Wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bukti nyata adanya usaha pelanggaran dan pelecehan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on konstitusi
Displaying all articles
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Big tech semakin memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Banyak pertanyaan kini timbul tentang bagaimana legitimasi, hak-hak dan demokrasi di era digital.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
Penambahan periode jabatan presiden dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-praktik oligarki bahkan otoritarianisme.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Top contributors
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
PhD Candidate in Policy and Governance at the Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia
-
Postdoctoral Researcher in Socio-Legal Studies, University of Oxford
-
Lecturer of Constitutional Law, Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
