Perempuan yang dihadirkan sejak proses penyusunan hingga evaluasi kebijakan diharapkan dapat mengubah arah kebijakan menjadi lebih ramah gender dan mengangkat harkat kelompok rentan.
Rapat Paripurna DPR mendengarkan laporan Badan Legislasi DPR mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021.
Muhammad Adimaja/Antara Foto
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
DPR harus mengejar target jumlah Undang-Undang untuk disahkan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yang rendah karena telah mengabaikan aspirasi mereka.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Seorang pegawai kecamatan membawa kotak surat suara sehari sebelum disebarkan ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Bogor, Jawa Barat. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif yang berlangsung esok hari.
EPA/ADI WEDA
Inilah yang harus Anda ketahui tentang pemilu dan pilpres di Indonesia dan apa yang dipertaruhkan.
Secara umum jumlah calon legislatif (caleg) perempuan dari tujuh partai yang bersaing di tiga pemilu legislatif lampau terus meningkat. Lalu mengapa jumlah perempuan yang terpilih tidak bisa meningkat secara maksimal?
Reuters/Beawiharta
Kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.