Indonesia dapat memulai dan mendorong pendekatan militer dengan Myanmar, sehingga Myanmar dapat mempertimbangkan contoh reformasi militer Indonesia.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Myanmar
Displaying all articles
Selesai dari presidensi G20 tahun ini, sorot mata dunia akan kembali mengarah pada Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.
Poin utamanya bukanlah pada kemampuan Indonesia sendiri, namun lebih kepada kemauan Indonesia untuk mengambil inisatif.
Anak muda mampu bergerak dalam jumlah besar secara cepat. Namun salah satu tantangan utama mereka adalah mempertahankan hidup gerakan selepas dari jalanan.
Pemerintah seharusnya bisa mulai mempertimbangkan untuk menyusun strategi upaya perdamaian dan pemberian bantuan luar negeri yang sesuai dengan dan dapat memenuhi kepentingan nasional.
Aplikasi TikTok punya bakat yang besar untuk mendorong aktivitas politik di sebuah negara yang kebebasan berekspresinya dibatasi.
Dalam berbagai konflik di Asia Tenggara, ASEAN dianggap tidak mampu berbuat banyak.
Persekusi yang terus berlanjut di Myanmar, dan kondisi hidup yang sangat sulit di Bangladesh mendorong pengungsi Rohingya terus mencari tempat perlindungan.
Sulit untuk menerka apa manfaat kudeta ini bagi militer; militer selama ini telah mampu memperluas pengaruh dan mendapat kepentingan ekonomi di negara itu.
Meskipun bernilai tinggi, laju penebangan mangrove cukup tinggi. Sebuah alat baru bertujuan untuk membantu komunitas menahan deforestasi mangrove dan memanfaatkan program dan pendanaan konservasi.
Solidaritas sesama Muslim, hukum adat, dan pengalaman konflik dan bantuan asing dapat menjelaskan mengapa orang Aceh sangat terbuka pada orang yang kesulitan.
Pemerintah harus memperkuat pemantauan malaria pada periode tertentu dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi seperti menjelang mudik Lebaran atau libur nasional, dan saat musim paneh buah.
Persekusi Rohingya dimulai pada 1948, tahun Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris.
Langkah pemerintah India baru-baru ini untuk mendeportasi warga Rohingya dari India menunjukkan diskriminasi berbasis agama di jantung kebijakan India soal pengungsi.
Top contributors
-
Atin Prabandari is a Friend of The Conversation.Assistant Professor, Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer at Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar Magelang
-
Professor and Head of Social Sciences, University of Tasmania
-
Assistant Professor, International Refugee Law & Human Rights, South Asian University
-
Senior Lecturer, International Studies, University of South Australia
-
PhD Candidate and Research Fellow, Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Rutgers University
-
Postdoctoral Fellow, Universitas Gadjah Mada
-
PhD Candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Assistant Professor of Communication Studies College of Arts and Sciences Department of Languages, Literature, and Communication Studies, Northern State University
-
PhD candidate, The University of Queensland
-
Postdoctoral fellow (Epidemiologist), Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU)
-
Adjunct Professor of Forest Resources Management and MGEM Program Advisor, University of British Columbia
-
Senior Researcher, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia
-
Head of department of Politics, Government, and International Relations of Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya
