package</em>)</a>, misalnya, mata kuliah bahasa dimasukkan sebagai prioritas pendidikan – meskipun tidak lagi didaftarkan secara spesifik sebagai <a href="https://theconversation.com/axing-protection-for-national-strategic-languages-is-no-way-to-build-ties-with-asia-154555">“bahasa strategis nasional”</a> seperti sebelumnya.</p>
<p>Perjanjian pendanaan melalui <a href="https://www.dese.gov.au/higher-education-funding/commonwealth-grant-scheme-cgs">“Skema Hibah Persemakmuran” (<em>Commonwealth Grant Scheme</em>)</a> milik pemerintah pusat juga mewajibkan universitas untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan menteri pendidikan Australia terkait rencana penutupan program bahasa.</p>
<p>Walau ada berbagai aturan tersebut, niat dari pemerintah Australia untuk mencegah penutupan program bahasa strategis sekaligus mempertahankan ikatan budaya dengan Indonesia nampaknya sangat minim.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/axing-protection-for-national-strategic-languages-is-no-way-to-build-ties-with-asia-154555">Axing protection for national strategic languages is no way to build ties with Asia</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Pada tahun ini, misalnya, Australia telah menyaksikan <a href="https://theconversation.com/axing-protection-for-national-strategic-languages-is-no-way-to-build-ties-with-asia-154555">penutupan program bahasa Cina dan Jepang</a> oleh Swinburne University of Technology di Melbourne. Kini, La Trobe University juga memutuskan menutup program bahasa Indonesia mereka, menyusul keputusan serupa dari Western Sydney University.</p>
<p>Untungnya, Murdoch University telah <a href="https://www.watoday.com.au/national/western-australia/embarrassing-murdoch-uni-urged-to-reconsider-ditching-indonesian-studies-20201203-p56khp.html">menunda penutupan</a> program bahasa Indonesia mereka.</p>
<p>Murdoch University berharap <a href="https://www.watoday.com.au/national/western-australia/embarrassing-murdoch-uni-urged-to-reconsider-ditching-indonesian-studies-20201203-p56khp.html">tingginya permintaan pengajaran bahasa Indonesia</a> di berbagai sekolah di Australia Barat - di mana jumlah mata pelajaran tersebut tumbuh pesat berkat dukungan pemerintah negara bagian - pada akhirnya akan mendorong siswa untuk tertarik belajar bahasa Indonesia saat mereka kuliah.</p>
<h2>Membangun relasi Australia-Indonesia bukanlah hal yang rumit</h2>
<p>Saat ini, pemerintah Australia sedang mengadakan konsultasi dengan ahli pendidikan, mahasiswa, dan universitas untuk merumuskan <a href="https://www.dese.gov.au/australian-strategy-international-education-2021-2030/resources/australian-strategy-international-education-consultation-paper">strategi pendidikan internasional mereka yang baru</a>. </p>
<p>Diskusi yang tengah berjalan menunjukkan adanya kebutuhan bagi universitas untuk tidak hanya membuat mahasiswa mereka lebih beragam, tapi juga menawarkan pengalaman belajar yang “khas Australia”.</p>
<p>Bagian dari pengalaman khas ini, misalnya, adalah kedekatan Australia dengan Indonesia. Ini memberikan peluang bagi mahasiswa Australia untuk bisa secara kritis mempelajari berbagai isu yang penting bagi kawasan Indo-Pasifik.</p>
<p>Universitas tidak semestinya menggunakan pandemi sebagai alasan untuk menutup program bahasa Indonesia mereka – pendaftar program tersebut tentunya akan memiliki jumlah yang lebih sedikit ketimbang, misalnya, mata kuliah wajib tahun pertama yang diajarkan dalam kelompok yang besar.</p>
<p>Bahkan, program bahasa di Swinburne University memiliki jumlah pendaftar yang sangat banyak, yang berarti penutupan program mereka <a href="https://www.theage.com.au/national/victoria/lost-in-translation-universities-drop-languages-to-save-cash-despite-fee-reduction-20201210-p56mds.html">tidak ada kaitannya sama sekali dengan kemampuan finansial</a>.</p>
<p>Sebaliknya, manajemen kampus mereka mengindikasikan adanya rencana memprioritaskan mata kuliah sains dan teknologi. Namun, seharusnya mereka bisa melakukan ini tanpa mengorbankan program bahasa dan budaya.</p>
<p>Membangun hubungan yang kuat dengan Indonesia bukanlah hal yang rumit. Aspek penting dalam membangun relasi erat dengan negara lain adalah kemampuan warga Australia untuk memahami dan berinteraksi dengan bahasa maupun budaya masyarakat tersebut.</p>
