Indonesia berada di urutan 64 dalam daftar negara dalam Indeks Negara Hukum.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on KUHP
Displaying all articles
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU KUHP pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin. UU KUHP ini akan menggantikan KUHP…
Dengan adanya KUHP baru, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan.
KUHP baru yang sangat cacat ini akan mendapat penolakan keras dari para pengacara dan aktivis dalam bentuk aksi protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.
Sextortion merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak di Indonesia. Tapi sudah cukup kuatkah payung hukum penaganannya di Indonesia?
Aturan tentang aborsi di Indonesia menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami berbagai bentuk viktimisasi. Bagaimana seharusnya negara mengatur permasalahan abortus provocatus?
Penilaian ada tidaknya alasan penghapus pidana dan apakah kasus AS memenuhi tiga syarat pembelaan terpaksa atau tidak berada di tangan hakim dan ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Disahkannya UU TPKS merupakan langkah awal yang cukup baik, terlepas dengan adanya catatan krusial terkait dua pasal yang dihapuskan.
Apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?
Mengingat dimensi kekerasan seksual yang melekat dalam kasus bekas mahasiswa di Surabaya, kepolisian seharusnya menggunakan KUHP.
KUHP yang baru akan berdampak pada siapapun. Ia harus memperhitungkan semua aspek, tidak hanya hukum.
Larik-larik puisi W.S. Rendra terngiang di kepala saya saat mengamati keriuhan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksud baik? Maksud baik menurut siapa?
Top contributors
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Hukum Pidana, Universitas Gadjah Mada
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Researcher at PSHK and lecturer at Jentera Law School, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Director, PUSKAPA
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Pengajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
-
Peneliti, Universitas Indonesia
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Research assistant, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Director of Gender Equity and Social Inclusion (GESI) Center, Institute for Economic and Social Research, Education, and Information (LP3ES)
