tag:theconversation.com,2011:/us/topics/konsumsi-masyarakat-92735/articlesKonsumsi masyarakat – The Conversation2021-04-16T06:14:17Ztag:theconversation.com,2011:article/1581452021-04-16T06:14:17Z2021-04-16T06:14:17ZBagaimana COVID-19 akan menahan meroketnya harga pangan menjelang Lebaran<p>Masyarakat biasanya selalu menjerit saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri karena harga bahan pangan seperti bawang, cabai, sampai daging sapi selalu meroket. Salah satu pemicunya adalah permintaan bahan pangan meningkat tidak bisa diimbangi oleh persediaan pangan yang cukup.</p>
<p>Momen perayaan Lebaran biasanya dirayakan secara meriah dengan suguhan makanan yang lebih mewah dibanding biasanya. Tradisi ini biasanya mendorong peningkatan permintaan, terutama untuk daging ayam, <a href="https://www.mla.com.au/globalassets/mla-corporate/prices--markets/documents/os-markets/red-meat-market-snapshots/2020/2020-indonesia-market-snapshot.pdf">daging sapi</a>, dan <a href="https://www.usdaindonesia.org/wp-content/uploads/2020/05/Sugar-Annual_Jakarta_Indonesia_04-15-2020.pdf">gula</a> untuk suguhan manis.</p>
<p>Namun tahun ini, karena pandemi COVID-19, sepertinya fenomena tahunan itu akan berbeda. </p>
<p>Pelemahan ekonomi yang masih berlanjut dan penurunan <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20210301/9/1362331/daya-beli-masih-tertekan-inflasi-diprediksi-baru-akan-naik-di-semester-ii">daya beli serta permintaan masyarakat</a> kemungkinan akan kembali menahan kenaikan harga sembako seperti yang terjadi tahun lalu.</p>
<p>Tahun lalu Lebaran berlangsung dua bulan setelah penyebaran COVID-19 di Indonesia dimulai awal Maret. Tren harga pangan menjelang Lebaran pun menjadi sangat berbeda karena dari segi permintaan dan persediaan yang terganggu.</p>
<p>Riset terbaru dari Bank Dunia menunjukkan <a href="https://pubdocs.worldbank.org/en/699911612171364251/Indonesia-HiFy-COVID-19-November-2020.pdf">23% rumah tangga mengalami kerawanan makanan dan 29% rumah tangga mengkonsumsi makanan lebih sedikit dari biasanya</a> selama pandemi. </p>
<h2>Anomali pandemi</h2>
<p>Jauh sebelum pandemi, sebuah survei konsumen pada 2018 dari perusahaan riset asal Australia EY Sweeney mencatat 96% warga DKI Jakarta dan 89% warga Medan <a href="https://www.redmeatcattlepartnership.org/files/Neqx4-26925-beef-consumption-consolidated-report-final-english.pdf">meningkatkan pembelian daging sapi secara signifikan</a> untuk persiapan Idul Fitri. Ini menyebabkan harga daging sapi naik dari Rp 117.000 per kilogram pada hari biasa menjadi Rp 127.000 per kilogram di minggu-minggu lebaran. </p>
<p>Namun selama pandemi, jutaan masyarakat Indonesia pendapatannya anjlok. Hampir tiga juta orang Indonesia telah <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html">jatuh di bawah garis kemiskinan</a>, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 27,55 juta orang. </p>
<p>Situasi ekonomi ini mengakibatkan masyarakat menjadi enggan atau tidak mampu mengkonsumsi makanan yang identik mahal, seperti daging sapi. Akhirnya, permintaan justru menurun. </p>
<p>Contoh dari Lebaran tahun lalu, harga cabai merah dan cabai rawit malah <a href="https://hargapangan.id">turun 23% dan 17%, dan harga daging sapi naik lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 2%.</a>. </p>
<p>Harga kebutuhan pokok di pasar secara garis besar tergantung pada tiga macam kategori faktor, yaitu tingkat permintaan (<em>demand-side</em>), ketersediaan stok baik dari produksi domestik maupun impor (<em>supply-side</em>), dan kelancaran distribusi hingga ke retail.</p>
<p>Ketiga faktor ini mempengaruhi harga pangan di pasar, sesuai dengan hukum pasar bahwa permintaan yang lebih besar dari persediaan akan menaikkan harga. </p>