<p>Ketika universitas Australia menutup program bahasa mereka, artinya mereka mengabaikan peran kelembagaan mereka yang krusial dalam mempromosikan ikatan kuat dengan Indonesia. Di masa depan, ini bisa melukai hubungan Australia-Indonesia.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/159440/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Melissa Crouch tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Ketika kampus di Australia menutup program bahasa Indonesia, mereka mengabaikan peran mereka dalam mempromosikan ikatan dengan Indonesia. Di masa depan, ini bisa melukai relasi Australia-Indonesia.Melissa Crouch, Professor and Associate Dean Research, Faculty of Law & Justice; Vice-President, Asian Studies Association of Australia, UNSW SydneyLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1585392021-04-13T03:40:29Z2021-04-13T03:40:29Z4 area penting untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/394700/original/file-20210413-17-u698jl.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C13%2C1280%2C787&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><span class="source">Sekretariat Kabinet Republik Indonesia</span></span></figcaption></figure><p>Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina seharusnya memacu Indonesia untuk mencari cara-cara mengurangi ketergantungan pada dua negara adidaya itu. Indonesia bisa mulai memperkuat kerja sama politik dan keamanan dengan mitra-mitra non-tradisional.</p>
<p>Ketegangan dengan AS telah mendorong Cina untuk bertindak semakin tegas di kawasan Asia Tenggara, dan kepercayaan pada AS sebagai mitra keamanan semakin turun. Kerja sama ekonomi antara Cina dan AS mungkin semakin menurun, yang artinya tarif antara kedua belah pihak semakin tinggi.</p>
<p>Dalam banyak pendapat, proteksionisme yang tumbuh pada keduanya juga akan mempengaruhi lebih luas akses Asia Tenggara ke pasar AS.</p>
<p>Ketegangan hubungan Cina dan AS juga dapat menyebabkan blok perdagangan yang berbeda; satu dipimpin oleh Cina dan satu lagi dipimpin oleh AS.</p>
<p>Prospek ini dapat mempersulit perusahaan Indonesia ketika melakukan bisnis dengan atau berinvestasi di Cina dan AS. Perusahaan Indonesia perlu mempertimbangkan faktor politik.</p>
<p>Wilayah Teluk Arab bisa menjadi pintu gerbang bagi Indonesia untuk menjauh dari orbit Cina dan AS. Ini juga menyediakan pasar dan mitra investasi yang berpotensi menguntungkan.</p>
<p>Dalam hubungan ini, Teluk diwakili oleh <a href="https://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/MemberStates/pages/Home.aspx">Gulf Cooperation Council</a> (GCC) - persatuan politik dan ekonomi antarpemerintah yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.</p>
<p>Berikut merupakan empat bidang yang dapat mendukung kerja sama antara Indonesia dan GCC.</p>
<h2>1. Perdagangan dan investasi meningkat - tapi bisa lebih baik</h2>
<p>GCC dan Indonesia telah memiliki hubungan investasi yang cukup baik, dan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.</p>
<p>Perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Teluk <a href="https://www.antaranews.com/berita/1033326/indonesia-perkuat-kerja-sama-ekonomi-dengan-negara-negara-teluk">meningkat 40%</a> dari 8,68 miliar dolar AS pada 2016 menjadi 12,15 miliar dolar (sekitar Rp 177 triliun) pada 2018. </p>
<p>Impor Indonesia dari negara-negara Teluk bernilai lebih dari 7,6 juta dolar per tahun; Arab Saudi menduduki <a href="https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1">peringkat</a> ke-12 di antara mitra dagang global Indonesia.</p>
<p>Investasi juga berkembang - [<a href="https://mediaindonesia.com/internasional/255992/indonesia-perkuat-kerja-sama-ekonomi-dengan-negara-teluk">sebesar 26%</a>] dari 60,3 juta dolar pada 2016 menjadi 76,1 juta dolar pada 2018. Meski jumlahnya terbilang cukup kecil, kedua negara telah meningkatkan investasi dua arah mereka.</p>
<p>Namun, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi saja tidak cukup.</p>
<p>Negara-negara Teluk kaya akan [<a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200207105459-85-472523/gara-gara-minyak-imf-ramal-kekayaan-negara-teluk-habis-2034">minyak dan gas</a>]; Indonesia juga memiliki [<a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20190626094429-17-80665/indonesia-kaya-sumber-daya-berkah-atau-musibah">kekayaan sumber daya alam</a>]</p>
<p>Ada peluang bagi kedua pihak untuk bekerja sama lebih jauh dalam hal pengembangan sumber daya alam, khususnya di sektor migas.</p>
<p>Pada 2019, impor bahan bakar minyak Indonesia dari GCC [<a href="https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c%7c38%7c2710%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c%7c1">mencapai</a>] 2,4 juta dolar. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar termasuk di antara sepuluh sumber impor minyak terbesar untuk Indonesia.</p>
<p>Pada tahun yang sama, impor batu bara dari Indonesia ke GCC [<a href="https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c38%7c360%7c%7c2701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c%7c1">bernilai</a>] 18.922 dolar, menjadikan Indonesia pengekspor batu bara [<a href="https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c38%7c%7c%7c2701%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c4%7c1%7c1%7c1">terbesar</a>] kelima ke Teluk.</p>
<h2>2. Multilateralisme menghadirkan peluang</h2>
<p>Multilateralisme, yang merupakan interaksi yang lebih terkoordinasi antarnegara, tentu membantu meningkatkan efisiensi dan menghasilkan jaringan global yang lebih terkoordinasi.</p>
<p>Dengan bekerja sama, kedua belah pihak berkontribusi untuk memperkuat sistem perdagangan dunia dan multilateralisme secara umum.</p>
<p>Dalam hal ini, Indonesia dan Teluk sudah mengincar kerja sama. Indonesia mendorong pembentukan kerja kemitraan ekonomi komprehensif ([<a href="https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/bertemu-mendag-arab-saudi-mendag-ri-dorong-percepatan-indonesia-gcc-cepa">Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</a>]) di GCC, yang akan membantu memfasilitasi hasil yang lebih baik bagi perekonomian keduanya, terutama untuk Arab Saudi, yang merupakan mitra utama Indonesia.</p>
<p>Indonesia mendukung dan menyambut <a href="https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/bertemu-mendag-arab-saudi-mendag-ri-dorong-percepatan-indonesia-gcc-cepa">kepresidenan Arab Saudi</a>] pada 2020 di G20 - forum internasional bagi pemerintah dan gubernur bank sentral dari 19 negara dan Uni Eropa.</p>
<p>Pada saat yang sama, Indonesia mendukung upaya Arab Saudi untuk mendorong negara-negara anggota utama G20 untuk membahas tantangan dan peluang ekonomi global.</p>
<h2>3. Solidaritas dalam dan setelah pandemi</h2>
<p>Di bidang mitigasi pandemi, Uni Emirat Arab ingin memberi Indonesia <a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20200822/15/1281915/indonesia-akan-dapat-10-juta-dosis-vaksin-covid-19-dari-uea">10 juta dosis vaksin COVID-19</a>, sumber lain mengatakan [<a href="https://www.arabnews.com/node/1723681/world">30 juta dosis</a>].</p>
<p>Vaksin tersebut berasal dari Cina, dan upaya mitigasi pandemi semacam ini membentuk <a href="https://www.arabnews.com/node/1723681/world">front baru dalam hubungan kerja sama antara Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Cina</a></p>
<p>Keinginan Indonesia untuk bekerja sama dengan Arab Saudi untuk <a href="https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20190304/1129635/indonesia-arab-saudi-sepakati-2-bentuk-kerja-bidang-kesehatan/">memperdalam kerja sama dalam masalah kesehatan</a> dapat membantu mengatasi COVID-19.</p>
<p>Indonesia juga ingin mengirimkan tenaga kesehatan, peralatan, dan obat-obatan ke Arab Saudi.</p>
<p>Indonesia dan Uni Emirat Arab juga <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/08/23/06201651/indonesia-dan-uea-bahas-kerja-sama-terkait-covid-19-hingga-energi-dan-pangan">berkolaborasi</a>] untuk memproduksi detektor COVID-19 berbasis laser dan kecerdasan buatan.</p>
<p>Indonesia tahun lalu <a href="https://pressrelease.kontan.co.id/release/bertemu-mendag-arab-saudi-mendag-ri-dorong-percepatan-indonesia-gcc-cepa?page=all">berusaha</a> untuk mempercepat proses internal di GGC untuk mempercepat perjanjian kemitraan ekonomi dengan negara-negara Teluk.</p>
<p>CEPA dapat mendukung perdagangan dan investasi dua arah, meningkatkan akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia dan GCC untuk keuntungan bersama kedua negara.</p>
<p>Meski upaya ini mungkin terpengaruh oleh pandemi, namun hal itu pasti akan berlanjut pada masa depan dan membantu mengembalikan aktivitas ekonomi ke normal.</p>
<h2>4. Kontak budaya dan antarmasyarakat</h2>
<p>Kerja sama sosial budaya yang saling menguntungkan dapat mendorong hubungan ekonomi dan politik yang lebih baik.</p>
<p>Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia dan negara-negara Teluk memiliki <a href="https://www.beritasatu.com/archive/417068/indonesiaarab-perkuat-kerja-sama-kebudayaan">latar belakang agama yang serupa</a> yang dapat membantu memfasilitasi komunikasi dan kerja sama.</p>
