Anggota tim kampanye calon presiden Prabowo Subianto menyatakan pentingnya meregulasi ojek daring sebagai transportasi umum. Bagaimana potensi aktualisasinya?
Transportasi publik seharusnya lebih difokuskan untuk menjadi jalan keluar masalah polusi udara Jakarta, tanpa menegasikan sumber-sumber polusi lainnya, seperti limbah pabrik dan PLTU.
Subsidi motor dan mobil listrik seharusnya hanya menjadi langkah kecil dalam rencana jangka panjang untuk melistriki transportasi Indonesia dengan energi terbarukan, bukan listrik dari batu bara.
Ritika Prasad, University of North Carolina – Charlotte
Kecelakaan mematikan di India yang merenggut nyawa sekitar 300 orang telah memfokuskan kembali perhatian internasional pada pentingnya perkeretaapian di negara tersebut.
Dari bus di Bogotá, Kolombia hingga bersepeda melalui Cambridge, Inggris, kita dapat memetik pelajaran berharga dari bagaimana negara-negara di seluruh dunia menyediakan transportasi berkelanjutan.
Pembedaan harga tiket KRL untuk orang kaya tak hanya menimbulkan pertanyaan tentang siapa saja yang dianggap ‘kaya’. Kebijakan ini juga bisa kontra-produktif akibat sederet potensi masalah.
Pemberian subsidi akan mengurangi dampak lingkungan dari pengiriman barang maupun ojek online. Pemberian subsidi juga mengurangi beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas merupakan terobosan dalam menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Namun, tetap ada faktor-faktor yang perlu ditelisik secara kritis.
Motorisasi pesat membuat Kota Solo memprioritaskan kebijakan yang mendukung akses sepeda motor, dengan perhatian yang minim untuk pengendara sepeda sehingga membuat perempuan miskin termarjinalisasi.
Jadi, dampak besar akan terasa jika semua transportasi publik dilarang selama wabah dan semua warga beraktivitas di dalam rumah. Namun, ini tidak terjadi di Indonesia.
Sistem jalan khusus bus atau bus rapid transit (BRT)—yang di Indonesia dikenal dengan sistem busway mempunyai banyak pendukung yang kuat di seluruh dunia. Tapi bukankah sistem transportasi publik dibuat untuk kepentingan publik?