tag:theconversation.com,2011:/us/topics/pengangguran-68069/articlesPengangguran – The Conversation2024-01-25T03:23:48Ztag:theconversation.com,2011:article/2218762024-01-25T03:23:48Z2024-01-25T03:23:48ZSusahnya cari kerja: tingginya pengangguran adalah masalah struktural?<p>Permasalahan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran adalah isu yang kerap dijadikan topik diskusi di tengah masyarakat.</p>
<p>Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angka pencari kerja naik sebanyak hampir 4 juta orang atau tiap tahunnya. Namun per Agustus 2023, data <a href="https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html">Badan Pusat Statistik</a> menunjukkan ada 7,86 juta orang yang masih menganggur.</p>
<p>Bagaimana penjelasan ahli dalam menanggapi isu tingginya jumlah angka pengangguran di Indonesia?</p>
<p>Dalam episode <em>SuarAkademia</em> terbaru, kami berbincang dengan Media Wahyudi Askar, dosen dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk menelisik lebih dalam soal isu pengangguran ini.</p>
<p>Media berpendapat permasalahan pengangguran di Indonesia saat ini disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih berjalan, tergantikannya tenaga manusia oleh teknologi AI, investasi yang melambat karena situasi politik jelang Pemilu 2024 hingga <em>skill mismatch</em> yang membuat tenaga kerja tak terserap oleh perusahaan karena tak sesuai kebutuhan industri.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/berhentilah-berpikir-bahwa-pengangguran-hanya-akibat-pendidikan-atau-keahlian-rendah-ini-adalah-masalah-struktural-197271">Berhentilah berpikir bahwa pengangguran hanya akibat pendidikan atau keahlian rendah -- ini adalah masalah struktural</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Rentetan penyebab di atas menjadi indikasi bahwa <a href="https://theconversation.com/berhentilah-berpikir-bahwa-pengangguran-hanya-akibat-pendidikan-atau-keahlian-rendah-ini-adalah-masalah-struktural-197271">pengangguran merupakan masalah struktural</a>. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan, menurut Media, sangat penting untuk memperbaiki masalah ini. Menurutnya, pemerintah bisa melakukan evaluasi program persiapan tenaga kerja yang sudah ada sekarang sehingga kegiatan yang berjalan bisa sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.</p>
<p>Ia juga mengatakan lembaga pendidikan seharusnya bisa menyiapkan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan mengajarkan materi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam dunia kerja. Penyediaan pelatihan <em>soft skill</em> yang berhubungan dengan pekerjaan di tingkat universitas juga penting untuk membantu mengatasi masalah pengangguran.</p>
<p>Simak obrolan lengkapnya hanya di <em>SuarAkademia</em>–ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/221876/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Permasalahan kesempatan kerja dan tingkat pengangguran adalah isu yang kerap dijadikan topik diskusi di tengah masyarakat. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angka pencari…Muammar Syarif, Podcast ProducerLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/2090852023-07-10T10:12:50Z2023-07-10T10:12:50ZRiset: pasangan yang perempuannya menjadi pencari nafkah tunggal melaporkan kepuasan hidup yang lebih rendah<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/536571/original/file-20230710-25-8qpbf9.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C0%2C5767%2C3847&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Ilustrasi perempuan bekerja.</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/tired-business-woman-sleepy-bored-sitting-2142729487">CrizzyStudio/Shutterstock</a></span></figcaption></figure><p>Banyak perempuan, setidaknya untuk beberapa waktu, menjadi pencari nafkah <a href="https://doi.org/10.1177/23780231211055246">hubungan mereka</a>. Perubahan tren pekerjaan dan peran gender memang memengaruhi banyak rumah tangga. Namun, <a href="https://doi.org/10.1093/esr/jcad034">studi telaah sejawat kami yang baru</a> menunjukkan bahwa untuk pasangan heteroseksual, kesejahteraan mereka cenderung lebih rendah ketika hanya perempuannya yang menjadi pencari nafkah – dibandingkan jika laki-lakinya yang mencari nafkah atau jika keduanya sama-sama memiliki penghasilan.</p>
<p>Selama lebih dari 14 tahun, data survei sosial Eropa menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan melaporkan kepuasan hidup yang lebih rendah ketika istri atau pasangan perempuan yang menjadi pencari nafkah – dan dalam kondisi ini, laki-lakinya yang merasa paling menderita. Hal ini berlaku bahkan setelah memasukkan pendapatan, sikap terhadap peran gender, dan karakteristik lainnya ke dalam kontrol variabel.</p>
<p>Kami menganalisis <a href="https://www.europeansocialsurvey.org/">tanggapan survei</a> terhadap lebih dari 42.000 responden usia kerja yang tersebar di sembilan negara. Data kami mengukur kesejahteraan dengan meminta responden memberikan penilaian tentang seberapa puas mereka dengan kehidupan mereka secara keseluruhan saat ini – poinnya dari nol (sangat tidak puas) hingga sepuluh (sangat puas). Mayoritas responden memberikan skor <a href="https://ourworldindata.org/happiness-and-life-satisfaction#:%7E:text=The%20distribution%20of%20life%20satisfaction,-More%20than%20averages&text=Life%20satisfaction%20is%20often%20reported,-called%20%27Cantril%20Ladder%27">antara lima dan delapan</a>.</p>
<p>“Poin kepuasan hidup” ini memberi kita gambaran tentang perbandingan kesejahteraan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sebelum memasukkan variabel kontrol, poin kepuasan hidup laki-laki adalah 5,86 ketika perempuannya menjadi satu-satunya pencari nafkah, dan 7,16 ketika laki-lakinya itu yang menjadi satu-satunya pencari nafkah. Untuk perempuan, poin yang sesuai adalah masing-masing 6,33 dan 7,10.</p>
<p>Pasangan-pasangan di Jerman tampaknya yang paling kesulitan menghadapi situasi ketika pencari nafkahnya adalah perempuan, diikuti oleh Inggris, Irlandia, dan Spanyol. Namun, masalah ini cukup umum di seluruh Eropa, bahkan di negara yang kesetaraan gendernya lebih tinggi, seperti Finlandia.</p>
<h2>Laki-laki lebih banyak berjuang</h2>
<p>Dalam rumah tangga yang pencari nafkahnya adalah perempuan, laki-laki tampak lebih sulit bergulat secara mental ketimbang perempuan. Kami menemukan bahwa pencari nafkah perempuan membawa beban psikologis yang berat bagi laki-laki, sehingga mereka lebih suka perempuan yang tidak bekerja sama sekali. Setelah memperhitungkan karakteristik dasar, pendapatan, dan sikap terhadap peran gender, laki-laki yang tidak bekerja melaporkan kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi ketika mereka dan pasangannya sama-sama menganggur.</p>
<p>Melihat pasangan (perempuan) mereka pergi ke kantor (atau bekerja dari rumah) setiap hari dapat membuat laki-laki yang tidak bekerja merasa lebih buruk terhadap diri mereka sendiri. Namun, ketika pasangan mereka berada di “perahu” yang sama dengan mereka, laki-laki pengangguran mungkin malah merasa kekurangan mereka dalam hal pekerjaan bukanlah hal yang “menyimpang”.</p>
<p>Laki-laki yang pasangannya menjadi pencari nafkah melaporkan kesejahteraan terendah saat mereka menganggur daripada saat mereka “tidak aktif” (dalam hal mencari pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan rumah tangga atau tanggung jawab domestik lainnya). Pengangguran sangat lekat dengan “<a href="https://doi.org/10.1080/00036840903373295">biaya psikologis</a>” yang besar, seperti keraguan diri, ketidakpastian, rasa kesepian, dan stigma. Dalam riset ini, kami tidak menyertakan orang yang tidak aktif atas alasan kesehatan atau disabilitas.</p>
<p>Bahkan, laki-laki yang menganggur lebih suka bertukar tempat dengan pasangan mereka dalam mencari nafkah. Kesejahteraan laki-laki secara signifikan menjadi lebih tinggi saat perempuannya menganggur, sedangkan perempuan melaporkan kesejahteraan yang sama rendahnya saat salah satu di antara mereka ada yang menganggur.</p>
<h2>Rumah tangga yang perempuannya menjadi pencari nafkah</h2>
<p>Ada beberapa faktor tertentu dapat menyebabkan rendahnya kesejahteraan pasangan yang perempuannya menjadi pencari nafkah. Misalnya, pasangan ini <a href="https://doi.org/10.1177/0958928720971094">memiliki pendapatan rumah tangga rata-rata yang lebih rendah</a> daripada rumah tangga yang keduanya memiliki penghasilan atau yang laki-lakinya menjadi pencari nafkah, dan lebih cenderung merasa “sulit” atau “sangat sulit” untuk mengatasi pendapatan mereka saat ini. Selain itu, lebih banyak laki-laki yang pasangannya menjadi pencari nafkah melaporkan kondisi kesehatan yang “cukup”, “buruk”, atau “sangat buruk” dan mereka lebih kurang secara derajar pendidikan.</p>
<p>Ketika kami mengatur indikator dan karakteristik dasar lainnya (seperti usia dan anak-anak) serta sikap peran gender dan pembagian pendapatan rumah tangga masing-masing pasangan, kesejahteraan perempuan hanya sedikit lebih rendah (-0,048 poin kepuasan hidup) ketika mereka, dan bukan laki-lakinya, yang menjadi satu-satunya pencari nafkah.</p>
<p>Namun, bahkan setelah memperhitungkan faktor-faktor ini, kesejahteraan laki-laki masih lebih rendah setengah poin kepuasan hidup (-0,585) ketika perempuannya menjadi satu-satunya pencari nafkah. Di Jerman, perbedaan ini lebih dari satu poin kepuasan hidup penuh (-1,112).</p>
<p>Jadi, meski studi kami menunjukkan karakteristik pasangan yang perempuannya pencari nafkah sebagian besar menunjukkan tingkat kesejahteraan perempuan yang lebih rendah, tidak ada perbedaannya juga dengan tingkat kesejahteraan laki-laki.</p>
<h2>Maskulinitas, pengangguran dan kesejahteraan</h2>
<p>Di banyak negara, menjadi pencari nafkah tetap penting bagi rasa harga diri laki-laki. Menafkahi keluarga dianggap sebagai <a href="https://www.jstor.org/stable/189945">kunci maskulinitas</a> dan indikator untuk menjadi <a href="https://www.jstor.org/stable/j.ctt14bt2mz">“ayah” yang baik</a>. Ketika peran ini dibalik, pasangan tersebut dapat mengalami <a href="https://doi.org/10.1177/00031224211012442">“sanksi” sosial</a> seperti digosipkan, diejek dan dinilai negatif oleh keluarga, teman, dan orang-orang yang mereka kenal, serta terkena <a href="https://doi.org/10.1177/00016993211066261">masalah kesehatan mental</a>.</p>
<p>Laki-laki yang menganggur mungkin sangat rentan mengisolasi diri dan merasakan kesepian, karena mereka memiliki kemungkinan lebih kecil dibandingkan perempuannya untuk bisa masuk ke dalam jejaring sosial <a href="https://www.jstor.org/stable/23747850">yang bisa membantu mereka</a>, seperti jaringan pertemanan yang terbentuk di gerbang sekolah.</p>
<p>Sementara itu, <a href="https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203781906/sex-differences-social-behavior-alice-eagly">ekspektasi gender tentang ketidakegoisan</a> dapat membuat perempuan melangkah lebih jauh daripada laki-laki dalam menutupi tingkat stresnya dari pasangannya. Ini juga bisa terjadi sebaliknya: ketika laki-laki menganggur, perempuan mungkin lebih peka dan terpengaruh secara negatif oleh penderitaan pasangannya daripada jika peran ini dibalik.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="A young, heterosexual couple with dark hair, sitting side by side, both covering their faces with their hands" src="https://images.theconversation.com/files/535319/original/file-20230703-258594-j88myj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/535319/original/file-20230703-258594-j88myj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/535319/original/file-20230703-258594-j88myj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/535319/original/file-20230703-258594-j88myj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/535319/original/file-20230703-258594-j88myj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/535319/original/file-20230703-258594-j88myj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/535319/original/file-20230703-258594-j88myj.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Menganggur dapat merusak hubungan.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/sad-young-couple-sitting-table-on-756447463">Tiko Aramyan/Shutterstock</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Namun, menjadi pengangguran telah menjadi bagian normal dari siklus kehidupan kerja, termasuk bagi para profesional kelas menengah yang secara tradisional seharusnya lebih <a href="https://www.ucpress.edu/book/9780520298613/crunch-time">terlindung dari risiko ini</a>. Temuan kami menunjukkan bahwa norma gender memengaruhi cara pasangan mengatasi fase pengangguran – laki-laki lebih menghargai status pekerjaan mereka daripada pekerjaan pasangan mereka.</p>