<p>Pendidikan bisa menjadi tempat pertama, dengan melibatkan generasi muda saling bertukar ilmu dan memperdalam <a href="https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01275464/begini-kesepakatan-indonesia-arab-saudi-di-bidang-pendidikan-394995">koneksi</a></p>
<p>Kerja sama semacam itu dapat membantu mengatasi hambatan bahasa-budaya dan meningkatkan jumlah profesional yang saling mengenal nilai sosial, adat istiadat, metode menjalankan bisnis, serta kepentingan nasional dan kelembagaan.</p>
<p>Pariwisata adalah bidang lain yang potensi untuk dikembangkan. Sektor ini dapat menjadi contoh bagaimana hubungan budaya dan antarmasyarakat dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi antara kedua pihak.</p>
<p><em>Fuad Tingai, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, berkontribusi dalam artikel ini.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/158539/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Muhammad Zulfikar Rakhmat tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Wilayah Teluk Arab bisa menjadi pintu gerbang bagi Indonesia untuk menjauh dari orbit Cina dan AS. Ini juga menyediakan pasar dan mitra investasi yang berpotensi menguntungkan.Muhammad Zulfikar Rakhmat, Lecturer in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) YogyakartaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1567552021-03-11T04:04:46Z2021-03-11T04:04:46ZIndonesia semestinya mencari keuntungan lebih atas upaya perdamaian dan bantuan luar negerinya<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/388727/original/file-20210310-21-x43z9l.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=329%2C25%2C3894%2C2786&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla menyalami sejumlah ulama yang mengikuti pertemuan trilateral ulama Afganistan, Indonesia dan Pakistan di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 2018.</span> <span class="attribution"><span class="source">Wahyu Putro A/Antara Foto</span></span></figcaption></figure><p>Bulan lalu, dalam sebuah wawancara, mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengungkapkan inisiatifnya untuk membantu proses ke arah kesepakatan damai antara <a href="https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Indonesia-seeks-to-broker-Taliban-peace-deal-in-Afghanistan">pemerintah Afghanistan dan kelompok fundamentalis Islam Taliban</a>.</p>
<p>Indonesia menyambut baik peran sebagai <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2017/04/06/indonesia-steps-up-support-for-rebuilding-afghanistan.html">fasilitator perjanjian damai</a> tersebut menyusul permintaan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani saat berkunjung ke Indonesia pada 2017. </p>
<p>Setahun kemudian, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan kunjungan balasan ke Kabul pada Januari. Pada Mei 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/11/president-jokowi-opens-trilateral-ulema-meeting-at-bogorpalace.html">perdamaian trilateral Afghanistan</a> sebagai bagian dari “Diplomasi Islam”.</p>
<p>Komitmen Indonesia sebagai fasilitator perdamaian di Afghanistan mencerminkan aspirasinya untuk mengembangkan upaya bina damai (<em>peacebuilding</em>) di level global dan regional.</p>
<p>Namun sayangnya upaya tersebut belum memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional Indonesia. </p>
<p>Pemerintah seharusnya bisa mulai mempertimbangkan untuk menyusun strategi upaya perdamaian dan pemberian bantuan luar negeri yang sesuai dengan dan dapat memenuhi kepentingan nasional.</p>
<h2>Upaya bertahun-tahun</h2>
<p>Indonesia memulai kontribusi perdamaiannya tahun 1956 dengan bergabung pada misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nations Emergency Forces (UNEF) I. </p>
<p>Sejak saat itu, Indonesia secara aktif berkontribusi pada fasilitasi perdamaian dan pemeliharaan perdamaian <a href="https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission">di tingkat regional dan global</a>. Kontribusi ini memperkuat citra diri Indonesia “<a href="https://books.google.com.au/books/about/Indonesia.html?id=NS7dxQEACAAJ&redir_esc=y">mitra sejati perdamaian dunia</a>”.</p>
