Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memangkas laju deforestasi. Itulah mengapa aksi pengekangan terbaru terhadap para peneliti di negeri ini sangat mengejutkan.
Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukumnya sejak awal sudah memuat karakter birokratisasi, sentralisasi dan kendali yang meredupkan upaya penguatan riset dan ekosistem pengetahuan.
Kebebasan akademik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bolak-balik menuai sorotan. Seperti apa karakter kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia?
Membangun budaya rasionalitas di kampus bisa membantu menegakkan asas penalaran dan kebenaran ilmiah, sekaligus mengurangi hoaks - bahkan yang rawan disebarkan oleh seorang profesor.
Seiring komunitas akademik dunia Barat dan Indonesia menjalin kerjasama, kita harus terus mencari jalan bersama untuk melawan diskriminasi, termasuk terhadap komunitas LGBT.
Sejarah telah menunjukkan dampak fatal yang bisa timbul jika ilmu pengetahuan alam disetir kepentingan ideologi, dari penelitian tentang iklim, kesehatan publik, hingga biologi.
Pembungkaman atas isu LGBT di kampus sudah berlangsung lama - paling tidak sejak era Orde Baru - dan sayangnya terus terjadi hingga kini. Namun, perlawanan tidak berhenti.
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Di tengah-tengah derasnya sanksi DO terhadap mahasiswa yang terlibat aktivisme, akademisi menganggap kebijakan #KampusMerdeka belum memperhatikan hak sipil mereka dengan baik.
Pembuatan kebijakan di Indonesia didominasi oleh riset yang lemah secara teoretis, tanpa tradisi penilaian sejawat yang kuat, dan tidak memiliki kebebasan akademik besar.
Yang perlu lebih banyak dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dalam institusi perguruan tinggi tentang arti kebebasan akademik dan mendorong mahasiswa dan staf universitas untuk terlibat.