<p>Selain itu, tekanan yang dirasakan laki-laki ketika ada di situasi di mana perempuannya yang mencari nafkah dapat memicu perempuan untuk menahan diri dari mengambil pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, yang kemudian memperkuat ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan, kemajuan karir, dan pendapatan.</p>
<p>Jelas, jalan masih panjang untuk memutuskan keterkaitan antara pencarian nafkah dan maskulinitas. Menantang idealisme “pencari nafkah adalah laki-laki” ini sangat penting agar laki-laki tidak lagi merasa gagal ketika mereka tidak mampu memenuhi harapan ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/209085/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Helen Kowalewska menerima dana dari the Economic and Social Research Council.</span></em></p>Laki-laki merasa lebih menderita jika pasangannya (perempuan) menjadi satu-satunya yang mencari nafkah.Helen Kowalewska, Lecturer in Social Policy, University of BathLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1972712023-02-06T08:18:04Z2023-02-06T08:18:04ZBerhentilah berpikir bahwa pengangguran hanya akibat pendidikan atau keahlian rendah – ini adalah masalah struktural<p>“<em>10 keahlian yang dibutuhkan lapangan kerja, mari pelajari!</em>”</p>
<p>“<em>Tingkatkan kemampuan demi karir cemerlang!</em>”</p>
<p><em>“Sukses di tempat kerja ada di tangan Anda!”</em></p>
<p>Pelamar kerja atau lulusan baru pasti sering disodorkan jargon seperti itu agar bisa meraih karier impian dan menghindari pengangguran.</p>
<p>Selain faktor pandemi, banyak pihak termasuk praktisi dan masyarakat percaya bahwa penyebab utama pengangguran adalah apa yang disebut dengan “<a href="https://www.ilo.org/skills/Whatsnew/WCMS_740388/lang--en/index.htm"><em>skills mismatch</em></a>”. Ini diartikan sebagai ketidakcocokan keahlian dari para pelamar kerja – baik dianggap kurang ahli atau punya keahlian yang beda dengan kebutuhan pasar kerja.</p>
<p>Narasi <em>skills mismatch</em>, atau beberapa orang memakai istilah <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10775-022-09550-2">“<em>employability</em>”</a> (potensi pelamar untuk direkrut), kini <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059321000341">makin gencar</a> digunakan di negara berkembang maupun negara maju untuk menjelaskan isu pengangguran. Lembaga internasional seperti Bank Dunia atau Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) bahkan rajin menggaungkan konsep ini.</p>
<p>Meski mengasah keahlian adalah hal yang bermanfaat, dan meski <em>skills mismatch</em> terdengar masuk akal – bahwa banyaknya pekerja yang belum memiliki keahlian yang tepat membuat angka rekrutmen menjadi rendah – konsep tersebut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan isu pengangguran.</p>
<p>Pada Agustus 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang">pengangguran</a> di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Angka ini bertambah sekitar 200 ribu orang dari enam bulan sebelumnya.</p>
<p>Tapi menariknya, angka tersebut didominasi <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20220509143648-4-337485/pengangguran-terbanyak-ri-ternyata-lulusan-smk">lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)</a> – yang harusnya telah dibekali keahlian vokasi khusus untuk dunia kerja.</p>
<p>Alih-alih menjelaskan, narasi tunggal <em>skills mismatch</em> ini berpotensi menempatkan pelamar kerja, khususnya mereka dari kelompok miskin dan marginal, dalam posisi yang semakin rentan dan terus menuai stigma. Di sisi lain, praktik-praktik buruk perusahaan justru terus dinormalisasi.</p>
<h2>‘Keahlian rendah’ sebagai kambing hitam pengangguran: mengapa ini mitos</h2>
<p><strong>Pertama</strong>, <em>skills mismatch</em> cenderung <a href="https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/area.12222">mengindividualiasi isu pengangguran</a>. Artinya, pengangguran seolah terjadi semata karena pelamar kerja dianggap tidak memiliki kemampuan sesuai lapangan kerja – bukan karena terbatasnya lapangan kerja layak.</p>
<p>Dalam narasi ini, jika lowongan kerja terbatas, individu kemudian dituntut berwirausaha.</p>
<p>Di Indonesia, baru-baru ini, banyak perusahaan ramai melakukan <a href="https://money.kompas.com/read/2022/12/10/070000726/daftar-phk-massal-startup-bertambah-panjang-kini-ada-19-perusahaan-sepanjang?page=all">pemutusan hubungan kerja (PHK)</a> karyawannya. Banyak <em>start-up</em> yang digadang-gadang menjadi bentuk inovasi ekonomi untuk membuka lapangan kerja baru, justru terjebak tekanan finansial. PHK yang terjadi baru-baru ini <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20221216065943-4-397395/deretan-perusahaan-bakal-phk-massal-2023-ada-tempat-kerjamu">diprediksi</a> terus terjadi pada tahun 2023. </p>
<p>Sayangnya, meskipun PHK merupakan hal umum di Indonesia, termasuk selama pandemi, narasi <em>skills mismatch</em> tetap dominan dalam bahasan pengangguran. Narasi tersebut bahkan bisa menjustifikasi keputusan perusahaan untuk melakukan PHK ke karyawannya.</p>
<p><strong>Kedua</strong>, <em>skills mismatch</em> seolah menempatkan <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13639080600867083">keahlian sebagai satu-satunya faktor</a> yang berkontribusi pada kesuksesan karir. Pandangan ini mengabaikan faktor lain seperti gender, ras, agama, dan terutama kelas ekonomi, yang juga bisa membantu atau menghambat seseorang di lapangan kerja.</p>
<p><a href="https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691155623/pedigree">Studi sosiologi tahun 2015</a> terkait proses rekrutmen profesi-profesi elit – dari bank investasi, perusahaan konsultan, hingga firma hukum papan atas – menunjukkan anak-anak miskin gagal lolos tes pekerjaan sekalipun mereka lulusan kampus ternama.</p>
<p>Perusahaan kerap mendiskriminasi mereka dan kelompok minoritas lainnya dengan menggunakan dalih “<a href="https://insight.kellogg.northwestern.edu/article/cultural-fit-discrimination"><em>cultural fit</em></a>” atau kesesuaian budaya. Meskipun memiliki kemampuan memadai, banyak dari mereka dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan budaya di perusahaan elit.</p>
<p>Terkait gender, penjelasan <em>skills mismatch</em> juga kurang dapat menjelaskan terbatasnya partisipasi kerja perempuan.</p>
<p>Di Indonesia, <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/lulusan-perguruan-tinggi-lebih-banyak-perempuan-ketimbang-laki-laki">lebih banyak perempuan memiliki ijazah dari perguruan tinggi</a> ketimbang laki-laki, yakni 10,1% dibandingkan 9,3% pada 2021. Namun demikian, <a href="https://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar">partisipasi kerja perempuan jauh lebih terbatas</a>, hanya 54% dibandingkan 84% di antara laki-laki pada 2022. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/data-bicara-kesenjangan-upah-gender-tak-juga-alami-perbaikan-di-mana-letak-masalahnya-190681">Data Bicara: Kesenjangan upah gender tak juga alami perbaikan, di mana letak masalahnya?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Dalam pandangan <em>skills mismatch</em>, perempuan yang tidak bekerja, dengan alasan apa pun, bisa dianggap tidak memiliki keahlian kerja yang dibutuhkan pasar. Narasi ini mengabaikan diskriminasi serta <a href="https://theconversation.com/apa-yang-bisa-dilakukan-perusahaan-untuk-mengurangi-diskriminasi-terhadap-ibu-bekerja-187281">kurang ramahnya pasar kerja terhadap perempuan</a>, terutama mereka yang sudah berkeluarga – dari aturan cuti hamil hingga kebijakan fleksibilitas kerja.</p>
<p><strong>Ketiga</strong>, diskusi tentang <em>skills mismatch</em> cenderung <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13639080600867083">menutupi praktik-praktik buruk</a> perusahaan.</p>
<p>Di Indonesia, masih banyak perusahaan yang <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/17/ini-faktor-yang-membuat-gen-z-resign-dari-tempat-kerja">tidak menggaji karyawannya secara layak</a>. Praktik kerja kasual atau “<a href="https://theconversation.com/ngomong-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat-83048">prekariat</a>” melalui jalur kemitraan, bukan karyawan tetap, juga semakin marak. Ini menyebabkan mereka <a href="https://theconversation.com/disebut-mitra-tapi-tak-ada-payung-hukumnya-pekerja-gig-economy-tidak-terproteksi-190464">kehilangan kesempatan mendapatkan jaminan kerja dan sosial</a> yang memadai dari perusahaan. </p>
<p>Praktik-praktik ini <a href="https://theconversation.com/dua-tahun-uu-cipta-kerja-phk-kian-mudah-kenaikan-upah-jadi-paling-rendah-193090">semakin menjamur dengan berjalannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja</a> yang dianggap lebih <a href="https://theconversation.com/mengapa-uu-cipta-kerja-tidak-menciptakan-lapangan-kerja-tapi-memperkuat-oligarki-147448">berpihak pada pengusaha</a>. Dalam sistem yang cenderung lebih menguntungkan pengusaha, sangat mudah dipahami jika pegawai memilih tidak bekerja ketimbang bekerja dengan imbalan yang jauh dari kata memadai. </p>
<h2>Narasi yang berbahaya</h2>
<p>Selain tak sepenuhnya menjelaskan isu pengangguran, narasi tunggal <em>skills mismatch</em> punya dampak berbahaya.</p>
<p>Seperti praktik-praktik umum dalam sistem neoliberal di mana ada pergeseran tanggung jawab negara ke warga – biasa disebut sebagai “<a href="https://sk.sagepub.com/reference/the-sage-dictionary-of-policing/n111.xml"><em>responsibilization</em></a>” – narasi <em>skills mismatch</em> menempatkan pelamar kerja sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas karier mereka atau sebagai sumber kesalahan atas masalah yang bersifat struktural (luas, mengakar, dan dilanggengkan oleh sistem) seperti di atas.</p>
<p>Mereka yang kesulitan mencari kerja tidak hanya mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, namun juga kerap menyalahkan diri mereka sendiri.</p>
<p>Dalam bukunya, <a href="https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo16668097.html"><em>Flawed System/Flawed Self: Job Searching and Unemployment Experiences</em> (2013)</a>, sosiolog Ofer Sharone menggambarkan internalisasi kegagalan sebagai hal umum pada kelompok pengangguran – apalagi di daerah tempat industri, produk, atau buku <em>self-help</em> tumbuh subur.</p>
<p>Berkali-kali, negara serta praktisi mengingatkan bahwa para penganggur memiliki kontrol penuh atas kesempatan kerja mereka. Kegagalan mendapatkan pekerjaan seolah akibat “<a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230118065355-92-901762/menaker-sebut-28-juta-pengangguran-indonesia-pasrah">kepasrahan</a>” atau kegagalan memanfaatkan kesempatan yang ada.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/riset-standar-pemerintah-untuk-anak-muda-yang-ideal-buta-kesenjangan-dan-minim-dukungan-negara-153427">Riset: standar pemerintah untuk "anak muda yang ideal" buta kesenjangan dan minim dukungan negara</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<p>Internalisasi kegagalan, yang juga terus diperparah pelimpahan tanggung jawab dari negara ke individu, semakin <a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894845310397545">mengancam kesehatan mental</a> kelompok pengangguran.</p>
<p>Lucunya, berbagai intervensi di tingkat dunia yang berusaha menangani kesehatan mental mereka pun tidak benar-benar menyasar akar masalah.</p>
<p>Pemerintah Cina, bersama dengan layanan kesehatan mental, meluncurkan <a href="https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801456602/unknotting-the-heart/#bookTabs=1">program konseling</a> untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada kelompok terdampak PHK. Intervensi tersebut sekadar fokus mengajak pengangguran berpikir positif tentang diri mereka lalu memotivasi mereka melanjutkan pencarian kerja – di tengah lingkungan yang (masih) tidak berpihak pada mereka.</p>
<h2>Awan gelap untuk pendidikan</h2>
<p>Pada akhirnya, narasi tunggal <em>skills mismatch</em> berpotensi mereduksi pendidikan untuk sekadar mempersiapkan pelajar ke pasar kerja. Dalam pandangan ini, solusi masalah tersebut adalah memperkuat keselarasan antara kurikulum institusi pendidikan dengan kebutuhan industri.</p>
