tag:theconversation.com,2011:/us/topics/kabinet-77730/articleskabinet – The Conversation2021-04-29T05:47:44Ztag:theconversation.com,2011:article/1599132021-04-29T05:47:44Z2021-04-29T05:47:44ZBuyarnya mimpi teknokrat pembentuk ide BRIN. Saatnya komunitas ilmiah berhenti naif dan anti-politik<p>Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, yang baru kemarin <a href="https://nasional.sindonews.com/read/411582/15/jokowi-resmi-lantik-mendikbudristek-menteri-investasi-dan-kepala-brin-1619597094">dilantik</a> menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) <a href="https://kumparan.com/kumparannews/kepala-brin-megawati-jadi-ketua-dewan-pengarah-1ve5pWgWqvB">Megawati Soekarnoputri</a> akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. </p>
<p>Menurut Laksana, dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai BRIN yang belum dipublikasikan, Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Megawati saat ini menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP.</p>
<p>BRIN, lembaga yang memayungi pelaksanaan riset, menjadi badan otonom setelah dipisahkan dari Kementerian Riset dan Teknologi yang kini melebur dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). </p>
<p>Kedudukan BRIN sebagai lembaga otonom yang memiliki dewan pengarah kini membuka ruang terhadap <a href="https://majalah.tempo.co/read/nasional/162991/faktor-pdip-di-balik-pemisahan-brin-dan-kementerian-riset">campur tangan partai politik</a> dalam pelaksanaan riset di Indonesia. </p>
<p>Peluang campur tangan itu tidak hanya memberi akses digunakannya anggaran riset untuk kepentingan ekonomi politik sempit, tetapi juga membuka jalan terjadinya politisasi lembaga riset menjustifikasi praktik pencarian keuntungan (rente). Ini misalnya dengan memberi dukungan ilmiah untuk proyek-proyek bernilai besar yang tidak sepenuhnya menguntungkan publik.</p>
<p>Megawati sebelumnya juga mengatakan pembentukan BRIN adalah upaya <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20210413124417-4-237461/brin-mimpi-megawati-yang-diwujudkan-jokowi">membumikan Pancasila</a>, alih-alih mengarusutamakan riset. </p>
<p>Dengan ini, BRIN ditempatkan seolah sebagai instrumen indoktrinasi ideologi negara untuk kepentingan penguasa. </p>
<p>Hal ini membuyarkan cita-cita para teknokrat, para cendekiawan yang berkiprah dalam mengelola dan menjalankan negara, yang mendorong pembentukan BRIN sebagai wahana untuk menciptakan ekosistem pengetahuan dan inovasi yang mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan publik berbasis riset yang berkualitas.</p>
<p>Perubahan desain kelembagaan BRIN yang memberi peluang intervensi politik ini menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi serta menjadi bukti keterbatasan ide-ide teknokrasi.</p>
<h2>Keterbatasan ide teknokrasi</h2>
<p>Pembentukan BRIN - yang diamanatkan oleh <a href="https://penelitian.ugm.ac.id/2019/08/21/undang-undang-no-11-tahun-2019-tentang-sistem-nasional-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi/">Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek)</a> - adalah upaya teknokratik untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan publik berbasis riset. </p>
<p>Teknokrasi merujuk pada pemerintahan yang dijalankan oleh para teknokrat, yaitu para cendekiawan yang berkiprah dalam mengelola dan menjalankan negara. </p>
<p>Ide-ide teknokratik bersandar pada perubahan di level institusi yang menekankan aspek kapasitas aktor dan lembaga serta tata kelola kelembagaan. Ide ini berpandangan bahwa suatu masalah terjadi karena kapasitas aktor dan kelembagaan yang lemah atau desain kelembagaan yang belum memadai. </p>
<p>Upaya penguatan kapasitas aktor yang bekerja dalam suatu institusi melalui berbagai pelatihan adalah contoh ide teknokratik itu. Mendorong penyusunan suatu peraturan atau pembentukan lembaga baru, seperti BRIN, untuk membangun ekosistem riset yang unggul juga wujud upaya perubahan yang berpijak pada ide teknokratik.</p>