<p>Di Asia Tenggara, Indonesia telah berperan dalam berbagai upaya perdamaian kawasan. Salah satunya dengan menjadi bagian dari <a href="https://www.officialgazette.gov.ph/2011/04/11/indonesia-joins-the-international-monitoring-team/">Tim Pemantau Internasional (International Monitoring Team, IMT) di Filipina Selatan</a>. Selain itu Indonesia juga memfasilitasi perdamaian dalam <a href="https://www.jstor.org/stable/25798047?seq=1#metadata_info_tab_contents">konflik Thailand-Kamboja</a> pada tahun 1990-an. Indonesia juga terlibat dialog aktif dengan Myanmar untuk mendorong demokratisasi antara 2011 dan 2014.</p>
<p>Aktivisme diplomatik ini menjadi salah satu dasar bagi Indonesia untuk mengembangkan visi sebagai “<a href="https://www.jstor.org/stable/24916593?seq=1"><em>peacebuilder</em> dan <em>peacemaker</em></a>” yang berkontribusi pada perdamaian regional dan global.</p>
<p>Indonesia juga dikenal lewat aktivisme “<a href="https://www.britannica.com/topic/middle-power"><em>middle power</em></a>”. “Kekuatan menengah” adalah istilah untuk menggambarkan suatu negara yang bukan termasuk negara adidaya, namun memiliki pengaruh dan pengakuan internasional yang signifikan. </p>
<p>Cara negara <em>middle power</em> membangun pengaruh adalah dengan <a href="https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics"><em>soft power</em></a>, yaitu bukan melalui kekuatan material seperti kekuatan militer maupun daya dorong ekonomi melainkan dengan berbagi pengalaman demokratisasi dan pengelolaan konflik.</p>
<p>Indonesia, misalnya, adalah bagian dari <a href="https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/where-next-mikta">MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia</a>. Kemitraan informal kekuatan menengah ini berdiri pada 2013 di sela-sela Sidang Umum PBB dengan tujuan memperbaiki tata kelola global yang berpihak ke negara adidaya.</p>
<p>Sebagai negara mitra pembangunan, Indonesia baru-baru ini juga memberikan bantuan senilai Rp 36,5 miliar (sekitar US$ 2,5 juta) <a href="https://www.antaranews.com/berita/1615030/pemerintah-indonesia-kucurkan-rp365-miliar-untuk-bantu-palestina">untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Palestina</a>.</p>
<p>Upaya ini selaras dengan nilai-nilai Indonesia yang mempromosikan <a href="https://www.un.org/development/desa/en/news/intergovernmental-coordination/south-south-cooperation-2019.html">Kerja Sama Selatan-Selatan</a> dan <a href="https://www.kemenkeu.go.id/en/publications/news/soft-diplomacy-of-hand-above-indonesia-aid-time-for-indonesia-to-contribute-to-the-world/">diplomasi <em>soft power</em> “tangan di atas”</a> (memberikan bantuan alih-alih menerima). </p>
<p>Peluncuran Indonesia AID (<a href="https://kemlu.go.id/portal/id/read/695/view/peresmian-indonesia-aid">IndoAID</a>) pada 2019 juga menandai pergeseran Indonesia dari negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/apa-dampak-diplomasi-bantuan-indonesia-ke-kawasan-pasifik-147283">Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Apa untungnya untuk Indonesia?</h2>
<p>Menakar dampak dari aktivisme ini tidaklah mudah karena kontribusi Indonesia bersifat tidak dapat diukur, seperti citra positif negara sebagai “mitra sejati untuk perdamaian dunia”.</p>
<p>Namun demikian, Indonesia tidak seharusnya mengabaikan pentingnya mengevaluasi apa dan sejauh mana kontribusi upaya perdamaian dan bantuan internasional Indonesia bagi <a href="https://kemlu.go.id/portal/en/read/19/halaman_list_lainnya/strategic-purposes-of-the-indonesian-foreign-policy">kepentingan nasionalnya</a>.</p>
<p>Pada era Orde Baru (1966-1998), misalnya, politik luar negeri Indonesia cenderung mengacu pada “<a href="https://www.thejakartapost.com/news/2010/04/11/rethinking-ri039s-foreign-policy-concentric-circle.html">lingkaran konsentris</a>”. Kawasan terdekat Indonesia - seperti Asia Tenggara misalnya - merupakan inti dari fokus kebijakan luar negerinya. </p>
<p>Bahkan setelah jatuhnya Orde Baru, beberapa aktivitas politik luar negeri Indonesia masih bertumpu pada lingkaran konsentris ini.</p>
<p>Termasuk di dalamnya adalah aktivitas di <a href="https://kemlu.go.id/portal/en/read/1987/berita/indonesian-aid-strengthens-solidarity-and-partnership-in-the-pacific">Kepulauan Pasifik</a> – seperti mengadakan <a href="https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/indoensia-puts-meat-into-indo-pacific-agenda-launches-south-pacific-forum/articleshow/68513814.cms?from=mdr">Forum Indonesia-Pasifik Selatan</a> pada 2019, dan keterlibatan RI dengan <a href="https://www.adb.org/publications/cooperation-integration-indonesia-timor-leste">Timor Leste</a> setelah kemerdekaannya dari Indonesia pada 1999. Terkait hal tersebut, terdapat juga beberapa upaya diplomasi untuk mengurangi dukungan untuk <a href="https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/pacific-islands-stand-ground-west-papua-push">separatis Papua Barat</a>. </p>