<p>Seperti sebelum pandemi COVID-19 pada 2019, harga daging sapi meningkat <a href="https://hargapangan.id">7% dan cabai merah melonjak 54%, sementara gula naik tipis sebanyak 3%</a> pada H-1 Lebaran dibandingkan rata-rata harga tahun tersebut.</p>
<h2>Pemerintah harus tetap menjaga harga</h2>
<p>Lebaran tahun ini terjadi pada Mei, tepat setelah masa panen beras pada Maret-April sehingga ketersediaan beras terjamin dan harga beras bisa tetap stabil. Hal ini juga serupa dengan waktu Lebaran tahun-tahun sebelumnya. </p>
<p>Namun, untuk komoditas lain seperti daging sapi, gula, dan bawang putih, produksi domestik tidak mencukupi tingkat konsumsi. World Food Programme mencatat bahwa tingkat pemenuhan impor Indonesia hanya sebesar <a href="https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116063/download/?_ga=2.171674213.492386033.1617327813-2044002066.1617327813">28% untuk daging sapi, 70% untuk gula, dan 94% untuk bawang putih</a>. </p>
<p>Maka dari itu, pemerintah harus membuka kran impor yang tepat waktu untuk memastikan tidak terjadi kekurangan. Tahun ini, pemerintah sudah proaktif mengambil <a href="https://money.kompas.com/read/2021/02/25/213100326/pemerintah-impor-gula-dan-daging-sapi-untuk-kebutuhan-selama-ramadhan">keputusan mengimpor daging sapi dan gula</a> sebelum bulan Ramadan sehingga pasokan dan stabilitas harga bisa lebih terjaga.</p>
<p>Faktor terakhir dan tak kalah penting adalah kelancaran distribusi di seluruh rantai pasok pangan. Menjelang dan selama Lebaran, distribusi memang sedikit terganggu karena beberapa pedagang pasar berhenti berjualan atau tenaga kerjanya juga berkurang karena telah libur. </p>
<p>Disrupsi pangan sangat tertantang selama pandemi COVID-19. Selain mengganggu kesehatan termasuk untuk pelaku usaha di rantai pasok, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengurangi risiko transmisi yang akhirnya menggangu distribusi pangan. </p>
<p>Efek sampingnya, gangguan di rantai pasok pangan jadi jauh lebih besar dan luas. </p>
<p>Mulai dari <a href="https://aip-prisma.or.id/data/public/uploaded_file/ruRG_26.11.20_PRISMA_The_Impact_of_COVID-19_to_Farmers_Survey_Summary.pdf">kemampuan petani mendapat akses ke bahan baku produksi</a>, penurunan kapasitas pengolahan karena tenaga kerja yang terpapar COVID-19 atau karena pembatasan kapasitas, hingga <a href="https://www.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-penanganan-gangguan-rantai-pasok-pangan-di-masa-pembatasan-sosial">terhambatnya distribusi antar daerah</a> yang tetap terjadi walau komoditas pangan sudah dikecualikan. </p>
<p>Disrupsi ini bukan hanya di skala lokal atau nasional, melainkan dalam <a href="https://www.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-kebijakan-perdagangan-pangan-indonesia-saat-covid-19">skala global</a>, sehingga menghambat akses Indonesia terhadap komoditas yang membutuhkan impor.</p>
<p>Harga ini bisa sewaktu-waktu melonjak atau anjlok berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas. Untuk menjaga kestabilan harga, perlu terus memperhatikan ketersediaan dan distribusi yang lancar.</p>
<p>Namun dengan daya beli yang masih melemah dari masyarakat, sepertinya tren kenaikan harga yang tidak signifikan akan terjadi lagi tahun ini. Karena daging sapi dan bahan pokok lainnya seperti cabai dan bawang telah menjadi komoditas yang berharga tinggi.</p>
<p>Preferensi makanan masyarakat beralih ke bahan pangan pokok yang lebih murah dan mengenyangkan, seperti beras. Ini bisa menjelaskan mengapa kenaikan harga daging sapi pada 2020 tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya dan akan terulang lagi pada tahun ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/158145/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Felippa Ann Amanta tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Melemahnya daya beli masyarakat akan menahan kenaikan harga pangan pada Lebaran kali ini.Felippa Ann Amanta, Policy Researcher, Center for Indonesian Policy StudiesLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1561012021-02-26T06:50:43Z2021-02-26T06:50:43ZDepresi mengancam Indonesia akibat pandemi, ahli jelaskan apa yang akan terjadi<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/386589/original/file-20210226-23-12l8ag6.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Suasana deretan gedung bertingkat yang terlihat dari kawasan Rasuna Said, Kuningan, jakarta, Selasa (23/2/2021). Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi kisaran 4,5 persen sampai 5,3 persen pada tahun 2021, menyusul adanya dukungan program vaksinasi COVID-19 sebagai penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
</span> <span class="attribution"><span class="source">Antara Foto</span></span></figcaption></figure><p>Pandemi COVID-19 yang berkelanjutan dan belum tertangani dengan baik membuat Indonesia terancam memasuki yang namanya <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5243571/apa-bedanya-resesi-krisis-dan-depresi-ekonomi">depresi ekonomi</a>, atau kemunduran ekonomi (resesi) yang terjadi selama satu tahun atau lebih.</p>
<p>Negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia dengan 273,9 juta orang telah jatuh ke <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/125200565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu-soal-resesi-dan-dampaknya?page=all">jurang resesi</a> pada dua triwulan sebelumnya secara berturut-turut yaitu -5,32%,dan -3,49%, pada triwulan ke-dua dan ke-tiga. Pada triwulan ke-empat pun masih terkontraksi -2,19%.</p>
<p>Jika pada triwulan pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi, maka Indonesia akan semakin dekat dengan era depresi ekonomi karena artinya sudah setahun terjebak di resesi.</p>
<p>Untuk itu kami bertanya kepada dua peneliti untuk mencari tahu dampak yang akan terjadi jika depresi benar-benar terjadi.</p>
<h2>Pemulihan ekonomi yang lebih lama</h2>
<p>Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dampak yang terjadi jika depresi benar-benar terjadi dan berlangsung lama akan cukup menakutkan.</p>
<p>“Kalau depresi terjadi dampaknya bisa mengulang seperti <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5189263/derita-masa-lalu-ri-dijajah-belanda-dan-kena-imbas-the-great-depression">tahun 1930</a>, terjadi kelaparan massal karena daya beli anjlok, pengangguran naik signifikan dan runtuhnya berbagai sektor khususnya yang padat karya,” ujar Bhima.</p>
<p>Dengan kondisi saat ini, Indonesia juga bisa mengalami pemulihan ekonomi yang lebih lama dengan kurva berbentuk huruf <a href="https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/K-shaped-recovery-complicates-world-economy-amid-pandemic">K atau <em>K shaped recovery</em></a>. </p>
<p>Ini terjadi karena sektor usaha yang pulih tidak merata. Ada yang bisa pulih dengan cepat karena usahanya bisa memanfaatkan situasi pandemi dan ada yang terpuruk dan belum bisa bangkit.</p>
<p>“Misalnya sektor yang pulih cepat salah satunya perkebunan, pertambangan, atau yang berkaitan komoditas ekspor dan ekonomi digital. Sementara pariwisata hotel, restoran, transportasi cenderung mengalami penurunan konsisten. Belum ada tanda pariwisata pulih dalam waktu dekat meski ada vaksinasi,” jelas Bhima.</p>
<p>Menurut Bhima, Indonesia masih bisa selamat dari jatuh ke lubang depresi jika fokus penanganan krisis kesehatan bisa berjalan dengan optimal dan wabah COVID-19 bisa terkendali lebih cepat.</p>
<p>“Masalah utama ekonomi Indonesia saat ini adalah rendahnya konsumsi masyarakat di dalam negeri karena ketidakpercayaan akan penanganan pandemi oleh pemerintah,” ungkap Bhima.</p>
<h2>Risiko meningkatnya angka kemiskinan</h2>
<p>Ridho Al Izzati, peneliti dari SMERU Research Institute, menjelaskan dampak depresi pada kenaikan angka kemiskinan karena tingkat kemiskinan tergantung dari pertumbuhan ekonomi secara total.</p>
<p>“Jika terjadi kontraksi maka akan berdampak terhadap peningkatan tingkat atau jumlah orang miskin, terlepas dari sebagian sektor mampu pulih dengan baik dan yang lain tidak,” kata Ridho.</p>
<p>Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan September 2020 itu mencapai <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html#:%7E:text=Garis%20Kemiskinan%20pada%20September%202020,(26%2C13%20persen).">10,19%</a> naik dari kondisi di awal pandemi yaitu <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#:%7E:text=Persentase%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,persen%20poin%20terhadap%20Maret%202019.">9,78% di Maret 2020</a>. </p>
<p>“Angka ini lebih rendah dari yang kami estimasi <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1332832/angka-kemiskinan-bisa-naik-124-persen-jokowi-diminta-bersiap">yakni 12,4% jika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -2%</a>,” ungkap Ridho. </p>
<p>Ini kemungkinannya adalah salah satu indikasi jika usaha pemerintah dalam meredam peningkatan tingkat kemiskinan (atau jumlah orang miskin) melalui program pemulihan ekonomi seperti bantuan sosial, berhasil memberikan pengaruh ke masyarakat, terutama kepada masyarakat miskin.</p>
<p>Kondisi kemiskinan tahun 2021 tergantung kepada pemulihan ekonomi secara keseluruhan (baik sektor utama seperti kesehatan, maupun sektor penting yang lain). </p>
<p>Data kemiskinan terbaru akan tercermin pada data bulan Maret 2021 dan itu tergantung kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2021 dan respons pemerintah dalam menyasar penduduk rentan melalui bantuan sosial (bansos). </p>
<p>“Jika ekonomi masih terkontraksi (minus atau nol persen), kemungkinan tingkat kemiskinan tidak akan berubah atau malah mungkin mengalami kenaikan,” ujar Ridho. </p>
<p>Jika ekonomi lebih lama pulih (atau pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari kondisi sebelum pandemi), maka akan memperparah kemiskinan atau setidaknya mengalami stagnasi. Hal ini membuat usaha penurunan tingkat kemiskinan di masa depan menjadi lebih sulit.</p>
<h2>Pemerintah harus fokuskan anggaran dan bantuan</h2>
<p>Menurut Ridho, pemerintah harus bergerak cepat melakukan pemulihan secara keseluruhan. </p>
<p>“Tidak ada alasan untuk tidak menangani pandemi secara cepat dan tepat, selain 3M, kita berharap banyak pada pelaksanaan vaksinasi,” kata Ridho.</p>
<p>Pada saat yang sama menurut Ridho, pemerintah juga harus mempertahankan program bantuan sosial (baik ke rumah tangga ataupun ke usaha mikro, kecil, dan menengah), jika perlu cakupan dan nilai bantuannya ditambah.</p>
<p>Senada dengan Ridho, Bhima juga menyarankan pemerintah untuk memfokuskan anggaran jika depresi benar-benar terjadi.</p>
<p>“Mau atau tidak mau pemerintah harus menggeser semua anggaran ke pemulihan ekonomi dan kesehatan. Porsi stimulus terhadap ekonomi indonesia masih kecil sekali <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/stimulus-penanganan-covid-19-senilai-rp-6952-triliun-cukupkah-tangani-pandemi">hanya 5%</a>,” ujar Bhima.</p>