<p><a href="https://www.ksi-indonesia.org/id/about">Knowledge Sector Initiative</a> (KSI), program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia, adalah <a href="https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1136-membangun-badan-riset-dan-inovasi-nasional-yang-efektif">salah satu pendukung utama ide-ide teknokrasi</a> terkait pembentukan ekosistem riset dan inovasi. KSI adalah salah satu donor untuk The Conversation Indonesia. </p>
<p>KSI memposisikan diri sebagai katalis perubahan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis riset. </p>
<p>Untuk mewujudkan ide teknokratik itu, program kemitraan ini telah memfasilitasi pertemuan-pertemuan lintas kementerian – terutama dari Kemenristek, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi – menyusun dokumen <a href="https://lldikti5.kemdikbud.go.id/assets/thirdparty/filemanager/source/sistem_informasi/regulasi/FINAL%20-%20CETAK%20BIRU%20EKOSISTEM%20PENGETAHUAN%20%26%20INOVASI.pdf">cetak biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi</a> (EPI). Dokumen ini bertujuan ‘menyelaraskan kebijakan dan program’ serta berbagai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan ekosistem pengetahuan. </p>
<p>KSI juga mendukung lembaga penelitian kebijakan maupun komunitas ilmiah dalam penyusunan UU Sisnas Iptek yang mengamanatkan pembentukan BRIN. </p>
<p>Namun, manuver yang dilakukan pemerintah dalam desain kelembagaan BRIN yang memungkinkan campur tangan politik ini menunjukkan bahwa pendekatan teknokratik tidak cukup untuk mendorong perubahan yang bermakna.</p>
<p>Pendekatan ini bermasalah karena dua hal. Pertama, ia cenderung mengabaikan aspek-aspek kekuasaan dan melihat lembaga publik seolah berada dalam ruang hampa. </p>
<p>James Ferguson, profesor antropologi di Stanford University, Amerika Serikat (AS), menyebut cara pandang ini sebagai <a href="https://www.upress.umn.edu/book-division/books/the-anti-politics-machine">anti-politik</a> karena ia menyingkirkan aspek-aspek politik dalam memahami realitas. </p>
<p>Suatu institusi atau peraturan bisa saja dibuat dengan tujuan yang mulia, tapi hubungan-hubungan kekuasaanlah yang pada akhirnya menentukan bagaimana institusi atau aturan akan bekerja. </p>
<p>Yang kerap terjadi, ide-ide teknokrasi justru dapat melegitimasi kekuasaan itu sendiri.</p>
<p>Kedua, karena sifat anti-politik ini, pendekatan ini cenderung optimistis tetapi agak naif dalam melihat suatu masalah. Ini tergambar dari beberapa <a href="https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/15/riset-dan-inovasi-di-simpang-jalan/">tulisan para teknokrat</a> soal polemik BRIN. </p>
<p>Walau kini terbuka ruang lebih besar bagi kepentingan politik praktis untuk mencampuri BRIN, para teknokrat masih meyakini bahwa negara <a href="https://theconversation.com/brin-cerai-dari-kementerian-riset-dan-teknologi-benarkah-akan-mengakhiri-ketidakpastian-status-dan-fungsinya-158947">tetap berpihak pada riset dan inovasi</a>. </p>
<p>Padahal, penghapusan Kemenristek jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjadikan upaya membangun ekosistem riset yang unggul sebagai prioritas. </p>
<h2>Fokus mencari keuntungan ekonomi semata</h2>
<p>Politisasi BRIN juga memperlihatkan pada kita bahwa produk penelitian tidak dipandang penting untuk dijadikan sebagai fondasi pembuatan kebijakan. </p>
<p>Pemerintah jelas lebih mengutamakan pembangunan ekonomi di atas bidang lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. </p>
<p>Dalam menangani pandemi COVID-19 saja, urusan kesehatan publik yang berkaitan dengan nyawa manusia selama ini telah dinomorduakan dari <a href="https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/investment-at-all-costs-jokowi-fails-the-coronavirus-test/">prioritas bidang ekonomi</a>. </p>
<p>Pemberian vaksin COVID-19 yang mengutamakan kelompok produktif tertentu ketimbang penduduk yang rentan seperti kelompok lanjut usia juga menunjukkan <a href="https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/covid-19-indonesia-vaccine-program-worker-mandiri-jokowi-sinovac-14341636">motif pemulihan ekonomi di atas upaya pengendalian pandemi</a>. </p>
<p>Pertanyaannya, ekonomi macam apa yang sebenarnya menjadi perhatian utama pemerintah? </p>
<p>Jika upaya membangun ekosistem riset dan inovasi dipinggirkan, maka yang menjadi perhatian utama adalah <a href="https://investor.id/archive/politik-kekuasaan-dan-perburuan-rente">ekonomi rente</a> yang secara khusus bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan (industri ekstraktif), yang merusak alam dan meminggirkan masyarakat lokal/adat. </p>
<p>Logikanya sederhana saja: jika kegiatan ekonomi rente sudah dapat memberi keuntungan bagi persekongkolan politikus-pengusaha, mengapa harus berinvestasi lebih untuk kegiatan riset yang hasilnya belum tentu berguna untuk dunia industri? </p>
<p>Sementara itu, kontrol politik atas BRIN juga membuka peluang praktik mencari untung atas sumber-sumber dana penelitian. Kontrol atas pengetahuan juga memberi pembenaran ilmiah atas praktik itu.</p>
<p>Ekonomi rente telah begitu dominan di Indonesia, ditandai dengan persoalan <a href="https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203155011-14/democracy-money-politics-case-indonesia-vedi-hadiz">korupsi yang endemik</a>. </p>
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah <a href="https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-end-of-the-kpk-at-the-hands-of-the-good-president/">dilemahkan</a> membuka jalan yang lebih lapang bagi praktik perburuan rente itu. </p>
<p>Artinya, dominasi ekonomi rente tidak hanya meminggirkan ekonomi liberal yang bertumpu pada pemerintahan yang bersih dan baik, tetapi juga meminggirkan ekonomi yang berbasis riset dan inovasi.</p>
<h2>Lemahnya komunitas ilmiah</h2>
<p>Politisasi BRIN juga menunjukkan lemahnya komunitas ilmiah dalam membaca kondisi politik dan menyusun strategi yang efektif. </p>
<p>Pendekatan teknokratik terlampau optimistis dan abai memeriksa kekuatan komunitas ilmiah dalam mendorong perubahan. </p>
<p>Pendekatan ini hanya mengandalkan dokumen semacam cetak biru EPI serta pembentukan institusi baru dalam upaya membangun ekosistem riset yang unggul. </p>
<p>Dengan dokumen semacam ini, seolah elite ekonomi politik yang berkuasa menjadi berkepentingan memajukan riset dan inovasi.</p>
<p>Faktanya, para politikus dan pengusaha punya logika sendiri yang kepentingan utamanya mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. </p>
<p>Harus ada dorongan atau ancaman untuk membuat persekongkolan politikus-pengusaha mengesampingkan kepentingan ekonomi-politik mereka. </p>
<p>Dokumen cetak biru dan institusi baru semacam BRIN saja bukan hanya tidak cukup memberi dorongan dan ancaman, tapi justru bisa menyediakan jalan bagi kepentingan yang amat berbeda. Dokumen cetak biru EPI bahkan <a href="https://lldikti5.kemdikbud.go.id/assets/thirdparty/filemanager/source/sistem_informasi/regulasi/FINAL%20-%20CETAK%20BIRU%20EKOSISTEM%20PENGETAHUAN%20%26%20INOVASI.pdf">mendukung</a> peraturan bermasalah seperti <a href="https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/omnibus-law-shows-how-democratic-process-has-been-corrupted/">UU Cipta Kerja</a> yang mengancam <a href="https://tirto.id/dampak-omnibus-law-uu-cipta-kerja-rugikan-buruh-hingga-abaikan-ham-f5Cs">hak-hak buruh</a> dan <a href="https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup">lingkungan hidup</a> serta memfasilitasi <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/20012551/diatur-uu-cipta-kerja-lembaga-pengelola-investasi-dinilai-berpotensi?page=all">praktik rente</a>. </p>
<p>Oleh karena itu, pendekatan teknokratik dengan sikap anti-politiknya harus ditinggalkan. </p>
<p>Perubahan, termasuk upaya membangun ekosistem pengetahuan, adalah sesuatu yang diperjuangkan secara politik; tidak lahir begitu saja karena belas kasihan dan niat baik para politikus. </p>
<p>Mendorong terjadinya perubahan adalah dengan memasuki arena pertarungan politik itu: pertarungan antara kepentingan yang memajukan riset dengan kepentingan mengumpulkan kekayaan; pertarungan antara ekonomi berbasis pengetahuan dengan ekonomi rente.</p>
<p>Namun, perjuangan politik bukan sekadar lobi-lobi atau mencari-cari jabatan di dalam kekuasaan dengan harapan dapat melakukan perubahan dari dalam. </p>
<p>Cara itu tak lain sekadar menyerahkan diri untuk diperalat atau sengaja mencari keuntungan pribadi. </p>