<p>Bantuan Idonesia untuk Palestina adalah komitmen normatif berdasarkan <a href="https://en.antaranews.com/news/141354/indonesias-action-towards-palestine-mirrors-anti-colonialism">solidaritas anti-kolonial</a>. Hal ini juga bisa dilihat sebagai upaya balas budi karena Palestina adalah <a href="https://observerid.com/palestine-the-first-to-recognize-indonesian-independence/">entitas pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945</a>. </p>
<p>Lebih penting lagi, setelah melewati transisi demokrasi, yang dimulai pada 1998, Indonesia menegaskan dirinya sebagai <a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jicsa/article/view/712">negara Muslim moderat terbesar</a> pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).</p>
<p>Berkontribusi pada proses perdamaian Afghanistan merupakan salah satu ekspresi dari identitas ini selain juga berpartisipasi pada gerakan global untuk memerangi radikalisme.</p>
<p>Jika dibandingkan dengan negara donor tradisional yang berasal dari dunia Barat dan aktor-aktor perdamaian lainnya, Indonesia bisa dibilang cukup unik. </p>
<p>Hal ini karena Indonesia mendasari aktivitas perdamaian dan bantuan internasional pada gerakan berbasis solidaritas sembari mengembangkan citra rendah hati dan sikap tidak mencari keuntungan.</p>
<p>Politik luar negeri dan kepentingan nasional memang dapat berkontribusi pada usaha Indonesia dalam pembentukan citra dan identitas yang berbasis solidaritas. Namun demikian, pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi lebih lanjut bagaimana upaya ini dapat memberi keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. </p>
<p>Dampak positif dan nyata tersebut dapat berupa akses pasar yang lebih baik, preferensi perdagangan yang lebih besar, serta interaksi antarmasyarakat yang lebih intens.</p>
<p>Dampak-dampak yang lebih nyata ini pada gilirannya akan dapat bertransformasi menjadi pengaruh politik. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mempromosikan nilai-nilainya, seperti demokrasi dan resolusi konflik secara damai ke negara lain.</p>
<p>Dalam hal ini, Indonesia harus mempertimbangkan keterlibatan yang lebih erat dengan negara-negara dalam lingkaran konsentrisnya. </p>
<p>Tetangga-tetangga dekat ini seringkali hanya menjadi bagian dari prioritas jangka pendek Indonesia, bahkan kadang diabaikan. Tetangga dekat RI seperti Myanmar adalah contoh nyata negara yang seharusnya diprioritaskan dalam aktivitas perdamaian dan bantuan asing Indonesia.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/memanfaatkan-kekuatan-universitas-sebagai-aktor-baru-dalam-diplomasi-global-141120">Memanfaatkan kekuatan universitas sebagai aktor baru dalam diplomasi global</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Jalan ke depan</h2>
<p>Indonesia harus secara strategis menyusun rencana kegiatan bantuan pembangunan dan aktivisme perdamaiannya untuk mendapatkan manfaat yang lebih nyata.</p>
<p>Mencari keuntungan nyata tidak selalu merupakan situasi kalah-menang. </p>
<p>Mempertimbangkan prioritas nasional saat memberikan bantuan asing dan aktivisme penjaga perdamaian dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. </p>
<p>Hal tersebut akan membantu Indonesia menciptakan keterlibatan jangka panjang yang lebih mendalam ketimbang membuat agenda jangka pendek sesaat. Pada saat yang sama, bantuan pembangunan dan aktivisme perdamaian juga akan memberdayakan negara lain. </p>
<p>Untuk mencapai ini, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, harus lebih banyak melibatkan dan menerima masukan dari lembaga <em>think tank</em>, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk warga negaranya, untuk merumuskan lebih baik rencana pemberian bantuan pembangunan dan aktivisme perdamaiannya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/156755/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Pemerintah seharusnya bisa mulai mempertimbangkan untuk menyusun strategi upaya perdamaian dan pemberian bantuan luar negeri yang sesuai dengan dan dapat memenuhi kepentingan nasional.Lina A. Alexandra, Senior Researcher, Centre for Strategic and International Studies, IndonesiaAtin Prabandari, Assistant Professor, Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1472832020-12-10T09:48:21Z2020-12-10T09:48:21ZApa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/374163/original/file-20201210-24-12r4zal.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=1%2C80%2C1276%2C850&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Rick Houenipwela pada 2018.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://setkab.go.id/bertemu-pm-rick-presiden-ingin-indonesia-kontribusi-pengembangan-ekonomi-kepulauan-solomon/">Sekretariat Kabinet Republik Indonesia</a></span></figcaption></figure><p>Selama dua dekade terakhir, Indonesia memberi negara-negara berkembang di Pasifik bantuan, sebagai alat diplomasi, dengan salah satu tujuan untuk mengamankan integritas wilayah - khususnya terkait isu separatisme Papua. </p>
<p>Saya terlibat dalam <a href="https://doi.org/10.1142/S101325112040010X">studi</a> tentang peran diplomasi bantuan Indonesia dalam membangun kembali, memulihkan, dan memperbaiki citranya di negara-negara Pasifik, seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji. </p>
<p>Studi itu menemukan bahwa diplomasi bantuan relatif mampu meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik Selatan. Upaya diplomasi itu juga berdampak pada menurunnya dukungan beberapa negara di kawasan itu terhadap separatisme Papua.</p>
<h2>Citra buruk</h2>
<p>Secara geografis wilayah Pasifik Selatan terletak di sebelah timur Indonesia. Terdapat dua belas negara (Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu), dua wilayah tak berdaulat (Cook Islands, dan Nieu), dan beberapa teritori dependen (seperti American Samoa, French Polynesia, Guam Hawaii, New Caledonia, Norfolk Islands, Northern Mariana Islands, Wallis and Futuna, dan Tokelau) yang membentang di atas Samudera Pasifik).</p>
<p>Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia paling timur. Penduduk Pasifik memiliki kesamaan ras dan budaya Melanesia dengan 10% etnis Melanesia Indonesia yang tersebar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.</p>
<p>Secara umum, saya melihat negara-negara di kawasan Pasifik memandang Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar dengan rasa curiga dan rasa tidak aman.</p>
<p>Bagi negara-negara kecil di Pasifik, besarnya wilayah Indonesia membawa potensi masalah keamanan. Negara-negara Pasifik secara ukuran adalah negara-negara mini (sebagian besar luasnya di bawah 1.000 kilometer persegi) dan berpenduduk sedikit. </p>
<p>Catatan buruk agresi militer Indonesia, seperti (kampanye “<a href="https://kumparan.com/potongan-nostalgia/ganyang-malaysia-catatan-panjang-konfrontasi-indonesia-malaysia">Ganyang Malaysia</a>”) dan <a href="https://www.unsw.adfa.edu.au/school-of-humanities-and-social-sciences/timor-companion/kolonialisme-timor-leste">aneksasi Timor Timur</a>, serta <a href="https://www.amnesty.id/papua-5-masalah-ham-yang-harus-diselesaikan/">pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua</a>, berkontribusi pada kecurigaan dan rasa tidak aman negara-negara Pasifik terhadap Indonesia.</p>
<p>Sebagian negara Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru dan Tuvalu mendukung secara moral dan diplomatik untuk kemerdekaan Papua. </p>
<p>Kesamaan etnis masyarakat Melanesia mendasari <a href="https://www.lowyinstitute.org/publications/west-papua-issues-wont-go-away-melanesia">dukungan berkelanjutan</a> dari Pasifik Selatan untuk kemerdekaan Papua. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/memanfaatkan-kekuatan-universitas-sebagai-aktor-baru-dalam-diplomasi-global-141120">Memanfaatkan kekuatan universitas sebagai aktor baru dalam diplomasi global</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Diplomasi bantuan</h2>
<p>Indonesia lama mengabaikan kawasan Pasifik karena terlalu fokus pada ASEAN - Indonesia termasuk salah satu pendiri perkumpulan negara-negara Asia Tenggara ini.<br>
Sekitar dekade 70- dan 80-an, Indonesia sering memperlakukan Pasifik Selatan sebagai “<a href="https://www.futuredirections.org.au/publication/indonesia-seeking-closer-south-pacific-engagement/">halaman belakang yang terabaikan</a>”. </p>
<p>Indonesia mulai mengubah hubungannya dengan kawasan Pasifik sejak 20 tahun terakhir melalui kebijakan luar negeri “Menoleh ke Timur” (<em>Look East Policy</em>), yang inti kegiatannya adalah diplomasi bantuan. </p>