<p>Di Indonesia, dominasi <em>skills mismatch</em> dalam diskursus pengangguran dapat dilihat dari berbagai kebijakan pendidikan, termasuk yang dikeluarkan belakangan ini.</p>
<p>Melalui magang dan kerja praktik, para institusi pendidikan di level <a href="https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/pen/program-smk-pusat-keunggulan-skema-pemadanan-dukungan-tahun-2023-2">SMK</a> maupun <a href="https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/09/guncangan-kampus-merdeka">universitas</a> berusaha memastikan lulusan “siap kerja”. Institusi pendidikan, bukan perusahaan, adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab mempersiapkan mereka.</p>
<p>Pembekalan kemampuan kerja bisa saja bermanfaat. Ketika magang, misalnya, para pelajar bisa mempelajari kemampuan baru – selama bukan sekadar menjadi tenaga kerja murah, bahkan tidak berbayar, yang kemudian menormalisasi praktik buruk perusahaan jauh sebelum mereka menjadi tenaga kerja sesungguhnya. </p>
<p>Namun, tujuan sekolah lebih dari sekadar mempersiapkan tenaga kerja. Sosiolog pendidikan, <a href="https://davidlabaree.com/2021/10/28/public-goods-private-goods-the-american-struggle-over-educational-goals/">David Labaree</a>, menyebutkan dua fungsi lain dari sekolah: 1) memberikan kesempatan hidup lebih baik, dan 2) mempersiapkan pelajar untuk hidup berdemokrasi di tengah keberagaman.</p>
<p>Fokus hanya pada fungsi ekonomi cenderung meningkatkan kompetisi dan memperburuk ketimpangan, terutama antara mereka yang dipersiapkan untuk pekerjaan elit dengan yang dipersiapkan untuk pekerjaan bergaji rendah.</p>
<p><em>Skills mismatch</em> bisa jadi satu faktor di balik pengangguran di Indonesia. Namun, pandangan tunggal ini bisa membahayakan pelajar maupun dunia pendidikan. Di sisi lain, narasi ini terus melindungi citra perusahaan di tengah praktik buruk yang mereka lakukan.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/197271/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Senza Arsendy tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Narasi bahwa pengangguran akibat pendidikan atau keahlian rendah semakin meminggirkan pelamar kerja miskin dan marginal. Di sisi lain, praktik-praktik buruk perusahaan justru terus dinormalisasi.Senza Arsendy, PhD Student in Sociology, The University of MelbourneLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1683972021-09-22T04:08:42Z2021-09-22T04:08:42ZSisi buruk ‘artificial intelligence’ di balik potensi bisnis besar<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/422554/original/file-20210922-19-8owf0n.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C359%2C5649%2C3628&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/tin-toy-robot-fallen-while-walking-1991848094">Grenar</a></span></figcaption></figure><p>Semakin banyak pemerintahan di dunia menerima teknologi kecerdasan buat (<em>artificial intelligence</em> atau AI) dengan sangat penuh keyakinan. </p>
<p>Pada 2018, tercatat setidaknya <a href="https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd">22 negara</a> di seluruh dunia, dan juga <a href="https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence">Uni Eropa</a>, telah meluncurkan garis besar strategi nasional untuk membuat AI bagian dari pengembangan bisnis, dan banyak negara lain mengumumkan kerangka etis pengembangannya. </p>
<p>Uni Eropa mencatat <a href="https://fra.europa.eu/en/project/2018/artificial-intelligence-big-data-and-fundamental-rights/ai-policy-initiatives">lebih dari 290</a> kebijakan inisiatif AI di negara-negara anggotanya antara 2016 dan 2020.</p>
<p>Yang terbaru adalah Irlandia, yang baru saja mengumumkan strategi nasional AI, “<a href="https://enterprise.gov.ie/en/Publications/National-AI-Strategy.html">AI – Here for Good</a>”. Negara itu ingin menjadi “pemimpin internasional dalam menggunakan AI untuk keuntungan bagi ekonomi dan masyarakat kami, melalui pendekatan yang fokus pada manusia dan beretika dalam pengembangan, adopsi, dan penggunaannya”.</p>
<p>Tujuan tersebut akan dicapai lewat delapan arahan kebijakan, termasuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman pada AI menggunakan “duta besar AI” yang akan menyebarkan pesan ke seluruh Irlandia. Aspek lain adalah untuk mempromosikan penggunaan AI oleh kalangan bisnis dan pemerintahan Irlandia dalam kerangka moral dan etis khusus. </p>
<p>Ada beberapa kekurangan dalam strategi ini, yang juga dialami negara lain (terlepas dari strategi AI yang jelas-jelas buruk, seperti faktor <a href="https://www.news.com.au/travel/travel-updates/travel-stories/how-china-is-building-nightmarish-surveillance-state-with-cameras-checking-emotions-and-tracking-social-credit/news-story/eaac0d161b959cd539dd7aeedf532b44">pengawasan warga oleh negara</a> di Cina).</p>
<h2>Semangat yang cacat</h2>
<p>Strategi-strategi semacam ini memiliki <a href="https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1839173">semangat menggebu-gebu dan histeria</a> yang sama terkait AI. Contoh sederhana adalah CEO Alphabent (perusahaan induk Google), Sundar Pichai, yang pada 2016 mengklaim bahwa “AI adalah salah satu hal paling penting yang sedang manusia kerjakan. AI lebih penting dibanding, mungkin, listrik atau api.”</p>
<figure class="align-right zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="Picture of Sundar Pichai looking surprised" src="https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=785&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=785&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=785&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=986&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=986&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/411653/original/file-20210716-27-va8nd2.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=986&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Sundar Pichai, Ai advocate in chief.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/tin-toy-robot-fallen-while-walking-1991848094">Reuters/Alamy</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Pichai berkata begitu karena model bisnis perusahaan dia sangat bergantung pada AI dan kepercayaan orang terhadap AI. Strategi Irlandia persis serupa dengan semangat itu dengan klaim bahwa AI akan melipatgandakan pertumbuhan ekonomi negara itu pada 2035. Negara itu tidak menjelaskan pertumbuhan siapa atau pertumbuhan yang bagaimana.</p>
<p>Strategi itu mempromosikan beragam aplikasi berbasis AI yang berguna - misalnya memperbaiki infrastruktur sepeda di Dublin, menyediakan alat-alat dalam bahasa Irlandia, menghemat energi, dan membuat hidup lebih mudah bagi penderita dementia - tapi sulit untuk memahami bagaimana ini semua dapat melipatgandakan pertumbuhan ekonomi. </p>
<p>Patut dicatat, AI sangat penting hanya bagi segelintir perusahaan <a href="https://global.oup.com/academic/product/digital-dominance-9780190845124?cc=nl&lang=en&">platform digital</a> seperti Google, Apple, Facebook, Amazon and Alibaba - bisa disingkat GAFAA. </p>
<p>Mereka menikmati <a href="https://www.nber.org/papers/w28285">keuntungan sangat besar</a> sebagai pelaku utama karena saat ini AI membutuhkan data sangat banyak. Semakin banyak orang menggunakan platform mereka, laba yang bisa diperoleh dari data <a href="https://www.peterfisk.com/2020/02/metcalfes-law-explains-how-the-value-of-networks-grow-exponentially-there-are-5-types-of-network-effects/#:%7E:text=%E2%80%9CMetcalfe's%20Law%E2%80%9D%20says%20that%20a,of%20nodes%20in%20the%20network.&text=For%20example%2C%20if%20a%20network,10%C3%9710%3D100">meningkat drastis</a>.</p>
<p>Ini memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang mampu bergerak terlebih dulu dan berhasil untuk memonopoli dan mencegah perusahaan lain ikut menikmati. Perusahaan platform digital mengganggu bisnis yang ada dengan <a href="https://www.amazon.com/Platform-Revolution-Networked-Markets-Transforming/dp/0393249131">menghancurkan</a> perusahaan lain. </p>
<p>Contohnya adalah Google - yang pada dasarnya adalah mesin pencari web - mengganggu model bisnis <a href="https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-02-12/google-keeps-eating-the-newspaper-industry">surat kabar</a> yang bergantung pada iklan, atau Apple yang menjual <a href="https://www.cnbc.com/2020/02/06/apple-watch-outsold-the-entire-swiss-watch-industry-in-2019.html">lebih banyak jam tangan</a> dibanding industri jam Swiss yang telah berusia ratusan tahun.</p>
<p>Platform-platform ini juga menekan munculnya perusahaan baru, misalnya dengan <a href="https://www.titlemax.com/discovery-center/lifestyle/everything-facebook-owns-mergers-and-acquisitions-from-the-past-15-years/">membeli</a> semua <a href="https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27146/w27146.pdf">perusahaan baru yang berpotensi menjadi pesaing</a>. Praktik ini mematikan inovasi. </p>
<p>Dan kini, para wirausahawan semakin “harus” berkompetisi lewat platform-platform ini - misalnya Amazon Markteplace. Mereka dapat menjadi korban perilaku buruk misalnya ulasan produk palsu oleh pesaing; peraturan penyedia platform yang tidak jelas dan tidak terduga; dan perubahan algoritme mendadak yang berdampak bagi bisnis mereka, misalnya membuat mereka sulit terlihat oleh calon pembeli. Ada juga fenomena <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004016251731452X">wirausahawan digital yang hanya mampu menghasilkan laba yang cukup untuk bertahan hidup saja</a>.</p>
<p>Lanskap (anti) kompetisi yang sangat berbeda ini - kerap disebut <a href="https://www.economist.com/business/2016/05/21/the-emporium-strikes-back">kapitalisme platform</a> - menjadi <a href="https://www.degruyter.com/document/doi/10.2202/1446-9022.1240/html">masalah besar</a> bagi para pembuat kebijakan dan otoritas.</p>
<p>Uni Eropa belum lama ini menyetujui undang-undang (UU) Pasar Digital (<a href="https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en">Digital Markets Act</a> atau DMA) dan UU Jasa Digital (<a href="https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en">Digital Services Act</a> atau DSA) yang berusaha mencegah penindasan yang sedang berlangsung dan berpotensi terjadi di dalam platform digital besar berbasis AI.</p>
<p>Jika AI dan otomatisasi memang suatu kekuatan yang penting, maka seharusnya kita sudah mengalami peningkatan produktivitas dan pengangguran secara besar-besaran. Nyatanya, yang kita lihat adalah pertumbuhan produktivitas yang stagnan - misalnya pertumbuhan di Inggris tercatat yang <a href="https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2018/the-fall-in-productivity-growth-causes-and-implications">terendah</a> dalam 200 tahun terakhir - dan tingkat <a href="https://www.npr.org/2018/10/05/654417887/u-s-unemployment-rate-drops-to-3-7-percent-lowest-in-nearly-50-years?t=1626273539772">pengangguran terendah</a> di negara-negara Barat dalam beberapa dekade terakhir.</p>
<p>Strategi AI Irlandia mengacuhkan masalah-masalah yang ada terkait kapitalisme platform. Di seluruh dokumen strategi itu, nama Google hanya muncul sekali, Amazon dan Facebook tidak sama sekali. Dokumen itu tidak menyebut platform digital, kapitalisme platform, DMA, DSA, atau <a href="https://www.cnbc.com/2020/12/18/google-antitrust-cases-in-us-and-europe-overview.html">gugatan Uni Eropa terhadap Google</a>.</p>
<p>Strategi AI Irlandia seharus menjelaskan dengan rinci bagaimana dan kapan AI akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang disebut - dan siapa yang akan menikmati keuntungan itu. Strategi itu juga perlu menjelaskan visi yang memastikan negara itu tidak menderita karena GAFAA atau sekadar menjadi kaki tangan mereka.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mark-zuckerberg-ingin-mengubah-facebook-menjadi-perusahaan-metaverse-apa-itu-166984">Mark Zuckerberg ingin mengubah Facebook menjadi 'perusahaan metaverse' – apa itu?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Pelaku bisnis tidak menggunakannya</h2>
<p>Strategi itu juga berasumsi bahwa kurangnya kepercayaan pada AI adalah karena orang-orang tidak memahami teknologi. Maka jalannya keluarnya bagi mereka adalah mengajari orang sains data dan menunjuk duta besar AI.</p>
<p>Bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya: semakin orang memahami AI, mereka semakin tidak percaya.</p>
<p>Ini tentu hal yang baik. Di Amerika Serikat (AS), yang memiliki pemahaman AI cukup maju, penggunaan AI justru terhitung kecil. <a href="https://www.nber.org/papers/w28290">Sensus terbaru</a> di AS pada lebih dari 800.000 perusahaan menemukan hanya 2,9% yang menggunakan <em>machine learning</em> sejak 2018. Survei <a href="https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f089bbae-f0b0-11ea-991b-01aa75ed71a1">Komisi Eropa</a> pada 2020 juga menunjukkan tingkat penggunaan yang sama rendahnya.</p>
<figure class="align-center zoomable">
<a href="https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip"><img alt="Businessman thumb up, robot thumb down" src="https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/411654/original/file-20210716-27-2cu6gk.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px"></a>
<figcaption>
<span class="caption">Pada kenyataannya, sebagian besar pelaku bisnis tidak menggunakan AI.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/businessperson-robot-showing-thumb-down-sign-792862534">Andrey_Popov</a></span>
</figcaption>
</figure>
<p>Banyak<a href="https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/03/27/artificial-intelligence-in-automotive-industry-surprisingly-slow-uptake-and-missed-opportunities/#47e4e4d27707"> survei lain</a> menunjukkan temuan serupa. Pelaku bisnis tidak menggunakan AI, bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena tidak masuk dalam hitungan bisnis mereka. AI terlalu mahal, dengan hasil tidak signifikan, dan <a href="https://arxiv.org/pdf/1906.02243.pdf">berdampak besar</a> pada lingkungan - ini bahkan belum mempertimbangkan faktor dominasi pemain besar.</p>
<p>Strategi “AI - Here for Good” milik Irlandia, seperti banyak strategi negara-negara lain, seakan yakin pada adanya mukjizat. Ini termasuk membolehkan akses untuk sejumlah besar data relevan bagi semua perusahaan namun tetap melindungi privasi pengguna, dan mengubah Irlandia menjadi tempat uji coba model-model <em>deep-learning</em> dan pusat-pusat data sambil tetap mengurangi emisi CO₂. Strategi ini tidak mengakui adanya dampak buruk.</p>
<p>Pesan yang tersirat adalah Irlandia mampu memetik buah-buah ajaib dari semak-semak penuh duri, asal yakin pada AI dan mematuhi arahan etis. Ini adalah upaya yang akan sepenuhnya didukung oleh <a href="https://www.wsj.com/articles/looking-forward-to-the-end-of-humanity-11592625661">_transhumanists</a>_, GAFAA, and para pelaku monopoli ekonomi digital lainnya.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/168397/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Wim Naudé tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Banyak negara mengira bahwa algoritma adalah jalan baru menuju sejahtera.Wim Naudé, Professor of Economics, University College CorkLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1650102021-07-23T07:28:22Z2021-07-23T07:28:22ZPandemi hantam pasar kerja, bagaimana nasib lulusan baru dan pekerja muda?<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/412847/original/file-20210723-21-1wrk4fv.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption"></span> </figcaption></figure><iframe src="https://open.spotify.com/embed/episode/4anKkv0otgAN1pKjUfBtFK?theme=0" width="100%" height="152" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
<p>Amukan pandemi COVID-19 di berbagai negara yang tidak terkendali, <a href="https://theconversation.com/covid-19-in-southeast-asia-all-eyes-on-indonesia-164244">termasuk Indonesia</a>, berpotensi membuat aktivitas ekonomi <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/kinerja-ekonomi-melambat-lampu-merah-bagi-beban-bunga-utang-indonesia">kembali melambat</a> dan mengurangi <a href="https://smeru.or.id/en/node/2349">rekrutmen tenaga kerja</a> di berbagai sektor.</p>
<p>Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah lulusan baru dan pekerja muda.</p>
<p><a href="https://smeru.or.id/id/content/urgensi-peningkatan-daya-saing-tenaga-kerja-muda-selama-pandemi-covid-19">Evaluasi dari <em>SMERU Research Institute</em></a> menunjukkan bahwa tingkat pengangguran muda di Indonesia (15-24 tahun) sebesar 20,5% pada tahun 2020, meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 18,6%. Angka ini merupakan <a href="https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ID-MY-SG-VN-MM-KH-TH-BN-TL-PH-LA">salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara</a>, dan juga lebih tinggi dari rata-rata dunia (13,7% pada tahun 2020).</p>
<p>Untuk mendalami hal ini, kami berbicara dengan dua peneliti dari SMERU, Sylvia Andriyani Kusumandari dan Akhmad Ramadhan Fatah.</p>
<p>Mereka menceritakan banyak hal termasuk temuan studi mereka terkait penyerapan pekerja di berbagai sektor, tantangan pencarian kerja (<em>job-seeking</em>) lulusan baru di tengah pandemi, hingga perlindungan sosial bagi pengangguran muda.</p>
<p>Simak episode lengkapnya di <a href="https://open.spotify.com/show/2Iqni2kGMzbzeJxvKiTijD?si=F0xqHjLbTGGOG6ReKUyZ9A&dl_branch=1">podcast SuarAkademia</a> – <em>ngobrol</em> seru isu terkini, bareng akademisi dan peneliti.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/165010/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
Untuk mendalami tantangan lulusan baruu dan pekerja muda di tengah pandemi, kami berbicara dengan dua peneliti SMERU, Sylvia Sylvia Andriyani Kusumandari dan Akhmad Ramadhan Fatah.Luthfi T. Dzulfikar, Youth + Education EditorLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1471972020-10-16T05:02:56Z2020-10-16T05:02:56ZRiset: pandemi COVID-19 menghapus 2,3 juta peluang lapangan pekerjaan<p>Guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran.</p>
<p><a href="https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb04_covidnaker_in_0.pdf">Riset</a> yang saya lakukan bersama dengan tim peneliti dari SMERU Research Institute menunjukkan jumlah pengangguran akan meningkat sebanyak <a href="https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb04_covidnaker_in_0.pdf">2,3 juta orang</a> akibat perusahaan memperkerjakan lebih sedikit orang. Jumlah ini hampir 2% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai <a href="https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html#:%7E:text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20pada%20Februari,sebesar%200%2C15%20persen%20poin.">137.91 juta orang pada bulan Februari lalu</a>.</p>
<p>Angka tersebut berarti meningkatkan <a href="https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html">tingkat pengangguran terbuka (TPT)</a> <a href="https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/unemployment-rate-by-province.html">menjadi 6,2-6,7% dari sebelumnya sebesar 4,9%</a>. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. </p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/363885/original/file-20201016-15-1rfvsra.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/363885/original/file-20201016-15-1rfvsra.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=398&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/363885/original/file-20201016-15-1rfvsra.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=398&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/363885/original/file-20201016-15-1rfvsra.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=398&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/363885/original/file-20201016-15-1rfvsra.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=500&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/363885/original/file-20201016-15-1rfvsra.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=500&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/363885/original/file-20201016-15-1rfvsra.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=500&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Pekerja di industri garmen.</span>
<span class="attribution"><a class="source" href="https://www.flickr.com/photos/iloasiapacific/18951978380/in/photolist-uSHQTW-wXJzoQ-wGdk3q-wkfoxr-NjNhPN-UqpsjQ-NwJAyv-vrirPW-wGcFg1-w2XyUV-wWvMxN-vt2cmd-wYQbEk-Gznctg-21xdSLm-wYQc9X-vt7Hmy-wDAYSh-vbYNZA-vc2xJm-GfykST-GdgxAQ-wisvxB-uwKwQR-NwJAJv-wWvGBW-w2WNwM-UqpqKs-xfk1Zk-NwHq9K-PcsUfN-wGjYhc-wTU4G5-vtyrVp-vrfCgy-vc7gAD-wWdvdB-uwAB5m-wGkSQi-uwzRDy-PGSk3E-wZuN95-vbYRVq-PxkCyU-NvoZtA-wGkN1Z-wWdyrR-wGdhcf-wXK57u-wGdayA">iloasiapacific/flickr</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span>
</figcaption>
</figure>
<h2>Penurunan penyerapan tenaga kerja dan perubahan lanskap pasar kerja</h2>
<p>Riset yang saya lakukan memberikan gambaran terkait dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia pada periode awal pandemi COVID-19 di Indonesia sekitar Maret 2020. Riset ini juga mengidentifikasi perubahan pasar tenaga kerja pasca pandemi.</p>
<p>Adapun sektor-sektor yang diperkirakan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling banyak adalah <a href="https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb04_covidnaker_in_0.pdf">sektor konstruksi (4,5%), industri pengolahan (4,0%), perdagangan (3,9%), dan jasa perusahaan (2,6%)</a>. </p>
<p>Namun jika dilihat dari jumlah orangnya, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling tinggi tingkat pengurangan penyerapan tenaga kerjanya dengan <a href="https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb04_covidnaker_in_0.pdf">angka mencapai 677-953 ribu orang</a>. </p>
<p>Sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang aktivitas produksinya cukup terganggu dengan adanya pandemi dan pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi yang diterapkan.</p>
<p>Di samping terjadinya peningkatan angka pengangguran, pandemi COVID-19 juga merubah pasar tenaga kerja. </p>
<p>Paling tidak ada tiga hal yang perlu diantisipasi terkait dengan perubahan di pasar tenaga kerja, yaitu terkait dengan kualifikasi atau keahlian pekerja yang dibutuhkan pasar kerja, penyesuaian pola hubungan ketenagakerjaan, dan meningkatnya pekerja di sektor informal.</p>
<p>Dari sisi kualifikasi tenaga kerja, studi yang kami lakukan mengidentifikasi bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja ke depannya adalah mereka yang mampu berdaptasi dengan perkembangan teknologi. </p>
<p>Pandemi yang terjadi saat ini menjadi pendorong bagi pelaku ekonomi untuk mengadopsi teknologi pada tingkatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. </p>
<p>Diskusi kelompok terfokus (FGD) yang kami lakukan dengan berbagai pelaku usaha mengungkapkan bahwa untuk dapat bertahan, perusahaan menyesuaikan proses bisnisnya dengan melakukan digitalisasi dan juga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. </p>
<p>Dengan demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan ke depannya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.</p>
<p>Selain itu, studi kami juga menemukan bahwa ke depannya pola hubungan kerja yang adaptif dengan perubahan karakteristik pekerjaan semakin diperlukan oleh dunia usaha. </p>
<p>Pola hubungan kerja yang non-standar seperti sistem alih daya, pekerja kontrak, dan pekerja harian menjadi semakin menarik bagi perusahaan. Hal ini disebabkan selama pemulihan ekonomi, perusahaan perlu menyesuaikan biaya operasionalnya dengan kapasitas produksi untuk mencapai efisiensi.</p>
<p>Studi yang kami lakukan juga mengungkapkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja ke depannya tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). </p>
<p>Hal ini berpotensi menjadikan orang-orang yang terkena PHK dan juga angkatan kerja baru yang tidak terserap oleh industri akan beralih pada pekerjaan-pekerjaan di sektor informal.</p>
<h2>Upaya-upaya yang perlu dipertimbangkan</h2>
<p>Sebagai upaya untuk meminimalisasi peningkatan jumlah pengangguran lebih jauh, paling tidak ada empat hal yang dapat dipertimbangkan.</p>
<p>Pertama, perluasan pemberian bantuan untuk perusahaan yang terkena dampak pandemi. Pemerintah perlu memberi dukungan dalam meringankan biaya operasional perusahaan untuk menjaga agar perusahaan dapat bertahan selama periode krisis. </p>
<p>Walaupun pemerintah telah menyusun berbagai program untuk meringankan beban perusahaan, pelaksanaannya perlu diperluas dan dipantau secara reguler untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang terdampak telah terjangkau oleh program-program pemerintah tersebut.</p>
<p>Kedua, pelatihan tenaga kerja yang berkelanjutan. Mengingat keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan mengalami perubahan, pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja ke depannya. </p>
