Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Mahkamah Konstitusi
Displaying all articles
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Penambahan masa jabatan hakim dan pemberian Bintang Mahaputera pada enam dari sembilan hakim membuat integritas mereka sebagai penegak konstitusi diragukan.
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Kuasa hukum Prabowo lebih banyak menggunakan dalil ataupun argumen serupa yang telah terbukti ditolak pada 2014 yang lalu
Sidang sengketa hasil pemilihan presiden jadi panggung bagi dua pengacara senior, yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto. Kedua pengacara ini menggunakan strategi berbahasa yang beda.
Tulisan ini berusaha membedah mengapa permohonan tim Prabowo kurang kuat secara hukum.
Menyajikan analisis empiris pertama tentang kinerja MK terhadap kasus-kasus penting antara tahun 2004 dan 2016, penelitian kami menunjukan bahwa MK tetap independen.
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Sebagian penegak hukum Indonesia tidak sadar adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sebagian lainnya sengaja abai.
Satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18. Keputusan MK soal usia minimum pernikahan diharapkan menghentikan praktik pernikahan anak.
Mahkamah Konstitusi melalui fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi seharusnya menolak permohonan Perindo dan Jusuf Kalla.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate professor, Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Visiting Fellow - Griffith Asia Institute; Scholar in Economics and Development Studies, Griffith Business School, Griffith University
-
Researcher, Indonesia Jentera School of Law
-
Dosen untuk hukum dan ekonomi di Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP)
-
Researcher/PhD Student, Griffith University
-
Professor, Co-Lead of the Disrupting Violence Beacon and Director of Violence Research and Prevention Program, Griffith Criminology Institute and School of Health Sciences and Social Work, Griffith University
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
PhD Candidate in Policy and Governance at the Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia
