Lewat berbagai strategi pemangkasan dan tata ulang birokrasi, jumlah kementerian di Indonesia bisa dipangkas.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Joko Widodo
Displaying 21 - 36 of 36 articles
Bertanding kembalinya Jokowi mungkin membahayakan keanekaragaman hayati global, karena ia mengancam mengingkari moratorium pembukaan perkebunan kelapa sawit baru.
Capaian yang disampaikan oleh Joko Widodo tidak mampu dikritisi oleh Prabowo Subianto yang cenderung bicara pada tataran prinsip saja.
Penelitian terkini di 59 lembaga pemasyarakatan menunjukkan pendekatan ekonomi tidak efektif dalam meredam ideologi radikal narapidana teroris.
Joko “Jokowi” Widodo bisa saja mengklaim dia bukan pelanggar HAM seperti lawannya, Prabowo Subianto. Tapi rekam jejak Jokowi menunjukkan bahwa komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus hanyalah omong kosong belaka.
Debat calon presiden itu rentan muslihat. Ini tips dari seorang ahli bahasa untuk menyiasatinya.
Jokowi memang mendapatkan banyak pujian dari calon pemilih dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, airport, dan pelabuhan, namun lawan-lawannya masih dapat menjatuhkannya dengan isu-isu lain.
Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan ekonomi, tapi mengabaikan pelanggaran HAM, politik lokal, dan masyarakat asli.
Penundaan IA-CEPA tidak hanya membawa kerugian ekonomi tapi juga murubah dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Australia
Berdasarkan perjanjian perdagangan bebas, perguruan tinggi Australia dapat menjadi pemegang saham mayoritas di universitas di Indonesia
Menjelang akhir kepresidenan Joko Widodo target reforma agraria dan perhutanan sosial belum tercapai. Ini akan dapat diatasi jika pemerintah menjadikan desa sebagai aktor utama dalam program ini.
Keberhasilan Indonesia mengatasi ketimpangan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo
Pemilihan Ma’ruf Amin’s sebagai calon wakil presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden yang akan datang menandakan bahwa para politisi terus mengakomodir arus konservatif dalam politik
Banyak aktivis yang memasuki dunia politik dalam dua dekade demokratisasi Indonesia. Tetapi ini tidak memperbaiki kualitas demokrasi di negeri ini.
Disahkannya Perppu Ormas yang mengizinkan pemerintah melarang organisasi yang dianggap tidak berasaskan Pancasila menunjukkan belokan ke arah ultra-nasionalisme.
Memanfaatkan kebijakan luar negeri Indonesia untuk mendukung pembangunan akan membantu Indonesia menyiasati pergeseran geopolitik dunia.
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Adjunct Associate Professor James Cook University and University Fellow Charles Darwin University, James Cook University
-
Economist and research scientist at the Research Centre for Climate Change, Universitas Indonesia
-
Lecturer in Sociology, Universitas Indonesia
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Sessional Academic and Researcher, The University of Queensland
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Lecturer in Public Policy and Decision Analysis, Universitas Indonesia
-
PhD Candidate School of Social and Political Science, The University of Melbourne
-
PhD Candidate Asia Institute - The University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Research fellow, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