<p>Dalam kasus pandemi COVID-19, pemerintah perlu mendorong pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja.</p>
<p>Ketiga, peninjauan peraturan ketenagakerjaan. Sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi pada periode pemulihan ekonomi, pemerintah perlu melakukan peninjauan terkait dengan peraturan mengenai hubungan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial tenaga kerja. </p>
<p>Peninjauan hubungan ketenagakerjaan perlu dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan terhadap hubungan kerja yang lebih adaptif dengan situasi perekonomian pada masa pemulihan ekonomi. </p>
<p>Selain itu, hal ini juga diperlukan untuk meminimalisasi terjadinya perubahan komposisi sumber daya dari padat karya ke padat modal. </p>
<p>Di satu sisi, pemerintah juga harus memperkuat perlindungan sosial dan memperluas cakupannya untuk memastikan kesejahteraan para pekerja dapat dijaga. </p>
<p>Dengan demikian, proses peninjauan peraturan ketenagakerjaan ini harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar peraturan yang ditinjau sesuai dengan kebutuhan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang berada di ekosistem tenaga kerja tersebut.</p>
<p>Keempat, peningkatan produktivitas sektor informal dan UMKM. Penurunan penyerapan tenaga kerja berpotensi meningkatkan pekerja pada sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). </p>
<p>Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan produktivitas sektor informal dan UMKM untuk meningkatkan tingkat upah mereka sehingga kesejahteraan pekerja pada sektor ini pun dapat dijaga. </p>
<p>Upaya-upaya seperti perluasan akses permodalan dan pendampingan teknis menjadi dibutuhkan untuk dapat mendorong produktivitas pekerja di sektor informal ini.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/147197/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Muhammad Adi Rahman dan tim dari SMERU Research Institute menerima dana dari Knowledge Sector Initiatives (KSI) untuk penelitian ini.</span></em></p>Gangguan ekonomi karena COVID-19 berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja sampai 2,3 juta orang. Perlu upaya komprehensif untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengganguran.Muhammad Adi Rahman, Researcher, SMERU Research InstituteLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1417882020-07-30T03:34:55Z2020-07-30T03:34:55ZApa yang membuat orang menjadi preman?<p>Bulan lalu, kepolisian <a href="https://metro.tempo.co/read/1356409/rumah-john-kei-di-bekasi-dijaga-ketat-polisi-bersenjata/full&view=ok">menggerebek dan menangkap</a> John Refra Kei di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat, bersama dengan puluhan anak buahnya usai keributan di Tangerang, Banten, yang diwarnai penembakan, penganiayaan dan perusakan.</p>
<p>Publik sudah mengenal <a href="https://tirto.id/john-kei-tiga-dekade-sepak-terjang-di-dunia-preman-politik-fKL2">keterlibatan</a> John Kei dalam dunia preman. Insiden itu menambah panjang catatan sejarah Indonesia terkait premanisme.</p>
<p>Karakteristik preman (sering juga disebut ‘jago’ atau ‘jawara’) sudah diketahui sejak <a href="https://repub.eur.nl/pub/6327">masa penjajahan Belanda</a>.</p>
<p>Bentrok berdarah yang melibatkan kelompok preman kerap terjadi. Sejarah <a href="https://majalah.tempo.co/read/investigasi/135105/geng-reman-van-jakarta">mencatat</a> pertikaian besar melibatkan preman, misalnya, kelompok pimpinan Hercules, Ucu Kambing, dan Lulung. </p>
<p>Karena sifat premanisme yang tidak terlihat dan tersembunyi (laten), peristiwa serupa berpotensi berulang di waktu yang akan datang. </p>
<p>Apa itu premanisme, dan mengapa orang-orang terlibat di dalamnya? </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/mengapa-polisi-cenderung-menggunakan-tindakan-represif-untuk-menyelesaikan-masalah-140769">Mengapa polisi cenderung menggunakan tindakan represif untuk menyelesaikan masalah?</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Preman dan uang</h2>
<p>Preman merupakan istilah untuk menyebut individu yang aktivitas kesehariannya melakukan perampokan atau pemerasan. </p>
<p>Terminologi ini pada awalnya cenderung <a href="https://regional.kompas.com/read/2013/04/10/14281610/siapakah.yang.pantas.disebut.preman">bias kelas</a> karena hanya digunakan dalam melabel perbuatan bramacorah (penjahat berulang) kelas bawah atau maling-maling kecil yang biasa melakukan <a href="https://poskota.co.id/2020/4/28/kejahatan-naik-10-persen-pmj-siapkan-tim-khusus-anti-begal-dan-preman">aksi kejahatannya di jalanan</a>.</p>
<p>Kekerasan preman secara berkelompok umumnya disebabkan karena benturan kepentingan usaha dengan <a href="https://books.google.co.id/books?id=ItMoxQEACAAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q=preman&f=false">nilai rupiah yang tidak sedikit</a>. </p>
<p>Dalam teks-teks akademis, istilah untuk preman yang sering digunakan antara lain adalah <a href="https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=PkwTBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=gangster+crime&ots=1zkMcaarC_&sig=7djoF0e0pgc3dff_-vYmnuwrDb0&redir_esc=y#v=onepage&q=gangster%20crime&f=false">“gangster”</a> , <a href="https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0170840616655484">“bandit”</a>, <a href="https://eprints.keele.ac.uk/3806/">“mafia”</a>, dan <a href="https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=A2263C">“kelompok kriminal terorganisasi” (<em>organized crime</em>)</a>. </p>
<p>Perbedaan antara istilah-istilah tersebut memang cenderung longgar.</p>
<p>Konsep <em>organized crime</em> kemudian <a href="https://books.google.co.id/books?id=UQU_b2oRJjoC&printsec=frontcover&dq=Theft+on+Nations+Crissey&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjG_o6gvcHqAhXU7XMBHfPwDSkQ6AEwAHoECAUQAg#v=snippet&q=illegal%20business&f=false">dibatasi</a> pada sifat pelaku yang berkelompok, berorientasi profit, serta adanya unsur aktivitas utama sebagai penyedia barang atau jasa ilegal.</p>
<p>Menurut Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs zand Crime, UNODC) suatu kelompok kriminal layak disebut <a href="https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf"><em>organized crime</em></a> bila memenuhi lima kriteria.</p>
<p>Kriteria itu adalah berorientasi pada keuntungan usaha; telah terorganisasi dalam periode yang lama; kerap menggunakan kekerasan dan menyuap aparat; mendapatkan keuntungan yang besar dari penyediaan jasa atau barang ilegal; dan melakukan perluasan bisnis jahat ke sektor bisnis formal.</p>
<p><em>Organized crime</em> umumnya melakukan ekspansi ke sektor bisnis formal untuk <a href="https://www.int-comp.org/media/1997/ocp-full-report.pdf">memudahkan penyamaran</a> saat melakukan pengiriman dan penyelundupan barang/jasa ilegal. </p>
<p>Ekspansi ke sektor legal juga akan memudahkan <em>organized crime</em> dalam mendapatkan bahan baku produk yang akan dijual kembali. Misalnya, bagi kelompok yang memproduksi narkoba, identitas palsu sebagai perusahaan bidang farmasi atau kesehatan akan memudahkan kelompok itu dalam memperoleh bahan baku narkoba.</p>
<p>Ekspansi ke sektor bisnis sah juga dilakukan sebagai bentuk diversifikasi usaha. <a href="https://allthatsinteresting.com/yakuza-history">Yakuza</a> - kelompok <em>organized crime</em> tertua di Jepang - misalnya, melakukan berbagai aktivitas <a href="https://www.fticonsulting-asia.com/insights/journals/the-yakuza-from-tattoos-to-business-cards">bisnis legal</a> mulai dari properti, konstruksi, hiburan, hingga bisnis asuransi. </p>
<p>Preman dan <em>organized crime</em> bisa juga dilihat secara bukan sebagai dua fenomena yang berbeda, namun sebagai bagian dari <a href="https://books.google.co.id/books?id=F2DXWFgDDC4C">fase pertumbuhan</a> kelompok.</p>
<p>Suatu kelompok <em>organized crime</em> yang solid dan berpengaruh lazimnya berawal dari kelompok geng dengan jumlah anggota terbatas dan awalnya hanya melakukan kejahatan-kejahatan ringan. </p>
<p>Pada awalnya, bisnis utama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman di kota besar Indonesia adalah penjagaan keamanan suatu kawasan tertentu seperti lahan parkir, tempat hiburan, dan pasar. </p>
<p>Dalam perkembangannya, sebagian individu yang bergabung dalam kelompok preman direkrut ke dalam bisnis jasa penagihan utang. </p>
<p>Individu-individu tersebut dianggap mampu untuk membantu industri perbankan atau perusahaan kredit dalam menagih para debitur yang telat atau tidak membayar tagihan utang. </p>
<figure>
<iframe width="440" height="260" src="https://www.youtube.com/embed/lAeAO51aVKA?wmode=transparent&start=623" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<figcaption><span class="caption">Inside Indonesia’s Notorious Debt Collecting Industry: The Debtfathers.</span></figcaption>
</figure>
<p>Meskipun aktivitas penagihan utang itu legal, beberapa laporan menyebutkan adanya <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lAeAO51aVKA&t=623s">penyimpangan</a> karena mereka kerap menggunakan <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2922945a5b2/menagih-utang-dengan-cara-intimidasi-pelajaran-penting-dari-dua-putusan-pengadilan/">cara-cara intimidatif</a>. </p>
<p>Aktivitas penagihan utang dengan cara-cara preman bukan hanya fenomena di Jakarta. </p>
<p>Praktik kekerasan dalam penagihan utang, misalnya terjadi di <a href="https://www.liputan6.com/regional/read/3229890/menunggak-tagihan-motor-debt-collector-cabuli-konsumen">Surabaya</a>, Jawa Timur, bulan lalu dengan korban pengemudi ojek <em>online</em>. </p>
<p>Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Palembang, Sumatra Selatan, ketika penagih utang <a href="https://www.motorplus-online.com/read/252038658/debt-collector-todongkan-pistol-ke-penunggak-kreditan-bikin-warga-ketakutan-motor-korban-nyaris-dirampas">menodongkan pistol</a> kepada seorang warga yang menunggak pembayaran angsuran kredit sepeda motor selama dua bulan. </p>
<p>Bisnis-bisnis para preman memiliki konsumen sendiri meskipun sebagian risikonya adalah hilangnya rasa aman publik. </p>
<h2>Karir kriminal</h2>
<p>Motivasi seseorang untuk bergabung dalam kelompok preman umumnya didasari dengan pertimbangan rasional. </p>
<p>Tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. </p>
<p>Keterlibatan seseorang dalam bisnis kriminal adalah pemenuhan materi dan tidak pernah benar-benar dilatari oleh <a href="https://books.google.co.id/books?id=kXrr5s4XT3IC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false">faktor ideologi atau keyakinan tertentu</a>.</p>
<p>Sama halnya dengan proses meningkatkan karir di dunia legal, para preman perlu melakukan sejumlah pencapaian tertentu untuk meraih posisi puncak dalam karir kriminalnya. </p>
<p>Mereka menganut dua prinsip kunci: menyelesaikan tugas dan menunjukan <a href="https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0047235202001344?token=29CA74BD04E3C6F138E8BC316B515AF2A058BB99CD38DBDA9EB3526B65503DD9677563EEDF726DEC34027D395B1EA41F">loyalitas</a>.</p>
<p>Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok kriminal merupakan salah satu cara “naik pangkat”. </p>
<p>Aktor-aktor dalam bisnis kriminal menjadikan momen-momen bentrok kekerasan sebagai ujian kenaikan kelas. </p>
<p>Di mata negara, apabila seorang preman terlibat dalam tindak kekerasan, maka ia akan didakwa melanggar hukum dan diberikan sanksi. </p>
<p>Namun bagi atasan dan kelompoknya, melakukan kekerasan adalah simbol keberanian dan loyalitas. </p>
<p>Dalam bisnis kriminal, seorang justru akan lebih dihormati ketika ia pernah menjalani hukuman atas cara-cara kekerasan yang pernah ia lakukan.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/indonesia-harus-kurangi-pengiriman-orang-ke-penjara-dan-terapkan-keadilan-restoratif-106801">Indonesia harus kurangi pengiriman orang ke penjara dan terapkan keadilan restoratif</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Atribut kultural</h2>
<p>Latar belakang etnis dan budaya juga memiliki peran tersendiri dalam premanisme. </p>
<p>Atribut kultural seperti etnis, bahasa, dan kebiasaan seringkali menjadi prasyarat keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok kriminal, sekaligus mempengaruhi keberhasilan karirnya dalam dunia kejahatan.</p>