<p>Menurut Bhima, untuk menambah anggaran untuk stimulus ekonomi, sebaiknya pemerintah segera melakukan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dengan mengalihkan anggaran lebih besar untuk bantuan subsidi kepada yang membutuhkan, misalhnya para pelaku usaha mikro. </p>
<p>“Dengan asumsi Rp 5 juta per pelaku usaha dan 15 juta penerima, biayanya hanya butuh Rp 75 triliun. Kapasitas fiskal kita masih sanggup untuk menambah porsi stimulus terhadap PDB [produk domestik bruto] atau ekonomi,” tutup Bhima.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/156101/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Pandemi COVID-19 yang berkelanjutan dan belum tertangani dengan baik membuat Indonesia terancam memasuki yang namanya depresi ekonomi, atau kemunduran ekonomi (resesi) yang terjadi selama satu tahun atau…Yessar Rosendar, Business + Economy (Indonesian edition)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1486562020-10-23T08:52:40Z2020-10-23T08:52:40ZPeneliti: alasan ekonomi untuk lanjutkan Pilkada serentak tidak tepat<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/365142/original/file-20201023-22-ukx2j.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">antarafoto tahapan kampanye pilkada serentak kota mataram as</span> </figcaption></figure><p>Salah satu alasan pemerintah bersikeras untuk tetap mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) akhir tahun ini meski banyak sekali yang menentangnya adalah alasan ekonomi.</p>
<p>Pemerintah memperkirakan Pilkada bisa memutar uang hingga <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5197908/perputaran-uang-selama-pilkada-diprediksi-tembus-rp-26-t">Rp 26 triliun</a> dan diharapkan dapat menggerakkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat pandemi. </p>
<p>Namun, dua peneliti ekonomi yang kami wawancarai mengatakan argumentasi tersebut tidak tepat.</p>
<p>Mereka berpendapat dampak ekonomi dari Pilkada tidak akan signifikan dan malah memberikan dampak risiko penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi.</p>
<h2>Dampak tidak signifikan</h2>
<p>Rizal Taufikurahman, kepala pusat Ekonomi Makro dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan bahwa dampak ekonomi Pilkada tidak akan maksimal karena terbatasnya mobilitas masyarakat. </p>
<p>Jika kondisi normal dan tidak di tengah pandemi, Pilkada memang akan mendorong berbagai sektor untuk tumbuh seperti usaha sektor tekstil, perdagangan, informasi, dan komunikasi. Contohnya untuk pembuatan baliho, serta atribut kampanye sampai ke iklan di media. </p>
<p>Namun karena terbatasnya mobilitas masyarakat, sumbangan Pilkada akan tidak besar terhadap ekonomi ini karena yang akan tumbuh hanya sektor seperti informasi dan komunikasi. Ini dikarenakan pembatasan mobilitas massa maka aktivitas kampanye akan dilakukan sebagian besar secara daring ataupun media lainnya.</p>
<p>Pada triwulan kedua tahun ini, sektor informasi dan komunikasi hanya menyumbangkan <a href="https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200805114633.pdf">4,66% dari produk domestik bruto (PDB)</a> atau seluruh penjualan jasa dan barang di Indonesia yang mencapai <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html">Rp 3.687,7 triliun</a>. </p>
<p>Pendapat senada juga datang dari Eric Alexander Sugandi, peneliti senior di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Secara historis, menurut Eric, dampak ekonomi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia hanya bertahan paling lama setengah tahun saja. </p>
<p>“Ada dampak ekonominya, namun akibat negatifnya juga banyak jika pandemi ini berlarut-larut dan dana penanganan dari pemerintah pasti bertambah,” jelas Eric.</p>
<p>Jika penanganan pandemi menjadi lebih lama karena kasus yang terus bertambah, maka pemulihan ekonomi juga akan menjadi tertunda dan anggaran yang dibutuhkan akan membengkak. </p>
