Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kemajuan dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi, pandemi telah membuat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on Pengungsi
Displaying all articles
Kenaikan muka air air laut dan bencana alam akibat perubahan iklim dapat memicu gelombang migrasi sehingga bisa memicu polemik internasional di masa depan.
Hak dan kemudahan untuk mencari suaka di Eropa yang didapat pengungsi Ukraina tidak dirasakan oleh pengungsi lain yang datang dari luar Eropa.
Indonesia, dan banyak negara lain, akan mengalami peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka Afghanistan; ini akan menjadi ujian kemanusiaan dan Indonesia perlu bertindak cepat.
Atas kemauan mereka sendiri, beberapa orang menggunakan fasilitas bandara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Persekusi yang terus berlanjut di Myanmar, dan kondisi hidup yang sangat sulit di Bangladesh mendorong pengungsi Rohingya terus mencari tempat perlindungan.
Solidaritas sesama Muslim, hukum adat, dan pengalaman konflik dan bantuan asing dapat menjelaskan mengapa orang Aceh sangat terbuka pada orang yang kesulitan.
Di luar pertimbangan kemanusian, ada risiko lain yang dihadapi bila keluarga bekas anggota ISIS – khususnya anak-anak – tidak dipulangkan.
Hak untuk bekerja bagi pengungsi di Malaysia akan berguna untuk memberdayakan mereka, memberi kesempatan untuk mengakumulasi sumber daya sosial dan modal, serta memberi manfaat bagi mereka dan negara.
Dengan sikap pemerintah Australia yang menerapkan kebijakan keras terhadap pengungsi, mungkin saatnya pemerintah Indonesia bertindak untuk melindungi para pengungsi yang tinggal di wilayah Indonesia.
Imigrasi dinilai sebagai krisis global. Padahal distribusi imgran di dunia merata. Negara mana dengan jumlah imgran terbanyak? Dari manakah mereka berasal? Data menyajikan jawaban yang mengejutkan.
Dalam perspektif gender, perempuan banyak menjadi korban dalam situasi bencana karena memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber daya seperti sarana toilet dan air bersih selama di pengungsian.
Semakin banyak negara dunia membatasi penerimaan pengungsi. Sementara di Indonesia, pencari suaka dan pengungsi yang menunggu di Indonesia banyak yang tak memiliki tempat bernaung dan depresi.
Banyak orang Rohingya di kawasan tak berkewarganegaraan dan hidup terombang-ambing. Itu sebabnya kelancaran kesepakatan repatriasi Rohingya dan apa saja isinya, penting bagi jutaan manusia.
Persekusi Rohingya dimulai pada 1948, tahun Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris.
Pemerintah daerah bisa saja diminta menyediakan penampungan bagi pencari suaka dan pengungsi menurut peraturan presiden tentang pengungsi. Ini mungkin akan menemui tantangan dalam pelaksanaannya.
Langkah pemerintah India baru-baru ini untuk mendeportasi warga Rohingya dari India menunjukkan diskriminasi berbasis agama di jantung kebijakan India soal pengungsi.
Sebuah peraturan presiden tentang pengungsi yang keluar Desember lalu menjunjung kewajiban hukum kebiasaan internasional untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi.
Top contributors
-
Assistant Professor, Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada
-
PhD candidate, The University of Queensland
-
Senior Fellow at the ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada
-
Professor, Bielefeld University
-
Assistant Professor, International Refugee Law & Human Rights, South Asian University
-
Professor of History, University of Dayton
-
Senior Research Fellow, Bielefeld University
-
Anthropologue et démographe, professeur émérite au Muséum national d’histoire naturelle et conseiller de la direction de l'INED, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
-
PhD Candidate and Research Fellow, Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Lecturer in International Relations, Universitas Gadjah Mada
-
Rutgers University
-
Universitas Indonesia
-
PhD of Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University
-
Lecturer at Department of Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Airlangga
-
PhD Candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