<p>Secara teknis, kesamaan atribut-atribut kultur akan memudahkan dan mempercepat proses sosialisasi nilai-nilai di dalam kelompok kriminal. </p>
<p>Sebab itulah, klaster kelompok kriminal di kota-kota besar Indonesia secara alamiah terbentuk <a href="https://majalah.tempo.co/read/nasional/77643/bom-preman-meledakkan-sara">berdasarkan etnis</a>. </p>
<p>Dimensi kultural ini juga lekat dalam konteks bisnis kriminal di Amerika Serikat (AS). </p>
<p>Cosa Nostra misalnya, salah satu kelompok kriminal terbesar di AS, mensyaratkan keanggotaan intinya harus seorang yang berasal dari <a href="https://products.abc-clio.com/abc-cliocorporate/product.aspx?pc=A2263C">keturunan</a> <a href="https://www.history.com/topics/crime/origins-of-the-mafia">Sicilia</a>.</p>
<p>Di Indonesia, hubungan kultural antar-individu dalam kelompok kriminal membuat persoalan premanisme menjadi kian kompleks. </p>
<p>Benturan antar-kelompok kriminal karena alasan-alasan material dapat disulut menjadi konflik antar-etnis. </p>
<h2>Masalah kesejahteraan</h2>
<p>Motivasi kuat para individu untuk meraih keuntungan material ditambah faktor kultural dalam kelompok kriminal membuat bisnis preman mengakar di tengah keseharian masyarakat. </p>
<p>Kita tidak bisa melihat masalah premanisme ini secara sebagian-sebagian.</p>
<p>Kekeliruan dalam melihat akar persoalan premanisme akan menimbulkan bencana yang lebih besar dibanding premanisme itu sendiri. </p>
<p>Pemerintah Indonesia di masa lalu diduga pernah menerapkan kebijakan yang keliru dalam mengatasi premanisme. </p>
<p>Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) pada 2012 merilis <a href="https://lama.elsam.or.id/downloads/553556_Ringkasan_eksekutif_Petrus_(New).pdf">laporan</a> atas insiden penembakan misterius (disingkat menjadi petrus) yang dilakukan institusi keamanan terhadap orang-orang dengan ciri-ciri preman.</p>
<p>Jumlah korban meninggal akibat penembakan yang berlangsung pada rentang waktu 1982-1985 adalah 167 orang. </p>
<p>Negara tidak boleh kalah dengan preman. Namun negara tidak boleh pula merespons premanisme dengan cara-cara preman. </p>
<p>Penegakan hukum terhadap tindakan premanisme yang telah berjalan perlu terus dilakukan, namun tidak cukup sampai di sana. </p>
<p>Dalam penangkapan bulan lalu, John Kei diduga kembali terlibat dalam aktivitas kriminal setelah <a href="https://kumparan.com/kumparannews/rekam-jejak-john-kei-dunia-kekerasan-masuk-penjara-tobat-kini-ditangkap-lagi-1tf0a8pg7Yn">berulang kali masuk penjara</a>. </p>
<p>Ini adalah salah satu indikator tidak efektifnya penanganan premanisme yang tidak menyeluruh. </p>
<p>Pemerintah perlu menanggulangi premanisme secara komprehensif dengan melihat masalah ini sebagai masalah kesejahteraan. </p>
<p><em>Pertama</em>, pemerintah harus memulai dari penyelenggaraan pendidikan yang merata dengan kualitas maksimal dan akses seluas-luasnya. </p>
<p>Dengan demikian, anak-anak muda di seluruh Indonesia dapat menjangkau dan terlibat dalam proses pendidikan yang mengembangkan diri dan potensinya secara optimal. </p>
<p><em>Kedua</em>, pemerintah perlu serius dalam menciptakan lapangan kerja yang terdistribusi secara merata. </p>
<p>Apabila anak-anak muda dapat berkarya secara sah dan produktif, mereka tidak perlu pindah ke kota untuk mengajukan diri menjadi bagian dari kelompok John atau kelompok-kelompok preman lainnya.</p>
<p>Mengabaikan persoalan laten ini artinya menciptakan iklim yang kondusif bagi kelompok-kelompok preman untuk tumbuh menjadi kelompok <em>organized crime</em> yang mapan. </p>
<hr>
<p><em>Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di <a href="http://theconversation.com/id/newsletters/catatan-mingguan-65">sini</a>.</em></p><img src="https://counter.theconversation.com/content/141788/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Bhakti Eko Nugroho tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Bentrok yang melibatkan kelompok John Kei bukanlah kasus yang pertama kali. Peristiwa itu adalah fenomena gunung es dari permasalahan preman yang bersifat laten.Bhakti Eko Nugroho, Staf Pengajar Departemen Kriminologi, Universitas IndonesiaLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1374072020-05-01T01:58:57Z2020-05-01T01:58:57ZEfektifkah kenaikan upah minimum dalam melindungi pekerja?<p><em>Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian tulisan untuk memperingati Hari Buruh pada 1 Mei.</em></p>
<p>Salah satu isu yang yang diperdebatkan dalam <a href="https://theconversation.com/mengapa-indonesia-tidak-membutuhkan-omnibus-law-cipta-kerja-130550">penolakan</a> terhadap rancangan undang-undang (UU) <em>omnibus law</em> Cipta Kerja adalah <a href="https://koran.tempo.co/read/nasional/451898/buruh-berencana-turun-ke-jalan?">upah minimum</a>.</p>
<p>Di Indonesia, kebijakan upah minimum telah ada sejak tahun 1970-an, namun baru benar-benar digalakkan di awal tahun 1990-an akibat adanya tekanan dari negara-negara asing untuk menghentikan praktek “<em>sweatshop</em>” - yaitu memeras pekerja dengan upah murah, jam kerja panjang, dan tempat kerja tidak layak.</p>
<p>Hal ini sesuai dengan tujuan dari penetapan upah minimum menurut <a href="https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64764/71554/F1102622842/IDN64764.pdf">Organisasi Buruh Internasional</a> (ILO), yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja untuk mendapatkan pengupahan yang layak. </p>
<p>Sejak itu, pemerintah kerap menaikkan upah minimum hingga mencapai 76% dari upah rata-rata buruh di Indonesia pada tahun 2018. Angka ini yang cukup tinggi jika <a href="https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=MIN2AVE&lang=en#">dibandingkan</a> <a href="http://aseantuc.org/2017/11/minimum-wage-in-asean-countries/">negara-negara</a> lain seperti Australia (47%), Jepang (36%), Malaysia (30%, tahun 2017), dan Thailand (34%, tahun 2017). </p>
<p>Akan tetapi, apakah kebijakan upah minimum yang tinggi benar-benar efektif dalam melindungi pekerja? </p>
<p>Untuk menjawab ini tidak mudah, karena pengaruh dari kenaikan upah minimum tergantung banyak faktor, diantaranya cakupan dari kebijakan upah minimum tersebut. </p>
<p>Selain itu, kenaikan upah minimum juga memiliki dampak yang berbeda bagi kelompok pekerja yang berbeda: pekerja dengan keterampilan tinggi versus rendah; pekerja perempuan versus laki-laki.</p>
<p>Pada 2019, saya melakukan sebuah <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13547860.2019.1625585">studi</a> terhadap dampak upah minimum. </p>
<p>Dengan menggunakan data level provinsi yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2001-2015, saya menganalisa pengaruh kenaikan upah minimum terhadap jumlah pekerja di sektor formal, informal, dan juga pengangguran di Indonesia. </p>
<p>Penelitian saya menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/kartu-prakerja-ketika-kelompok-kepentingan-terlibat-dalam-solusi-krisis-covid-19-137021">Kartu Prakerja: ketika kelompok kepentingan terlibat dalam 'solusi' krisis COVID-19</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Dampak berbeda</h2>
<p>Di Indonesia, kenaikan upah minimum memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pekerja di sektor formal dan di sektor informal, serta terhadap pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. </p>
<p>Mengikuti klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sedikit penyederhanaan, pekerja di sektor formal diartikan sebagai pekerja yang memiliki status pekerjaan “buruh/karyawan”, dan menerima upah dan tunjangan sesuai aturan ketenagakerjaan. </p>
<p>Sedangkan pekerja informal adalah sebagai pekerja dalam usaha seperti usaha rumahan (pekerja keluarga), pekerja mandiri (seperti <em>freelancer</em>), dan pekerja lepas (buruh tani atau buruh konstruksi).</p>
<p>Penelitian ini menemukan bahwa upah minimum berkaitan dengan berkurangnya jumlah pekerja di sektor formal. Lebih khusus lagi, penurunan jumlah pekerja perempuan di sektor formal lebih banyak dibandingkan jumlah pekerja laki-laki. </p>
<p>Kenaikan upah minimum meningkatkan jumlah biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, terutama apabila tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas para pekerja. </p>
<p>Jumlah penurunan pekerja perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki juga mencerminkan kurangnya kesetaraan gender di pasar tenaga kerja Indonesia.</p>
<p>Hasil ini sesuai dengan hasil <a href="http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/minimumwageexumind.pdf">studi</a>-<a href="https://www.adb.org/publications/minimum-wages-and-changing-wage-inequality-indonesia">studi</a> terdahulu yang menemukan dampak negatif kenaikan upah minimum terhadap jumlah pekerja di sektor formal.</p>
<p>Penelitian juga menunjukkan kemungkinan adanya perpindahan tenaga kerja, terutama laki-laki, dari sektor formal ke sektor informal ketika terjadi kenaikan upah minimum, seperti yang juga ditemukan oleh <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4991.2011.00451.x">studi sebelumnya</a>. </p>
<p>Perpindahan ini salah satunya adalah karena ketiadaan tunjangan atau perlindungan bagi orang yang tidak bekerja (<em>unemployment benefits</em>) sehingga memaksa sebagian pekerja yang gagal mendapatkan pekerjaan di sektor formal untuk berpindah ke sektor informal karena kebutuhan untuk memiliki penghasilan.</p>
<p>Pada 2018, sektor formal hanya mempekerjakan <a href="https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/16/1311/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi-2015---2018.html">43% dari total</a> orang yang bekerja di Indonesia.</p>
<p>Terlebih lagi, walau studi tidak menemukan kaitan antara kenaikan upah minimum dan kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia, tapi kenaikan upah minimum diketahui berkaitan dengan menurunnya partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari kerja. </p>
<p>Hal ini menggambarkan ada juga pekerja yang menyerah dan berhenti mencari pekerjaan karena berkurangnya kesempatan kerja.</p>
<p>Perlu diingat bahwa sektor informal identik dengan kondisi pekerjaan yang lebih buruk dibandingkan sektor formal. </p>
<p>Ekonomi informal kerap diisi oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak teregulasi dan tidak terdaftar - seperti buruh harian dan pedagang kaki lima - sehingga mengakibatkan minimnya perlindungan bagi pekerja di sektor tersebut. </p>
<p>Selain itu, rata-rata upah pekerja di sektor informal pun lebih rendah dibandingkan upah di sektor formal. </p>
<p>Di Indonesia, perlindungan untuk mendapatkan upah minimum berlaku hanya untuk buruh/karyawan, seperti diatur <a href="https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64764/71554/F1102622842/IDN64764.pdf">UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</a>. </p>
<p>Akan tetapi, pasar tenaga kerja Indonesia diisi oleh pekerja-pekerja dengan status lain selain “buruh”, yaitu mereka yang bekerja di sektor informal. </p>
<p>Sebuah <a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123203.pdf">studi pada 2006</a> memperlihatkan bahwa sebagian besar usaha informal tidak mengetahui tentang peraturan upah minimum, dan tingkat upah dari pekerja di usaha informal beragam tergantung jenis pekerjaan, keterampilan dan jenis kegiatan.</p>
<p>Oleh karena itu, kita harus kembali meninjau apakah kenaikan upah minimum berhasil mencapai tujuannya untuk melindungi pekerja. </p>
<p>Jelas bahwa kenaikan upah minimum berhasil meningkatkan pendapatan sebagian pekerja dengan mengorbankan sebagian pekerja yang lain. Terlebih, pekerja-pekerja yang rentan, seperti pekerja perempuan, lebih banyak menganggung efek negatif dari kenaikan upah minimum.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/tiga-alasan-mengapa-pembahasan-ruu-omnibus-law-seharusnya-ditunda-di-tengah-pandemi-covid-19-136495">Tiga alasan mengapa pembahasan RUU Omnibus Law seharusnya ditunda di tengah pandemi COVID-19</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Lantas harus bagaimana?</h2>
<p>Penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak kenaikan upah minimum tidak hanya bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pada mereka yang berada di sektor informal atau akan terpaksa pindah ke sektor informal.</p>
<p>Ada banyak celah hukum, yang dapat dimanfaatkan beberapa kelompok pengusaha untuk tidak memberi upah minimum. Dalam <a href="https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64764/71554/F1102622842/IDN64764.pdf">undang-undang (UU) ketenagakerjaan</a>, misalnya, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum untuk dimungkinkan untuk menggaji karyawannya dengan upah lebih rendah.</p>