<p>Tujuan kebijakan ini adalah untuk membalikkan citra negatif Indonesia di kawasan Pasifik. </p>
<p>Kebijakan “Menoleh ke Timur” ini memprioritaskan negara-negara Pasifik Selatan seperti Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Papua Nugini dan Fiji sebagai mitra kerja sama pembangunan. </p>
<p>Sejak 1999, Indonesia telah memberikan bantuan peningkatan kapasitas (<em>capacity building</em>) melalui pelatihan di sembilan sektor, antara lain kelautan dan perikanan; usaha kecil menengah, ekonomi, keuangan, dan perdagangan; energi; demokrasi dan pemerintahan yang baik (<em>good governace</em>). </p>
<p>Program ini menarik banyak peserta sehingga dilanjutkan dan dimodifikasi dan cakupan bertambah menjadi <a href="http://ssc-indonesia.org/ksst/wp-content/uploads/2015/07/Leaflet-Pacific-Update2.pdf.diplomatik">10 sektor</a>, antara lain manajemen risiko bencana, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, dan pelatihan, dan pekerjaan umum. </p>
<p>Antara 1999 dan 2016 Indonesia telah menjalankan setidaknya 182 program untuk 1.457 peserta dari negara-negara di kawasan Pasifik. Belum ada laporan angka resmi berapa anggaran yang digunakan untuk ini.</p>
<p>Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melanjutkan kebijakan ini melalui organisasi regional Pacific Island Development Forum (PIDF). Kemitraan yang berfokus pada perubahan iklim ini melibatkan sektor publik, swasta sektor, dan masyarakat sipil, yang diwujudkan melalui skema ekonomi hijau. </p>
<p>Bantuan Indonesia yang disalurkan melalui PIDF dianggap sesuai dengan kebutuhan negara-negara kepulauan di Pasifik yang terletak di dataran rendah, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim.</p>
<p>Pada 2016, Presiden Joko “Jokowi” Widodo melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperkuat komitmen Indonesia setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PIDF ke-2 - belum ada laporan angka resmi anggaran yang digunakan Jokowi.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mengapa-amerika-cina-dan-negara-lain-diam-saja-dalam-isu-kekerasan-di-papua-123683">Mengapa Amerika, Cina, dan negara lain diam saja dalam isu kekerasan di Papua?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Dampak diplomasi</h2>
<p>Salah satu indikasi keberhasilan diplomasi Indonesia di Pasifik adalah kenaikan status keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group (MSG) dari status pengamat yang diperolehnya pada 2013 menjadi <em>associate member</em> pada tahun 2015.</p>
<p>MSG adalah kelompok eksklusif yang anggotanya terdiri dari negara-negara berpenduduk etnis Melanesia.</p>
<p>Diplomasi Indonesia yang intensif ke Pasifik menghasilkan perubahan sikap dari beberapa negara seperti seperti Tuvalu, Kiribati dan Nauru yang pada awalnya menentang penguasaan wilayah Indonesia atas Papua.</p>
<p>Hanya Vanuatu yang masih bersikeras menolak keanggotaan Indonesia karena berpandangan bahwa United Liberation Movement for West Papua (gerakan kemerdekaan Papua Barat) lebih pantas menjadi anggota MSG.</p>
<p>Dalam konteks ekonomi, Indonesia juga berfungsi sebagai “jembatan” antara MSG dan Asia sehingga memungkinkan negara-negara Pasifik untuk mendapatkan keuntungan dari ekonomi Asia yang tumbuh sangat cepat.</p>
<p>Setelah lebih dari 50 tahun menjadi penerima bantuan pembangunan, kini Indonesia juga memainkan peran sebagai negara donor, sekali pun jumlah bantuannya <a href="https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IDSitiNugrahaMauludiah.pdf">relatif kecil dan terbatas</a>.</p>
<p>Bantuan Indonesia bagi kawasan Pasifik memiliki tujuan strategis bagi pemerintah pusat di Jakarta yang berkepentingan mendapatkan dukungan negara-negara di kawasan ini untuk mengamankan integritas teritorialnya.</p>
<p>Bisa diperkirakan, diplomasi bantuan Indonesia akan terus dilakukan dan meningkat di masa depan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/147283/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Baiq Wardhani tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Diplomasi bantuan mampu meningkatkan pengaruh Indonesia di Pasifik Selatan dan berdampak pula menurunnya dukungan beberapa negara di kawasan itu terhadap separatisme Papua.Baiq Wardhani, Lecturer at Department of International Relations, Faculty of Social and Political Studies, Universitas AirlanggaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.