Perempuan yang dihadirkan sejak proses penyusunan hingga evaluasi kebijakan diharapkan dapat mengubah arah kebijakan menjadi lebih ramah gender dan mengangkat harkat kelompok rentan.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Legislatif
Displaying all articles
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Pemenuhan kuota 30% harus terus didorong dan kualitas anggota legislatif perempuan diperbaiki.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Inilah yang harus Anda ketahui tentang pemilu dan pilpres di Indonesia dan apa yang dipertaruhkan.
Kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.
Top contributors
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Senior Lecturer in International Relations, Binus University
-
Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economic and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Dosen Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
PhD Candidate in Policy and Governance at the Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia
-
Dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Australian National University
-
researcher, Center for Capacity Building and Collaboration FISIPOL, Universitas Gadjah Mada