<p>Ini jelas bertentangan dengan pengertian upah minimum yang merupakan upah yang <em>wajib</em> dibayarkan kepada buruh. </p>
<p>Tingginya ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar upah lebih tinggi dari upah minimum juga merupakan masalah yang harus dituntaskan. Pada tahun 2016, <a href="https://www.adb.org/publication/indonesia-enhancing-productivity-quality-jobs">47% dari karyawan</a> di sektor formal mendapatkan upah yang lebih rendah dari upah minimum. </p>
<p>Meskipun masalah tingkat kepatuhan yang rendah dengan upah minimum telah terdengar begitu lama, hukuman pidana terhadap pelanggaran upah minimum baru terjadi pertama kali pada <a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2013/04/25/08215445/Bayar.Karyawan.di.Bawah.UMR.Pengusaha.Dijatuhi.Hukuman?page=all">2013</a>. Ketika itu, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 1 tahun dan denda Rp 100 juta kepada seorang pengusaha asal Jawa Timur yang membayar karyawannya di bawah upah minimum regional.</p>
<p>Putusan itu dapat dilihat sebagai dasar untuk memperkuat penegakan hukum mengenai kebijakan upah minimum.</p>
<p>Salah satu alasan tingginya tingkat upah minimum dibandingkan upah rata-rata di Indonesia adalah karena negosiasi upah minimum merupakan satu-satunya sarana bagi serikat pekerja melakukan peran dalam melindungi anggotanya. Sehingga, serikat pekerja cenderung menuntut upah yang sangat tinggi. </p>
<p>Dengan demikian, perlu dibuka ranah perundingan bersama untuk melindungi hak-hak lain pekerja di luar upah, seperti tunjangan atau keamanan dan kelayakan tempat kerja. Perbaikan yang diminta - dan kemudian harus dilakukan - tidak melulu hanya soal upah.</p>
<hr>
<p>Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di <a href="http://theconversation.com/id/newsletters/catatan-mingguan-65">sini</a>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/137407/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Tifani Husna Siregar tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.Tifani Husna Siregar, Ph.D. candidate at the Graduate School of Economics., Waseda UniversityLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1370212020-04-30T03:36:03Z2020-04-30T03:36:03ZKartu Prakerja: ketika kelompok kepentingan terlibat dalam ‘solusi’ krisis COVID-19<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/329882/original/file-20200422-47820-19almye.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">
</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=302215&picture=online-meeting">PublicDomainPictures</a>, <a class="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY</a></span></figcaption></figure><p><em>Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian tulisan untuk memperingati Hari Buruh pada 1 Mei.</em></p>
<p>Peluncuran program Kartu Prakerja sebagai solusi untuk mengatasi dampak ekonomi COVID-19 adalah contoh bagaimana pemerintah mengakomodasi keinginan kelompok kepentingan – dalam hal ini kelompok perusahaan teknologi – di masa krisis. </p>
<p>Program Kartu Pekerja adalah salah satu janji kampanye Presiden Joko"Jokowi" Widodo pada pemilihan presiden tahun lalu untuk mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi tenaga lewat pelatihan gratis. </p>
<p>Program ini kemudian dirancang kembali oleh pemerintah dalam <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020">dokumen perencanaan tahun 2020-2024</a> untuk meningkatkan kompetensi kerja, bukan untuk membantu masyarakat mengatasi dampak guncangan ekonomi <a href="https://www.unicef.org/socialpolicy/files/How_economic_shocks_affect_final.pdf">(<em>economic shock</em>)</a> akibat pandemi. </p>
<p>Sekilas program ini mirip bantuan sosial bersyarat.</p>
<p>Namun, jika <a href="https://tirto.id/cara-mendapatkan-bansos-sembako-pkh-padat-karya-tunai-prakerja-eNrV">bantuan sosial lain</a> diberikan berdasarkan indikator kesejahteraan (misalnya konsumsi listrik tiga bulan terakhir atau jumlah penghasilan), Kartu Prakerja menjadikan pelatihan <em>online</em> yang disediakan oleh perusahaan teknologi seperti Sekolahmu, Ruang Guru, dan Pintaria sebagai <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-pemerintah-soal-keikutsertaan-8-platform-digital-di-kartu-prakerja?page=all">prasyarat bantuan</a>. </p>
<p>Berdasarkan situs resmi <a href="https://www.prakerja.go.id/">Kartu Prakerja</a>, penerima berhak atas paket pelatihan <em>online</em> (daring) dari mitra resmi senilai Rp 1 juta. </p>
<p>Namun untuk mendapatkannya, peserta harus mengikuti pelatihan selama empat bulan serta mengisi kuesioner evaluasi untuk mendapatkan ‘uang bantuan’ sebesar Rp 600,000 per bulan selama pelatihan, yang disalurkan melalui platform digital privat yang ditunjuk.</p>
<p>Jika dalam bantuan sosial lain ada pilihan PT Pos yang bisa menjangkau seluruh Indonesia sebagai media pembayaran bantuan, dalam Kartu Prakerja ditunjuk beberapa perusahaan pembayaran digital antara lain GoPay, LinkAja dan OVO. </p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/jokowi-tunjuk-nadiem-makarim-jadi-mendikbud-pentingnya-libatkan-pendiri-gojek-untuk-urai-birokrasi-pendidikan-125729">Jokowi tunjuk Nadiem Makarim jadi Mendikbud: pentingnya libatkan pendiri Gojek untuk urai birokrasi pendidikan</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Kartu Prakerja dalam kerangka kebijakan</h2>
<p>Mengapa kelompok kepentingan bisa mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi? </p>
<p>Konsep proses pembuatan kebijakan oleh profesor ilmu politik John Kingdon bisa menjelaskan mengapa Kartu Prakerja didorong sebagai kebijakan menghadapi pandemi. </p>
<p>Ia <a href="https://books.google.com/books/about/Agendas_Alternatives_and_Public_Policies.html?id=OXsdSgAACAAJ">menggambarkan</a> proses pembentukan kebijakan sebagai <em>pertemuan</em> antara masalah, solusi, <em>dan</em> keinginan politik. </p>
<p>Di atas kertas, <a href="http://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647">siklus kebijakan</a> di Indonesia dimulai dengan proses evaluasi, kemudian legitimasi, dan diakhiri dengan implementasi. </p>
<p>Namun, di dunia nyata proses pembuatan kebijakan tidak sesederhana dan serasional itu. </p>
<p>Menurut Kingdon, dalam menentukan suatu kebijakan, kesediaan dan kemampuan para pembuat kebijakan dipengaruhi keyakinan mereka, persepsi tentang keadaan nasional, dan masukan yang mereka terima dari <a href="https://www.taylorfrancis.com/books/9781315663937">kelompok kepentingan</a>. Kelompok kepentingan adalah individu-individu yang terorganisir untuk mempengaruhi pemerintah-misalnya asosiasi pengusaha, asosiasi buruh, dan partai politik. </p>
<p>Dalam kasus Kartu Prakerja, pemerintah berpacu dengan waktu untuk mengintervensi dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat. </p>
<p>Dalam proses pembuatan kebijakan, pejabat pembuat kebijakan di tingkat atas mendelegasikan proses pencarian solusi kepada beberapa birokrat yang kemudian berkonsultasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. </p>
<p>Konsultasi biasanya dilakukan pemerintah untuk mempertimbangkan gagasan dan menghasilkan solusi. Di Indonesia, pelaksanaan forum konsultasi ini diatur dalam <a href="https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn/">UU</a> tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini menyatakan bahwa sebuah kebijakan harus melewati proses forum musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat. </p>
<p>Dalam kebijakan Kartu Prakerja tidak ada informasi kepada publik apakah proses konsultasi dengan masyarakat dilakukan, bagaimana prosesnya, dan siapa yang diundang.</p>
<p>Menurut Kingdon, dalam masa krisis, kelompok-kelompok kepentingan bisa sangat efektif mengangkat kepentingan mereka dalam agenda pemerintah. </p>
<p>Kelompok-kelompok ini mungkin telah lama memperjuangkan ‘solusi’ mereka untuk mendapatkan perhatian atau dukungan dari pemerintah. Pada kesempatan ini mereka akan berupaya mendapatkan dukungan dari para pejabat pembuat kebijakan.</p>
<p>Kelompok kepentingan mendorong kepentingan mereka melalui lobi dengan <a href="https://theconversation.com/lobbying-101-how-interest-groups-influence-politicians-and-the-public-to-get-what-they-want-60569">berbagai cara</a>. Mulai dari memberikan donasi, mengatur imbalan tidak langsung <a href="https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/12/04/kapan-quid-pro-quo-menjadi-fraud/">(<em>quid pro quo</em>)</a> misalnya memberikan jabatan bagi pejabat yang ‘ramah’, hingga <a href="https://www.adamsmith.org/blog/thinkpieces/the-impact-of-interest-groups-on-public-policy-2">membantu penyusunan regulasi </a> untuk kebijakan terkait.</p>
<p>Karena sifatnya yang cenderung bertentangan dengan prinsip <a href="https://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf">tata kelola pemerintahan</a> yang baik, lobi tidak dilakukan secara terang-terangan. </p>
<p>Lobi selalu dilakukan dibalik kegiatan investasi yang taktis. Misalnya beberapa perusahaan pembayaran berbasis teknologi seperti GoPay, Link Aja, dan OVO, gencar memberikan <a href="https://katadata.co.id/berita/2019/09/24/transaksinya-murah-gopay-hingga-linkaja-berpeluang-tingkatkan-bansos">pernyataan melalui media</a> bahwa bisnis mereka akan dapat meningkatkan efektifitas bantuan sosial, jauh sebelum Kartu Prakerja muncul. </p>
<p>Atau ketika Ruang Guru ‘membeli’ kredibilitas dengan menggelar konferensi pendidikan <a href="https://blog.ruangguru.com/hadir-di-learning-innovation-summit-2018-menteri-keuangan-sri-mulyani-dukung-siswa-memperoleh-alternatif-belajar-di-luar-sekolah">Learning Innovation Summit</a> pada Maret 2018 dengan mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para pejabat kementerian dan dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.</p>
<p>Kartu Prakerja menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan dibuat di tengah krisis di Indonesia.</p>
<p>Program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang muncul dari pertemuan antara masalah, solusi, dan keinginan politik - dan masing-masing datang dari waktu dan tempat yang berbeda.</p>
<hr>
<p>
<em>
<strong>
Baca juga:
<a href="https://theconversation.com/yang-bisa-dipelajari-dari-kasus-belva-ruangguru-dan-andi-taufan-amartha-136393">Yang bisa dipelajari dari kasus Belva Ruangguru dan Andi Taufan Amartha</a>
</strong>
</em>
</p>
<hr>
<h2>Modifikasi Kartu Prakerja di tengah pandemi</h2>
<p>Sebagai sebuah kebijakan, Kartu Prakerja bukanlah solusi yang mengakar pada masalah publik. Kartu Prakerja adalah solusi yang dimodifikasi untuk mengakomodir kepentingan kelompok.</p>
<p>Dari sisi manajemen hingga pelaksanaan, Kartu Prakerja tidak memperlihatkan kesesuaian dengan rencana pemerintah. </p>
<p>Dalam dokumen <a href="https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-kerja-pemerintah-rkp-tahun-2020/">Rencana Kerja Pemerintah 2020</a>, pemerintah menargetkan pembentukan sebuah lembaga pengelola Kartu Prakerja yang profesional. Lembaga ini perlu dijalankan oleh orang-orang yang punya keahlian di bidang pelatihan dan ketenagakerjaan. </p>
<p>Saat ini, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja diisi oleh pejabat dari di Kantor Staf Presiden (KSP), sebuah <a href="http://ksp.go.id/">pusat kendali pemerintahan dan pengendalian prioritas nasional</a>, yang tidak memiliki latar belakang yang selaras dengan kebutuhan lembaga. Misalnya, posisi <a href="https://feb.ugm.ac.id/en/profile/lecturers/2317-denni-puspa-purbasari">direktur eksekutif</a> diisi seorang ekonom; sedangkan posisi <a href="https://lkyspp.nus.edu.sg/news-events/news/details/from-private-sector-to-public-service">direktur komunikasi</a> diisi orang yang sebelumnya memegang jabatan Government Relation di Gojek dan Treasury Director di Visa.</p>
<p>Kartu Prakerja tidak mendorong pelatihan yang terkait industri 4.0 seperti yang dicanangkan dalam <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020">(RPJMN) 2020-2024</a> maupun oleh Kementerian Perindustrian. Berdasarkan peta jalan <a href="https://www.kemenperin.go.id/download/18384">“Making Indonesia 4.0”</a>, Kementerian Perindustrian menetapkan lima sektor manufaktur prioritas: industri makanan dan minuman; tekstil dan pakaian; otomotif; elektronik; dan kimia.</p>
