Protes pekerja terhadap Perppu pengganti UU Ciptaker tampaknya akan berlanjut menjelang pemilu Februari 2024.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on UU Cipta Kerja
Displaying 1 - 20 of 22 articles
Langkah pemerintah menerbitkan Perppu ini adalah inkonstitusional dan menunjukkan kuatnya karakteristik otoritarianisme.
Dua tahun berlalu setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Berbagai perubahan dan peraturan pelaksana telah ditelurkan. Lalu apa imbasnya bagi pekerja?
Upah minimum masih jadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang terlihat, dapat dirasakan, dan mudah diawasi oleh publik. Sayangnya, politik penentuannya menjadi makin pelik pada era UU Cipta Kerja.
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Indonesiai menerapkan standar yang berbeda dalam menegakkan hak-hak bagi pekerja migran dari Indonesia dan negara lain.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Perpanjangan moratorium sawit terganjal UU Cipta Kerja
Proyek-proyek yang berstatus strategis mendapatkan keistimewaan dalam penggunaan kawasan hutan.
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
COVID-19 memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan hidup di Indonesia, tapi prospek jangka panjang bagi lingkungan pasca-pandemi terlihat mengkhawatirkan.
Tantangan pekerja muda: dari magang di startup hingga membangun serikat.
Kami berbicara dengan Nabiyla Risfa Izzati, peneliti hukum ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang tantangan bagi pekerja muda dari magang di startup hingga membangun serikat.
Di balik potensi terhadap perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, ada pekerja informal yang terpinggirkan.
Bagi karyawan, aturan baru tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.
Bergantungnya persediaan daging sapi pada impor menyebabkan kenaikan harga yang merugikan pedagang.
Dalam UU Cipta Kerja 2020, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"melepaskan korporasi dari tanggung jawab dan menambah beban korban kejahatan lingkungan.
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Strategi pemerintah melempar isu bahwa demo anti Undang-Undang Cipta Kerja berawal dari hoaks berjalan efektif. Apa resepnya?
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
Top contributors
-
Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Forestry Policy, IPB University
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Lecturer in Asian and Indonesian Studies, The University of Melbourne
-
Assistant Professor at the Department of Sociology, State University of Jakarta and Honorary Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Senior Research Fellow, Bielefeld University
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Ph.D Candidate in Political Science, Northwestern University
-
Law Lecturer, Universitas Merdeka Malang
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas
-
Researcher, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
-
Associate Professor, Monash University
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