<p>Yang diperlukan adalah mengubah komunitas ilmuwan bersama dengan kelompok sosial lainnya yang peduli pada isu keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa menjadi kekuatan politik yang dapat menekan aliansi predator politikus dan pengusaha.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/159913/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Abdil Mughis Mudhoffir adalah honorary research fellow di Asia Institute, University of Melbourne, dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta serta komisioner Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)</span></em></p>Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.Abdil Mughis Mudhoffir, Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1257372019-10-24T03:08:08Z2019-10-24T03:08:08ZPilihan menteri Jokowi belum cerminkan pembenahan birokrasi dan keterwakilan perempuan<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/298461/original/file-20191024-31424-1yqkciz.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=451%2C1082%2C4156%2C2374&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><span class="source">Mast Irham/EPA</span></span></figcaption></figure><p>Kabinet yang disusun oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berisi tokoh-tokoh dari <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20191023020521-4-109210/yuk-intip-profil-menteri-pilihan-jokowi-jilid-ii/2">berbagai latar belakang</a>. </p>
<p>Namun, pilihan menteri sepertinya belum mencerminkan upaya serius pengembangan sumber daya manusia, pembenahan birokrasi, dan keterwakilan perempuan.</p>
<p>Kami menanyakan para ahli untuk menjelaskan bagaimana mereka melihat proporsi dalam Kabinet Indonesia Maju sesuai bidang mereka.</p>
<h2>Kompetensi</h2>
<p><strong>Ario Wicaksono - Pengajar ilmu sosial dan politik di Universitas Gajah Mada</strong></p>
<p>Dengan komposisi lebih dari 50% kalangan profesional atau non-partai politik (parpol), kabinet sekarang tampaknya dirancang untuk mendukung <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all">lima visi</a> Jokowi-Ma'ruf yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur.</p>
<p>Kalaupun ada upaya terkait inovasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan reformasi birokrasi, semuanya masih bermuara pada keinginan untuk untuk mengatasi ketertinggalan dan merebut peluang ekonomi pada era Revolusi 4.0.</p>
<p>Para wakil parpol yang ditunjuk menjadi menteri tidak selalu memiliki kompetensi profesional yang selaras dengan jabatannya. Tentu saja, argumen menteri adalah jabatan politik bisa digunakan untuk menepis kritikan ini.</p>
<p>Secara umum, Jokowi tampak berusaha keras untuk menyeimbangkan berbagai elemen yang berbeda sembari tetap menunjukkan kendalinya atas proses penyusunan kabinet. </p>
<p>Empat menteri koordinator adalah pejabat senior, dan ada 18 muka lama dari kabinet terdahulu.</p>
<p>Kementerian yang secara tradisi dipegang teknokrat dan akademisi seperti menteri keuangan, menteri riset, dan menteri kesehatan masih dipegang orang dengan latar belakang serupa. Ini dapat menjamin keberlanjutan kebijakan dan pendekatan yang teknokratis dalam mengelola kebijakan. </p>
<p>Kaum akademisi diwakili oleh enam orang dan kesemuanya adalah wajah lama, mengindikasikan pesan bahwa modal politik berupa pengalaman pemerintahan sama pentingnya dengan modal pengetahuan. </p>
<p>Yang menarik, pos menteri pendidikan dan kebudayaan yang kini diisi oleh pengusaha di bidang IT, yaitu CEO Gojek Nadiem Makarim, bukan akademisi. </p>
<p>Apakah dengan demikian arah pengembangan pendidikan akan berfokus pada menyuntikkan semangat <em>entrepreneurship</em> dan justru luput menyentuh misi utama pendidikan: yaitu untuk membebaskan dan juga menumbuhkan kecerdasan kritis? </p>
<p>Pos menteri reformasi birokrasi juga belum diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi teknokratis di bidang administrasi publik.</p>
<p>Kedua contoh ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM dan pembenahan birokrasi, yang disebut sebagai bagian dari visi Jokowi, tidak tercermin dalam pilihan menteri di kabinet.</p>
<h2>Profesi</h2>
<p><strong>Asmiati Malik - Pengajar ilmu politik di Universitas Bakrie</strong></p>
<p>Dari 13 pos kementerian strategis untuk pertumbuhan ekonomi, delapan diberikan ke parpol. Kalangan profesional hanya diberikan lima; itu pun dua dari menteri kalangan profesional yang memiliki kedekatan emosional dengan parpol.</p>
<p>Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memiliki <a href="https://nasional.tempo.co/read/1263407/bahlil-lahadalia-tegaskan-sudah-10-tahun-keluar-dari-golkar">kedekatan</a> dengan Partai Golkar, sedangkan Menteri Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir sudah dekat dengan lingkungan kekuasaan dan partai politik yang sudah pasti tidak serta merta melepaskan dirinya dari ruang lingkup pejabat dan penguasa partai serta pemerintah. </p>
<p>Dengan komposisi menteri di bidang ekonomi yang seperti ini, kebijakan yang diambil sudah pasti untuk menguntungkan elit yang bermain di pusaran kekuasaan, apalagi hampir setiap politisi memiliki perusahaan pribadi.</p>
<p>Kebijakan yang diambil akan bersifat jangka pendek untuk mencari pembiayaan politik pada tahun 2024. Sehingga perencanaan jangka panjang tidak akan begitu diperhatikan. Terlebih lagi pemindahan ibu kota akan membuka peluang yang besar untuk pemburu rente mencari peluang. </p>
<p>Seharusnya pos-pos yang sangat krusial seperti perindustrian; perdagangan; investasi; energi dan sumber daya mineral; dan terutama BUMN diberikan kepada profesional yang bebas dari pengaruh politik praktis. Dengan demikian pengelolaan institusi benar-benar dilakukan dengan prinsip <em>good governance</em>. </p>
<p>Selama ini proses pengadaan barang dan jasa di sektor BUMN sarat dengan kepentingan politik. Ketika terjadi kesalahan, kerugian akan menjadi beban keuangan negara; ini sama saja dengan membebani rakyat. </p>
<h2>Gender</h2>
<p><strong>Ella S. Prihatini - Peneliti ilmu politik dan hubungan internasional di University of Western Australia</strong></p>
<p>Untuk periode keduanya, Jokowi memilih lima perempuan menjadi menterinya, jumlah ini menyusut dari <a href="https://mediaindonesia.com/read/detail/211321-soal-keikutsertaan-perempuan-jokowi-ada-9-menteri-perempuan-dalam-kabinet">sembilan</a> pada periode terdahulu. </p>
<p>Proporsi perempuan di kabinet ini hanya 13,16%, terdiri atas tiga orang petahana di posnya masing-masing dan dua pendatang baru. </p>
<p>Perempuan kehilangan kursi menteri kelautan dan perikanan, padahal Susi Pudjiastuti merupakan menteri yang paling tinggi skor performanya berdasarkan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/10/14/12233011/menurut-survei-alvara-publik-paling-puas-atas-kinerja-3-menteri-ini?page=all">survei</a> pra-pelantikan kabinet. </p>
<p>Perempuan juga tergeser dari posisi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kesehatan, dan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. </p>
<p>Turunnya jumlah perempuan di kabinet merosot menunjukkan bahwa keberpihakan Jokowi terhadap pentingnya komposisi gender masih sangat patut dipertanyakan. </p>
<p>Menteri Susi yang notabene merupakan salah satu menteri paling cemerlang, dan kebetulan dia perempuan, justru digeser oleh politisi laki-laki dari Gerindra, Edhy Prabowo. </p>
<p>Politisi ini sama sekali tidak memiliki portofolio di sektor kelautan dan perikanan. Sangat disayangkan bila penunjukkan ini lebih dikarenakan lobi politik pemerintah dan Gerindra agar mendapat kursi di kabinet. </p>
<p>Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) masih diisi perempuan sesuai tradisi. </p>
<p>PPPA adalah kementerian yang paling terakhir diketahui pengisinya. Hal ini menjadi indikasi bahwa pos yang mengurusi kepentingan perempuan dan anak masih <a href="https://www.jstor.org/stable/10.1017/s0022381612000382?seq=1#page_scan_tab_contents">dianggap bidang yang feminin dan gengsinya rendah</a> dibanding kementerian lain. </p>
<p>Menteri PPPA yang baru, Gusti Ayu Bintang Darmavati, <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/10364901/jabat-menteri-pppa-ini-profil-gusti-ayu-bintang-darmavati">memiliki sedikit sekali keterlibatan yang jelas</a> dengan isu-isu perjuangan kepentingan perempuan dan anak. Saya menengarai ini adalah indikasi buram bagi perjuangan hak-hak perempuan untuk lima tahun ke depan.</p>