<p>Dalam laman resmi Kartu Prakerja, tidak ada pelatihan terkait kelima industri diatas. Beberapa contoh pelatihan yang ditawarkan lewat program ini adalah tentang <a href="https://skillacademy.com/bundle-course/BUNDLE-YEYOKRBE">berjualan <em>online</em></a>, <a href="https://www.luarsekolah.com/kelas/online/belajar-menjadi-perias-profesional2">tata rias</a>, dan <a href="https://www.tokopedia.com/kartu-prakerja/partner/sekolah-desain/1969/">fotografi</a>. </p>
<p>Pelatihan yang diberikan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip vokasi. Berdasarkan <a href="http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional">UU tentang Sistem Pendidikan Nasional</a>, pendidikan vokasi bertujuan meningkatkan penguasaan keahlian terapan tertentu. Maka, pendidikan vokasi perlu mendorong lebih banyak praktek daripada teori. </p>
<p>Pelatihan yang ditawarkan Kartu Prakerja seluruhnya adalah teori; praktek diserahkan sepenuhnya pada peserta. </p>
<p>Jelas bahwa Kartu Prakerja yang saat ini ditawarkan bukanlah solusi untuk masalah publik, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kartu Prakerja merupakan solusi untuk kelompok kepentingan yang dibungkus sebagai solusi untuk masalah publik. </p>
<hr>
<p>Ikuti perkembangan terbaru seputar isu politik dan masyarakat selama sepekan terakhir. Daftarkan email Anda di <a href="http://theconversation.com/id/newsletters/catatan-mingguan-65">sini</a>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/137021/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Resya Kania tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.</span></em></p>Kartu Prakerja yang saat ini ditawarkan bukanlah solusi untuk masalah publik, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kartu Prakerja adalah kepentingan yang dibungkus sebagai solusi publik.Resya Kania, PhD Candidate in Social Policy, University of BirminghamLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.tag:theconversation.com,2011:article/1137732019-03-25T08:12:36Z2019-03-25T08:12:36ZPendapatan dasar: uji coba pertama di Finlandia tunjukkan manfaatnya tidak terlalu besar<figure><img src="https://images.theconversation.com/files/264583/original/file-20190319-60956-11b9382.jpg?ixlib=rb-1.1.0&rect=0%2C7%2C4992%2C3315&q=45&auto=format&w=496&fit=clip" /><figcaption><span class="caption">Temuan awal penghasilan dasar universal Finlandia akan memulai membuka perdebatan baru</span> <span class="attribution"><a class="source" href="https://www.shutterstock.com/image-photo/helsinki-finland-august-30-unidentified-people-1170571312?src=BQZgOB25gS6k1yuyJ_zSsA-1-12">astudio / Shutterstock.com</a></span></figcaption></figure><p><a href="http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161361">Temuan awal</a> eksperimen penghasilan dasar di Finlandia telah dipublikasikan dan hasilnya beragam. Baik pendukung dan pengkritik gagasan penghasilan dasar universal akan menemukan hasil yang mengkhawatirkan sekaligus menggembirakan. Meski sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung penghasilkan dasar universal, percobaan Finlandia hanya akan memicu perdebatan lebih lanjut tentang efektivitas ide tersebut. </p>
<p>Eksperimen berjalan selama dua tahun sejak Januari 2017 dan dilaksanakan oleh pemerintah koalisi kanan-tengah. Eksperimen tersebut <a href="https://helda.helsinki.fi/handle/10138/167728">dimotivasi oleh</a> ketidaksukaan terhadap birokrasi kesejahteraan dengan anggaran mahal dan keinginan untuk menghilangkan disinsentif kerja yang muncul ketika manfaat yang diuji coba ditarik ketika penerima meningkatkan pendapatan mereka.</p>
<p>Gagasan tentang penghasilan dasar sangat diperdebatkan di seluruh dunia. Para pendukung merujuk ke <a href="https://basicincome.org/">sejumlah manfaatnya</a>–mulai dari manfaat ekonomi hingga peningkatan kesejahteraan psikologis. <a href="https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/a-universal-basic-mistake">Pengkritiknya</a> mengatakan gagasan itu tidak layak secara ekonomi dan akan membuat orang enggan melakukan pekerjaan yang sangat dibutuhkan.</p>
<p>Namun, terlepas dari panjangnya perdebatan ini, masih terdapat sedikit bukti empiris tentang dampak kebijakannya–bahkan hingga sekarang. Meski mendapatkan gelombang dukungan selama puluhan tahun, penghasilan dasar sebelumnya belum pernah diterapkan pada tingkat nasional.</p>
<p>Negara bagian Alaska di Amerika Serikat <a href="https://www.nber.org/papers/w24312">memiliki kebijakan penghasilan dasar universal</a> sejak 1982, dengan pembayaran tahunan yang kecil kepada setiap penduduk yang didanai sebagai dividen dari pendapatan minyak negara. Ada juga eksperimen kebijakan lain di Amerika Utara pada 1960-an dan 1970-an, dan baru-baru ini di negara-negara lain seperti Namibia dan India. Tapi, <a href="http://blogs.bath.ac.uk/iprblog/2017/03/13/addressing-the-evidence-deficit-how-experimentation-and-microsimulation-can-inform-the-basic-income-debate/">untuk sejumlah alasan</a>, bukti empiris yang ada hanya memiliki komponen yang terbatas dalam menilai apakah pendapatan dasar “layak” sebagai reformasi negara kesejahteraan yang mendasar.</p>
<p>Ketidakpastian yang muncul dan kurangnya bukti konkret ini dimanfaatkan oleh para pengkritik penghasilan dasar untuk memainkan kecenderungan publik yang tidak suka dengan risiko dan momok favorit pers sayap kanan: dongeng orang yang malas kerja mendapat tunjangan pengemis. Jadi hasil percobaan Finlandia sangat dinanti, karena mereka mungkin memberikan bukti realitas yang bisa dapat diperiksa dengan baik.</p>
<h2>Hasil</h2>
<p>Eksperimen Finlandia memberi penghasilan dasar sebesar €560 euro per bulan, setara dengan tunjangan pengangguran tingkat rendah, kepada 2.000 orang yang dipilih secara acak. Pembayaran dijamin untuk dilanjutkan, tanpa persyaratan, selama dua tahun penuh–terlepas dari apakah individu terlibat dalam kegiatan pencarian kerja atau menerima penghasilan dari sumber lain. Dalam percobaan, pasar tenaga kerja dianalisis, serta indikator kesejahteraan yang lebih luas, dan dibandingkan dengan “kelompok kontrol” orang-orang yang menganggur pada sistem tunjangan yang sudah ada sebelumnya.</p>
<figure class="align-center ">
<img alt="" src="https://images.theconversation.com/files/260160/original/file-20190221-195886-nfp1b8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip" srcset="https://images.theconversation.com/files/260160/original/file-20190221-195886-nfp1b8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=1 600w, https://images.theconversation.com/files/260160/original/file-20190221-195886-nfp1b8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=2 1200w, https://images.theconversation.com/files/260160/original/file-20190221-195886-nfp1b8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=600&h=400&fit=crop&dpr=3 1800w, https://images.theconversation.com/files/260160/original/file-20190221-195886-nfp1b8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=1 754w, https://images.theconversation.com/files/260160/original/file-20190221-195886-nfp1b8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=2 1508w, https://images.theconversation.com/files/260160/original/file-20190221-195886-nfp1b8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=15&auto=format&w=754&h=503&fit=crop&dpr=3 2262w" sizes="(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px">
<figcaption>
<span class="caption">Apakah uang yang kamu dapatkan membuatmu tidak ingin bekerja?</span>
</figcaption>
</figure>
<p>Hasilnya menunjukkan bahwa prediksi pesimistis dari eksodus pasar tenaga kerja tidak terjadi. Sayangnya untuk para pendukung penghasilan dasar, juga tidak ada hasil yang optimis. Secara keseluruhan, jumlah hari dalam pekerjaan, dan total pendapatan pasar tenaga kerja, tidak lebih tinggi bagi mereka yang menerima penghasilan dasar daripada mereka yang berada dalam kelompok kontrol.</p>
<p>Ini tidak berarti bahwa hal itu tidak berpengaruh pada pasar tenaga kerja. Mungkin sebagian orang lebih mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang lain lebih kecil kemungkinannya, sehingga dampaknya menyeimbangkan. Dari hasil yang telah ada, kita tidak tahu.</p>
<p>Penerima penghasilan dasar juga melaporkan efek positif pada pandangan kesejahteraan dan tumbuhnya rasa kepercayaan terhadap orang lain dan pemerintah. Tapi, mengingat ini adalah laporan yang dilaporkan secara mandiri, mungkin saja hanya mencerminkan kepentingan pribadi untuk meneruskan manfaatkan dari kebijakan tersebut.</p>
<p>Namun demikian, efek ini, ditambah bukti anekdotal dari manfaat yang lebih luas dari pemberian tanpa syarat, memperkuat sistem penghasilan dasar. Memang, para pendukung selalu menyatakan bahwa <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/12/universal-basic-income-finland-uk">argumen mereka</a> tidak bergantung pada efek pasar tenaga kerja dan kurangnya biaya birokrasi. Sebaliknya itu bertumpu pada gagasan yang lebih mendasar dari keadilan sosial, kebebasan, dan keamanan ekonomi.</p>
<h2>Beberapa batasan</h2>
<p>Tapi yang jelas adalah bahwa temuan percobaan Finlandia tidak mungkin menjawab pertanyaan apakah penghasilan dasar dibutuhkan. Sangat mungkin bahwa baik pendukung dan oposisi akan menggunakan hasil sebagai bukti pendukung untuk posisi argumen mereka, seperti halnya <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105353570701010X">kasus pada percobaan Amerika Utara</a>.</p>
<p>Pada akhirnya kebuntuan tentang penghasilan dasar ini mencerminkan keyakinan pendukung dan oposisi yang tidak dapat didamaikan mengenai pandangan mereka tentang “keadilan” dan keunggulan pekerjaan dalam masyarakat sosial. Kenyataan dari pasar tenaga kerja benar-benar memainkan peranan kedua untuk masalah ini. Jadi tentu akan mengejutkan jika temuan yang cukup sederhana ini berhasil memindahkan siapa pun dari posisi argumennya yang dipegang teguh.</p>
<p>Beberapa alasan lain yang membuat hasil penelitian tidak akan menyelesaikan perdebatan terkait dengan <a href="https://blogs.bath.ac.uk/iprblog/2019/02/08/what-if-anything-can-we-learn-from-the-preliminary-results-of-the-finnish-basic-income-experiment/">batasan dalam model eksperimental</a>. Studi ini hanya berfokus pada pengangguran, jadi kita masih tetap <a href="https://medium.com/basic-income/what-is-there-to-learn-from-finlands-basic-income-experiment-did-it-succeed-or-fail-54b8e5051f60">tidak tahu </a> bagaimana pendapatan dasar dapat mempengaruhi keinginan kelompok lain untuk bekerja, atau manfaat sosial yang lebih luas terkait dengan penghasilan dasar universal.</p>
<p>Fitur inti lainnya adalah tingkat pembayaran yang rendah, yang berarti banyak penerima masih harus mendaftarkan diri untuk tunjangan pengangguran tambahan–jika mereka berhak–sama seperti sebelumnya. Dengan demikian, mayoritas orang dalam kelompok perlakuan tidak mendapat manfaat dari birokrasi yang lebih rendah dan kebebasan yang seharusnya dihasilkan oleh pendapatan dasar.</p>
<p>Keterbatasan terakhir adalah bahwa percobaan tidak mencoba dan memodelkan efek dari perubahan pajak yang akan diperlukan untuk membiayai penghasilan dasar universal. Namun, kenaikan pajak merupakan kendala yang diterima oleh sebagian besar pendukung sebagai <a href="https://www.bath.ac.uk/publications/assessing-the-case-for-a-universal-basic-income-in-the-uk/attachments/basic-income-policy-brief.pdf">realitas dari politik praktis</a>.</p>
<p>Harus ditekankan bahwa ini hanya temuan awal, dengan analisis lebih lanjut untuk dilanjutkan nanti pada musim semi dan tahun depan. Tapi, tampaknya pengetahuan baru yang dihasilkan oleh percobaan Finlandia jauh dari ekspetasi berbagai orang yang mengikuti perdebatan ini.</p>
<p><em>Diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh Muhammad Gaffar</em>.</p><img src="https://counter.theconversation.com/content/113773/count.gif" alt="The Conversation" width="1" height="1" />
<p class="fine-print"><em><span>Luke Martinelli menerima dana dari Google Deepmind. Hal ini disediakan dari hasil donasi tanpa syarat kepada penelitit atasan, Institut Riset Kebijakan Publik di University of Bath.</span></em></p>Percobaan di Finlandia hanya akan memanaskan perdebatan lebih lanjut apakah penghasilan dasar universal ide yang bagus atau bukan.Luke Martinelli, Research Associate, Institute for Policy Research, University of BathLicensed as Creative Commons – attribution, no derivatives.