<p>Jika wabah COVID-19 ini tidak terkendali, maka kemungkinan besar <a href="https://theconversation.com/peneliti-target-pertumbuhan-ekonomi-5-tahun-depan-sulit-tercapai-148249">target pertumbuhan 5% yang direncanakan pemerintah di tahun depan pun akan sulit tercapai</a>.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/peneliti-target-pertumbuhan-ekonomi-5-tahun-depan-sulit-tercapai-148249">Peneliti: target pertumbuhan ekonomi 5% tahun depan
sulit tercapai</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>.</p>
<h2>Risiko penularan lebih tinggi</h2>
<p>Selain dampak ekonominya yang tidak signifikan, penyelenggaraan Pilkada justru akan memberikan dampak risiko penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi. </p>
<p>Sampai saat ini jumlah penambahan kasus COVID-19 belum mengalami perlambatan. Hingga kamis, 22 Oktober 2020, <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/08181181/377541-kasus-covid-19-di-indonesia-antisipasi-kenaikan-akibat-libur-panjang?page=all">kasus positif COVID-19 telah mencapai 377.541 kasus setelah pada hari itu bertambah 4.432 kasus</a>.</p>
<p>Rizal melihat risiko ini bisa muncul mulai dari proses kampanye, pemungutan suara, maupun pemutusan dan perhitungan suara.</p>
<p>Walaupun pemerintah sudah mengimbau pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemungutan suara seperti pembatasan jumlah pemilih yang hadir hingga
<a href="https://covid19.go.id/p/berita/implementasi-protokol-kesehatan-ketat-pada-daerah-penyelenggara-pilkada"> 50 orang dengan jaga jarak 1 meter</a>, namun pelanggaran masih bisa terjadi.</p>
<p>Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat setidaknya <a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-pilkada-meningkat">terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan ketika waktu kampanye yang terjadi pada kurun 6-15 Oktober 2020</a>. Jumlah ini meningkat dari 237 kasus di periode 26 September hingga 5 Oktober.</p>
<p>Peta zona risiko dari Kementerian Kesehatan mengidentifikasi setidaknya ada
ada 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Dari daftar tersebut, setidaknya <a href="https://covid19.go.id/p/berita/implementasi-protokol-kesehatan-ketat-pada-daerah-penyelenggara-pilkada">45 kabupaten/kota masuk dalam zona merah (tinggi)</a>. </p>
<h2>Pilkada serentak sebaiknya ditunda sampai tahun depan</h2>
<p>Menurut Rizal dan Eric, Pilkada serentak ini sebaiknya ditunda sampai setidaknya tahun penyebaran COVID-19 lebih terkendali.</p>
<p>“Pilkada serentak sebaiknya dipikirkan kembali,” ujar Rizal.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/148656/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Dampak ekonominya tidak banyak, Pilkada serentak malah akan menghasilkan peningkatan kasus COVID-19.Yessar Rosendar, Business + Economy (Indonesian edition)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1458382020-09-10T05:19:14Z2020-09-10T05:19:14ZMeski lambat, BLT tetap diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi selama pandemi<p>Kecepatan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat masih terbilang lambat. </p>
<p>Contohnya, saat ini baru ada 2,5 juta orang yang menerima BLT bantuan subsidi gaji pada gelombang pertama dan tiga juta orang di gelombang kedua untuk bulan September dan Oktober. <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5162537/siap-siap-bantuan-rp-600-ribu-gelombang-3-ditransfer-pekan-ini?_ga=2.223626395.1446075952.1599539881-426778354.1583726526">Padahal total penerima bantuan ini mencapai 15,7 juta orang</a>. </p>
