Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Legislatif
Displaying all articles
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
_Constitutional complaint_ perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
Pemenuhan kuota 30% harus terus didorong dan kualitas anggota legislatif perempuan diperbaiki.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Inilah yang harus Anda ketahui tentang pemilu dan pilpres di Indonesia dan apa yang dipertaruhkan.
Kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.
Top contributors
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Lecturer of International Relations, Faculty of Humanities, Binus University
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer at the Department of Economics, Faculty of Economic and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Dosen Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
PhD Candidate in Policy and Governance at the Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia
-
Dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Australian National University
