Agak sulit untuk membuktikan bahwa UU Cipta Kerja adalah alasan dari naiknya daya saing Indonesia karena ada berbagai faktor yang memengaruhinya.
Academic rigor, journalistic flair
Articles on UU Cipta Kerja
Displaying 1 - 20 of 25 articles
Analisis big data di sosial media menunjukkan bahwa publik merasa UU Cipta Kerja mengabaikan kesejahteraan buruh, hanya berpihak pada investor.
Praktik ‘ageism’ di tempat kerja telah dilarang di banyak negara. Usia merupakan indikator prediksi kinerja yang buruk, dan seringkali tak berkaitan dengan kemampuan kerja.
Protes pekerja terhadap Perppu pengganti UU Ciptaker tampaknya akan berlanjut menjelang pemilu Februari 2024.
Langkah pemerintah menerbitkan Perppu ini adalah inkonstitusional dan menunjukkan kuatnya karakteristik otoritarianisme.
Dua tahun berlalu setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Berbagai perubahan dan peraturan pelaksana telah ditelurkan. Lalu apa imbasnya bagi pekerja?
Upah minimum masih jadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang terlihat, dapat dirasakan, dan mudah diawasi oleh publik. Sayangnya, politik penentuannya menjadi makin pelik pada era UU Cipta Kerja.
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Indonesiai menerapkan standar yang berbeda dalam menegakkan hak-hak bagi pekerja migran dari Indonesia dan negara lain.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Perpanjangan moratorium sawit terganjal UU Cipta Kerja
Proyek-proyek yang berstatus strategis mendapatkan keistimewaan dalam penggunaan kawasan hutan.
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
COVID-19 memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan hidup di Indonesia, tapi prospek jangka panjang bagi lingkungan pasca-pandemi terlihat mengkhawatirkan.
Tantangan pekerja muda: dari magang di startup hingga membangun serikat
Kami berbicara dengan Nabiyla Risfa Izzati, peneliti hukum ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang tantangan bagi pekerja muda dari magang di startup hingga membangun serikat.
Di balik potensi terhadap perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, ada pekerja informal yang terpinggirkan.
Bagi karyawan, aturan baru tersebut berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.
Bergantungnya persediaan daging sapi pada impor menyebabkan kenaikan harga yang merugikan pedagang.
Dalam UU Cipta Kerja 2020, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"melepaskan korporasi dari tanggung jawab dan menambah beban korban kejahatan lingkungan.
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Top contributors
-
Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Forestry Policy, IPB University
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Junior Researcher, SMERU Research Institute
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Ph.D Candidate in Political Science, Northwestern University
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
PhD candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Assistant Researcher at Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