<p>Bantuan BLT berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu kepada pegawai swasta bergaji di bawah Rp 5 juta <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5162537/siap-siap-bantuan-rp-600-ribu-gelombang-3-ditransfer-pekan-ini?_ga=2.190849194.1446075952.1599539881-426778354.1583726526">yang seharusnya disalurkan tiap bulan, tapi akhirnya dirapel menjadi tiap dua bulan</a>. </p>
<p>Namun menurut beberapa pakar, meskipun lambat, BLT masih sangat diperlukan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi COVID-19.</p>
<p>Eric Alexander Sugandi, peneliti senior dari Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengatakan pemerintah perlu menyalurkan BLT untuk membantu memulihkan segi permintaan dari masyarakat.</p>
<p>Pemerintah sendiri telah menganggarkan <a href="https://money.kompas.com/read/2020/08/24/173220726/fakta-lengkap-seputar-subsidi-gaji-rp-600000-untuk-karyawan-swasta?page=all.">Rp 37,7 triliun</a> untuk program bantuan subsidi gaji karyawan. </p>
<p>“Idealnya memang tiap bulan ada, tapi lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali,” kata Eric.</p>
<p>BLT diperlukan ketika ekonomi Indonesia sendiri telah diperkirakan mengalami kontraksi lebih dalam lagi karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).</p>
<p>Saat ini Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diterapkan seperti di <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20200909195638-4-185666/covid-19-tak-terkendali-anies-putuskan-jakarta-psbb-total">Jakarta</a> dan juga <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200906220449-20-543394/covid-meningkat-banten-berlakukan-psbb-seluruh-wilayah">seluruh provinsi Banten</a> karena penambahan kasus di kedua provinsi tersebut tidak terkendali.</p>
<p>Ekonom sudah memperkirakan kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20200909205656-4-185678/jakarta-psbb-total-lagi-ekonomi-ri-bakal-jatuh-dalam">lebih dari 2% di triwulan ketiga tahun ini</a> akibat PSBB yang diberlakukan kembali di Jakarta. BLT diharapkan akan membantu daya beli masyarakat yang pendapatannya berpotensi menurun karena pembatasan kegiatan ekonomi karena PSBB.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/357381/original/file-20200910-20-12dwfxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/357381/original/file-20200910-20-12dwfxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=399&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/357381/original/file-20200910-20-12dwfxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=399&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/357381/original/file-20200910-20-12dwfxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=399&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/357381/original/file-20200910-20-12dwfxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/357381/original/file-20200910-20-12dwfxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/357381/original/file-20200910-20-12dwfxe.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=502&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pekerja di tengah pandemi COVID-19.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/iloasiapacific/50164617173/in/photolist-2jqSLYD-2jvwa5V-2jqWPvP-2jqVvtC-2jreFWR-2jmzi6b-2jmzj8M-2jmvBkA-2jrfA8Q-2jrcRaG-2jrcRqm-2jrcQPb-2jrgWah-2jrfRRd-2jrgZzy-2jrfF1a-2jrh1sa-2jrcVEZ-2jrfFvi-2jrczG2-2jrfGsP-2jrfGCd-2jrcWqm-2jrfGdv-2jrh2B4-2jrcDm6-2jrfHsj-2jrh3C7-2jrfHdS-2jrcXm4-2jrfJ1o-2jrfJwt-2jrfJgP-2jrh4VC-2jrcZ78-2jrd8Bp-2jrcZR4-2jrcZDA-2jrfKKq-2jrhdE6-2jrd8Yg-2jrhdfy-2jrd282-2jrh64e-2jrh6hf-2jrd2rd-2jrfL3K-2jrd3Xu-2jrfNoS-2jrh7cr">iloasiapacific/flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>BLT membantu merangsang konsumsi</h2>
