Dekolonisasi sains menawarkan pijakan penting supaya dunia pendidikan tinggi dan dan sains di Indonesia bisa berhenti berkiblat pada dunia Barat dan menemukan suaranya sendiri.
Pasca peleburan berbagai lembaga riset Indonesia di bawah panji BRIN, banyak peneliti merasa terombang-ambing tanpa kejelasan terkait status pekerjaan mereka.
Studi kami menemukan bahwa peneliti muda di Indonesia semakin banyak dan inovatif, tapi mereka masih menghadapi banyak tantangan pengembangan karir dan kapasitas.
Di episode ini kami ngobrol dengan Sulfikar Amir, peneliti politik sains dan teknologi di Nanyang Technological University (NTU), Singapura untuk membedah kontroversi BRIN-Eijkman.
Seorang relawan (kiri) memberikan materi pembelajaran kepada murid Sekolah Dasar (SD) di Taman Katar Pusaka, Bekasi, Jawa Barat pada Maret 2021.
Fakhri Hermansyah/Antara Foto
Senza Arsendy, Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI)
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan membuat kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok marginal.
Sejarah telah menunjukkan dampak fatal yang bisa timbul jika ilmu pengetahuan alam disetir kepentingan ideologi, dari penelitian tentang iklim, kesehatan publik, hingga biologi.
Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Pedagang membongkar kardus buah impor dari Cina di sebuah pasar di Bekasi, Jawa Barat.
Risky Andrianto/Antara Foto
Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud yang bukan kali pertama ini menunjukkan pemerintah bingung dalam menentukan kelembagaan antara bidang riset dan pendidikan. Bagaimana negara lain mengaturnya?
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menggelar rapat kerja dengan Komisi VII DPR Jakarta, 30 Maret 2021.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj
Yanuar Nugroho, Centre for Innovation Policy and Governance
Penggabungan sebagian fungsi ristek ke dalam Kemendikbud, bersamaan dengan pemisahan BRIN menjadi lembaga sendiri, membawa tantangan –- bahkan masalah.
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta tahun 2019 silam.
(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Meskipun sudah diwacanakan sejak 2019, Peraturan Presiden (Perpres) terkait struktur dan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas bahkan setelah hampir 2 tahun.
Ketidakjelasan aturan self-plagiarism di Indonesia menimbulkan pertanyaan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam reproduksi ulang karya ilmiah pribadi?
Dosen akan terus kesulitan memenuhi tuntutan universitas dalam berinteraksi dengan komunitas non-akademik apabila kampus tidak mengintegrasikan tugas ini dengan lebih baik dalam beban kerja mereka.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro (kiri) menyampaikan paparan pada DPR terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) meluncurkan program ‘perjodohan’ untuk menghubungkan peneliti di Indonesia dan mereka yang bekerja di luar negeri untuk tingkatkan kolaborasi riset global.
Lebih dari sepertiga dosen dan peneliti Indonesia tidak menerbitkan riset. Ini disebabkan beratnya beban mengajar dosen, buruknya evaluasi kinerja riset, dan kurangnya dosen berkompetensi doktoral.
Menristek Bambang Brodjonegoro ketika menghadiri World Investment Forum 2018 di Geneva, Swiss.
(UNCTAD/Violaine Martin)
Menristek Bambang Brodjonegoro berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU) baru di bawah Kemenristek untuk mengelola investasi Dana Abadi Penelitian, terpisah dari LPDP.
Studi menunjukkan sebagian besar pejabat publik - terutama pemimpin daerah - belum memiliki kapasitas untuk menyusun kebijakan berbasis bukti dan riset.
Shutterstock
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.