<p>Penunjukan Ida Fauziyah sebagai Menteri Tenaga Kerja merupakan hasil rotasi; kementerian ini dianggap merupakan “jatah” Partai Kebangkitan Bangsa.</p>
<p>Pengalaman Ida yang sangat kuat di bidang legislasi dan terpilih menjadi anggota DPR selama lima periode dari 1999 hingga 2018 telah menjadi inspirasi bagi perempuan untuk terlibat lebih banyak di politik. </p>
<p>Sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama 2010 hingga sekarang, Ida terlibat dalam banyak program yang mendorong perempuan untuk terjun ke politik. Pada Pilpres 2019, Ida adalah direktur <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/22/193000165/klaim-siap-bantu-jokowi-untuk-jadi-menteri-siapa-sosok-ida-fauziyah-?page=all">penggalangan pemilih perempuan</a> tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. </p>
<p>Namun lagi-lagi, lobi politik yang mendominasi pilihan Jokowi dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi pembantunya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/125737/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Para penulis tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi di luar afiliasi akademis yang telah disebut di atas.</span></em></p>Melihat komposisi yang ada, tidak terlihat ada upaya serius di pengembangan sumber daya manusia, pembenahan birokrasi, dan keterwakilan perempuan.Ario Wicaksono, Lecturer at the Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada Asmiati Malik, Adjunct assistant professor, Universitas BakrieElla S. Prihatini, Endeavour scholar, The University of Western AustraliaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1257292019-10-23T08:16:44Z2019-10-23T08:16:44ZJokowi tunjuk Nadiem Makarim jadi Mendikbud: pentingnya libatkan pendiri Gojek untuk urai birokrasi pendidikan<p>Presiden Joko “Jokowi” Widodo <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/08390131/nadiem-makarim-ditunjuk-jadi-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan">telah resmi melantik pemilik dan pendiri Gojek Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</a> dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.</p>
<p>Penunjukan Nadiem mengejutkan banyak pihak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang presiden menunjuk pelaku usaha yang fokus pada bisnis digital untuk menjadi bagian dari pemerintahannya.</p>
<p>Jokowi, yang mempunyai latar belakang pengusaha furnitur di Solo, Jawa Tengah, selalu berusaha melibatkan sosok pengusaha dalam pemerintahannya. Ini dapat dilihat dengan keputusannya memilih Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet periode sebelumnya. Sebelum menjadi menteri, Susi adalah seorang pengusaha bisnis perikanan dan penerbangan. <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/23/susi-pudjiastuti-beri-selamat-atas-pelantikan-kabinet-indonesia-maju-netizen-ucapkan-terima-kasih">Susi</a> tidak lagi menjabat menjadi menteri untuk periode yang sekarang. </p>
<p>Melibatkan tokoh pengusaha dan <em>entrepreneur</em> tampaknya merupakan upaya Jokowi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan mengurai sistem birokrasi pemerintahan yang terlalu berbelit. </p>
<p>Kali ini dengan menunjuk Nadiem, Jokowi tampaknya ingin membenahi birokrasi sistem pendidikan Indonesia yang ketinggalan zaman dan terlalu birokratis dengan sosok yang inovatif dan kreatif.</p>
<h2>Mengapa Nadiem?</h2>
<p>Nadiem menciptakan Gojek yang menyediakan layanan transportasi daring pada tahun 2010. Di bawah kepimpimpinannya, Gojek menjadi salah satu start-up terbesar di Indonesia dengan nilai diperkirakan mencapai <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-21/gojek-co-founder-resigns-ceo-post-to-join-new-indonesian-cabinet">US$ 10 miliar</a>. </p>
<p>Penunjukkan lulusan Harvard University yang baru berusia 35 tahun tersebut diharapkan memberi udara segar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang saat ini terhambat oleh sistem birokrasi yang usang.</p>
<p>Sistem pendidikan Indonesia merupakan terbesar <a href="https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/world-bank-and-education-in-indonesia">ke-empat di dunia</a> tapi kualitasnya merupakan salah satu yang terburuk. <a href="http://www.oecd.org/pisa/publications/">Laporan PISA terbaru</a> menunjukkan Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 negara dengan performa pendidikan terburuk. Kualitas pendidikan di Indonesia masih lebih buruk dibandingkan Meksiko, Kolombia, dan Thailand. </p>
<p>Salah satu tantangan terbesar pendidikan di Indonesia adalah menghadapi sistem birokrasi yang tumpang tindih. Dosen sering kali dihadapkan pada proses administrasi yang rumit yang menghambat tugas-tugas utama keilmuannya. </p>
<p>Kehadiran sosok Nadiem diharapkan bisa memberikan terobosan-terobosan baru yang inovatif, solutif, dan belum terpikir oleh birokrat-birokrat sebelumnya dalam memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia.</p>
<p>Pengalaman Nadiem dalam bidang teknologi informasi juga akan bermanfaat dalam pembangunan sistem digital yang tampaknya sudah diadopsi oleh hampir semua badan pendidikan di tingkat global. Di bawah Nadiem, pembaruan sistem digital bagi pendidikan Indonesia diharapkan bisa berjalan mulus. </p>
<p>Karakter wirausahawan dalam bidang digital yang berani mengambil risiko dan suka berkolaborasi diharapkan juga berkontribusi terhadap pengembangan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan riset-riset berkualitas, inovatif, dan menjawab isu kekinian. </p>
<p>Dengan keberhasilan Nadiem mengembangkan operasi Gojek ke <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/transport/go-jek-launches-beta-version-of-app-in-singapore">Singapura</a>, <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/12/go-jek-kicks-off-maiden-operation-in-vietnam.html">Vietnam</a>, dan <a href="http://techcrunch.com/2019/01/18/gojek-coins-ph-philippines/">Filipina</a> diharapkan Indonesia juga bisa memanfaatkan jejaring internasional Nadiem untuk bisa terus mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia ke tingkat global. </p>
<p>Nadiem yang didaulat sebagai <a href="https://tekno.tempo.co/read/825849/nadiem-terima-penghargaan-asian-of-the-year/full&view=ok">“<em>Asian of The Year</em>” oleh media terkemuka Singapura <em>The Strait Times</em> tahun 2016</a> karena kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan sektor informal dan membantu kehidupan masyarakat sehari-hari diharapkan membawa perubahan terhadap kualitas kesejahteraan dan pemberdayaan guru-guru, khususnya tenaga honorer. </p>
<h2>Apakah bertahan lama?</h2>
<p>Dalam sejarah birokrasi Indonesia, keterlibatan pengusaha atau <em>entreprenuer</em> sayangnya tidak bertahan lama.</p>
<p>Beberapa menteri yang berlatar belakang bisnis banyak yang tidak memperpanjang posisi jabatannya.</p>
<p>Contoh yang paling dekat adalah mantan menteri kelautan dan perikanan Susi yang sudah tidak menjabat. </p>
<p>Sebelum itu ada pengusaha media Dahlan Iskan yang pernah menjabat posisi menteri di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau hanya menjabat <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/731475/dahlan-iskan-2-tahun-jadi-menteri-serasa-lama-apalagi-5-tahun">selama dua tahun dari masa jabatan lima tahun</a>. </p>
<p>Selain itu ada Rachmat Gobel, seorang pengusaha dan pemilik perusahaan elektronik National Gobel Group, <a href="https://news.detik.com/berita/d-4727536/profil-rachmat-gobel-dulu-dicopot-dari-menteri-kini-awasi-jokowi">yang hanya menjabat satu tahun sebagai menteri perdagangan</a> di bawah Jokowi. </p>
<p>Para pengusaha ini tidak dapat bertahan lama mungkin disebabkan karena mereka harus berhadapan dengan budaya birokrasi yang tidak sesuai dengan jiwa <em>entrepreneurship</em> mereka yang cenderung bersifat praktis.</p>
<p>Kita lihat nanti apakah Nadiem bisa bertahan lama di kabinet Jokowi?</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/125729/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Freddy H. Istanto adalah Direktur Sjarikat Poesaka Soerabaia (Surabaya Heritage Society)</span></em></p>Dengan menunjuk bos Gojek Nadiem Makarim, Jokowi tampaknya ingin membenahi birokrasi sistem pendidikan Indonesia.Freddy H. Istanto, Dosen di Fakultas Industri Kreatif, Universitas CiputraLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.