<p>Permintaan atau konsumsi masyarakat Indonesia memang sudah menurun, khususnya setelah berakhirnya <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3046027/menkeu-sebut-era-harga-komoditas-tinggi-sudah-berakhir">era harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit yang tinggi</a> beberapa tahun lalu. </p>
<p>Hal ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang mengganggu roda perekonomian.</p>
<p>Menurut Survei Penjualan Eceran pada Mei 2020 yang dilakukan Bank Indonesia, Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menggambarkan perkembangan penjualan barang-barang konsumsi masyarakat mengalami penurunan sebesar 20,6% pada Mei 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. <a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20200708/9/1263057/sinyal-pelemahan-makin-tampak-indeks-penjualan-riil-terus-turun">Penurunan ini juga lebih dalam dibandingkan dengan penurunan sebesar 16,9% yang dicatat pada April 2020</a>.</p>
<p>Walaupun saat ini bantuan BLT seperti subsidi gaji dirapel dua bulan sekali, Eric melihat penyaluran BLT akan tetap membantu karena akan ada pembelanjaan besar dari mereka. BLT bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi yang efektif karena berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat.</p>
<h2>Perluas BLT</h2>
<p>Pemerintah seharusnya memperluas cakupan penerima bantuan sosial terutama untuk masyarakat yang termasuk ke dalam kelas calon menengah baru.</p>
<p>Menurut Bank Dunia, kelompok tersebut adalah kalangan masyarakat yang tidak miskin namun belum mencapai kemapanan. Kelas tersebut memiliki pengeluaran sebanyak Rp 532 ribu sampai Rp 1,2 juta per orang per bulannya. Diperkirakan saat ini 45% dari populasi Indonesia atau setara dengan <a href="https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class">115 juta orang masuk ke dalam kategori calon kelas menengah ini</a>.</p>
<p>Kelas masyarakat ini adalah salah satu yang paling rentan kembali menjadi miskin di saat pandemi.</p>
<p>“Bentuk bantuan dapat dibuat beragam misalnya pemberian kupon belanja yang memiliki jangka waktu tertentu. Dengan begitu daya beli mereka akan terbantu dan pada putaran berikutnya permintaan akan bergerak dan pertumbuhan ekonomi akan bergulir,” ujar Muhamad Rifki Fadilah, peneliti bidang ekonomi di The Indonesian Institute.</p>
<h2>Apa yang harus dilakukan pemerintah</h2>
<p>Bantuan BLT subsidi gaji sendiri direncanakan pemerintah akan berlangsung sampai <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200907114721-532-543555/pemerintah-lanjutkan-pemberian-blt-ke-pekerja-sampai-2021">triwulan pertama tahun depan</a> untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. </p>
<p>Untuk mempercepat penyaluran BLT, Eric mengatakan pemerintah harus memperbaiki database penerima bantuan agar bisa lebih tepat sasaran.</p>
<p>Masalah pencairan yang lambat juga harus segera diperbaiki dengan mencari dimana terjadinya penumpukan, pemerintah dan bahkan legislator harus menelusuri bagaimana keterlambatan ini bisa terjadi.</p>
<p>Aparatur negara yang menyalurkan bantuan ini juga harus diawasi dan diarahkan agar tidak terjadi penyelewengan. </p>
<p>Keterlambatan ini juga kemungkinan karena pemerintah kesulitan mendapatkan alokasi dana untuk bantuan ini, </p>
<p>“Untuk itu pendanaan yang berasal dari pos lain bisa dialihkan terlebih dahulu untuk BLT,” kata Eric.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/145838/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Dengan segala kekurangannya, BLT diperlukan untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah pandemi.Yessar Rosendar, Business + Economy (Indonesian edition)Licensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.