Bergantungnya persediaan daging sapi pada impor menyebabkan kenaikan harga yang merugikan pedagang.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on UU Cipta Kerja
Displaying all articles
Dalam UU Cipta Kerja 2020, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"melepaskan korporasi dari tanggung jawab dan menambah beban korban kejahatan lingkungan.
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Strategi pemerintah melempar isu bahwa demo anti Undang-Undang Cipta Kerja berawal dari hoaks berjalan efektif. Apa resepnya?
Secara hukum, ada dua menggagalkan _omnibus law_ Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Penggunaan metode _omnibus law_ dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
UU Cipta kerja disinyalir hanya memperkaya kalangan atas dan merugikan kalangan bawah.
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Ph.D Student in Political Science, Northwestern University
-
Doctor of Juridical Science Candidate at Indiana University, Lecturer in Law, Universitas Merdeka Malang
-
Researcher, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
-
Dosen Paramadina Graduate School of Communication, Paramadina University
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
PhD Candidate in Rural Sociology, University of Missouri-Columbia, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Policy Researcher, Center for Indonesian Policy Studies
-
Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
