KUHP baru yang sangat cacat ini akan mendapat penolakan keras dari para pengacara dan aktivis dalam bentuk aksi protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Hukum pidana
Displaying all articles
KUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.
Beberapa waktu lalu warganet di media sosial sempat resah perihal pasal dalam draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check…
Penilaian ada tidaknya alasan penghapus pidana dan apakah kasus AS memenuhi tiga syarat pembelaan terpaksa atau tidak berada di tangan hakim dan ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Disahkannya UU TPKS merupakan langkah awal yang cukup baik, terlepas dengan adanya catatan krusial terkait dua pasal yang dihapuskan.
Jika tujuannya adalah pencegahan kekerasan seksual, maka yang perlu diutamakan adalah intervensi sosial, seperti pendidikan seksual serta edukasi terhadap pelajar.
Penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan (consent).
Aturan melindungi hewan dan menghukum orang yang menyiksa binatang sudah ada di Indonesia, tapi penerapannya belum maksimal.
Apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?
Kami ngobrol dengan Dio Ashar, Direktur Eksekutif IJRS tentang bagaimana penegak hukum terlalu fokus pada pemidanaan penjara di tengah kondisi lapas di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas.
Dukungan masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati semakin berkurang ketika mereka mengetahui lebih dalam tentang ruang lingkup dan administrasi hukuman mati.
Tuntutan hukum ini mirip dengan upaya legal melawan kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tembakau.
Dua hal penting tentang dengan ujaran kebencian yang perlu dipertimbangkan guna memperbaiki UU ITE: jenis-jenis ujaran kebencian yang bisa dipidana dan faktor-faktor dalam menjatuhkan hukuman.
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
Penetapkan status pelaku atau korban dalam tindak pidana pornografi perlu hati-hati; jangan sampai sistem peradilan pidana justru menghukum korban.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Bagaimanakah seharusnya penangkapan dilakukan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku?
Kegiatan prostitusi online secara sederhana terdiri atas dua unsur, unsur prostitusi serta unsur transaksional secara daring. Lalu, bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal ini?
Keadilan restoratif dapat membantu menegakkan keadilan dengan tetap tetap menghargai hak asasi pelaku kejahatan.
Larik-larik puisi W.S. Rendra terngiang di kepala saya saat mengamati keriuhan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksud baik? Maksud baik menurut siapa?
Top contributors
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Executive Director, Indonesia Judicial Research Society
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Pengajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
-
Research assistant, Indonesia Judicial Research Society
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Director of the University of Oxford Death Penalty Research Unit, Centre for Criminology, Faculty of Law, University of Oxford
-
Researcher at PSHK and lecturer at Jentera Law School, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Criminal Law Scholar, Universitas Indonesia
-
Researcher
-
Assistant Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer of Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
